Komisi IV Desak Pemerintah Audit Korporasi Ungkap Aktor Karhutla
Selly Dorong Pembaruan Data Terintegrasi untuk Percepat Respons Bencana NTT
Komisi XI Setujui Sarjito Jadi Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK
Komisi IV Desak Pemerintah Audit Korporasi Ungkap Aktor Karhutla
Selly Dorong Pembaruan Data Terintegrasi untuk Percepat Respons Bencana NTT
Komisi XI Setujui Sarjito Jadi Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK
Video Singkat
Terpopuler
Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026
Politik dan KeamananDPR Tekankan Kehati-hatian Bahas RUU Perampasan Aset
Ekonomi dan KeuanganDPR Terima Aspirasi Warga Pati, Dorong Kepastian Hukum dan Keamanan
Kesejahteraan RakyatRekening Donasi Masyarakat Pati Diblokir, Andre Rosiade Minta Konfirmasi Dasar Pemblokiran
Industri dan PembangunanDPR Buka Ruang Aspirasi bagi Seluruh Kelompok Masyarakat
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Lestari Moerdijat Dorong Sistem Pendidikan Adaptif Hadapi Ancaman Bencana
Komisi XI DPR RI Aklamasi Tetapkan Sarjito Pimpin BMKS OJK
KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN AKADEMISI MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET
Setahun Kerja Komisi XI DPR RI, Stabilitas Fiskal dan Reformasi Keuangan Jadi Fokus Utama
Cegah Karhutla Meluas, Hanan A. Rozak Dorong Penguatan Sinergi Lintas Sektor
Panja Harmonisasi RUU Penyiaran Sepakati Jumlah Komisioner KPI, Bertambah Jadi 11 Orang
Lestari Moerdijat Dorong Sistem Pendidikan Adaptif Hadapi Ancaman Bencana
PARLEMENTARIA, Jakarta — Rentetan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan hingga gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menguji ketangguhan sektor pendidikan nasional.
Komisi XI DPR RI Aklamasi Tetapkan Sarjito Pimpin BMKS OJK
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI secara penuh menyetujui penetapan Sarjito sebagai Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK periode 2026–2031 dalam agenda Rapat Internal Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026) lalu. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan bahwa keputusan ini menjadi momentum penting untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.
KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN AKADEMISI MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET
KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN AKADEMISI MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET
Setahun Kerja Komisi XI DPR RI, Stabilitas Fiskal dan Reformasi Keuangan Jadi Fokus Utama
PARLEMENTARIA, Jakarta - Dinamika perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian, percepatan transformasi sektor keuangan, serta tuntutan menjaga keberlanjutan fiskal menjadi tantangan yang mewarnai kerja Komisi XI DPR RI sepanjang satu tahun masa sidang. Walaupun begitu, tugas menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tidak pernah berhenti demi memastikan ekonomi negara tetap stabil sekaligus inklusif dan berkelanjutan.
Cegah Karhutla Meluas, Hanan A. Rozak Dorong Penguatan Sinergi Lintas Sektor
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat, masyarakat, hingga dunia usaha agar pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Panja Harmonisasi RUU Penyiaran Sepakati Jumlah Komisioner KPI, Bertambah Jadi 11 Orang
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyoroti usulan Komisi I DPR RI terkait penambahan jumlah komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi I mengusulkan jumlah Komisioner KPI dari semula sembilan menjadi sebelas orang dalam RUU tersebut.
Tembus Titik Api Lewat Sungai dan Modifikasi Cuaca, Komisi V Minta Negara Optimal Atasi Karhutla
PARLEMENTARIA, Kubu Raya — Anggota Komisi V DPR RI menyoroti pentingnya langkah komprehensif dalam menghadapi darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat. Sinergi lintas sektor, penyediaan fasilitas penunjang, serta optimalisasi teknologi cuaca dinilai mendesak untuk meredam eskalasi titik api di lapangan.
Tak Cukup Padamkan Api, Boyman Harun Dorong Pencegahan Karhutla Diperkuat
PARLEMENTARIA, Pontianak — Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun mendorong penguatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui sosialisasi kepada masyarakat serta pemberian sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan pembakaran. Menurutnya, pencegahan perlu dilakukan sejak awal dengan membangun kesadaran masyarakat dan memastikan aturan ditegakkan.
Lasarus: Jangan Korbankan Anak Kurang Mampu untuk Mendapat Pendidikan Layak
PARLEMENTARIA, Pontianak — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan persoalan fasilitas tidak boleh mengorbankan kesempatan anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal tersebut dipaparkan saat melakukan kunjungan spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau Sekolah Rakyat di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026).
Perlu Status Bencana Nasional untuk Perkuat Penanganan Karhutla
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional guna memperkuat penanganan di lapangan. Menurutnya, status tersebut diperlukan agar pengerahan sumber daya, termasuk anggaran dan peralatan pemadaman, dapat dilakukan secara lebih optimal di tengah meluasnya kebakaran dan kondisi cuaca yang kering.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN AKADEMISI MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET
Panja Harmonisasi RUU Penyiaran Sepakati Jumlah Komisioner KPI, Bertambah Jadi 11 Orang
Pembangunan Kapasitas ASN Harus Jadi Agenda Strategis Hadirkan Pelayanan Publik Berstandar Dunia
Bane Raja Manalu Ingatkan Perluasan Ranah Pengawasan KPI di RUU Penyiaran
RUU PAMS Harus Buka Ruang Kerja Sama Investasi dan Pastikan Akses Luas Masyarakat
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Lestari Moerdijat Dorong Sistem Pendidikan Adaptif Hadapi Ancaman Bencana
Warga yang Kehilangan Penghasilan Akibat Bencana Harus Jadi Perhatian Kemensos
Ansory Minta Kekurangan Penanganan Gempa NTT Segera Dilaporkan ke Pusat
Selly Dorong Pembaruan Data Terintegrasi untuk Percepat Respons Bencana NTT
Pendataan Rumah dan Kenyamanan Pengungsi Bencana NTT Jadi Perhatian Komisi VIII
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Cegah Karhutla Meluas, Hanan A. Rozak Dorong Penguatan Sinergi Lintas Sektor
Tembus Titik Api Lewat Sungai dan Modifikasi Cuaca, Komisi V Minta Negara Optimal Atasi Karhutla
Tak Cukup Padamkan Api, Boyman Harun Dorong Pencegahan Karhutla Diperkuat
Lasarus: Jangan Korbankan Anak Kurang Mampu untuk Mendapat Pendidikan Layak
Perlu Status Bencana Nasional untuk Perkuat Penanganan Karhutla
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Komisi XI DPR RI Aklamasi Tetapkan Sarjito Pimpin BMKS OJK
Setahun Kerja Komisi XI DPR RI, Stabilitas Fiskal dan Reformasi Keuangan Jadi Fokus Utama
Iklim Investasi di Pati Harus Terjaga dan Beri Ruang Masyarakat untuk Peroleh Kesejahteraan
Komisi XI Setujui Sarjito Jadi Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK
Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan OJK, Legislator Tuntut Indikator Keberhasilan yang Terukur
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Cegah Karhutla Meluas, Hanan A. Rozak Dorong Penguatan Sinergi Lintas Sektor
Panja Harmonisasi RUU Penyiaran Sepakati Jumlah Komisioner KPI, Bertambah Jadi 11 Orang
Tembus Titik Api Lewat Sungai dan Modifikasi Cuaca, Komisi V Minta Negara Optimal Atasi Karhutla
Tak Cukup Padamkan Api, Boyman Harun Dorong Pencegahan Karhutla Diperkuat
