Komisi IV Desak Pemerintah Audit Korporasi Ungkap Aktor Karhutla
Selly Dorong Pembaruan Data Terintegrasi untuk Percepat Respons Bencana NTT
Komisi XI Setujui Sarjito Jadi Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK
Komisi IV Desak Pemerintah Audit Korporasi Ungkap Aktor Karhutla
Selly Dorong Pembaruan Data Terintegrasi untuk Percepat Respons Bencana NTT
Komisi XI Setujui Sarjito Jadi Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK
Video Singkat
Terpopuler
Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026
Politik dan KeamananDPR Tekankan Kehati-hatian Bahas RUU Perampasan Aset
Ekonomi dan KeuanganDPR Terima Aspirasi Warga Pati, Dorong Kepastian Hukum dan Keamanan
Kesejahteraan RakyatRekening Donasi Masyarakat Pati Diblokir, Andre Rosiade Minta Konfirmasi Dasar Pemblokiran
Industri dan PembangunanDPR Buka Ruang Aspirasi bagi Seluruh Kelompok Masyarakat
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Legislator Ungkap Celah Hukum dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Soroti Ketimpangan di Bali
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Lindungi Kelompok Rentan dan Jamin Kesetaraan Penyandang Disabilitas
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Siap Dibawa ke Paripurna, Disepakati Usul Inisiatif DPR
Puan Tegaskan DPR Siap Terima Aspirasi Masyarakat, Imbau Peserta Demo Jaga Ketertiban
Chusnunia Chalim: RUU Kawasan Industri Harus Jawab Persoalan Perizinan dan Kepastian Hukum
Penyusunan RUU Pelelangan Harus Ungkap Soal Ketidakadilan dan Kepastian Hukum
Legislator Ungkap Celah Hukum dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Soroti Ketimpangan di Bali
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, I Nyoman Parta, menyoroti persoalan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia menilai ketentuan mengenai kriteria upah minimum yang selama ini berlaku masih memiliki celah.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Lindungi Kelompok Rentan dan Jamin Kesetaraan Penyandang Disabilitas
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan harus menjadi instrumen hukum yang mampu menciptakan hubungan kerja yang adil sekaligus melindungi pekerja dari berbagai bentuk tekanan dan diskriminasi.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Siap Dibawa ke Paripurna, Disepakati Usul Inisiatif DPR
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Puan Tegaskan DPR Siap Terima Aspirasi Masyarakat, Imbau Peserta Demo Jaga Ketertiban
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR siap menerima aspirasi rakyat menyusul rencana aksi demonstrasi sejumlah kelompok masyarakat pada 27 Agustus 2026. Ia pun mengimbau agar peserta demo menjaga ketertiban saat aksi unjuk rasa esok hari.
Chusnunia Chalim: RUU Kawasan Industri Harus Jawab Persoalan Perizinan dan Kepastian Hukum
PARLEMENTARIA, Tangerang — Komisi VII DPR RI tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri sebagai payung hukum yang diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan pengelolaan kawasan industri sekaligus meningkatkan daya saing investasi nasional.
Penyusunan RUU Pelelangan Harus Ungkap Soal Ketidakadilan dan Kepastian Hukum
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelelangan harus mengungkap persoalan mendasar yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam praktik lelang. Menurutnya, aturan baru tidak boleh hanya memberikan kepastian bagi lembaga yang terlibat dalam proses lelang, tetapi juga melindungi debitur dan kreditur.
Gde Sumarjaya Linggih: PLTS 100 GWp Momentum Dorong Energi Hijau dan Pariwisata Berkualitas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp yang resmi diluncurkan pemerintah di Gilimanuk, Jembrana, Bali pada Selasa, (25/8/2026), dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi hijau / green economy di Indonesia.
RUU Kawasan Industri Siapkan Jerat Pidana bagi Aksi Premanisme
PARLEMENTARIA, Tangerang — Ancaman premanisme terhadap dunia usaha menjadi salah satu persoalan yang disoroti Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya meresahkan perusahaan, tetapi juga berpotensi membuat investor hengkang dari Indonesia.
Fokus ke Koruptor, RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Celah Aparat Lakukan Abuse of Power
PARLEMENTARIA, Jakarta – Semangat pemberantasan korupsi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengingatkan, jangan sampai aturan yang dirancang untuk mengejar koruptor justru membuka celah bagi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Annisa Mahesa Dorong Sinergi BI dan Pemerintah Jaga Inflasi serta Pertumbuhan Inklusif
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Annisa M.A. Mahesa mendorong penguatan sinergi kebijakan Bank Indonesia (BI) dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap inklusif. Hal tersebut menjadi salah satu fokus pendalamannya kepada Calon Deputi Gubernur Senior BI Aida S. Budiman dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Legislator Ungkap Celah Hukum dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Soroti Ketimpangan di Bali
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Lindungi Kelompok Rentan dan Jamin Kesetaraan Penyandang Disabilitas
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Siap Dibawa ke Paripurna, Disepakati Usul Inisiatif DPR
Penyusunan RUU Pelelangan Harus Ungkap Soal Ketidakadilan dan Kepastian Hukum
Fokus ke Koruptor, RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Celah Aparat Lakukan Abuse of Power
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Esti Desak Perbaikan Data Desil untuk Lindungi Hak Pendidikan Masyarakat
Pemerintah Harus Turun Tangan Penuhi Hak dan Kompensasi Pensiunan PT Bina Karya
Lestari Moerdijat Dorong Sistem Pendidikan Adaptif Hadapi Ancaman Bencana
Warga yang Kehilangan Penghasilan Akibat Bencana Harus Jadi Perhatian Kemensos
Ansory Minta Kekurangan Penanganan Gempa NTT Segera Dilaporkan ke Pusat
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Chusnunia Chalim: RUU Kawasan Industri Harus Jawab Persoalan Perizinan dan Kepastian Hukum
Gde Sumarjaya Linggih: PLTS 100 GWp Momentum Dorong Energi Hijau dan Pariwisata Berkualitas
RUU Kawasan Industri Siapkan Jerat Pidana bagi Aksi Premanisme
Komisi V Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol
Ateng Sutisna Soroti Paradoks RKAB Nikel, Minta Sinkronisasi Tambang dan Smelter
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Annisa Mahesa Dorong Sinergi BI dan Pemerintah Jaga Inflasi serta Pertumbuhan Inklusif
Fauzi Amro Dorong Aida S. Budiman Jaga Kesinambungan Kebijakan BI
Didik Haryadi Uji Independensi Calon Deputi Gubernur Senior BI
Kamrussamad Uji Destry Damayanti soal Komitmen BI Dukung Target Pertumbuhan 8 Persen
Mohamad Hekal Nilai Calon Gubernur BI Harus Bisa Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Negara
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Chusnunia Chalim: RUU Kawasan Industri Harus Jawab Persoalan Perizinan dan Kepastian Hukum
Penyusunan RUU Pelelangan Harus Ungkap Soal Ketidakadilan dan Kepastian Hukum
Gde Sumarjaya Linggih: PLTS 100 GWp Momentum Dorong Energi Hijau dan Pariwisata Berkualitas
RUU Kawasan Industri Siapkan Jerat Pidana bagi Aksi Premanisme
