Baleg Setujui RUU Adminduk Jadi Usul Inisiatif DPR, Sanksi Kebocoran Data Diperkuat
Komisi XII Soroti 75 Persen Sampah Nasional Belum Terkelola
Kendalikan Inflasi dan Daya Beli, Waka DPR Gelar Pasar Murah di Bandung Barat
Baleg Setujui RUU Adminduk Jadi Usul Inisiatif DPR, Sanksi Kebocoran Data Diperkuat
Komisi XII Soroti 75 Persen Sampah Nasional Belum Terkelola
Kendalikan Inflasi dan Daya Beli, Waka DPR Gelar Pasar Murah di Bandung Barat
Video Singkat
Terpopuler
Tidak Hanya 13 Kriteria, Judi Online Berpotensi Masuk Sasaran Perampasan Aset
Politik dan KeamananPenggajian ASN Direncanakan pindah ke Himbara, Harris Turino Khawatir BPD Tertekan
Kesejahteraan RakyatKasus Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo, Nurhadi Minta BGN Audit Nasional SPPG
Kesejahteraan RakyatTindak Pidana Judol Akan Masuk dalam Pembahasan DIM di RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananKamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Full Akses : https://anyflip.com/fhwbw/tjuv
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Ketua DPR Tegaskan BNPB Harus Jadi Leading Sector Penanganan Bencana
Kebutuhan Menstruasi Perempuan Di Pengungsian Jangan Terlewat
Pemerintah Sebut Opsi Penggabungan Badan Geologi dan BMKG, Puan: Kaji Terlebih Dahulu
Validasi DTSEN Penting untuk Pastikan PBI Kesehatan Tepat Sasaran
Kerja Sama Pemda-STP IPI Malang Berpotensi Penuhi Kebutuhan Guru Agama Katolik
Jangan Hanya Keruk Keuntungan, Firman Soebagyo: Perusahaan Juga Wajib Siapkan Sarana Pemadaman
Ketua DPR Tegaskan BNPB Harus Jadi Leading Sector Penanganan Bencana
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti posisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran ring of fire. Oleh karena itu, Puan menekankan pentingnya penanganan bencana terpadu lintas sektor dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi leading sector.
Kebutuhan Menstruasi Perempuan Di Pengungsian Jangan Terlewat
PARLEMENTARIA, Malang — Kondisi bencana membuat kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan di lokasi pengungsian. Tak sebatas makanan, pakaian dan atap untuk berteduh namun kebutuhan perempuan yang berkaitan dengan siklus bulanan dan higienitas tetap harus diperhatikan meski berada dalam situasi serba terbatas.
Pemerintah Sebut Opsi Penggabungan Badan Geologi dan BMKG, Puan: Kaji Terlebih Dahulu
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu dikaji secara matang. Menurutnya, setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda sehingga efektivitas penggabungan perlu dipastikan terlebih dahulu.
Validasi DTSEN Penting untuk Pastikan PBI Kesehatan Tepat Sasaran
PARLEMENTARIA, Jakarta — Akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian Komisi IX DPR RI karena turut menentukan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga saat ini, proses pemutakhiran DTSEN baru mencakup sekitar 30 persen data, sementara 70 persen lainnya masih dalam tahap validasi.
Kerja Sama Pemda-STP IPI Malang Berpotensi Penuhi Kebutuhan Guru Agama Katolik
PARLEMENTARIA, Malang — Kebutuhan tenaga pendidik dan pelayan keagamaan Katolik di berbagai daerah perlu dihubungkan dengan kapasitas perguruan tinggi keagamaan. Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia (STP-IPI) Malang dinilai memiliki peluang untuk berperan lebih luas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan daerah, termasuk wilayah terpencil.
Jangan Hanya Keruk Keuntungan, Firman Soebagyo: Perusahaan Juga Wajib Siapkan Sarana Pemadaman
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan perusahaan yang menjalankan aktivitas di kawasan hutan perlu meningkatkan tanggung jawab dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, kewajiban tersebut perlu diperkuat melalui regulasi sehingga perusahaan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan, tetapi turut bertanggung jawab terhadap kelestarian kawasan yang dikelolanya.
Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mesakh Mirin menyambut baik rencana pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian status kepegawaian bagi para guru PPPK sekaligus memastikan mereka memperoleh hak-hak sebagai ASN.
DPR Setujui RUU Administrasi Kependudukan Jadi RUU Usul DPR
PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi RUU Usul DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan tertulis terhadap RUU yang sebelumnya merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI.
Baleg Setujui RUU Adminduk Jadi Usul Inisiatif DPR, Sanksi Kebocoran Data Diperkuat
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) menjadi usul inisiatif DPR untuk dibawa ke Rapat Paripurna. RUU tersebut antara lain mengatur penguatan perlindungan data kependudukan serta sanksi bagi penyelenggara yang gagal melindungi data masyarakat.
Setujui Pagu Kemenkeu 2027 Rp49,8 Triliun, Komisi XI Ingatkan Efisiensi Harus Berbasis Kinerja
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan efisiensi adalah bagian penting dalam pengelolaan anggaran Kemenkeu ke depan. Maka dari itu, jelasnya, pagu anggaran unit Kemenkeu yang akan diefisienkan harus mempertimbangkan capaian output, outcome, dan impact dari setiap program atau kegiatan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027
DPR Setujui RUU Administrasi Kependudukan Jadi RUU Usul DPR
Baleg Setujui RUU Adminduk Jadi Usul Inisiatif DPR, Sanksi Kebocoran Data Diperkuat
Dana Khusus Kepulauan Jadi Sorotan Utama Pansus Jawab Ketimpangan Fiskal Daerah
Kerja Sama Antar-Parlemen Indonesia dan Portugal Jadi Jalan Strategis Perkuat Hubungan Kedua Negara
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Pemerintah Sebut Opsi Penggabungan Badan Geologi dan BMKG, Puan: Kaji Terlebih Dahulu
Jangan Hanya Keruk Keuntungan, Firman Soebagyo: Perusahaan Juga Wajib Siapkan Sarana Pemadaman
Cheroline Nilai Sampah Persoalan Nasional, Pengelolaan Sampah pun Harus Merata hingga Indonesia Timur
Komisi XII Soroti 75 Persen Sampah Nasional Belum Terkelola
GKSB DPR Sambut Baik Chili Tawarkan Ekspor Lithium ke Indonesia Guna Suplai Kendaraan Listrik
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Ketua DPR Tegaskan BNPB Harus Jadi Leading Sector Penanganan Bencana
Kebutuhan Menstruasi Perempuan Di Pengungsian Jangan Terlewat
Validasi DTSEN Penting untuk Pastikan PBI Kesehatan Tepat Sasaran
Kerja Sama Pemda-STP IPI Malang Berpotensi Penuhi Kebutuhan Guru Agama Katolik
Kendalikan Inflasi dan Daya Beli, Waka DPR Gelar Pasar Murah di Bandung Barat
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Setujui Pagu Kemenkeu 2027 Rp49,8 Triliun, Komisi XI Ingatkan Efisiensi Harus Berbasis Kinerja
Habib Idrus: Klaim Efisiensi Rp7,67 Triliun Harus Didukung Metodologi Jelas
Fauzi Amro Dorong Integrasi Data Kemenkeu Tutup Celah Penghindaran Kewajiban Fiskal
Komisi XI Minta Fungsi BUN Diperjelas dalam Indikator Kinerja Kemenkeu
BAKN Desak Perbaiki Tata Kelola Penyelesaian Sertifikat Kepemilikan Perumahan Nasabah BTN di Karawang
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Kerja Sama Pemda-STP IPI Malang Berpotensi Penuhi Kebutuhan Guru Agama Katolik
Jangan Hanya Keruk Keuntungan, Firman Soebagyo: Perusahaan Juga Wajib Siapkan Sarana Pemadaman
Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027
DPR Setujui RUU Administrasi Kependudukan Jadi RUU Usul DPR
