
Kecam Keras Pencatutan Foto Anak untuk Gay Parenting, Proses Hukum Harus Berjalan Tuntas

Tiga Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI

Seleksi Calon Anggota BSOJK, Puteri Komarudin Gali Visi Misi Kandidat

Kecam Keras Pencatutan Foto Anak untuk Gay Parenting, Proses Hukum Harus Berjalan Tuntas

Tiga Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI

Seleksi Calon Anggota BSOJK, Puteri Komarudin Gali Visi Misi Kandidat
Video Singkat
Terpopuler
Tindaklanjuti Perpres, DPR RI Umumkan Komisi Ojol Jadi 8 Persen per 1 Juli 2026
Politik dan KeamananBanggar Restui RAPBN 2027 Demi Jaga Daya Beli Masyarakat dan Percepat Pembangunan Nasional
Ekonomi dan KeuanganJudol Bola Kian Marak Selama Piala Dunia, Komdigi Harus Bentuk Tim Gabungan dengan Aparat
Politik dan KeamananRieke Diah Pitaloka Desak Aparat Segera Tangkap Pelaku Kasus Yuvita di Bandung
Politik dan KeamananBanyak Siswa Lolos PTN Tak Daftar Ulang, Puan Dorong Evaluasi Sistem Penerimaannya
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS



Parlemen Remaja

Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Edy Wuryanto Dorong Penguatan Perlindungan Tenaga Kesehatan Usai Wafatnya dr. Eliza

Antisipasi Tumpang Tindih, Komisi XIII DPR Minta Usulan Kewenangan Penyidikan Komnas HAM Dikaji Matang

Yasonna Laoly Dorong Penguatan Kewenangan Eksekutorial dalam Revisi UU HAM

Yoyok Sudibyo: Tumpang Tindih Regulasi Bikin Indonesia Kalah Bersaing Rebut Investor

Banjir Jabotabek Dinilai Belum Tertangani, Syaiful Huda Desak Perencanaan Terintegrasi

Dari Medan hingga Pacitan, Legislator Ungkap Kendala Perencanaan Infrastruktur Daerah

Edy Wuryanto Dorong Penguatan Perlindungan Tenaga Kesehatan Usai Wafatnya dr. Eliza
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr. Icha, dokter yang bertugas di RS Leona Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Kepergian almarhumah yang diduga berkaitan dengan intimidasi dari kerabat pasien, menurut Edy, harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap tenaga kesehatan di Indonesia.

Antisipasi Tumpang Tindih, Komisi XIII DPR Minta Usulan Kewenangan Penyidikan Komnas HAM Dikaji Matang
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengingatkan perlunya kehati-hatian yang matang dalam merumuskan penguatan kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Legislator tersebut memberikan catatan kritis terhadap usulan pemberian kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada Komnas HAM agar tidak memicu tumpang tindih fungsi di dalam sistem peradilan pidana.

Yasonna Laoly Dorong Penguatan Kewenangan Eksekutorial dalam Revisi UU HAM
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly menilai penegasan dan penguatan kelembagaan menjadi salah satu poin paling krusial dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Ia memandang, banyaknya instansi yang mengurusi persoalan HAM saat ini memerlukan pembagian wewenang yang jelas agar rekomendasi yang dikeluarkan memiliki taji hukum yang kuat.

Yoyok Sudibyo: Tumpang Tindih Regulasi Bikin Indonesia Kalah Bersaing Rebut Investor
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi, transparansi, serta penguatan peran pemerintah pusat agar pengembangan kawasan industri lebih kompetitif. Menurut Yoyok, Indonesia harus mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik agar tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain di kawasan, seperti Thailand dan Filipina, yang dinilai lebih berhasil menarik investasi.

Banjir Jabotabek Dinilai Belum Tertangani, Syaiful Huda Desak Perencanaan Terintegrasi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyoroti persoalan krusial dalam perencanaan infrastruktur wilayah di Indonesia, khususnya di kawasan megapolitan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi). Dalam Rapat Dengar Pertemuan (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Komisi V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026), Syaiful Huda menilai perencanaan infrastruktur di dapilnya masih jauh dari kata terintegrasi.

Dari Medan hingga Pacitan, Legislator Ungkap Kendala Perencanaan Infrastruktur Daerah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Minimnya anggaran daerah untuk mendesain dan membangun infrastruktur menjadi sorotan tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Backlog Anggaran Membengkak, Legislator Khawatir Target Kinerja Kementerian PU Mandek
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (29/6/2026) untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
Setjen DPR Tekankan Peran Inspektorat Utama sebagai Komando SPIP Terintegrasi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menegaskan kembali arsitektur peran dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi guna memperkuat tata kelola organisasi yang akuntabel, efektif, dan selaras dengan regulasi nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam agenda Penataan Arsitektur Peran dan Kelanjutan Implementasi SPIP Terintegrasi yang digelar di di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Jadi Lokus Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan 2026, TV Parlemen Tunjukan Kualitas Kebijakan Komunikasi Publik Parlemen
PARLEMENTARIA, Jakarta – TVR Parlemen yang dikelola Biro Pemberitaan Parlemen ditetapkan sebagai salah satu Unit Lokus Evaluasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2026. Penetapan tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan di lingkungan Setjen DPR RI.

Komisi X Dorong SPMB 2027 Lebih Berkeadilan bagi PTN dan PTS
PARLEMENTARIA, Medan – Komisi X DPR RI mendorong penyempurnaan sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) agar lebih berkeadilan bagi seluruh perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS), perguruan tinggi keagamaan, Universitas Terbuka (UT), maupun perguruan tinggi lainnya. Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan Panitia Kerja (Panja) SPMB Komisi X DPR RI saat menggelar pertemuan bersama para pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jumat (26/6/2026).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Antisipasi Tumpang Tindih, Komisi XIII DPR Minta Usulan Kewenangan Penyidikan Komnas HAM Dikaji Matang

Yasonna Laoly Dorong Penguatan Kewenangan Eksekutorial dalam Revisi UU HAM

Kecam Keras Pencatutan Foto Anak untuk Gay Parenting, Proses Hukum Harus Berjalan Tuntas

Willy Aditya Luncurkan Komik Pancasila untuk Pemula, Pancasila Bukan Hafalan Namun Dipahami Lewat Cerita

Bareskrim Polri Berhasil Bongkar Jaringan Judol Internasional, Adang Kasih Dua Jempol
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Edy Wuryanto Dorong Penguatan Perlindungan Tenaga Kesehatan Usai Wafatnya dr. Eliza

Komisi X Dorong SPMB 2027 Lebih Berkeadilan bagi PTN dan PTS

Soroti APK Perguruan Tinggi, Kuota KIP Kuliah Perlu Disesuaikan dengan Kebutuhan

Panja SPMB Komisi X DPR RI Dalami Penyebab Kuota PTN Belum Terpenuhi

Tiga Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Yoyok Sudibyo: Tumpang Tindih Regulasi Bikin Indonesia Kalah Bersaing Rebut Investor

Banjir Jabotabek Dinilai Belum Tertangani, Syaiful Huda Desak Perencanaan Terintegrasi

Dari Medan hingga Pacitan, Legislator Ungkap Kendala Perencanaan Infrastruktur Daerah

Backlog Anggaran Membengkak, Legislator Khawatir Target Kinerja Kementerian PU Mandek

Pupuk Organik Dinilai Kunci Pemulihan Lahan, Firman Soebagyo Minta Pengembangannya Dipercepat
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →Setjen DPR Tekankan Peran Inspektorat Utama sebagai Komando SPIP Terintegrasi
Jadi Lokus Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan 2026, TV Parlemen Tunjukan Kualitas Kebijakan Komunikasi Publik Parlemen

Gaungkan Gerakan Literasi, Willy Aditya Usul Dibangunnya Pojok Baca di DPR

Maman Imanul Haq di Gebyar Muharam: Anak Yatim Investasi Besar Menuju Indonesia Emas 2045

Festival Literasi Parlemen 2026: Literasi Budaya, Perkuat Demokrasi
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →
Banjir Jabotabek Dinilai Belum Tertangani, Syaiful Huda Desak Perencanaan Terintegrasi

Dari Medan hingga Pacitan, Legislator Ungkap Kendala Perencanaan Infrastruktur Daerah
















