Hasan Basri Agus Resmi Pimpin MKD DPR, Tegakkan Etika Anggota Dewan
Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Jamin Kehidupan Layak Pekerja
Hasan Basri Agus Resmi Pimpin MKD DPR, Tegakkan Etika Anggota Dewan
Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Jamin Kehidupan Layak Pekerja
Video Singkat
Terpopuler
Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya
Isu Lainnya20 Persen APBN Mampu Wujudkan Pendidikan Gratis SD hingga Kuliah Sesuai Janji Prabowo
Kesejahteraan RakyatFikri Faqih: 230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Akan Diangkat Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes pada 2027
Kesejahteraan RakyatGantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN
Ekonomi dan KeuanganSyaiful Nuri Dorong Pemenuhan Sarana Operasional Penanggulangan Bencana di Bekasi
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Full Akses : https://anyflip.com/fhwbw/tjuv
Link: https://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/mobile/index.html
Link: https://magang.dpr.go.id/register?lowongan=84
Turut berduka cita atas musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9/2026).
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
UMKM Stagnan, Tifatul Sembiring: Jangan Hanya Dikasih Kredit, Harus Dibimbing
Perkuat Kelembagaan Reforma Agraria, Baleg DPR Sepakat BRAN Jadi LPRA
DPR Tegaskan Ketentuan KUHAP 2025 Tetap Menjamin Keterpaduan Penegakan Hukum
Kebijakan Tembakau Perlu Seimbangkan antara Ekonomi dan Kesehatan
Abdul Wachid Dorong Penyelesaian Polemik UINSA melalui Dialog
Ledia Hanifa: Anggaran Pendidikan Harus Dialokasikan Sesuai Fungsi
UMKM Stagnan, Tifatul Sembiring: Jangan Hanya Dikasih Kredit, Harus Dibimbing
PARLEMENTARIA, Depok — Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mengatakan stagnannya perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Ia menilai persoalan UMKM tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah akses pembiayaan, tetapi harus dibarengi pendampingan, penguatan infrastruktur, hingga pembukaan akses pasar.
Perkuat Kelembagaan Reforma Agraria, Baleg DPR Sepakat BRAN Jadi LPRA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan mengungkapkan Baleg DPR RI dan pemerintah sepakat mengubah nomenklatur Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria (LPRA) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria.
DPR Tegaskan Ketentuan KUHAP 2025 Tetap Menjamin Keterpaduan Penegakan Hukum
PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menegaskan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah diuji materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR berpandangan norma tersebut dibentuk untuk menjaga keterpaduan sistem peradilan pidana sekaligus memberikan mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyidik.
Kebijakan Tembakau Perlu Seimbangkan antara Ekonomi dan Kesehatan
PARLEMENTARIA, Temanggung – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI kembali menggelar Festival Aspirasi, kali ini aspirasi yang diserap mengenai persoalan dan kebutuhan petani tembakau serta bawang putih. Wakil Ketua BAM DPR RI Panggah Susanto mengatakan kedua komoditas tersebut dipilih karena memiliki potensi ekonomi besar terutama bagi Temanggung, tetapi di saat yang sama menghadapi sejumlah persoalan kebijakan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan petani.
Abdul Wachid Dorong Penyelesaian Polemik UINSA melalui Dialog
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VIII DPR RI menerima aspirasi Forum Komunikasi untuk Perubahan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya terkait polemik proses pemilihan dan pelantikan rektor. Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI, Senin (21/9/2026).
Ledia Hanifa: Anggaran Pendidikan Harus Dialokasikan Sesuai Fungsi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai bantuan pendidikan perlu memiliki nomenklatur tersendiri dan tidak dikategorikan sebagai bantuan sosial (bansos). Menurutnya, bantuan pendidikan merupakan bagian dari fungsi pendidikan yang memiliki mandat konstitusional sehingga perlu ditempatkan secara tepat dalam penganggaran negara.
Komisi II Setujui RUU terhadap 15 Kabupaten/Kota Dibawa Paripurna, Perkuat Dasar Hukum
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang terhadap 15 Kabupaten/Kota. Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
BURT DPR Dorong RSUD Hasri Ainun Habibie Berikan Pelayanan Maksimal
PARLEMENTARIA, Gorontalo — Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mendorong RSUD Hasri Ainun Habibie memastikan pelayanan kesehatan yang maksimal, ramah, dan tidak diskriminatif bagi seluruh masyarakat di Gorontalo, termasuk pasien peserta BPJS.
Hamid Noor Soroti Penguatan Layanan Kesehatan di RSUD Hasri Ainun Habibie
PARLEMENTARIA, Gorontalo — Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI menyoroti pentingnya penguatan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian BURT saat melakukan kunjungan kerja ke RSUD Hasri Ainun Habibie, Gorontalo, Senin (21/9/2026).
Pengelolaan Barang Rampasan Aset Harus Transparan dan Berbasis Risiko
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menyoroti pentingnya tata kelola dan mitigasi risiko yang transparan terkait pengelolaan barang rampasan negara. Dalam pandangannya, Bimantoro mengungkapkan adanya berbagai keresahan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya menyangkut mekanisme pengelolaan barang hasil rampasan perkara hukum.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Perkuat Kelembagaan Reforma Agraria, Baleg DPR Sepakat BRAN Jadi LPRA
DPR Tegaskan Ketentuan KUHAP 2025 Tetap Menjamin Keterpaduan Penegakan Hukum
Komisi II Setujui RUU terhadap 15 Kabupaten/Kota Dibawa Paripurna, Perkuat Dasar Hukum
Pengelolaan Barang Rampasan Aset Harus Transparan dan Berbasis Risiko
60 Tahun Penantian Rakyat Mencari Keadilan, RUU Reforma Agraria Jadi Jawaban Siap Disahkan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
UMKM Stagnan, Tifatul Sembiring: Jangan Hanya Dikasih Kredit, Harus Dibimbing
Penyebaran Penyakit Hewan Menular Tinggi di Bali, Legislator Dorong Perbanyak Puskeswan
Bali Darurat Rabies, Perlu Tanggung Jawab Bersama Lintas Kementerian
Urai Minimnya Sosialisasi Ketersediaan Pupuk Bersubsidi, Koordinasi Pusat dan Daerah Harus Lebih Konkret
Andre Rosiade: Tata Niaga Gula Nasional Perlu Dibenahi Secara Menyeluruh
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Kebijakan Tembakau Perlu Seimbangkan antara Ekonomi dan Kesehatan
Abdul Wachid Dorong Penyelesaian Polemik UINSA melalui Dialog
Ledia Hanifa: Anggaran Pendidikan Harus Dialokasikan Sesuai Fungsi
BURT DPR Dorong RSUD Hasri Ainun Habibie Berikan Pelayanan Maksimal
Hamid Noor Soroti Penguatan Layanan Kesehatan di RSUD Hasri Ainun Habibie
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Hillary Brigitta Dorong OJK Perkuat Perlindungan Konsumen dan Akses KUR
Pertumbuhan Sulsel Masih Ditopang Belanja Pemerintah, Mukhamad Misbakhun Dorong Penguatan Sektor Produktif
Mohamad Hekal: UMKM Harus Didorong Produktif, Bukan Sekadar Diberi Kredit Konsumsi
Paradoks Pengelolaan Keuangan Sultra: WTP Meningkat, Kerugian Daerah Justru Naik
BAKN Pastikan DTSEN Dikelola Tepat Sasaran
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Abdul Wachid Dorong Penyelesaian Polemik UINSA melalui Dialog
Ledia Hanifa: Anggaran Pendidikan Harus Dialokasikan Sesuai Fungsi
Komisi II Setujui RUU terhadap 15 Kabupaten/Kota Dibawa Paripurna, Perkuat Dasar Hukum
BURT DPR Dorong RSUD Hasri Ainun Habibie Berikan Pelayanan Maksimal
