T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini
Ancaman Karhutla Bisa Memuncak di 2027, Legislator Minta Mitigasi Sejak Dini
Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini
Ancaman Karhutla Bisa Memuncak di 2027, Legislator Minta Mitigasi Sejak Dini
Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
Video Singkat
Terpopuler
WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Dasco Ungkap Modusnya
Politik dan Keamanan13 Kriteria Tindak Pidana Ini Jadi Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang
Politik dan KeamananMengawal Anggaran Pendidikan, Komisi X Perjuangkan Kesejahteraan Guru dan Pendidikan Tanpa Biaya
Kesejahteraan RakyatRUU Perampasan Aset, Adang Daradjatun Dalami Lembaga Khusus Pengelola Aset
Politik dan KeamananDPR Setujui Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, Puan Harap Amanah Dijalankan dengan Penuh Integritas
Isu LainnyaINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Tinjau Way Kambas, Komisi IV Dorong Penanganan Karhutla hingga Pemulihan Habitat Satwa
Pemerintah Harus Buat Roadmap Tuntaskan Penyelesaian PPPK Gunakan APBN
Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
Bambang Patijaya Wanti-Wanti RUU Perubahan Iklim Tak Jadi Regulasi Elitis
Longki Djanggola Soroti Aset Daerah: Pengadaan Diperhatikan, Pemeliharaan Dilupakan
Badan Reforma Agraria Diusulkan Bersifat Ad Hoc dan Non-Struktural
Tinjau Way Kambas, Komisi IV Dorong Penanganan Karhutla hingga Pemulihan Habitat Satwa
PARLEMENTARIA, Lampung - Komisi IV DPR RI menekankan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung, tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup kesiapsiagaan, deteksi dini, serta pemulihan kawasan pascakebakaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ekosistem dan habitat satwa dilindungi di kawasan konservasi tersebut.
Pemerintah Harus Buat Roadmap Tuntaskan Penyelesaian PPPK Gunakan APBN
PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengapresiasi rencana pemerintah pusat yang akan mengambil alih tanggung jawab pembiayaan gaji serta pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu atau ASN. Namun, ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan honorer dan PPPK ini harus dilakukan secara fundamental, sistematis, dan tidak dicicil.
Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah menjelaskan dasar perubahan desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menyusul potensi perubahan status penerima sejumlah program bantuan sosial.
Bambang Patijaya Wanti-Wanti RUU Perubahan Iklim Tak Jadi Regulasi Elitis
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mewanti-wanti agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan tidak menjadi regulasi yang hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan aturan konservasi lingkungan harus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam.
Longki Djanggola Soroti Aset Daerah: Pengadaan Diperhatikan, Pemeliharaan Dilupakan
PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Pengelolaan aset daerah dinilai masih menghadapi persoalan pada tahap pemeliharaan dan penatausahaan. Karena itu, Komisi II DPR RI mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya bersemangat saat melakukan pengadaan, tetapi juga memastikan aset yang telah dimiliki tetap terawat, tercatat, dan memiliki nilai ekonomis.
Badan Reforma Agraria Diusulkan Bersifat Ad Hoc dan Non-Struktural
PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria mengindikasikan adanya amanat pembentukan badan baru berbentuk Badan Reforma Agraria. Meskipun demikian, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai lembaga tersebut tidak perlu menjadi lebih permanen, sehingga sebaiknya cukup bersifat ad hoc dan nonstruktural dengan masa kerja serta target penyelesaian yang jelas.
Nasir Djamil: Persoalan Pelaksanaan Putusan PTUN Bukan Konstitusionalitas Norma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno atas perkara Nomor 280/PUU-XXIV/2026 di Jakarta, Kamis ini (3/9/2026). Dalam sidang tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyampaikan sejumlah pandangan dan keterangan resmi DPR RI terkait pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).
Ego Sektoral Pengelolaan Aset Jangan Hambat Kepentingan Rakyat
PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Pengelolaan aset dan sumber daya daerah dinilai tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi maupun kepatuhan terhadap aturan sektoral. Karena itu, Komisi II menegaskan, seluruh kebijakan dan pengelolaan kekayaan daerah pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengusaha Daerah Harus Diberi Akses Proyek Membangun Huntap
PARLEMENTARIA, Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) harus memberikan prioritas utama kepada pengusaha daerah dalam proyek pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Sepanjang tidak menyalahi aturan, pengusaha daerah bisa berpartisipasi membangun, daripada harus menjadi penonton di daerahnya sendiri.
T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, T.A. Khalid optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dituntaskan pada tahun ini. Optimisme tersebut menguat setelah Pansus mendengarkan paparan Kementerian Keuangan mengenai skema pendanaan bagi daerah kepulauan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Longki Djanggola Soroti Aset Daerah: Pengadaan Diperhatikan, Pemeliharaan Dilupakan
Badan Reforma Agraria Diusulkan Bersifat Ad Hoc dan Non-Struktural
Nasir Djamil: Persoalan Pelaksanaan Putusan PTUN Bukan Konstitusionalitas Norma
Ego Sektoral Pengelolaan Aset Jangan Hambat Kepentingan Rakyat
T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Pemerintah Harus Buat Roadmap Tuntaskan Penyelesaian PPPK Gunakan APBN
Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
Penggajian ASN dan Nasib Bank Daerah Jadi Aspirasi ke BAM
Distribusi Kontrasepsi Jangan Berbasis Desil
Penggajian ASN Direncanakan pindah ke Himbara, Harris Turino Khawatir BPD Tertekan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Tinjau Way Kambas, Komisi IV Dorong Penanganan Karhutla hingga Pemulihan Habitat Satwa
Bambang Patijaya Wanti-Wanti RUU Perubahan Iklim Tak Jadi Regulasi Elitis
Pengusaha Daerah Harus Diberi Akses Proyek Membangun Huntap
Komisi V Serukan Anggaran Kementerian PKP Dimanfaatkan untuk Program Prioritas
Anggaran Karhutla Harus Diukur dari Kecepatan Respons dan Satwa yang Diselamatkan
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Said Abdullah Tekankan Akurasi Data Desil agar Subsidi Tepat Sasaran
Ecky Awal Mucharam Minta Insentif Pajak Lebih Berkeadilan bagi Kader Posyandu
Kepastian Target Cukai Minuman Berpemanis dalam RAPBN 2027
Misbakhun: Pimpinan Baru BI Harus Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja
DPR Setujui Tiga Calon Pimpinan BI Hasil Fit and Proper Test Komisi XI
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Longki Djanggola Soroti Aset Daerah: Pengadaan Diperhatikan, Pemeliharaan Dilupakan
Badan Reforma Agraria Diusulkan Bersifat Ad Hoc dan Non-Struktural
Nasir Djamil: Persoalan Pelaksanaan Putusan PTUN Bukan Konstitusionalitas Norma
Ego Sektoral Pengelolaan Aset Jangan Hambat Kepentingan Rakyat
