Puteri Komarudin Ingatkan LKPP Kawal Pengadaan Daerah agar Serapan DAK Fisik Optimal
Rokhmat Ardiyan Minta Izin Amdal dan UKL-UPL Disederhanakan
RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah
Puteri Komarudin Ingatkan LKPP Kawal Pengadaan Daerah agar Serapan DAK Fisik Optimal
Rokhmat Ardiyan Minta Izin Amdal dan UKL-UPL Disederhanakan
RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah
Video Singkat
Terpopuler
Komisi III Antisipasi Abuse of Power dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananRUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Politik dan KeamananKomisi X Tampung Masukan Akademisi, Legislator Soroti Rencana Induk hingga Penataan Guru
Kesejahteraan RakyatKomisi I Uji Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat 2026–2029, Tekankan Solusi atas Persoalan Penyiaran Digital
Politik dan KeamananMPLS Harus Jadi Fondasi Sekolah Aman dan Bebas Bullying
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Transformasi Pembangunan Berbasis Kepulauan
RUU Daerah Kepulauan Harus Jamin Layanan Transportasi Masyarakat
Transportasi Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan Daerah Kepulauan
Kejar Ketertinggalan Pembangunan, Daerah Kepulauan Butuh Dukungan Fiskal Khusus dari Pusat
Kunjungi BKHIT Banten, Komisi IV Soroti Peran Barantin di Gerbang Negara
IKK Tidak Cukup Jawab Tantangan Pembangunan di Daerah Kepulauan, Perlu Pendekatan Lebih Riil
Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Transformasi Pembangunan Berbasis Kepulauan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI menegaskan pentingnya transformasi paradigma pembangunan nasional dari yang selama ini berorientasi pada daratan menjadi berbasis kepulauan. Perubahan paradigma tersebut diperlukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat konektivitas antar pulau di Indonesia.
RUU Daerah Kepulauan Harus Jamin Layanan Transportasi Masyarakat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI Dewi Juliani menegaskan RUU tentang Daerah Kepulauan harus mampu menjamin layanan transportasi bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Dewi menekankan transportasi laut dan penyeberangan merupakan akses utama masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, menjalankan aktivitas ekonomi, distribusi pangan, serta memenuhi kebutuhan pokok.
Transportasi Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan Daerah Kepulauan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI Siti Mukaromah menilai sektor transportasi menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Karena itu, penguatan konektivitas antar pulau perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU tentang Daerah Kepulauan guna mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kejar Ketertinggalan Pembangunan, Daerah Kepulauan Butuh Dukungan Fiskal Khusus dari Pusat
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan daerah kepulauan membutuhkan perhatian khusus negara agar tidak terus tertinggal dibandingkan wilayah nonkepulauan. Menurutnya, biaya pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan jauh lebih tinggi, sehingga membutuhkan dukungan fiskal yang lebih besar dari pemerintah pusat.
Kunjungi BKHIT Banten, Komisi IV Soroti Peran Barantin di Gerbang Negara
PARLEMENTARIA, Tangerang - Peran Badan Karantina Indonesia (Barantin) sebagai garda terdepan di pintu masuk negara menjadi perhatian Komisi IV DPR RI. Melalui kunjungan kerja ke Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Banten, Satuan Pelayanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Komisi IV ingin memastikan sistem karantina mampu menghadapi berbagai ancaman biologis yang dapat mengganggu ketahanan pangan nasional.
IKK Tidak Cukup Jawab Tantangan Pembangunan di Daerah Kepulauan, Perlu Pendekatan Lebih Riil
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menilai pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan memerlukan tata kelola yang berbeda dengan daerah daratan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya penguatan aspek implementasi, pemeliharaan, hingga pengawasan agar infrastruktur yang dibangun benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Rofik Hananto Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rofik Hananto menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan tindak kekerasan yang mengakibatkan seorang santri di Pondok Pesantren Rosyidatussaulatiyyah Al-Ibrahimi NW, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalami luka bakar. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut sekaligus mendorong evaluasi sistem perlindungan anak di lingkungan pesantren.
Sumsel Berpeluang Jadi Lumbung Karbon Dunia, Ahmad Yohan: Harus Siap Manfaatkan Perdagangan Karbon
PARLEMENTARIA, Palembang – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menegaskan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola kehutanan sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi daerah untuk terlibat dalam perdagangan karbon.
Digelar Virtual, Pembahasan AIPA Caucus 2026 Tetap Berkualitas, Bahas Dinamika Geopolitik Kawasan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan DPR RI berkomitmen menyukseskan penyelenggaraan The 17th Meeting of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus pada 22 Juli 2026 mendatang. Sebagai tuan rumah, DPR RI memastikan kualitas pembahasan tetap terjaga meski forum antarparlemen ASEAN tersebut diselenggarakan secara virtual.
RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan Taufan Pawe menilai pembentukan RUU tersebut harus menjadi momentum penting untuk menghadirkan payung hukum yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Transformasi Pembangunan Berbasis Kepulauan
RUU Daerah Kepulauan Harus Jamin Layanan Transportasi Masyarakat
Transportasi Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan Daerah Kepulauan
Kejar Ketertinggalan Pembangunan, Daerah Kepulauan Butuh Dukungan Fiskal Khusus dari Pusat
IKK Tidak Cukup Jawab Tantangan Pembangunan di Daerah Kepulauan, Perlu Pendekatan Lebih Riil
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
BRIN Perlu Optimalkan Hibah Luar Negeri untuk Dukung Riset Prioritas Nasional
Hetifah: Kebudayaan Jangan Berhenti di Pelestarian, Harus Perkuat Karakter Bangsa
Andi Muawiyah: Prestasi BPS Patut Diapresiasi, Tapi Fasilitas Daerah Masih Tertinggal
Once Mekel Minta Taman Budaya Jadi Pusat Aktivitas Seni dan Penggerak Ekonomi Kreatif
Karmila Sari Dorong BRIN Jadi Pusat Kolaborasi Riset Nasional
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Kunjungi BKHIT Banten, Komisi IV Soroti Peran Barantin di Gerbang Negara
Sumsel Berpeluang Jadi Lumbung Karbon Dunia, Ahmad Yohan: Harus Siap Manfaatkan Perdagangan Karbon
Rokhmat Nilai Opini WTP Cerminkan Tata Kelola Keuangan KLH yang Baik
Rokhmat Ardiyan Minta Izin Amdal dan UKL-UPL Disederhanakan
Rokhmat Usulkan Skema Reward dan Punishment bagi Daerah dalam Pengelolaan Sampah
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Transformasi Setjen DPR Butuh SDM yang Mampu Menggerakkan Perubahan
Pelatihan PKP Setjen DPR RI Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Pelatihan PKP Setjen Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Subardi: Rachmat Gobel Politisi Teladan, Konglomerat Pejuang Makmurkan Rakyat
Sinkronisasi Aplikasi I’DIS BKN dan Harmoni Perkuat Pembinaan Disiplin ASN Setjen DPR RI
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Kunjungi BKHIT Banten, Komisi IV Soroti Peran Barantin di Gerbang Negara
IKK Tidak Cukup Jawab Tantangan Pembangunan di Daerah Kepulauan, Perlu Pendekatan Lebih Riil
Rofik Hananto Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah
Sumsel Berpeluang Jadi Lumbung Karbon Dunia, Ahmad Yohan: Harus Siap Manfaatkan Perdagangan Karbon
