
Pemerataan Teknologi Jadi Kunci Transformasi Pendidikan Madrasah

Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu, Komisi II Himpun Masukan dari Lima Perguruan Tinggi

65 Persen Sentimen Publik Negatif, Nurdin Halid: RUU Perlindungan Konsumen Perlu Lebih Adaptif

Pemerataan Teknologi Jadi Kunci Transformasi Pendidikan Madrasah

Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu, Komisi II Himpun Masukan dari Lima Perguruan Tinggi

65 Persen Sentimen Publik Negatif, Nurdin Halid: RUU Perlindungan Konsumen Perlu Lebih Adaptif
Video Singkat
GPR Komdigi
Terpopuler
RAPAT PARIPURNA KE-11 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
Politik dan KeamananPPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN
Politik dan KeamananDPR dan Pemerintah Perluas Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Lintas Profesi, Tidak Terbatas Tendik
Politik dan KeamananPuan: DPR Kawal 12 Isu Strategis yang Jadi Perhatian Masyarakat
Politik dan KeamananKomisi III Terima DIM RUU Perampasan Aset dari Pemerintah, Pidana Mati bagi Pelaku Tipikor Jadi Sorotan
Politik dan KeamananINFOGRAFIS

https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/

https://online.anyflip.com/fhwbw/mubt/mobile/index.html

PODCAST
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
BREAKING NEWS : PIMPINAN MPR RI MENYAMPAIKAN HASIL RAPIM TERKAIT PENGUNDURAN DIRI WAPRES GIBRAN

Jelang Raker dengan Kapolri, Komisi III Minta Buka Semua Fakta Penyadapan Ilegal

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

BREAKING NEWS : GIBRAN SERAHKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI

BAM DPR RI - RDPU TERKAIT BUKTI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDIDIKAN WAPRES GIBRAN RAKABUMING RAKA

KOMISI III DPR RI - RAPAT KERJA DENGAN KAPOLRI TERKAIT PENYADAPAN ILEGAL TERHADAP PRESIDEN RI

BREAKING NEWS : PIMPINAN MPR RI MENYAMPAIKAN HASIL RAPIM TERKAIT PENGUNDURAN DIRI WAPRES GIBRAN
BREAKING NEWS : PIMPINAN MPR RI MENYAMPAIKAN HASIL RAPIM TERKAIT PENGUNDURAN DIRI WAPRES GIBRAN

Jelang Raker dengan Kapolri, Komisi III Minta Buka Semua Fakta Penyadapan Ilegal
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI terjadwal akan menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Kapolri pagi ini, Kamis (12/11/2026), pukul 8.30. Dalam keterangan yang diterima Parlementaria, Komisi III akan meminta penjelasan terkait, pertama, penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI; Kedua, tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan atau dikendalikan kepada para tersangka penyadapan ilegal (illegal interception).

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga pendidikan keagamaan. Menurutnya, kebijakan pendidikan nasional harus berlandaskan prinsip keadilan (fairness) agar seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan dan kualitas layanan pendidikan yang setara.

BREAKING NEWS : GIBRAN SERAHKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI
BREAKING NEWS : GIBRAN SERAHKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI

BAM DPR RI - RDPU TERKAIT BUKTI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDIDIKAN WAPRES GIBRAN RAKABUMING RAKA
BAM DPR RI - RDPU TERKAIT BUKTI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDIDIKAN WAPRES GIBRAN RAKABUMING RAKA

KOMISI III DPR RI - RAPAT KERJA DENGAN KAPOLRI TERKAIT PENYADAPAN ILEGAL TERHADAP PRESIDEN RI
KOMISI III DPR RI - RAPAT KERJA DENGAN KAPOLRI TERKAIT PENYADAPAN ILEGAL TERHADAP PRESIDEN RI

KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

RAPAT PARIPURNA KE-12 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
RAPAT PARIPURNA KE-12 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027

Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu, Komisi II Himpun Masukan dari Lima Perguruan Tinggi
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan pentingnya pelibatan kalangan akademisi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu Komisi II DPR RI bersama akademisi.

Platform Digital Bertanggung Jawab Lindungi Hak Cipta Motif Tenun
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menekankan pentingnya tanggung jawab platform digital dalam melakukan pengawasan dan seleksi terhadap produk yang dipasarkan melalui layanan mereka. Menurut Umbu, perlindungan hak cipta tidak seharusnya hanya dibebankan kepada pencipta atau masyarakat, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab platform yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan digital.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
BREAKING NEWS : PIMPINAN MPR RI MENYAMPAIKAN HASIL RAPIM TERKAIT PENGUNDURAN DIRI WAPRES GIBRAN

Jelang Raker dengan Kapolri, Komisi III Minta Buka Semua Fakta Penyadapan Ilegal

BREAKING NEWS : GIBRAN SERAHKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI

BAM DPR RI - RDPU TERKAIT BUKTI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDIDIKAN WAPRES GIBRAN RAKABUMING RAKA

KOMISI III DPR RI - RAPAT KERJA DENGAN KAPOLRI TERKAIT PENYADAPAN ILEGAL TERHADAP PRESIDEN RI
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Pemerataan Teknologi Jadi Kunci Transformasi Pendidikan Madrasah

Dukung DPR NOW 2026, Rizki Aulia Dorong Penguatan Dialog Parlemen dan Rakyat

Yanuar Arif Wibowo Ajukan Surat Usulan Hak Menyatakan Pendapat ke Pimpinan DPR

Panja Komisi X Mulai Bedah DIM RUU Statistik, Target Rampung 2026
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
65 Persen Sentimen Publik Negatif, Nurdin Halid: RUU Perlindungan Konsumen Perlu Lebih Adaptif

Herman Khaeron Beri Empat Catatan untuk Penyempurnaan RUU Perlindungan Konsumen

120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Polemik Ijazah Wapres Masuk Agenda Paripurna

Ratna Juwita Ingatkan Risiko APBN dan Pasokan BBM Subsidi Akibat Rupiah Melemah

Pemerintah Harus Pastikan Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi dalam Rencana Pembangunan PLTN
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Amin AK Tekankan Kualitas Pembiayaan dan Pendampingan Program KPPS

BAKN Soroti Keberlanjutan Pembiayaan Program KPPS PNM

Charles M: Satu Orang Satu Rekening, Perluas Akses Keuangan

Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →
BAM DPR RI - RDPU TERKAIT BUKTI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDIDIKAN WAPRES GIBRAN RAKABUMING RAKA

KOMISI III DPR RI - RAPAT KERJA DENGAN KAPOLRI TERKAIT PENYADAPAN ILEGAL TERHADAP PRESIDEN RI

KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

RAPAT PARIPURNA KE-12 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
















