BAM: Perkuat Ekonomi Kerakyatan dengan Tata Kelola Kemitraan yang Adil
Penangkapan Kasat Resnarkoba Tangsel Bukti Polri Tidak Pandang Bulu Tegakkan Hukum
Komisi XI Pastikan Transisi Kepemimpinan BI Tak Ganggu Stabilitas Negara
BAM: Perkuat Ekonomi Kerakyatan dengan Tata Kelola Kemitraan yang Adil
Penangkapan Kasat Resnarkoba Tangsel Bukti Polri Tidak Pandang Bulu Tegakkan Hukum
Komisi XI Pastikan Transisi Kepemimpinan BI Tak Ganggu Stabilitas Negara
Video Singkat
Terpopuler
Kasus Dugaan Pencurian Ayam Berujung Maut di Bali, DPR Imbau Masyarakat Tidak Main Hakim Sendiri
Ekonomi dan KeuanganKomisi X Minta Pemerintah Tambah Kuota KIP Kuliah dan Benahi Data Desil Penerima Bantuan
Kesejahteraan RakyatKomisi III Desak Eksekusi Putusan Inkrah Sengketa Perdata Asrama Polisi di Sulsel
Politik dan KeamananPuan: Parlemen Jembatan Aspirasi Rakyat dan Kebijakan Kawasan ASEAN
Politik dan KeamananMasuki Masa Reses, Rudianto Lallo: Komisi III Gas Terus Bahas RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Link Flipbook : https://online.anyflip.com/fhwbw/fndh/mobile/index.html
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Puan: Negara Tak Boleh Kehilangan Satu Generasi karena Anak-anak Putus Sekolah
Sikapi Aksi Main Hakim Sendiri di Bali, Legislator: Jangan Biarkan Emosi Gantikan Hukum
Komisi X Tegaskan RUU Sisdiknas dan Pembentukan URI Merupakan Proses Berbeda
Pembentukan URI Harus Miliki Dasar Hukum dan Tata Kelola yang Jelas
Konflik Horizontal Harus Diredam, Jangan Sampai Dimanfaatkan Pihak Tak Bertanggung Jawab
Bambang Patijaya Usul Alokasi Minimal 3 Persen APBD Demi Perkuat Infrastruktur Pengelolaan Sampah
Puan: Negara Tak Boleh Kehilangan Satu Generasi karena Anak-anak Putus Sekolah
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menilai temuan mengenai sekitar 6.000 anak putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, harus menjadi alarm bagi Pemerintah bahwa tantangan pembangunan sumber daya manusia Indonesia telah memasuki babak baru. Banyaknya anak di Bogor yang meninggalkan sekolah itu didominasi oleh rendahnya minat belajar.
Sikapi Aksi Main Hakim Sendiri di Bali, Legislator: Jangan Biarkan Emosi Gantikan Hukum
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas dugaan aksi main hakim sendiri yang berujung hilangnya nyawa seorang warga di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Peristiwa yang terjadi pada Jumat (24/7) dini hari itu dinilai sebagai tragedi kemanusiaan sekaligus alarm serius bagi penegakan hukum di Indonesia.
Komisi X Tegaskan RUU Sisdiknas dan Pembentukan URI Merupakan Proses Berbeda
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) tidak berkaitan langsung dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang saat ini tengah dibahas sebagai inisiatif DPR.
Pembentukan URI Harus Miliki Dasar Hukum dan Tata Kelola yang Jelas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI akan meminta penjelasan resmi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terkait rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah di sektor pendidikan tinggi.
Konflik Horizontal Harus Diredam, Jangan Sampai Dimanfaatkan Pihak Tak Bertanggung Jawab
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas meminta aparat kepolisian memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menyusul bentrokan antar kelompok warga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang menewaskan satu orang. Menurutnya, langkah cepat diperlukan untuk mencegah konflik meluas dan memicu aksi balasan.
Bambang Patijaya Usul Alokasi Minimal 3 Persen APBD Demi Perkuat Infrastruktur Pengelolaan Sampah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengusulkan pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan sedikitnya 3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah. Sebab, ia meyakini kepastian anggaran menjadi kunci agar persoalan sampah dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.
Netty: Perlindungan Tenaga Kesehatan Harus Diperkuat Secara Komprehensif
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyampaikan belasungkawa atas wafatnya dokter internship, dr. Siti Zahra Maghfira. Di balik duka tersebut, ia menegaskan pentingnya penguatan perlindungan tenaga kesehatan (nakes) secara menyeluruh agar para tenaga medis dapat menjalankan tugasnya dengan aman, profesional, dan bermartabat.
Biro Keuangan Setjen DPR Gelar Evaluasi IKPA Semester I 2026, Dorong Penguatan Tata Kelola Anggaran Berintegritas
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Indra Pahlevi, saat laporan kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI mengungkapkan forum ini bertujuan agar seluruh elemen pengelola anggaran dapat memperoleh pembaruan (update) mengenai kebijakan terbaru di bidang keuangan yang berlaku sepanjang tahun 2026.
Komisi XI Pastikan Transisi Kepemimpinan BI Tak Ganggu Stabilitas Negara
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menegaskan bahwa pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo tidak akan mengganggu stabilitas kebijakan moneter maupun sistem keuangan nasional. Sebab, jelasnya, mekanisme transisi kepemimpinan di BI telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Bank Indonesia sehingga publik tidak perlu berspekulasi.
Marwan Jafar: Pengganti Perry Warjiyo Wajib Jaga Independensi BI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menegaskan bahwa siapa pun figur yang nantinya ditunjuk sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif pengganti Perry Warjiyo harus berkomitmen penuh menjaga independensi bank sentral. Hal tersebut disampaikan menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur BI karena alasan kesehatan. Saat ini, kepemimpinan sementara Bank Indonesia dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Sikapi Aksi Main Hakim Sendiri di Bali, Legislator: Jangan Biarkan Emosi Gantikan Hukum
Konflik Horizontal Harus Diredam, Jangan Sampai Dimanfaatkan Pihak Tak Bertanggung Jawab
Tutup Celah Travel Bodong, DPR Pastikan UU PIHU Demi Lindungi Jemaah Umrah Mandiri
Penangkapan Kasat Resnarkoba Tangsel Bukti Polri Tidak Pandang Bulu Tegakkan Hukum
Polri Harus Usut Tuntas Kasus Kasat Narkoba Tangsel, Tidak Cukup Kena Sanksi Etik
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Bambang Patijaya Usul Alokasi Minimal 3 Persen APBD Demi Perkuat Infrastruktur Pengelolaan Sampah
Indonesia Raih Apresiasi Norwegia atas Keberhasilan Menurunkan Deforestasi Sejak 2015
Korupsi Pakan Satwa Kebun Binatang Surabaya, Legislator Minta Audit Nasional pada Lembaga Konservasi
Legislator Minta BUMN Galangan Kapal dan Pelindo Optimalkan Aset
PT PAL Dinilai Belum Optimal, Doni Akbar Minta Perbaikan Tata Kelola dan SDM
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Puan: Negara Tak Boleh Kehilangan Satu Generasi karena Anak-anak Putus Sekolah
Komisi X Tegaskan RUU Sisdiknas dan Pembentukan URI Merupakan Proses Berbeda
Pembentukan URI Harus Miliki Dasar Hukum dan Tata Kelola yang Jelas
Netty: Perlindungan Tenaga Kesehatan Harus Diperkuat Secara Komprehensif
Kemitraan Petani dan Perhutani Perlu Dibangun Lebih Berkeadilan
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Komisi XI Pastikan Transisi Kepemimpinan BI Tak Ganggu Stabilitas Negara
Marwan Jafar: Pengganti Perry Warjiyo Wajib Jaga Independensi BI
Waka DPR Sari Yuliati Desak Sanksi Berat jika Guru ASN Tanjungbalai Terbukti Cabuli Anak
Charles Meikyansah: Kepala Desa Perlu Pendampingan agar Kelola Dana Desa Lebih Akuntabel
Hormati Undur Diri Perry Warjiyo, Komisi XI Siap Jalankan Fit and Proper Test Secara Objektif
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Konflik Horizontal Harus Diredam, Jangan Sampai Dimanfaatkan Pihak Tak Bertanggung Jawab
Bambang Patijaya Usul Alokasi Minimal 3 Persen APBD Demi Perkuat Infrastruktur Pengelolaan Sampah
Netty: Perlindungan Tenaga Kesehatan Harus Diperkuat Secara Komprehensif
Biro Keuangan Setjen DPR Gelar Evaluasi IKPA Semester I 2026, Dorong Penguatan Tata Kelola Anggaran Berintegritas
