Legislator Soroti Penetapan Status Siaga Darurat Kekeringan di Kota Tangerang
Savana Bromo Kembali Terbakar, Legislator Minta Tindak Tegas Jika Terbukti Disengaja
Komisi III Dukung Polda Metro Jaya Usut Dugaan Eksploitasi Anak dalam Kerusuhan 27 Agustus
Legislator Soroti Penetapan Status Siaga Darurat Kekeringan di Kota Tangerang
Savana Bromo Kembali Terbakar, Legislator Minta Tindak Tegas Jika Terbukti Disengaja
Komisi III Dukung Polda Metro Jaya Usut Dugaan Eksploitasi Anak dalam Kerusuhan 27 Agustus
Video Singkat
Terpopuler
Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027
Politik dan KeamananDPR Setujui RUU Administrasi Kependudukan Jadi RUU Usul DPR
Politik dan KeamananRevisi UU Adminduk Disahkan Desember 2026, Disdukcapil Berpeluang Jadi Instansi Vertikal
Politik dan KeamananBaleg Setujui RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif DPR RI, Bentuk Badan Baru di Bawah Presiden
Politik dan KeamananKeracunan MBG di Karo, Nurhadi Desak Evaluasi dan Perketat Keamanan Pangan
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Full Akses : https://anyflip.com/fhwbw/tjuv
Link: https://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/mobile/index.html
Link: https://magang.dpr.go.id/register?lowongan=84
Turut berduka cita atas musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9/2026).
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
BAKN Prioritaskan Pencegahan Exclusion Error dalam Penyaluran Bantuan
Netty Minta Marketplace MBG Cegah Monopoli dan Permainan Harga
Edy Wuryanto Pertanyakan Efektivitas Akreditasi Rumah Sakit
BKSAP Perkuat Diplomasi Parlemen untuk Implementasi MoU Indonesia-Rusia
BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos
Legislator Minta RUU Reforma Agraria Perjelas Kewenangan Kepala Daerah
BAKN Prioritaskan Pencegahan Exclusion Error dalam Penyaluran Bantuan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menekankan pentingnya mencegah exclusion error dalam penyaluran bantuan pemerintah, yakni kondisi ketika masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya. Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian utama dalam penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama ketika terjadi perubahan desil penerima.
Netty Minta Marketplace MBG Cegah Monopoli dan Permainan Harga
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah menyiapkan marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menekankan agar platform digital tersebut mampu meningkatkan transparansi pengadaan sekaligus membuka akses yang adil bagi pelaku usaha lokal.
Edy Wuryanto Pertanyakan Efektivitas Akreditasi Rumah Sakit
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Hal itu menyusul masih ditemukannya kesenjangan antara predikat akreditasi dengan kondisi mutu pelayanan rumah sakit di lapangan.
BKSAP Perkuat Diplomasi Parlemen untuk Implementasi MoU Indonesia-Rusia
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan komitmennya memperkuat diplomasi parlemen guna memastikan implementasi berbagai nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Rusia berjalan secara konkret. Komitmen tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat usai menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Gennadievich Tolchenov di Ruang Pimpinan BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
Legislator Minta RUU Reforma Agraria Perjelas Kewenangan Kepala Daerah
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Reforma Agraria perlu memperjelas tugas, tanggung jawab, dan kewenangan kepala daerah dalam pelaksanaan reforma agraria. Kejelasan tersebut penting agar peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah tidak berhenti pada aspek representasi semata.
Pansus Dukung Penyederhanaan dan Percepatan Pelindungan Desain Industri
PARLEMENTARIA, Denpasar – Lamanya proses pelindungan desain industri berpotensi menghambat pelaku usaha dan perkembangan ekonomi kreatif. Karena itu, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI mendorong penyederhanaan dan percepatan proses pelindungan dengan tetap menjamin kepastian hukum.
Pelindungan Desain Industri Harus Adaptif dan Mudah Diakses
PARLEMENTARIA, Denpasar – Perkembangan desain digital dan terbatasnya akses pelindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri. Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI mendorong regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menghadirkan mekanisme pelindungan yang cepat, sederhana, dan terjangkau.
Deddy Sitorus Dorong 15 RUU Kabupaten/Kota Hadirkan Keadilan bagi Daerah Kaya SDA
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengingatkan agar pembahasan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota tidak sekadar memenuhi kebutuhan legal-formal dan birokrasi. Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu menghadirkan keadilan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah, khususnya wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA).
Serap Aspirasi di Bali, Pansus RUU Desain Industri Perkuat Pelindungan Pengrajin Kecil
PARLEMENTARIA, Denpasar – Kerentanan karya pengrajin kecil Bali terhadap penjiplakan menjadi salah satu perhatian Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri. Pansus menilai pelindungan desain tidak cukup melalui sertifikasi, tetapi perlu disertai pendampingan dan penegakan hukum yang efektif.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
BKSAP Perkuat Diplomasi Parlemen untuk Implementasi MoU Indonesia-Rusia
Legislator Minta RUU Reforma Agraria Perjelas Kewenangan Kepala Daerah
Pansus Dukung Penyederhanaan dan Percepatan Pelindungan Desain Industri
Pelindungan Desain Industri Harus Adaptif dan Mudah Diakses
Deddy Sitorus Dorong 15 RUU Kabupaten/Kota Hadirkan Keadilan bagi Daerah Kaya SDA
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Kemenhub Harus Investigasi Tenggelamnya KM Virgo Transport 8, Soroti Usia dan Kondisi Teknis Kapal
Tinjau Sekolah Rakyat di Serdang Bedagai, Ijeck: Program Prioritas Presiden Beri Harapan Baru Pendidikan
Sudjatmiko Usul Pengalaman Proyek BKT dan Tol Priok Jadi Solusi Pembebasan Lahan Cibeet
Musa Rajekshah Tinjau Infrastruktur Jalan di Serdang Bedagai dan Deli Serdang
Savana Bromo Kembali Terbakar, Legislator Minta Tindak Tegas Jika Terbukti Disengaja
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Netty Minta Marketplace MBG Cegah Monopoli dan Permainan Harga
Edy Wuryanto Pertanyakan Efektivitas Akreditasi Rumah Sakit
Waktu Tunggu Rawat Jalan Penting Jadi Indikator Mutu FKTP
Sampaikan Duka Atas Insiden Kapal Virgo Transport 8, Puan: Prioritaskan Pencarian dan Penyelamatan Korban
BIH Berpotensi Jadi Destinasi Medical Tourism
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
BAKN Prioritaskan Pencegahan Exclusion Error dalam Penyaluran Bantuan
BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos
Puteri Komarudin Dalami Desain Iuran Program Penjaminan Polis
Sari Yuliati Desak Evaluasi Menyeluruh Kasus 352 Siswa Keracunan MBG
BAKN: Ekosistem BUMN Farmasi Perlu Dibangun untuk Akhiri Kerugian Berulang
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos
Legislator Minta RUU Reforma Agraria Perjelas Kewenangan Kepala Daerah
Pansus Dukung Penyederhanaan dan Percepatan Pelindungan Desain Industri
Pelindungan Desain Industri Harus Adaptif dan Mudah Diakses
