Badai PHK Mengancam, Samuel Wattimena Desak Pembinaan Ulang Buruh Berbasis Potensi Daerah
Komisi VIII Akan Bahas Evaluasi Haji dan BPIH 2027 Melalui Panja
Uji Petik di Sumbar, BAKN Telaah Tata Kelola Alokasi LPG Tabung 3 Kg
Badai PHK Mengancam, Samuel Wattimena Desak Pembinaan Ulang Buruh Berbasis Potensi Daerah
Komisi VIII Akan Bahas Evaluasi Haji dan BPIH 2027 Melalui Panja
Uji Petik di Sumbar, BAKN Telaah Tata Kelola Alokasi LPG Tabung 3 Kg
Video Singkat
Terpopuler
Dana TKD 2027 Turun Jadi Rp600 Triliun, Anggaran PPPK Guru hingga Nakes Dibiayai APBN
Politik dan KeamananCucun Minta Implementasi Skema 92:8 Benar-Benar Tingkatkan Kesejahteraan Ojol
Kesejahteraan RakyatDasco Fasilitasi Dialog Menaker dan TikTok-Tokopedia Pastikan Tak Ada PHK
Politik dan KeamananBanggar Dorong APBN 2027 Perkuat Hilirisasi dan Ciptakan Hingga 3,49 Juta Lapangan Kerja
Ekonomi dan KeuanganBanggar Apresiasi Kinerja Pajak dan Bea Cukai Kepri, Dorong Optimalisasi Potensi Penerimaan Batam
Ekonomi dan KeuanganINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Tidak Hanya Tipikor, RUU Perampasan Aset Juga Harus Mampu Sasar Kasus Judol
Kasus Penyiksaan Anggota Polri terhadap Istri Siri di Tegal Jadi Momentum Reformasi Pengawasan Internal
Charles Honoris: Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tak Bisa Dilakukan Parsial
Komisi IX Evaluasi Optimalisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pascaberlakunya UU HKPD
RUU Perampasan Aset Harus Tetap Perhatikan Aspek Hukum Perdata
Pembinaan Pegawai Jadi Kunci Cegah Pelanggaran Disiplin ASN
Tidak Hanya Tipikor, RUU Perampasan Aset Juga Harus Mampu Sasar Kasus Judol
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti kemungkinan penerapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak hanya untuk tindak pidana korupsi, tetapi juga terhadap tindak pidana lain, terutama judi online. Menurutnya, perlu ada kajian lebih lanjut agar instrumen hukum tersebut mampu menjangkau kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime).
Kasus Penyiksaan Anggota Polri terhadap Istri Siri di Tegal Jadi Momentum Reformasi Pengawasan Internal
PARLEMENTARIA, Jakarta - Reformasi terhadap pengawasan internal Polri terus didorong setelah adanya kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oknum polisi kepada istri sirinya. Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez menyebut pengawasan Polri perlu bertransformasi dari model reaktif menjadi pencegahan berbasis risiko.
Charles Honoris: Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tak Bisa Dilakukan Parsial
PARLEMENTARIA, Mataram – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan harus menjadi perhatian bersama guna memastikan seluruh pekerja, terutama pekerja rentan dan sektor informal, memperoleh perlindungan jaminan sosial.
Komisi IX Evaluasi Optimalisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pascaberlakunya UU HKPD
PARLEMENTARIA, Balikpapan – Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (8/7/2026), guna mengawasi optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mengevaluasi implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
RUU Perampasan Aset Harus Tetap Perhatikan Aspek Hukum Perdata
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak dapat hanya dilihat dari perspektif hukum pidana. Menurutnya, pengaturan tersebut juga harus mempertimbangkan aspek hukum perdata, khususnya terkait status kepemilikan suatu harta.
Pembinaan Pegawai Jadi Kunci Cegah Pelanggaran Disiplin ASN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Rahmad Budiaji menegaskan pembinaan pegawai merupakan langkah utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pengawasan yang efektif, peningkatan pemahaman terhadap aturan disiplin, serta pemanfaatan teknologi informasi yaitu aplikasi 'Integrated Discipline' (I’DIS) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Harmoni oleh Biro SDMA Setjen DPR RI.
Komisi XIII Dorong Harmonisasi Regulasi Daerah, demi Hadirkan Kepastian Hukum ke Masyarakat
PARLEMENTARIA, Surabaya – Penguatan harmonisasi regulasi daerah menjadi penting sebagai bagian dari reformasi regulasi nasional. Demi mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Arisal Aziz Dorong Harmonisasi Regulasi Daerah yang Partisipatif dan Berpihak pada Masyarakat
PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz mendorong proses harmonisasi regulasi daerah dilakukan secara lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak tahap penyusunan. Pasalnya, peraturan daerah (Perda) yang berkualitas tidak hanya harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Anggaran Dirjen SDA KemenPU Jomplang, Ketua Komisi V Minta Rekomposisi Ulang
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk merekomposisi kembali sebaran alokasi anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027. Langkah tegas ini diambil akibat distribusi anggaran antarwilayah dinilai sangat timpang dan tidak mencerminkan asas keadilan.
Dewi Asmara Dorong Perkuat SDM dan Sarana Perancang Peraturan demi Lahirkan Regulasi Berkualitas
PARLEMENTARIA, Semarang - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) dan sarana pendukung bagi perancang peraturan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Jawa Tengah. Baginya, penguatan kapasitas perancang harus berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas yang memadai agar kualitas harmonisasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan semakin optimal.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Tidak Hanya Tipikor, RUU Perampasan Aset Juga Harus Mampu Sasar Kasus Judol
Kasus Penyiksaan Anggota Polri terhadap Istri Siri di Tegal Jadi Momentum Reformasi Pengawasan Internal
RUU Perampasan Aset Harus Tetap Perhatikan Aspek Hukum Perdata
Komisi XIII Dorong Harmonisasi Regulasi Daerah, demi Hadirkan Kepastian Hukum ke Masyarakat
Arisal Aziz Dorong Harmonisasi Regulasi Daerah yang Partisipatif dan Berpihak pada Masyarakat
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Anggaran Dirjen SDA KemenPU Jomplang, Ketua Komisi V Minta Rekomposisi Ulang
Berpotensi Merugikan, Rizal Bawazier Minta Taspen Tidak Alokasikan Dana Investasi
Badai PHK Mengancam, Samuel Wattimena Desak Pembinaan Ulang Buruh Berbasis Potensi Daerah
Sugeng Suparwoto: Penentuan Lokasi PLTSa Harus Utamakan Keselamatan Warga
Komisi XII Segera Tindak Lanjuti Aduan Warga Terdampak PT Asmin dan PT Kapuas
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Charles Honoris: Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tak Bisa Dilakukan Parsial
Komisi IX Evaluasi Optimalisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pascaberlakunya UU HKPD
Komisi VIII Bentuk Panja Bahas BPIH 2027, Soroti Evaluasi Haji 2026
Selly Harap Panja Komisi VIII Hasilkan Skema BPIH yang Adil dan Berkelanjutan
Komisi VIII Akan Bahas Evaluasi Haji dan BPIH 2027 Melalui Panja
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →Pembinaan Pegawai Jadi Kunci Cegah Pelanggaran Disiplin ASN
Kukuhkan Pengurus Baru Koperasi, Suprihartini Tekankan Keberlanjutan Inovasi dan Kesejahteraan Anggota
Lantik Pejabat di Setjen DPR RI, Suprihartini Tekankan Profesionalisme dan Integritas
Setjen DPR Tekankan Peran Inspektorat Utama sebagai Komando SPIP Terintegrasi
Jadi Lokus Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan 2026, TV Parlemen Tunjukan Kualitas Kebijakan Komunikasi Publik Parlemen
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →RUU Perampasan Aset Harus Tetap Perhatikan Aspek Hukum Perdata
Pembinaan Pegawai Jadi Kunci Cegah Pelanggaran Disiplin ASN
Komisi XIII Dorong Harmonisasi Regulasi Daerah, demi Hadirkan Kepastian Hukum ke Masyarakat
Arisal Aziz Dorong Harmonisasi Regulasi Daerah yang Partisipatif dan Berpihak pada Masyarakat
