Furtasan Ali Yusuf Pertanyakan Urgensi Jalur Mandiri PTN dalam Sistem SPMB
Judol Bola Kian Marak Selama Piala Dunia, Komdigi Harus Bentuk Tim Gabungan dengan Aparat
Komisi XII Dorong Terapkan Ekonomi Hijau Demi Akselarasi Reklamasi Pasca Tambang
Furtasan Ali Yusuf Pertanyakan Urgensi Jalur Mandiri PTN dalam Sistem SPMB
Judol Bola Kian Marak Selama Piala Dunia, Komdigi Harus Bentuk Tim Gabungan dengan Aparat
Komisi XII Dorong Terapkan Ekonomi Hijau Demi Akselarasi Reklamasi Pasca Tambang
Video Singkat
Terpopuler
Tindaklanjuti Perpres, DPR RI Umumkan Komisi Ojol Jadi 8 Persen per 1 Juli 2026
Politik dan KeamananWaka DPR RI Sari Yuliati Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung
Ekonomi dan KeuanganJangan Hanya Geledah Kantor, KPK Harus Periksa Seluruh Pejabat Imigrasi Ngurah Rai Bali
Politik dan KeamananEmpat Tuntutan Mahasiswa ke DPR: Mulai dari Pembebasan Mahasiswa Trisakti hingga Soal Ekonomi
Politik dan KeamananBanggar Restui RAPBN 2027 Demi Jaga Daya Beli Masyarakat dan Percepat Pembangunan Nasional
Ekonomi dan KeuanganINFOGRAFIS
Parlemen Remaja
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Komisi VII Himpun Masukan untuk Perkuat Tata Kelola Industri AMDK
RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Jadi Payung Kesejahteraan Warga Perbatasan
Soroti RUU HPI, Legislator Desak MA Benahi Krisis Hakim Tunggal
Komisi X Tinjau SPMB di Palembang, Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi
Mercy Barends: RUU Daerah Kepulauan Akhiri Ketimpangan Pembangunan
Pansus Kaji RUU Hukum Perdata Internasional Guna Jawab Tantangan Global
Komisi VII Himpun Masukan untuk Perkuat Tata Kelola Industri AMDK
PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Komisi VII DPR RI terus menghimpun masukan dari pelaku usaha, regulator, dan berbagai pemangku kepentingan. Demi menyusun rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan industri AMDK di masa mendatang.
RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Jadi Payung Kesejahteraan Warga Perbatasan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Taufan Pawe, berharap regulasi tersebut dapat menjadi payung hukum yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia.
Soroti RUU HPI, Legislator Desak MA Benahi Krisis Hakim Tunggal
PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Endang Agustina menyoroti kondisi riil penegakan hukum di Indonesia. Ia juga, mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk segera mengatasi krisis kekurangan hakim yang membuat banyak perkara di pengadilan terpaksa diadili oleh hakim tunggal.
Komisi X Tinjau SPMB di Palembang, Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi
PARLEMENTARIA, Palembang - Akses pendidikan tinggi masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Persoalan tersebut tidak hanya terkait proses seleksi masuk perguruan tinggi, tetapi juga menyangkut daya tampung, keterjangkauan biaya, hingga kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Mercy Barends: RUU Daerah Kepulauan Akhiri Ketimpangan Pembangunan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan bahwa pembentukan beleid ini ialah upaya menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terluar Indonesia. Dimana selama puluhan tahun konsenstrasi pembangunan masih berorientasi pada wilayah daratan besar saja.
Pansus Kaji RUU Hukum Perdata Internasional Guna Jawab Tantangan Global
PARLEMENTARIA, Medan – Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI terus mengkaji penyusunan regulasi HPI guna menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks. Melalui Kunjungan Kerja Spesifik ke Universitas Sumatera Utara (USU), Kota Medan, Kamis (25/6/2026), Pansus menyerap berbagai masukan dari akademisi dan pemangku kepentingan agar RUU yang disusun mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hubungan perdata yang melibatkan unsur asing.
Dede Yusuf Ingatkan Reformasi BUMD Potensi Perkuat Pendapatan Asli Daerah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Hal ini menjadi sorotannya lantaran selama ini banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Dede Yusuf Pertanyakan Pemerintah Soal Dana Desa Dipotong Drastis dalam RAPBN 2027
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengkritisi keras kebijakan penurunan alokasi anggaran desa yang dinilai merosot sangat drastis. Penurunan ini dinilai kontradiktif mengingat beban riil pelayanan publik di tingkat pemerintahan terbawah justru semakin menumpuk.
Komisi VII Bongkar Paradoks Air PDAM, Mengalir ke Industri Bukan ke Gelas Warga
PARLEMENTARIA, Bogor – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia yang seharusnya dioptimalkan negara untuk menyediakan air siap minum bagi rakyat, justru banyak diserap oleh korporasi swasta untuk diolah kembali menjadi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) bernilai komersial.
Tutupan Hutan Jabar di Bawah 20 Persen, Darori: Banjir Jakarta Kian Rentan
PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyoroti pentingnya menjaga tutupan hutan di Jawa Barat sebagai upaya mencegah bencana hidrometeorologi, termasuk banjir yang kerap terjadi di wilayah hilir seperti Jakarta. Menurutnya, berkurangnya kawasan hutan telah berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan dalam menyerap dan menahan air hujan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Jadi Payung Kesejahteraan Warga Perbatasan
Soroti RUU HPI, Legislator Desak MA Benahi Krisis Hakim Tunggal
Mercy Barends: RUU Daerah Kepulauan Akhiri Ketimpangan Pembangunan
Pansus Kaji RUU Hukum Perdata Internasional Guna Jawab Tantangan Global
Legislator Dorong Evaluasi Serius Latsar Kemiliteran Peserta Program SPPI
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Komisi VII Himpun Masukan untuk Perkuat Tata Kelola Industri AMDK
Komisi VII Bongkar Paradoks Air PDAM, Mengalir ke Industri Bukan ke Gelas Warga
Tutupan Hutan Jabar di Bawah 20 Persen, Darori: Banjir Jakarta Kian Rentan
Soroti Kabar Alih Fungsi 1,1 Juta Hektare Hutan di Jawa, Komisi IV Ingatkan Risiko Bencana
Alex Indra Lukman: Kalau Sudah Tidak Ada Pohonnya, Jangan Lagi Disebut Hutan
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Komisi X Tinjau SPMB di Palembang, Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi
Banyak Siswa Lolos PTN Tak Daftar Ulang, Puan Dorong Evaluasi Sistem Penerimaannya
Edy Wuryanto: Tunjangan dan Jenjang Karier Nakes Harus Lebih Adil
Charles Honoris Desak Pemerintah Beri Kepastian Status Nakes Honorer
Atalia Praratya Dorong Sensus Ekonomi dan Penguatan Anggaran Bansos untuk Masyarakat
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Maman Imanul Haq di Gebyar Muharam: Anak Yatim Investasi Besar Menuju Indonesia Emas 2045
Festival Literasi Parlemen 2026: Literasi Budaya, Perkuat Demokrasi
Suprihartini Ingatkan Seluruh Pejabat Setjen DPR Tingkatkan Profesionalisme dan Integritas
Media Sosial DPR RI Raih Penghargaan Best Account di GSMS Award 2026
Perkuat Sinergi Dukungan Keahlian Melalui MoU BKD DPR RI dan Universitas Indonesia
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Mercy Barends: RUU Daerah Kepulauan Akhiri Ketimpangan Pembangunan
Pansus Kaji RUU Hukum Perdata Internasional Guna Jawab Tantangan Global
Dede Yusuf Ingatkan Reformasi BUMD Potensi Perkuat Pendapatan Asli Daerah
Dede Yusuf Pertanyakan Pemerintah Soal Dana Desa Dipotong Drastis dalam RAPBN 2027
