Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna
Komisi VII Minta Anggaran Kemenpar 2027 Lebih Berimbang Antar Kedeputian
Harga Obat Terancam Naik, Netty Minta Perlindungan untuk Pasien Penyakit Kronis
Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna
Komisi VII Minta Anggaran Kemenpar 2027 Lebih Berimbang Antar Kedeputian
Harga Obat Terancam Naik, Netty Minta Perlindungan untuk Pasien Penyakit Kronis
Video Singkat
Terpopuler
Sentuhan Kenyamanan di Mina, Layanan Haji Reguler yang Kian Manusiawi
Kesejahteraan RakyatAI Berkembang Cepat Dua Tahun Terakhir, UU Hak Cipta Mendesak Direvisi
Politik dan KeamananLayanan Haji Reguler di Mina Dipuji, Timwas DPR Soroti Fasilitas Lansia hingga Kebutuhan Gizi
Kesejahteraan RakyatDi Tengah Panas Mina, Rieke Temukan Semangat Jemaah Haji Indonesia
Kesejahteraan RakyatDari Hotel Bintang Lima hingga Sistem Nusuk, Wajah Baru Haji Indonesia 2026
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Cucun Ahmad Syamsurijal: Kemenkeu dan BI Segera Konsolidasi Hadapi Pelemahan Rupiah
Wamen Imipas dan Kepala BGN Dijerat APH, DPR Ingatkan Pembantu Presiden Jaga Integritas
Saan Mustopa: Jaga Kepecayaan Publik, Pemerintah Harus Serius Kendalikan Pelemahan Rupiah
RUU Pemilu Diprioritaskan untuk Perkuat Kualitas Demokrasi
Komisi V Ingatkan Kemenhub: Opini WTP Tak Cukup Jamin Tata Kelola
Komisi II Buka Ruang Partisipasi Publik Seluas-luasnya dalam Penyusunan RUU Pemilu
Cucun Ahmad Syamsurijal: Kemenkeu dan BI Segera Konsolidasi Hadapi Pelemahan Rupiah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI), segera memperkuat koordinasi dalam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya, sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan pasar keuangan.
Wamen Imipas dan Kepala BGN Dijerat APH, DPR Ingatkan Pembantu Presiden Jaga Integritas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyoroti kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta jajarannya, serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh pembantu Presiden untuk senantiasa menjaga integritas dan memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi.
Saan Mustopa: Jaga Kepecayaan Publik, Pemerintah Harus Serius Kendalikan Pelemahan Rupiah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pemerintah dan seluruh otoritas terkait mengambil langkah serius untuk mengendalikan pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan terus menjadi perhatian pasar. Hal ini menjadi perhatian lantaran kondisi tersebut perlu ditangani secara cepat dan terkoordinasi agar tidak berdampak lebih luas terhadap perekonomian nasional.
RUU Pemilu Diprioritaskan untuk Perkuat Kualitas Demokrasi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa DPR memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, revisi regulasi kepemiluan harus mampu menjawab berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang semakin baik dan berintegritas.
Komisi V Ingatkan Kemenhub: Opini WTP Tak Cukup Jamin Tata Kelola
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tata kelola anggaran dan keselamatan transportasi menjadi perhatian utama Komisi V DPR RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (4/6/2026). Di tengah capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali dipertahankan, Komisi V DPR RI menilai perbaikan sistem pengawasan dan evaluasi tetap harus diperkuat agar temuan substantif tidak terus berulang.
Komisi II Buka Ruang Partisipasi Publik Seluas-luasnya dalam Penyusunan RUU Pemilu
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa Komisi II DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Langkah tersebut dilakukan agar regulasi kepemiluan yang tengah disiapkan benar-benar mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat serta mampu menjawab tantangan demokrasi ke depan.
Regulasi Lahan Jadi Kendala Pengembangan Destinasi Wisata di Daerah
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rumitnya regulasi alih fungsi lahan dinilai masih menjadi kendala dalam pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah. Hambatan koordinasi lintas lembaga disebut membuat sejumlah potensi investasi pariwisata belum berkembang optimal dan berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.
Kepastian Hukum Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa kepastian hukum dan tata kelola kebijakan yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor di tengah dinamika pasar keuangan dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pasalnya, investor tidak hanya melihat indikator fundamental ekonomi, tetapi juga mencermati konsistensi kebijakan serta kemampuan pemerintah menciptakan iklim usaha yang memberikan rasa aman bagi pelaku ekonomi.
Parlementaria Milik DPR Bukan Sekadar Majalah, tetapi Saksi Sejarah Bangsa
PARLEMENTARIA, Jakarta - Di tengah derasnya arus digitalisasi dan perubahan lanskap media, Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mengingatkan pentingnya menjaga jejak sejarah kelembagaan parlemen Indonesia. Baginya, Majalah Parlementaria tidak sekadar media internal DPR, namun memiliki nilai strategis sebagai dokumentasi perjalanan demokrasi dan dinamika politik nasional yang dapat menjadi rujukan sejarah bagi generasi mendatang.
Komisi VII: Belanja Pariwisata Negara Harus Berdampak bagi Masyarakat
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menekankan agar belanja anggaran sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada tingginya serapan anggaran, akan tetapi juga menghasilkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha dan penyedia layanan pendukung pariwisata.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →RUU Pemilu Diprioritaskan untuk Perkuat Kualitas Demokrasi
Komisi II Buka Ruang Partisipasi Publik Seluas-luasnya dalam Penyusunan RUU Pemilu
DPR Sahkan Revisi UU P2SK, Perkuat Tata Kelola Sektor Keuangan
BKSAP-Inter Pares Parlemen Eropa Dorong Peran Publik dalam Proses Legislasi
Baleg Soroti Usulan Koordinasi BSDI dan BSSN dalam Penanganan Insiden Data
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Cucun Ahmad Syamsurijal: Kemenkeu dan BI Segera Konsolidasi Hadapi Pelemahan Rupiah
Parlementaria Milik DPR Bukan Sekadar Majalah, tetapi Saksi Sejarah Bangsa
Nurhadi Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel
Tiga Tantangan Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola Program MBG
BAM DPR Siap Kawal Aspirasi Penyelesaian Status Lahan Desa Sekartaji Klungkung Bali
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Wamen Imipas dan Kepala BGN Dijerat APH, DPR Ingatkan Pembantu Presiden Jaga Integritas
Saan Mustopa: Jaga Kepecayaan Publik, Pemerintah Harus Serius Kendalikan Pelemahan Rupiah
Komisi V Ingatkan Kemenhub: Opini WTP Tak Cukup Jamin Tata Kelola
Regulasi Lahan Jadi Kendala Pengembangan Destinasi Wisata di Daerah
Komisi VII: Belanja Pariwisata Negara Harus Berdampak bagi Masyarakat
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Pengurus Baru Koperasi Setjen DPR 2026–2030 Siap Realisasikan Program Demi Tingkatkan Kesejahteraan Anggota
Setjen DPR Lantik 295 ASN Baru, Ingatkan Integritas dan Profesionalisme
LPJ Diterima, Plt Sekjen DPR RI Apresiasi Kinerja Pengurus Koperasi Pegawai Setjen DPR RI Periode 2022-2026
Semangat Berbagi dari Kompleks Parlemen, Iduladha Jadi Ruang Merajut Kebersamaan
Semangat Berbagi Iduladha DPR RI, Rahmad Budiaji: Kurban Jadi Refleksi Kepedulian Sosial
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Komisi V Ingatkan Kemenhub: Opini WTP Tak Cukup Jamin Tata Kelola
Komisi II Buka Ruang Partisipasi Publik Seluas-luasnya dalam Penyusunan RUU Pemilu
Regulasi Lahan Jadi Kendala Pengembangan Destinasi Wisata di Daerah
Kepastian Hukum Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
