Prihatin Gugurnya Petugas Keamanan Jatiluhur, Rofik Hananto: Usut Tuntas, Penuhi Hak dan Pendidikan Anak Korban
Danang Wicaksana Minta Mitigasi Ancaman El Nino Diperkuat Demi Minimalisasi Risiko
Transformasi Penyaluran Bansos Perlu Didukung Data Akurat dan Tata Kelola yang Kuat
Prihatin Gugurnya Petugas Keamanan Jatiluhur, Rofik Hananto: Usut Tuntas, Penuhi Hak dan Pendidikan Anak Korban
Danang Wicaksana Minta Mitigasi Ancaman El Nino Diperkuat Demi Minimalisasi Risiko
Transformasi Penyaluran Bansos Perlu Didukung Data Akurat dan Tata Kelola yang Kuat
Video Singkat
Terpopuler
Vita Ervina Minta BPJS Ketenagakerjaan Tak Abaikan Standar Keselamatan Saat Pelatihan
Kesejahteraan RakyatKomisi III: Tak Ada Surpres Pergantian Kapolri, Publik Jangan Terpengaruh Isu Menyesatkan
Politik dan KeamananKOMISI III DPR RI- RDPU DENGAN YEHESKIEL MINGGUS TIRANDA & FIRMAN WIJAYA TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET
Politik dan KeamananTerus Serap Aspirasi Publik, Komisi III Kebut Penyusunan RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananPemerintah Pusat Harus Percepat Penyaluran Kurang Bayar DBH Atasi Kebuntuan Fiskal Daerah
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Link Flipbook : https://online.anyflip.com/fhwbw/fndh/mobile/index.html
🚀 Halo Sobat Parlemen, Kelas Parlemen resmi dimulai! Kelas Parlemen mengajak kamu memahami bagaimana parlemen berperan dalam menjaga ruang digital di tengah perkembangan teknologi dan algoritma. 🎙️ Beyond the FYP: Peran Parlemen Menjaga Ruang Digital di Tengah Bias dan Jebakan Algoritma 📅 Jumat, 7 Agustus 2026 🕙 10.00 WIB – selesai 💻 Zoom Meeting 🎤 Narasumber: * Amelia Anggraini, S.I.Kom – Anggota Komisi I DPR RI * Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si. – Dosen FISIP Universitas Airlangga ✨ Fasilitas peserta: ✔️ e-Sertifikat ✔️ Berbagai hadiah menarik 📌 Daftar sekarang melalui tautan berikut: https://s.dpr.go.id/KELASPARLEMEN Jadilah bagian dari Kelas Parlemen dan ikut berdiskusi mengenai isu digita
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Cerdas Merencanakan, Tertib Mengelola: Setjen DPR Dorong Digitalisasi Pengadaan BMN
Baleg DPR RI Akan Atur Kewajiban Izin Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDA
Nurhadi: Pasien BPJS Bukan Warga Kelas Dua, Dugaan Pelanggaran Etik Harus Diusut
Gus Falah: Tidak Semua Perampasan Aset Harus Menunggu Putusan Pemidanaan
Legislator Nilai Kesiapan Pemerintah Hadapi Karhutla Akibat El Nino Masih Lemah
Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN
Cerdas Merencanakan, Tertib Mengelola: Setjen DPR Dorong Digitalisasi Pengadaan BMN
PARLEMENTARIA, Jakarta — Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Barang Milik Negara (BMN) melalui penerapan digitalisasi yang terintegrasi. Hal tersebut disampaikan Plt. Sekjen DPR RI, Suprihartini, usai membuka acara Strategic Asset Management Perencanaan dan Pengelolaan BMN di Lingkungan Setjen DPR RI dengan mengusung tema “Cerdas Merencanakan, Tertib Mengelola” di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Baleg DPR RI Akan Atur Kewajiban Izin Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDA
PARLEMENTARIA, Manokwari - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat adat yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di wilayah mereka masing-masing. Ia menegaskan kawasan hutan yang dikategorikan sebagai hutan adat merupakan hak milik masyarakat adat. Sehingga, setiap investor dan penambang wajib melalui mekanisme perizinan yang melibatkan masyarakat adat.
Nurhadi: Pasien BPJS Bukan Warga Kelas Dua, Dugaan Pelanggaran Etik Harus Diusut
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendesak dilakukannya investigasi secara objektif terhadap dugaan pelanggaran etik oleh oknum dokter dan tenaga kesehatan menyusul munculnya komentar yang dinilai tidak berempati terhadap pasien BPJS Kesehatan yang meninggal dunia. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut etika profesi, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.
Gus Falah: Tidak Semua Perampasan Aset Harus Menunggu Putusan Pemidanaan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset perlu mengatur secara jelas penerapan mekanisme Conviction Based Forfeiture maupun Non-Conviction Based Forfeiture. Kedua skema tersebut memiliki fungsi berbeda sehingga harus diterapkan dengan prasyarat yang tegas sesuai karakteristik setiap perkara.
Legislator Nilai Kesiapan Pemerintah Hadapi Karhutla Akibat El Nino Masih Lemah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot menilai pemerintah belum menunjukkan kesiapan yang memadai dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino. Menurutnya, langkah mitigasi seharusnya telah dipersiapkan jauh sebelum musim kemarau tiba, terutama di daerah yang rawan terjadi kebakaran.
Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid mendesak pemerintah segera mengambil keputusan terkait tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi sekitar 490 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN). Tidak hanya itu saja, desaknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian perlu segera menetapkan keputusan mengenai tambahan TKD agar hak para ASN tetap terpenuhi dan pelayanan publik tidak terganggu.
Amin Ak: Jangan Ratapi Rupiah Melemah, Perkuat Sektor Produktif Negara
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai pelemahan nilai tukar rupiah perlu direspons dengan kebijakan yang mampu memperkuat sektor-sektor produktif, sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Hal ini menjadi sorotannya lantaran pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa depresiasi mata uang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila diiringi peningkatan devisa dan produktivitas.
Ansari Ajak Masyarakat Pahami Tata Kelola Dana Haji secara Utuh
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari mengajak masyarakat memahami secara utuh tata kelola dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, pemahaman yang baik penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu maupun disinformasi terkait pengelolaan dana haji.
Hari Tua Tetap Tenang, ASN Setjen DPR Harus Pandai Kelola Keuangan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan literasi keuangan agar mampu mengelola pendapatan secara bijak dan mempersiapkan kondisi finansial di masa depan. Hal tersebut mengemuka dalam Talkshow Financial Management: Protect Your Wealth, Grow Your Wealth yang diselenggarakan Biro SDM Aparatur Setjen DPR RI di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
QRIS Digunakan Deposit Judol, Pemerintah Harus Putuskan Aliran Dana!
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah tidak hanya berfokus memblokir situs judi daring (judol), tetapi juga memutus aliran dana yang menopang operasional jaringan tersebut. Menurutnya, pengawasan terhadap transaksi digital harus diperkuat karena pelaku kini semakin banyak memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sarana deposit.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Baleg DPR RI Akan Atur Kewajiban Izin Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDA
Gus Falah: Tidak Semua Perampasan Aset Harus Menunggu Putusan Pemidanaan
QRIS Digunakan Deposit Judol, Pemerintah Harus Putuskan Aliran Dana!
Tak Hanya dari APH, Badan Pengelola Aset Harus Libatkan Berbagai Unsur
Penegakan Hukum Kasus Bryan Ebem Harus Proporsional dan Jaga Ruang Digital
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Nurhadi: Pasien BPJS Bukan Warga Kelas Dua, Dugaan Pelanggaran Etik Harus Diusut
Ansari Ajak Masyarakat Pahami Tata Kelola Dana Haji secara Utuh
Hari Tua Tetap Tenang, ASN Setjen DPR Harus Pandai Kelola Keuangan
Surahman Dorong Penindakan Menyeluruh terhadap Jaringan Begal di Bandung
HNW: Persiapan Dini Jadi Kunci Peningkatan Layanan Haji 2027
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Legislator Nilai Kesiapan Pemerintah Hadapi Karhutla Akibat El Nino Masih Lemah
Marak Kecelakaan Kapal, Puan Soroti Minimnya Faktor Keamanan Transportasi Laut
Endang Thohari Dukung Penuh Kementan Berantas Praktik Mafia Beras hingga ke Petani
Sengkarut Proyek LRT City, Iwan Aras Tegaskan ADCP Harus Tanggung Jawab Atas Konsumen
Danang Wicaksana Minta Mitigasi Ancaman El Nino Diperkuat Demi Minimalisasi Risiko
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN
Amin Ak: Jangan Ratapi Rupiah Melemah, Perkuat Sektor Produktif Negara
Sari Yuliati: Anak Korban Pengeroyokan di Bali Berhak Raih Masa Depan yang Lebih Baik
Komisi XI Pastikan Transisi Kepemimpinan BI Tak Ganggu Stabilitas Negara
Marwan Jafar: Pengganti Perry Warjiyo Wajib Jaga Independensi BI
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Legislator Nilai Kesiapan Pemerintah Hadapi Karhutla Akibat El Nino Masih Lemah
Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN
Amin Ak: Jangan Ratapi Rupiah Melemah, Perkuat Sektor Produktif Negara
Ansari Ajak Masyarakat Pahami Tata Kelola Dana Haji secara Utuh
