Komisi X Dorong Pengangkatan Guru Honorer dan PPPK Penuh Waktu
APBD Defisit, Kemendagri Harus Susun Solusi Komprehensif Cegah PHK bagi PPPK
Kritik Strategi Promosi Pariwisata Bintan, Legislator Minta Kementerian Serius Garap Konten Digital
Komisi X Dorong Pengangkatan Guru Honorer dan PPPK Penuh Waktu
APBD Defisit, Kemendagri Harus Susun Solusi Komprehensif Cegah PHK bagi PPPK
Kritik Strategi Promosi Pariwisata Bintan, Legislator Minta Kementerian Serius Garap Konten Digital
Video Singkat
Terpopuler
RDPU RUU Perampasan Aset, Habiburokhman Peringatkan Risiko 'Sapu Kotor' oleh Oknum
Politik dan KeamananRUU Masyarakat Adat Harus Hadirkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan
Politik dan KeamananRUU PFII Resmi Sah, DPR Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global
Ekonomi dan KeuanganRUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah
Politik dan KeamananPuan: Parlemen Jembatan Aspirasi Rakyat dan Kebijakan Kawasan ASEAN
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Subardi Nilai Fasilitas Pengungsi Lebih Layak
Komisi III Dorong Penguatan BNNP Maluku Utara Berantas Peredaran Narkoba
Masyarakat Berhak Atas Plasma 20 Persen, Kang Aher Minta Konflik HGU Segera Dituntaskan
Bandingkan KIW dengan Batam, Legislator Soroti Faktor Penarik Investasi
Ribuan WNI Dipulangkan dari Myanmar, Netty: Berantas Sindikat TPPO hingga ke Akar
Revitalisasi Sekolah Lewat Dua Jalur, Komisi X Soroti Tumpang Tindih Mekanisme
Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Subardi Nilai Fasilitas Pengungsi Lebih Layak
PARLEMENTARIA, Aceh Tamiang — Anggota Komisi VI DPR RI Subardi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang melalui penyediaan hunian sementara (Huntara) yang dinilainya layak dan memenuhi kebutuhan dasar para penyintas. Apresiasi tersebut disampaikannya usai meninjau langsung Huntara saat kunjungan kerja masa reses Komisi VI DPR RI di Aceh Tamiang, Rabu (22/7/2026).
Komisi III Dorong Penguatan BNNP Maluku Utara Berantas Peredaran Narkoba
PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi III DPR RI Machfud Arifin mendorong penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara melalui penambahan personel, anggaran, dan sarana pendukung. Hal itu guna mengoptimalkan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah kepulauan tersebut.
Masyarakat Berhak Atas Plasma 20 Persen, Kang Aher Minta Konflik HGU Segera Dituntaskan
PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria yang melibatkan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, pemenuhan kewajiban penyediaan lahan plasma bagi masyarakat merupakan hak yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan tidak boleh diabaikan.
Bandingkan KIW dengan Batam, Legislator Soroti Faktor Penarik Investasi
PARLEMENTARIA, Semarang - Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Pembahasan Rencana Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri di Semarang, Jawa Tengah, Senin (20/7/2026). Pertemuan ini mempertemukan jajaran Komisi VII DPR RI dengan Plt Direktur Utama PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Sugeng Riyanto, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, serta perwakilan dari Kementerian Perindustrian.
Ribuan WNI Dipulangkan dari Myanmar, Netty: Berantas Sindikat TPPO hingga ke Akar
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi keberhasilan pemerintah memulangkan lebih dari 1.200 Warga Negara Indonesia (WNI) korban sindikat online scam di Myanmar. Ia menyebut keberhasilan itu sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Revitalisasi Sekolah Lewat Dua Jalur, Komisi X Soroti Tumpang Tindih Mekanisme
PARLEMENTARIA, Tebing Tinggi – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta pemerintah menyusun mekanisme revitalisasi sekolah yang lebih transparan dan terintegrasi agar tidak menimbulkan kebingungan di tingkat satuan pendidikan. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Rabu (22/7/2026).
Mercy Barends Tekankan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Konflik Agraria Maluku Utara
PARLEMENTARIA, Ternate — Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends meminta aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan yang lebih berkeadilan dalam menangani perkara yang menjerat Kepala Suku masyarakat adat di Malifut, Halmahera Utara, Afrida Erna Ngato. Menurutnya, kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga konflik agraria dan perjuangan masyarakat adat mempertahankan hak atas wilayah serta ruang hidupnya.
Pembiayaan Daerah dan UMKM Harus Merata, Demi Serap Tenaga Kerja
PARLEMENTARIA, Badung – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendorong agar pembiayaan yang disalurkan kepada pemerintah daerah maupun pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada kelancaran pengembalian pinjaman, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan memperkuat perekonomian daerah.
Wisatawan China Bergeser ke Malaysia, Komisi VII Bahas Hambatan Pariwisata Bintan
PARLEMENTARIA, Bintan — Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti dampak kebijakan visa terhadap kemerosotan sektor pariwisata Bintan, mulai dari hilangnya penerbangan langsung hingga beralihnya wisatawan kapal pesiar dari China ke Malaysia. Hal itu disampaikannya usai memimpin pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Rabu (22/7/2026).
Perpres Ojol Segera Final, Dasco Pastikan DPR Terus Kawal Perlindungan Pengemudi
PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI terus mengawal penuntasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Ojek Online (Ojol) demi menghadirkan payung hukum serta perlindungan yang berkeadilan bagi para pengemudi ojol di tanah air. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi DPR RI bersama jajaran pemerintah yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Komisi III Dorong Penguatan BNNP Maluku Utara Berantas Peredaran Narkoba
Masyarakat Berhak Atas Plasma 20 Persen, Kang Aher Minta Konflik HGU Segera Dituntaskan
Mercy Barends Tekankan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Konflik Agraria Maluku Utara
Perpres Ojol Segera Final, Dasco Pastikan DPR Terus Kawal Perlindungan Pengemudi
AIPA Roadshow Perkuat Pemahaman Generasi Muda tentang ASEAN
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Subardi Nilai Fasilitas Pengungsi Lebih Layak
Bandingkan KIW dengan Batam, Legislator Soroti Faktor Penarik Investasi
Wisatawan China Bergeser ke Malaysia, Komisi VII Bahas Hambatan Pariwisata Bintan
Berdiri di Bekas Rawa, Kawendra Lukistian: Lantai Huntara di Aceh Tamiang Perlu Diperkuat
Beniyanto: Visualisasi Proyek FSRU Bisa Minimalkan Potensi Beda Persepsi Masyarakat
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Ribuan WNI Dipulangkan dari Myanmar, Netty: Berantas Sindikat TPPO hingga ke Akar
Revitalisasi Sekolah Lewat Dua Jalur, Komisi X Soroti Tumpang Tindih Mekanisme
Komisi X Pastikan Program Revitalisasi Sekolah Tepat Sasaran
Guru Agama Tujuh Bulan Tak Terima Tunjangan, Legislator Minta Evaluasi Mekanisme Penyaluran
Heru Tjahjono Dorong Kolaborasi BKKBN-Satgas MBG Percepat Penurunan Stunting di Aceh
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Pembiayaan Daerah dan UMKM Harus Merata, Demi Serap Tenaga Kerja
Shohibul Imam: Pembiayaan UMKM Harus Transparan dan Bikin UMKM Naik Kelas
Indonesia Timur Berhak Akses Mudah Pembiayaan Ekspor dan Program Desa Devisa
Fauzi Amro Yakini Pembiayaan Daerah dan UMKM Makin Perkuat Fondasi Pariwisata Bali
Banggar Soroti SILPA APBN 2025 Capai 255,5 Triliun
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Ribuan WNI Dipulangkan dari Myanmar, Netty: Berantas Sindikat TPPO hingga ke Akar
Revitalisasi Sekolah Lewat Dua Jalur, Komisi X Soroti Tumpang Tindih Mekanisme
Mercy Barends Tekankan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Konflik Agraria Maluku Utara
Pembiayaan Daerah dan UMKM Harus Merata, Demi Serap Tenaga Kerja
