Kecam Keras Pencatutan Foto Anak untuk Gay Parenting, Proses Hukum Harus Berjalan Tuntas
Tiga Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI
Seleksi Calon Anggota BSOJK, Puteri Komarudin Gali Visi Misi Kandidat
Kecam Keras Pencatutan Foto Anak untuk Gay Parenting, Proses Hukum Harus Berjalan Tuntas
Tiga Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI
Seleksi Calon Anggota BSOJK, Puteri Komarudin Gali Visi Misi Kandidat
Video Singkat
Terpopuler
Tindaklanjuti Perpres, DPR RI Umumkan Komisi Ojol Jadi 8 Persen per 1 Juli 2026
Politik dan KeamananJudol Bola Kian Marak Selama Piala Dunia, Komdigi Harus Bentuk Tim Gabungan dengan Aparat
Politik dan KeamananRieke Diah Pitaloka Desak Aparat Segera Tangkap Pelaku Kasus Yuvita di Bandung
Politik dan KeamananBanyak Siswa Lolos PTN Tak Daftar Ulang, Puan Dorong Evaluasi Sistem Penerimaannya
Kesejahteraan RakyatKemendagri Harus Telusuri Dugaan ASN di Pemkab Kukar Terima Honor Rp9,5 Miliar
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Parlemen Remaja
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Evita Soroti Okupansi Kawasan Industri yang Baru Capai 57,2 Persen
Habib Syarief: RUU Sisdiknas Harus Menjadi Undang-Undang Peradaban
Perlu Dibentuk Kantor Sekretariat Gabungan BNPP Guna Optimalisasi Pembangunan di Perbatasan
RUU Sisdiknas Didorong Miliki Standar Satuan Biaya Pendidikan Nasional
RUU Sisdiknas Dinilai Perlu Tegaskan Kembali Peran Negara dalam Tata Kelola Pendidikan
Said Abdullah: Koperasi Desa Merah Putih Jangan Terjebak Masalah Tata Kelola Seperti BGN
Evita Soroti Okupansi Kawasan Industri yang Baru Capai 57,2 Persen
Parlementaria, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menekankan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri tidak hanya mengatur pembangunan kawasan industri, tetapi juga menetapkan indikator kinerja yang jelas agar setiap kawasan mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.
Habib Syarief: RUU Sisdiknas Harus Menjadi Undang-Undang Peradaban
PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dinilai perlu menjadi momentum untuk membangun sistem pendidikan yang berorientasi pada pembentukan peradaban bangsa, bukan sekadar mengatur penyelenggaraan persekolahan. Dengan demikian, regulasi yang disusun diharapkan mampu menjawab persoalan mendasar pendidikan nasional, mulai dari pemerataan akses hingga peningkatan mutu belajar.
Perlu Dibentuk Kantor Sekretariat Gabungan BNPP Guna Optimalisasi Pembangunan di Perbatasan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mendorong penguatan kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar mampu menjalankan fungsi koordinasi pembangunan kawasan perbatasan secara lebih efektif. Menurutnya, BNPP perlu memiliki peran yang lebih kuat dalam mengintegrasikan program lintas kementerian dan lembaga sehingga pembangunan di wilayah perbatasan tidak lagi berjalan secara sektoral.
RUU Sisdiknas Didorong Miliki Standar Satuan Biaya Pendidikan Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dinilai perlu dilengkapi dengan standar satuan biaya pendidikan nasional agar kebijakan pembiayaan pendidikan dapat lebih adil dan sesuai kebutuhan setiap daerah maupun jenjang pendidikan.
RUU Sisdiknas Dinilai Perlu Tegaskan Kembali Peran Negara dalam Tata Kelola Pendidikan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Penataan ulang tata kelola pendidikan menjadi salah satu isu strategis yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Penguatan peran negara dinilai penting agar penyelenggaraan pendidikan memiliki arah yang seragam, sekaligus menjamin pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.
Said Abdullah: Koperasi Desa Merah Putih Jangan Terjebak Masalah Tata Kelola Seperti BGN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Dua kebijakan besar dalam RAPBN 2027, reformasi subsidi energi dan Koperasi Desa Merah Putih, sama-sama bertumpu pada kesiapan yang belum sepenuhnya matang. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memilih untuk mengatakannya secara terbuka.
Cegah PHK, DPR Pimpin Rapat Koordinasi Bahas Penyesuaian Harga Gas Industri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Koordinasi antara DPR dengan Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam menyiapkan langkah penyesuaian harga gas industri.
Cucun Ingatkan Penyaluran Stimulus Rp26,34 Triliun Harus Tepat Sasaran dan Transparan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Pemerintah memastikan pelaksanaan paket stimulus ekonomi Semester II Tahun 2026 senilai Rp26,34 triliun berjalan efektif, tepat sasaran, dan transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Banggar: Pendidikan Dasar Gratis untuk Swasta Disepakati, Ruang Fiskal Masih Dicari
PARLEMENTARIA, Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pendidikan dasar gratis, termasuk untuk sekolah swasta, kini resmi masuk dalam kesepakatan Badan Anggaran DPR RI dalam pembahasan RAPBN 2027. Namun dari mana anggaran untuk membiayainya masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab.
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Harus Menjadi Fondasi Kedaulatan Digital Indonesia
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) harus mampu menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat dan penuh ketidakpastian.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Perlu Dibentuk Kantor Sekretariat Gabungan BNPP Guna Optimalisasi Pembangunan di Perbatasan
Cegah PHK, DPR Pimpin Rapat Koordinasi Bahas Penyesuaian Harga Gas Industri
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Harus Menjadi Fondasi Kedaulatan Digital Indonesia
DPR dan Pemerintah Terus Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Ekonomi
BKSAP di Konferensi ke-20 PUIC: Tidak Cukup Kecam Israel, Harus Konkret Bela Palestina!
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Habib Syarief: RUU Sisdiknas Harus Menjadi Undang-Undang Peradaban
RUU Sisdiknas Didorong Miliki Standar Satuan Biaya Pendidikan Nasional
RUU Sisdiknas Dinilai Perlu Tegaskan Kembali Peran Negara dalam Tata Kelola Pendidikan
Cucun Ingatkan Penyaluran Stimulus Rp26,34 Triliun Harus Tepat Sasaran dan Transparan
Cucun Apresiasi Stimulus Ekonomi Rp26,34 Triliun, Dinilai Jadi Tameng Hadapi Gejolak Global
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Evita Soroti Okupansi Kawasan Industri yang Baru Capai 57,2 Persen
Revisi UU Persaingan Usaha Diarahkan Hadapi Algoritma dan Platform Gatekeeper
Yoyok Sudibyo: Tumpang Tindih Regulasi Bikin Indonesia Kalah Bersaing Rebut Investor
Banjir Jabotabek Dinilai Belum Tertangani, Syaiful Huda Desak Perencanaan Terintegrasi
Dari Medan hingga Pacitan, Legislator Ungkap Kendala Perencanaan Infrastruktur Daerah
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Setjen DPR Tekankan Peran Inspektorat Utama sebagai Komando SPIP Terintegrasi
Jadi Lokus Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan 2026, TV Parlemen Tunjukan Kualitas Kebijakan Komunikasi Publik Parlemen
Gaungkan Gerakan Literasi, Willy Aditya Usul Dibangunnya Pojok Baca di DPR
Maman Imanul Haq di Gebyar Muharam: Anak Yatim Investasi Besar Menuju Indonesia Emas 2045
Festival Literasi Parlemen 2026: Literasi Budaya, Perkuat Demokrasi
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →RUU Sisdiknas Dinilai Perlu Tegaskan Kembali Peran Negara dalam Tata Kelola Pendidikan
Said Abdullah: Koperasi Desa Merah Putih Jangan Terjebak Masalah Tata Kelola Seperti BGN
Cegah PHK, DPR Pimpin Rapat Koordinasi Bahas Penyesuaian Harga Gas Industri
Cucun Ingatkan Penyaluran Stimulus Rp26,34 Triliun Harus Tepat Sasaran dan Transparan
