Fikri Faqih Dorong Afirmasi bagi Guru Swasta dan Tenaga Kependidikan
RUU Desain Industri Dorong UMKM Manfaatkan Karya Kreatif Jadi Aset
Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis
Fikri Faqih Dorong Afirmasi bagi Guru Swasta dan Tenaga Kependidikan
RUU Desain Industri Dorong UMKM Manfaatkan Karya Kreatif Jadi Aset
Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis
Video Singkat
Terpopuler
Lapas Harus Jadi Ruang Hidup, Willy Aditya: Bukan Sekadar Tempat Hukuman
Politik dan KeamananKomisi IX Serap Aspirasi Ojol soal Status Kemitraan dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Kesejahteraan RakyatPuluhan Ribu Balita Terpapar ISPA Akibat Karhutla, Legislator Minta Wilayah Terdampak Ditetapkan KLB
Kesejahteraan RakyatKOMISI XIII DPR RI - RDP DENGAN DIRJEN PEMASYARAKATAN KEMENIMIPAS & KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Politik dan KeamananRUU Satu Data Indonesia Masuki Pembicaraan Tingkat I, Kebijakan Pemerintah Harus Miliki Rujukan Sama
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/
http://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Abdul Wachid: BPIH 2027 Harus Temukan Titik Keseimbangan Jemaah dan Nilai Manfaat
Taufan Pawe: Kita Tunggu Nyali Ombudsman di Daerah Awasi Pelayanan Publik
Tangani Aduan Sengketa Lahan Masyarakat Adat Rante Balla, Komisi III Siap Panggil PT Masmindo Dwi Area
Hadapi Karhutla, Legislator Dorong Penguatan Kelembagaan dan Anggaran
Perbedaan Fungsi Walidata Nasional dan Penyelenggara Satu Data Indonesia
Komisi IV Tegaskan Pemetaan Rawan Karhutla Perlu Dievaluasi
Abdul Wachid: BPIH 2027 Harus Temukan Titik Keseimbangan Jemaah dan Nilai Manfaat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M masih membutuhkan pendalaman, khususnya terkait komponen penerbangan. Hingga kini, pembahasan belum dapat difinalisasi karena masih menunggu kehadiran dan kesepakatan dengan pihak maskapai asing.
Taufan Pawe: Kita Tunggu Nyali Ombudsman di Daerah Awasi Pelayanan Publik
PARLEMENTARIA, Jakarta — Keberadaan perwakilan Ombudsman di 38 provinsi dinilai perlu dioptimalkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik hingga tingkat kabupaten/kota. Penguatan tersebut juga perlu didukung sinergi antara Ombudsman di daerah dengan anggota Komisi II DPR RI yang memiliki daerah pemilihan masing-masing.
Tangani Aduan Sengketa Lahan Masyarakat Adat Rante Balla, Komisi III Siap Panggil PT Masmindo Dwi Area
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menerima aduan dugaan perampasan lahan masyarakat adat Rante Balla dengan perusahaan tambang PT Masmindo Dwi Area, Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan pihaknya segera memanggil seluruh pihak terkait guna mengurai permasalahan tersebut sebagai bentuk komitmen Komisi III DPR RI.
Hadapi Karhutla, Legislator Dorong Penguatan Kelembagaan dan Anggaran
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu diperkuat melalui penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran yang memadai hingga tingkat daerah. Langkah ini penting untuk memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan dapat berjalan sesuai karakteristik wilayah, terutama kawasan gambut.
Perbedaan Fungsi Walidata Nasional dan Penyelenggara Satu Data Indonesia
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas perbedaan fungsi antara Walidata Nasional dan penyelenggara Satu Data Indonesia dalam pembahasan Panja RUU tentang Satu Data Indonesia. Pembahasan mencuat terkait rumusan kewenangan Walidata Nasional dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi bagi pakai data.
Komisi IV Tegaskan Pemetaan Rawan Karhutla Perlu Dievaluasi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi kembali pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyebut, evaluasi diperlukan untuk memastikan wilayah yang dipetakan sebagai daerah rawan benar-benar sesuai dengan lokasi kejadian kebakaran di lapangan.
Belum Pernah Diterapkan Pada BUJT, Lasarus Pertanyakan Aturan SPM
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan aturan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebenarnya telah mengatur sanksi hingga pemutusan masa konsesi, namun ketentuan tersebut belum pernah diterapkan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Menurutnya, masih banyak ruas jalan tol yang dinilai belum memenuhi SPM apabila dilakukan audit secara objektif. Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya persoalan bukan hanya pada pemenuhan standar, tetapi juga pada penegakan hukumnya.
Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas ketentuan mengenai produsen data geospasial dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Pembahasan tersebut diarahkan untuk memastikan akses terhadap data geospasial yang dibutuhkan bagi kepentingan sipil dan pembangunan.
Hinca Pandjaitan Minta Kasus Arbitrase Jadi Pembelajaran Penyusunan RUU HPI
PARLEMENTARIA, Jakarta — Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) perlu memperhatikan pengalaman Indonesia dalam menghadapi berbagai perkara arbitrase internasional. Karena itu, Pansus RUU HPI didorong melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi setelah Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan norma baru.
KOMISI III DPR RI - RDPU MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA BERSAMA KETUA DPN PERMAHI DAN FORUM MAHASISWA LINTAS KAMPUS
KOMISI III DPR RI - RDPU MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA BERSAMA KETUA DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN MAHASISWA HUKUM INDONESIA (DPN PERMAHI) DAN FORUM MAHASISWA LINTAS KAMPUS AGENDA : MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Taufan Pawe: Kita Tunggu Nyali Ombudsman di Daerah Awasi Pelayanan Publik
Tangani Aduan Sengketa Lahan Masyarakat Adat Rante Balla, Komisi III Siap Panggil PT Masmindo Dwi Area
Perbedaan Fungsi Walidata Nasional dan Penyelenggara Satu Data Indonesia
Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil
Hinca Pandjaitan Minta Kasus Arbitrase Jadi Pembelajaran Penyusunan RUU HPI
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Hadapi Karhutla, Legislator Dorong Penguatan Kelembagaan dan Anggaran
Komisi IV Tegaskan Pemetaan Rawan Karhutla Perlu Dievaluasi
Belum Pernah Diterapkan Pada BUJT, Lasarus Pertanyakan Aturan SPM
Chusnunia Chalim Minta SNI Mudah Diakses Pelaku UMKM di Daerah
Novita Wijayanti Salurkan 10.000 Paket Sembako untuk Korban Gempa NTT
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Abdul Wachid: BPIH 2027 Harus Temukan Titik Keseimbangan Jemaah dan Nilai Manfaat
Suntikan Anggaran BPJS Harus Dibarengi Penguatan Promotif-Preventif
Tuntutan Serikat Pekerja Mengemuka, DPR Siapkan Ruang Dialog Cari Titik Temu
Abidin Fikri: Audit Forensik Dana Haji Harus Berbasis Fakta dan Hukum
Fikri Faqih Dorong Afirmasi bagi Guru Swasta dan Tenaga Kependidikan
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Musthofa Dorong Edukasi Pajak bagi Agen Asuransi
Komisi XI dan BI Sepakati Penguatan Kebijakan Jaga Stabilitas Rupiah
APBN 2027 Harus Hadirkan Pertumbuhan Tinggi yang Merata
Harris Turino Tekankan Defisit APBN Tak Melebihi 3 Persen
RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-7 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Perbedaan Fungsi Walidata Nasional dan Penyelenggara Satu Data Indonesia
Komisi IV Tegaskan Pemetaan Rawan Karhutla Perlu Dievaluasi
Belum Pernah Diterapkan Pada BUJT, Lasarus Pertanyakan Aturan SPM
Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil
