Komisi X Dorong Penguatan Kewenangan BPS dalam Revisi UU Statistik
RUU Provinsi NTT dan NTB Harus Akomodasi Perlakuan Khusus bagi Daerah Kepulauan
Krisis BBM Bali Jadi Evaluasi Mitigasi Ketahanan Energi
Komisi X Dorong Penguatan Kewenangan BPS dalam Revisi UU Statistik
RUU Provinsi NTT dan NTB Harus Akomodasi Perlakuan Khusus bagi Daerah Kepulauan
Krisis BBM Bali Jadi Evaluasi Mitigasi Ketahanan Energi
Video Singkat
GPR Komdigi
Berita Populer
RAPAT PARIPURNA KE-11 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
ParipurnaPPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN
Komisi IIPuan: DPR Kawal 12 Isu Strategis yang Jadi Perhatian Masyarakat
Paripurna120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Polemik Ijazah Wapres Masuk Agenda Paripurna
Industri dan PembangunanKomisi X Minta Pemerintah Perjelas Arah Kebijakan BPS dan Satu Data dalam RUU Statistik
Komisi XINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Nasim Khan: RUU Perkoperasian Harus Kembalikan Jati Diri Koperasi sebagai Sokoguru Bangsa
Andi Yuliani Paris: Pembangunan Daerah Tak Bisa Terus Bergantung pada APBN
Sekolah Rakyat Harus Beri Kesempatan Setara bagi Anak Kurang Mampu
Revisi UU NTT Perlu Akomodasi Penguatan Infrastruktur Perbatasan Indonesia dengan Australia dan Timor Leste
Sekolah Rakyat Harus Jadi Jalan Memutus Mata Rantai Kemiskinan
Panja RUU Statistik Bahas Penguatan BPS dan Kualitas Data Nasional
Nasim Khan: RUU Perkoperasian Harus Kembalikan Jati Diri Koperasi sebagai Sokoguru Bangsa
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menegaskan pembaruan regulasi perkoperasian harus bisa mengembalikan jati diri koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Hal ini menjadi krusial demi memastikan koperasi benar-benar tumbuh sebagai wadah ekonomi bersama yang berpihak kepada masyarakat lewat prinsip gotong royong.
Andi Yuliani Paris: Pembangunan Daerah Tak Bisa Terus Bergantung pada APBN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakomodasi skema alternatif pembiayaan pembangunan daerah. Musababnya, pemerintah daerah perlu memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan transfer ke daerah, seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Sekolah Rakyat Harus Beri Kesempatan Setara bagi Anak Kurang Mampu
PARLEMENTARIA, Banyumas — Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menekankan pentingnya penerapan skala prioritas dalam proses penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat. Anak-anak dari keluarga paling membutuhkan, khususnya yang masuk kelompok Desil 1 dan 2, harus menjadi prioritas agar program tersebut tepat sasaran dan memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Revisi UU NTT Perlu Akomodasi Penguatan Infrastruktur Perbatasan Indonesia dengan Australia dan Timor Leste
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris menilai revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu mengakomodasi kekhususan wilayah perbatasan, terutama terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur pertahanan dan keamanan. Pasalnya, posisi NTT yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor-Leste membuat provinsi ini bernilai strategis demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sekolah Rakyat Harus Jadi Jalan Memutus Mata Rantai Kemiskinan
PARLEMENTARIA, Banyumas — Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026), untuk memastikan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat berjalan optimal. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Panja RUU Statistik Bahas Penguatan BPS dan Kualitas Data Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama pemerintah mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Revisi regulasi tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan penyelenggaraan statistik nasional dengan perkembangan zaman sekaligus memperkuat kualitas data sebagai landasan penyusunan kebijakan publik yang tepat sasaran.
BREAKING NEWS : PIMPINAN MPR RI MENYAMPAIKAN HASIL RAPAT GABUNGAN PERSIAPAN SIDANG PARIPURNA PENGISIAN JABATAN WAKIL PRESIDEN
BREAKING NEWS : PIMPINAN MPR RI MENYAMPAIKAN HASIL RAPAT GABUNGAN PERSIAPAN SIDANG PARIPURNA PENGISIAN JABATAN WAKIL PRESIDEN
RUU Provinsi NTT dan NTB Harus Akomodasi Perlakuan Khusus bagi Daerah Kepulauan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny K. Harman meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) turut mengakomodasi pengaturan khusus bagi provinsi kepulauan. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan perlakuan berbeda kepada daerah kepulauan karena karakteristik geografis dan kebutuhan pembangunan infrastrukturnya tidak dapat disamakan dengan provinsi yang didominasi wilayah daratan.
Lebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisinya sebagai wakil presiden merupakan langkah yang tepat. Mundurnya Gibran ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA-nya yang dinyatakan tidak sah.
Cegah Penyalahgunaan Kewenangan, Legislator Sebut UU Khusus Penyadapan Mendesak
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera membahas undang-undang khusus penyadapan. Ia menilai, regulasi ini diperlukan untuk memperjelas pihak yang berwenang, tujuan, prosedur, serta mekanisme pengawasan penyadapan.
Kategori
Isu Lainnya
Lihat Semua Berita Isu Lainnya →
Rofik Hananto Usul DPR Dalami Polemik Ijazah Gibran Lewat Pansus
Edukasi Parlemen di Kuningan, Pelajar Diajak Pahami Fungsi Representasi DPR
BK DPR dan Leiden Law School Jajaki Kolaborasi Penguatan Riset dan Legislasi
Setjen DPR Apresiasi Dedikasi Tujuh Pegawai Purnabakti
Soroti Persoalan Sampah, Rokhmat Ardiyan Ajak Pelajar Turut Jaga Kelestarian
Komisi III
Lihat Semua Berita Komisi III →
Lebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum
Habib Aboe Desak Polri Telusuri Aliran Hasil Sadapan Ilegal terhadap Presiden
Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal
Akomodasi Tuntutan Publik, RUU Perampasan Aset Tutup Celah Under Valuation dan Tegaskan Efektivitas Hukum
RUU Perampasan Aset Harus Bisa Jaga Keseimbangan Hak Negara dan Warga
Komisi X
Lihat Semua Berita Komisi X →
Panja RUU Statistik Bahas Penguatan BPS dan Kualitas Data Nasional
Komisi X Dorong Penguatan Kewenangan BPS dalam Revisi UU Statistik
Komisi X Minta Pemerintah Perjelas Arah Kebijakan BPS dan Satu Data dalam RUU Statistik
Komunikasi DPR Harus Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat
Panja Komisi X Mulai Bedah DIM RUU Statistik, Target Rampung 2026
Komisi VIII
Lihat Semua Berita Komisi VIII →
Sekolah Rakyat Harus Beri Kesempatan Setara bagi Anak Kurang Mampu
Sekolah Rakyat Harus Jadi Jalan Memutus Mata Rantai Kemiskinan
Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Pemerataan Teknologi Jadi Kunci Transformasi Pendidikan Madrasah
M. Husni: Masa Depan Bangsa Ada di Tangan Generasi Muda
Lainnya
Lihat Semua Berita →Sekolah Rakyat Harus Jadi Jalan Memutus Mata Rantai Kemiskinan
Panja RUU Statistik Bahas Penguatan BPS dan Kualitas Data Nasional
BREAKING NEWS : PIMPINAN MPR RI MENYAMPAIKAN HASIL RAPAT GABUNGAN PERSIAPAN SIDANG PARIPURNA PENGISIAN JABATAN WAKIL PRESIDEN
RUU Provinsi NTT dan NTB Harus Akomodasi Perlakuan Khusus bagi Daerah Kepulauan
