Komisi X Desak Pemulihan Sarpras Pendidikan Pasca-Gempa di NTT, Aspek Psikososial Jangan Terlewat
Tidak Hanya Bantuan, Pemerintah Juga Harus Berikan Informasi Terpercaya Pascagempa NTT
Misbakhun: Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Jadi Sinyal Optimisme Indonesia Makin Mandiri
Komisi X Desak Pemulihan Sarpras Pendidikan Pasca-Gempa di NTT, Aspek Psikososial Jangan Terlewat
Tidak Hanya Bantuan, Pemerintah Juga Harus Berikan Informasi Terpercaya Pascagempa NTT
Misbakhun: Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Jadi Sinyal Optimisme Indonesia Makin Mandiri
Video Singkat
Terpopuler
BREAKING NEWS - SIDANG TAHUNAN MPR RI & SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI TAHUN 2026
Politik dan KeamananBREAKING NEWS - RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 1 TAHUN SIDANG 2026 - 2027 DAN PENYAMPAIAN RAPBN TA 2027
Ekonomi dan KeuanganDPR Segera Proses 4 Nama Calon Dewan Gubernur BI Usulan Presiden
Ekonomi dan KeuanganDPR Telah Rampungkan 28 Undang-Undang, RUU Perampasan Aset Dapat Atensi Perkuat Substansi
Politik dan KeamananKOMISI III DPR RI RDPU DENGAN MAJELIS ARAH INDONESIA TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Agung Widyantoro Dorong Digitalisasi Cagar Budaya untuk Lindungi Warisan Sejarah
Jaga Kedaulatan Data, BKSAP Tekankan Regulasi Komprehensif Atur Tata Kelola AI
Bonnie Triyana Dorong Mitigasi Cagar Budaya Berbasis Pengetahuan Lokal
Penataan Status Guru Jadi Langkah Awal Tingkatkan Kesejahteraan
Abdul Wachid Minta Kementerian Haji Segera Penuhi SDM di Daerah
Anggaran Akomodasi Cadangan Haji Hampir Habis, Abidin Minta Penjelasan
Agung Widyantoro Dorong Digitalisasi Cagar Budaya untuk Lindungi Warisan Sejarah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mendorong pemerintah memperkuat digitalisasi manuskrip, kitab, dan berbagai peninggalan sejarah sebagai bagian dari strategi pelestarian cagar budaya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan warisan pengetahuan tetap dapat diakses generasi mendatang, termasuk ketika peninggalan fisik terdampak bencana.
Jaga Kedaulatan Data, BKSAP Tekankan Regulasi Komprehensif Atur Tata Kelola AI
PARLEMENTARIA, Batam – Kedaulatan data hingga perlindungan masyarakat dari dampak negatif kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) menjadi perhatian Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) BKSAP DPR RI. Pesatnya perkembangan AI dinilai perlu diimbangi dengan regulasi yang komprehensif agar pertumbuhan teknologi tetap sejalan dengan kepentingan nasional.
Bonnie Triyana Dorong Mitigasi Cagar Budaya Berbasis Pengetahuan Lokal
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong pengetahuan lokal masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi bagian dari strategi pelindungan dan mitigasi cagar budaya. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai wilayah yang rawan bencana.
Penataan Status Guru Jadi Langkah Awal Tingkatkan Kesejahteraan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait penataan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kesepakatan tersebut mencakup pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu serta kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Abdul Wachid Minta Kementerian Haji Segera Penuhi SDM di Daerah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang dinilainya berjalan baik dan lancar. Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan sekaligus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan jemaah pada penyelenggaraan haji berikutnya.
Anggaran Akomodasi Cadangan Haji Hampir Habis, Abidin Minta Penjelasan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mempertanyakan serapan anggaran akomodasi cadangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang mencapai Rp96,863 miliar. Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah menjelaskan alasan hampir seluruh anggaran yang disiapkan sebagai dana cadangan tersebut terserap.
Komisi II: Perlu Ada Sanksi Tegas bagi Pejabat yang Masih Angkat Honorer
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI akan memberikan sanksi tegas bagi pejabat di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat tenaga honorer atau pegawai dengan nomenklatur lainnya. Langkah tersebut akan diperjuangkan melalui revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.
Marwan Pertanyakan Keadilan Distribusi Nilai Manfaat bagi Jemaah Haji dalam Masa Tunggu
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyoroti distribusi nilai manfaat dana haji yang dinilai belum berimbang antara jemaah yang berangkat dan jemaah dalam masa tunggu. Ia mendorong agar pembagian nilai manfaat dilakukan secara lebih adil dengan mempertimbangkan kontribusi dana jemaah selama masa tunggu.
Marwan Dorong Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Optimalkan Investasi BPKH
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diarahkan untuk memperkuat tata kelola dana haji, khususnya dalam mengoptimalkan hasil investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Selly Pertanyakan Biaya Akomodasi Jemaah yang Batal Berangkat Haji
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Kementerian Haji dan Umrah memberikan klarifikasi terkait realisasi biaya akomodasi jemaah haji di Makkah dan Madinah yang tercatat mencapai 100 persen.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Jaga Kedaulatan Data, BKSAP Tekankan Regulasi Komprehensif Atur Tata Kelola AI
Komisi II: Perlu Ada Sanksi Tegas bagi Pejabat yang Masih Angkat Honorer
Penentuan Makna Strategis dari Komoditas Penting Dibahas, Perlu Dengar Masukan Eksportir
Terima Dubes Kuwait, Komisi I Buka Peluang Investasi Migas Hingga Tenaga Kerja Terampil
DPR RI Resmi Setujui 11 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc MA Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Manifes Kapal Kerap Tak Sesuai, Lasarus: Jangan Ada Lagi Penumpang Naik Tanpa Didata
Firman Soebagyo: Karhutla Bukan Lagi Rutinitas, Harus Jadi Bencana Nasional
Hadapi Konflik Agraria, Endang S. Thohari Tekankan Pentingnya 'Political Will' dan Koordinasi Kementerian
Harga Pupuk hingga Sengketa Lahan, Legislator Soroti Beban Panjang Petani
Soroti Harga Komoditas, Anggia Erma: Kita Punya Barang, Negara Lain Tentukan Harga
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Agung Widyantoro Dorong Digitalisasi Cagar Budaya untuk Lindungi Warisan Sejarah
Bonnie Triyana Dorong Mitigasi Cagar Budaya Berbasis Pengetahuan Lokal
Penataan Status Guru Jadi Langkah Awal Tingkatkan Kesejahteraan
Abdul Wachid Minta Kementerian Haji Segera Penuhi SDM di Daerah
Anggaran Akomodasi Cadangan Haji Hampir Habis, Abidin Minta Penjelasan
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak Bagi Kesejahteraan Rakyat
Said Abdullah Minta Pemerintah dan BI Perjelas Arah Kebijakan Ekonomi Negara
Seluruh Fraksi DPR Setujui Pembahasan RAPBN 2027, Soroti Pertumbuhan hingga Kualitas Belanja
DPR Tugaskan Komisi XI Mulai Proses Surpres Calon Kepala Bursa Mineral hingga Deputi Gubernur BI
RAPBN 2027 Harus Pastikan Mampu Wujudkan Program Pro Rakyat
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Abdul Wachid Minta Kementerian Haji Segera Penuhi SDM di Daerah
Anggaran Akomodasi Cadangan Haji Hampir Habis, Abidin Minta Penjelasan
Komisi II: Perlu Ada Sanksi Tegas bagi Pejabat yang Masih Angkat Honorer
Marwan Pertanyakan Keadilan Distribusi Nilai Manfaat bagi Jemaah Haji dalam Masa Tunggu
