Gantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN
Netty Minta Marketplace MBG Cegah Monopoli dan Permainan Harga
Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan
Gantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN
Netty Minta Marketplace MBG Cegah Monopoli dan Permainan Harga
Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan
Video Singkat
Terpopuler
Revisi UU Adminduk Disahkan Desember 2026, Disdukcapil Berpeluang Jadi Instansi Vertikal
Politik dan KeamananTerima Aspirasi Masa Jabatan Kades, DPR Akan Kaji Bersama
Politik dan KeamananKeracunan MBG di Karo, Nurhadi Desak Evaluasi dan Perketat Keamanan Pangan
Kesejahteraan RakyatDuga Ada Ketidakwajaran Serapan Anggaran BMKG, Mori Hanafi Usul Pembentukan Panitia Kerja
Industri dan PembangunanKedatangan Kapal Induk Pertama KRI Gajah Mada Jadi Momentum Upgrade Pertahanan Maritim
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Full Akses : https://anyflip.com/fhwbw/tjuv
Link: https://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/mobile/index.html
Link: https://magang.dpr.go.id/register?lowongan=84
Turut berduka cita atas musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9/2026).
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Benahi Kebijakan Negara Pemicu Konflik Agraria
Tekan Ketimpangan, Pembahasan RUU Reforma Agraria Harus Dituntaskan, Jangan Tunda Lagi!
Di Forum Parlemen Dunia, BKSAP Serukan Pemberdayaan Generasi Muda
RUU Pengaturan Reforma Agraria Didorong Atasi Fragmentasi Regulasi dan Kebijakan
Amelia Anggraini Minta Tanggung Jawab Vendor Asing Diperjelas dalam RUU KKS
Bahas RUU KKS, Syamsu Rizal Syamsu Rizal Tegaskan Literasi Siber Harus Masuk Kurikulum
Benahi Kebijakan Negara Pemicu Konflik Agraria
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Yunus Yusak Napitupulu menilai negara turut berkontribusi terhadap munculnya berbagai konflik agraria di Indonesia. Persoalan tersebut antara lain terjadi akibat pemberian izin, penetapan batas wilayah, hingga kebijakan antarlembaga pemerintah yang tidak sinkron dan akhirnya berdampak kepada masyarakat.
Tekan Ketimpangan, Pembahasan RUU Reforma Agraria Harus Dituntaskan, Jangan Tunda Lagi!
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Azis Subekti menegaskan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah sekaligus mempercepat penyelesaian konflik agraria. Menurutnya, ketimpangan kepemilikan lahan yang berlangsung lama dapat menghambat produktivitas masyarakat dan kemajuan negara.
Di Forum Parlemen Dunia, BKSAP Serukan Pemberdayaan Generasi Muda
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rio A.J. Dondokambey, menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antarnegara dalam memberdayakan generasi muda untuk menghadapi tantangan ekonomi dan ketenagakerjaan di tengah ketidakpastian global. Hal itu disampaikan Rio melalui intervensi dalam Session 4 bertajuk “Advancing Youth Economic Rights and Employment in an Uncertain Future” pada The 12th IPU Global Conference of Young Parliamentarians yang berlangsung di Samarkand, Uzbekistan, Sabtu (5/9/2026).
RUU Pengaturan Reforma Agraria Didorong Atasi Fragmentasi Regulasi dan Kebijakan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diperlukan untuk mengatasi fragmentasi regulasi dan kebijakan yang selama ini menjadi salah satu akar konflik agraria struktural. Menurutnya, berbagai aturan sektoral mengenai pertanahan dan aset negara belum sepenuhnya memiliki orientasi yang selaras dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Amelia Anggraini Minta Tanggung Jawab Vendor Asing Diperjelas dalam RUU KKS
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengaturan tanggung jawab penyedia produk dan layanan digital asal luar negeri menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Terlebih, produk dan layanan vendor asing kini dapat digunakan secara luas, termasuk pada sistem yang memiliki kepentingan strategis bagi Indonesia.
Bahas RUU KKS, Syamsu Rizal Syamsu Rizal Tegaskan Literasi Siber Harus Masuk Kurikulum
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketahanan siber nasional dinilai perlu dibangun sejak tingkat individu dengan memperkuat literasi dan keterampilan digital masyarakat. Karena itu, Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong agar edukasi keamanan dan ketahanan siber dapat masuk dalam kurikulum pendidikan.
Cegah Kebocoran Ekspor-Impor, RUU Komoditas Strategis Bangun Ekosistem Pengelolaan Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis diarahkan untuk membangun ekosistem pengelolaan komoditas nasional yang terintegrasi dari produksi hingga pemasaran. Pengaturan tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga nilai komoditas strategis Indonesia.
Negara Harus Bertanggung Jawab Penuhi Kebutuhan Dasar Cegah Stunting
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana menilai Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN tidak dapat menuntaskan persoalan stunting secara mandiri. Menurutnya, percepatan penurunan stunting membutuhkan penguatan koordinasi lintas kementerian, terutama dalam pemenuhan akses air bersih dan sanitasi permukiman yang layak.
Pansus Dorong RUU Hukum Perdata Internasional Perkuat Kepastian Hukum WNI
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembentukan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (HPI) Martin Tumbelaka mendorong penguatan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia yang menghadapi persoalan hukum dengan pihak asing. Masukan para Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung dinilai penting untuk memastikan aturan yang disusun dapat diterapkan secara efektif dalam penyelesaian perkara lintas negara.
Kardaya Ingatkan Pentingnya Kejelasan Definisi Komoditas Strategis
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika mengingatkan pentingnya kejelasan definisi komoditas strategis dalam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Menurutnya, definisi yang jelas diperlukan agar implementasi regulasi memiliki landasan yang kuat sekaligus mendukung tujuan pembentukan bursa untuk mencegah praktik underpricing dan transfer pricing yang merugikan negara.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Tekan Ketimpangan, Pembahasan RUU Reforma Agraria Harus Dituntaskan, Jangan Tunda Lagi!
Di Forum Parlemen Dunia, BKSAP Serukan Pemberdayaan Generasi Muda
RUU Pengaturan Reforma Agraria Didorong Atasi Fragmentasi Regulasi dan Kebijakan
Amelia Anggraini Minta Tanggung Jawab Vendor Asing Diperjelas dalam RUU KKS
Bahas RUU KKS, Syamsu Rizal Syamsu Rizal Tegaskan Literasi Siber Harus Masuk Kurikulum
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Kemenhub Harus Investigasi Tenggelamnya KM Virgo Transport 8, Soroti Usia dan Kondisi Teknis Kapal
Tinjau Sekolah Rakyat di Serdang Bedagai, Ijeck: Program Prioritas Presiden Beri Harapan Baru Pendidikan
Sudjatmiko Usul Pengalaman Proyek BKT dan Tol Priok Jadi Solusi Pembebasan Lahan Cibeet
Musa Rajekshah Tinjau Infrastruktur Jalan di Serdang Bedagai dan Deli Serdang
Savana Bromo Kembali Terbakar, Legislator Minta Tindak Tegas Jika Terbukti Disengaja
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Benahi Kebijakan Negara Pemicu Konflik Agraria
Negara Harus Bertanggung Jawab Penuhi Kebutuhan Dasar Cegah Stunting
Felly Runtuwene: Penanganan Stunting Harus Prioritaskan Air Bersih dan Sanitasi
Fikri Faqih Dorong Pendekatan Psikologis dan Pedagogi dalam Pembenahan Pendidikan
Perlu Perlakuan Setara Selesaikan Sengketa Situ Rompong
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Kardaya Ingatkan Pentingnya Kejelasan Definisi Komoditas Strategis
Perlu Aturan Jelas Pemisahan Denda Kerugian Negara dan Biaya Pemulihan Lingkungan
Tampung Aspirasi DPRD Lumajang, Ketua BAKN Minta Kebijakan Transfer Daerah Ditinjau Ulang
Musthofa Dorong RUU Keuangan Negara Perjelas Kewenangan APIP dan BPK
Legislator Dorong RUU Keuangan Negara Perjelas Relasi Negara dan BUMN
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Amelia Anggraini Minta Tanggung Jawab Vendor Asing Diperjelas dalam RUU KKS
Bahas RUU KKS, Syamsu Rizal Syamsu Rizal Tegaskan Literasi Siber Harus Masuk Kurikulum
Cegah Kebocoran Ekspor-Impor, RUU Komoditas Strategis Bangun Ekosistem Pengelolaan Nasional
Negara Harus Bertanggung Jawab Penuhi Kebutuhan Dasar Cegah Stunting
