Komisi X Setujui Tambahan Anggaran Kemdiktisaintek untuk Perkuat Beasiswa dan Mutu Perguruan Tinggi
Komisi XII Sepakati Pagu Indikatif 2027 Kementerian Lingkungan Hidup Rp 2,467 Triliun
Puteri Komarudin Dukung LKPP Perkuat Tata Kelola Belanja Pengadaan dan Keterlibatan UMKM
Komisi X Setujui Tambahan Anggaran Kemdiktisaintek untuk Perkuat Beasiswa dan Mutu Perguruan Tinggi
Komisi XII Sepakati Pagu Indikatif 2027 Kementerian Lingkungan Hidup Rp 2,467 Triliun
Puteri Komarudin Dukung LKPP Perkuat Tata Kelola Belanja Pengadaan dan Keterlibatan UMKM
Video Singkat
Terpopuler
Panja Revisi UU Kehutanan Soroti Penguatan Perhutani, Agroforestri, dan Kelestarian Hutan Jawa
Industri dan PembangunanKomisi XI Buka Pendaftaran dan Pemilihan 2 Calon Anggota BPK
Ekonomi dan KeuanganKomisi XI - Pemerintah Sepakati KEM-PPKF 2027
Ekonomi dan KeuanganRevisi UU Kehutanan Harus Lebih Adaptif dan Berikan Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan
Industri dan PembangunanKenaikan Harga Pertamax Jangan Ganggu Tarif Listrik, LPG, dan Pertalite
Industri dan PembangunanINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Legislator Minta Kasus Hanania Travel Jadi Efek Jera bagi Travel Nakal
Sudah Jadi Mandat di UU, Gus Khozin Pertanyakan Belum Terbentuknya Badan Pertanahan Aceh
Khozin Dorong Tanah Eks-HGU di Aceh Diredistribusi untuk Masyarakat
Bob Hasan Usulkan Pasal Soal Data Terbatas dan Tertutup Dimasukkan dalam RUU Satu Data
Usut Tuntas Jaringan Narkoba di Lapas: Jangan Berhenti Tangkap Kurirnya Saja!
Pengaturan RUU Perampasan Aset Jangan Abaikan Perlindungan Hak Warga Negara
Legislator Minta Kasus Hanania Travel Jadi Efek Jera bagi Travel Nakal
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta penanganan dugaan penipuan perjalanan ibadah umrah oleh PT Khazanah Tamma Internasional (Hanania Travel) dilakukan secara tuntas. Menurutnya, penyelesaian kasus tersebut penting untuk memberikan keadilan bagi para korban sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Sudah Jadi Mandat di UU, Gus Khozin Pertanyakan Belum Terbentuknya Badan Pertanahan Aceh
PARLEMENTARIA, Banda Aceh - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti belum terealisasinya mandat pembentukan Badan Pertanahan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Hal itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Banda Aceh, Provinsi NAD, Rabu (17/6/2026).
Khozin Dorong Tanah Eks-HGU di Aceh Diredistribusi untuk Masyarakat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong agar tanah-tanah eks-Hak Guna Usaha (HGU) di Provinsi Aceh yang tidak terkelola dapat diarahkan menjadi objek reforma agraria. Hal itu disampaikan usai Komisi II DPR RI menerima sejumlah aspirasi dari kepala daerah dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Aceh, Rabu (17/6/2026).
Bob Hasan Usulkan Pasal Soal Data Terbatas dan Tertutup Dimasukkan dalam RUU Satu Data
PARLEMENTARIA, Jakarta — Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia masih dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Wakil Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengusulkan pasal yang mengatur tentang data terbatas dan data tertutup untuk dimasukkan dalam pembahasan RUU Satu Data.
Usut Tuntas Jaringan Narkoba di Lapas: Jangan Berhenti Tangkap Kurirnya Saja!
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengapresiasi keberhasilan petugas menggagalkan empat upaya penyelundupan narkotika ke Lapas Narkotika Jakarta dan Rutan Kelas I Jakarta Pusat (Salemba). Namun, ia menegaskan pemberantasan narkotika tidak boleh berhenti pada penangkapan kurir semata.
Pengaturan RUU Perampasan Aset Jangan Abaikan Perlindungan Hak Warga Negara
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Barends, menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme perampasan aset dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, pengaturan yang disusun harus mampu mendukung upaya pemulihan aset hasil kejahatan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip due process of law dan perlindungan hak warga negara.
Legislator Minta RUU Perampasan Aset Perjelas Tindak Lanjut Hasil Penelusuran
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pembahasan RUU Perampasan Aset harus menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi aparat penegak hukum (APH) dalam menindaklanjuti hasil penelusuran aset. Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menilai kejelasan mekanisme tersebut penting agar upaya pemulihan kerugian negara dapat berjalan lebih efektif.
Aturan Bebas Visa Kunjungan Asing Perlu Dibuat Lebih Selektif
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk memperketat kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA). Ia menilai kebijakan bebas visa harus dilakukan secara selektif demi menjaga kualitas pariwisata serta keamanan di dalam negeri.
Pansus DPR Perkuat Perlindungan UMKM dalam RUU Desain Industri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI Franciscus Maria Agustinus Sibarani menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Desain Industri harus memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dimana unit bisnis itu ialah motor penggerak inovasi nasional.
Yoyok Riyo Dorong Reformasi Visa hingga Penurunan Tarif Penerbangan untuk Dongkrak Pariwisata Indonesia
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, mendorong Kementerian Pariwisata untuk lebih fokus pada langkah-langkah strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Menurutnya, potensi pariwisata Indonesia yang besar belum sepenuhnya tercermin dalam capaian jumlah kunjungan wisatawan asing dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Sudah Jadi Mandat di UU, Gus Khozin Pertanyakan Belum Terbentuknya Badan Pertanahan Aceh
Legislator Minta Kasus Hanania Travel Jadi Efek Jera bagi Travel Nakal
Khozin Dorong Tanah Eks-HGU di Aceh Diredistribusi untuk Masyarakat
Usut Tuntas Jaringan Narkoba di Lapas: Jangan Berhenti Tangkap Kurirnya Saja!
Bob Hasan Usulkan Pasal Soal Data Terbatas dan Tertutup Dimasukkan dalam RUU Satu Data
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Cucun: Lompatan Besar Penyelenggaraan Haji 2026 Harus Dipertahankan
Timwas DPR Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Haji di Armuzna
DPR Apresiasi Kinerja Pemerintah, Haji 2026 Dinilai Lebih Tertata dan Nyaman
Komisi X Setujui Tambahan Anggaran Kemdiktisaintek untuk Perkuat Beasiswa dan Mutu Perguruan Tinggi
Ledia Hanifa Dorong Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi untuk Tingkatkan Kualitas SDM
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Pansus DPR Perkuat Perlindungan UMKM dalam RUU Desain Industri
Yoyok Riyo Dorong Reformasi Visa hingga Penurunan Tarif Penerbangan untuk Dongkrak Pariwisata Indonesia
Andhika Satya Dorong Modernisasi TVRI dan Minta Transparansi Hak Siar Piala Dunia
Komisi XII Sepakati Pagu Indikatif 2027 Kementerian Lingkungan Hidup Rp 2,467 Triliun
Novita Hardini Optimis Atlet Muda Trenggalek Tembus Kompetisi Nasional
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Suprihartini Ingatkan Seluruh Pejabat Setjen DPR Tingkatkan Profesionalisme dan Integritas
Media Sosial DPR RI Raih Penghargaan Best Account di GSMS Award 2026
Perkuat Sinergi Dukungan Keahlian Melalui MoU BKD DPR RI dan Universitas Indonesia
Pengurus Baru Koperasi Setjen DPR 2026–2030 Siap Realisasikan Program Demi Tingkatkan Kesejahteraan Anggota
Setjen DPR Lantik 295 ASN Baru, Ingatkan Integritas dan Profesionalisme
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Usut Tuntas Jaringan Narkoba di Lapas: Jangan Berhenti Tangkap Kurirnya Saja!
Pengaturan RUU Perampasan Aset Jangan Abaikan Perlindungan Hak Warga Negara
Legislator Minta RUU Perampasan Aset Perjelas Tindak Lanjut Hasil Penelusuran
Aturan Bebas Visa Kunjungan Asing Perlu Dibuat Lebih Selektif
