
Dana Haji Tembus Rp200 Triliun, Marwan Dorong Fleksibilitas Investasi BPKH

Fauzan Khalid: Layanan KTP-el Jangan Hanya Mudah di Pusat Kota

HNW Resmi Pimpin BKSAP DPR RI, Siap Perkuat Diplomasi Parlemen di Berbagai Forum

Dana Haji Tembus Rp200 Triliun, Marwan Dorong Fleksibilitas Investasi BPKH

Fauzan Khalid: Layanan KTP-el Jangan Hanya Mudah di Pusat Kota

HNW Resmi Pimpin BKSAP DPR RI, Siap Perkuat Diplomasi Parlemen di Berbagai Forum
Video Singkat
GPR Komdigi
Berita Populer
PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN
Komisi IIPuan: DPR Kawal 12 Isu Strategis yang Jadi Perhatian Masyarakat
ParipurnaKomisi X Minta Pemerintah Perjelas Arah Kebijakan BPS dan Satu Data dalam RUU Statistik
Komisi XKomisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal
Komisi III120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Polemik Ijazah Wapres Masuk Agenda Paripurna
Industri dan PembangunanINFOGRAFIS



Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Sudjatmiko: Revisi UU LLAJ Perluas Tanggung Jawab Hukum, Pemilik Kendaraan Tak Luput

RUU Hak Cipta Harus Antisipasi Perkembangan Akal Imitasi, Mulai dari Lagu hingga Film

Andi Yuliani Paris Minta Kedudukan LMK Diperjelas dalam RUU Hak Cipta

Dasco Tegaskan Data Pendidikan Anggota DPR Terbuka di KPU, Publik Bisa Akses Riwayat Pencalonan

RUU Perkoperasian Jadi Momentum Pembaruan, Achmad Ingin Koperasi Garap Usaha Skala Besar

Pentingnya Jaminan Hak Anggota yang Sejalan dengan Konstitusi dalam Regulasi Perkoperasian

Sudjatmiko: Revisi UU LLAJ Perluas Tanggung Jawab Hukum, Pemilik Kendaraan Tak Luput
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menegaskan revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) diarahkan untuk memperkuat keselamatan transportasi sekaligus mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Salah satu poin penting dalam perubahan regulasi tersebut adalah memperluas tanggung jawab hukum, sehingga tidak hanya dibebankan kepada pengemudi, tetapi juga pemilik kendaraan dan pihak pengirim barang.

RUU Hak Cipta Harus Antisipasi Perkembangan Akal Imitasi, Mulai dari Lagu hingga Film
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris meminta perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta. Menurutnya, kemajuan teknologi telah memunculkan persoalan baru mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan menggunakan AI, mulai dari lagu hingga film.

Andi Yuliani Paris Minta Kedudukan LMK Diperjelas dalam RUU Hak Cipta
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris meminta kedudukan dan fungsi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diperjelas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta. Kejelasan pengaturan tersebut diperlukan untuk memastikan pengelolaan dan pembagian royalti berlangsung transparan serta tidak merugikan pencipta.

Dasco Tegaskan Data Pendidikan Anggota DPR Terbuka di KPU, Publik Bisa Akses Riwayat Pencalonan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad menanggapi polemik mengenai transparansi ijazah dan riwayat pendidikan anggota DPR RI yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia menegaskan bahwa dokumen persyaratan pendidikan para anggota legislatif pada dasarnya telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pencalonan, sehingga masyarakat dapat menelusuri informasi tersebut melalui lembaga penyelenggara pemilu.

RUU Perkoperasian Jadi Momentum Pembaruan, Achmad Ingin Koperasi Garap Usaha Skala Besar
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Achmad mendorong pembaruan regulasi perkoperasian agar koperasi mampu berkembang menjadi kekuatan ekonomi nasional yang mandiri, berdaya, dan memiliki daya saing. Melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian, koperasi diharapkan tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga simpan pinjam atau usaha ritel, tetapi juga mampu mengembangkan kegiatan usaha berskala besar dan bersaing dengan badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta.

Pentingnya Jaminan Hak Anggota yang Sejalan dengan Konstitusi dalam Regulasi Perkoperasian
PARLEMENTARIA, Jakarta – Kuasa Hukum DPR RI sekaligus Anggota Komisi III, Nasir Djamil mewakili DPR RI menyampaikan keterangan dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian melalui Zoom bersama Mahkamah Konstitusi (MK), Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Dalam perkara Nomor 361/PUU-XXIV/2026 tersebut, DPR RI menegaskan bahwa norma-norma yang dimohonkan pengujian tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan koperasi.

RUU Perkoperasian Terus Dibahas, Sinergikan Koperasi Pesantren dan KDKMP
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mengungkapkan sejatinya RUU Perkoperasian bukan sekadar menghadirkan aturan baru, melainkan momentum untuk mengembalikan koperasi pada tujuan awal pembentukannya, yakni memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pembahasan RUU ini penuh dengan kehati-hatian. Namun ia berharap akhir tahun 2026 ini ruu Ini dapat selesai.

Once Mekel Dorong Reversionary Right Tetap Diatur dalam RUU Hak Cipta
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Once Mekel mendorong agar prinsip Reversionary Right atau hak pengembalian karya kepada pencipta tetap dipertahankan dalam revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta. Prinsip tersebut dinilai penting untuk memberikan keadilan bagi pencipta ketika karya mereka dimanfaatkan secara komersial tanpa memperoleh royalti sebagaimana mestinya.

Legislator Ingatkan Pemindahan Satwa Langka Harus Dipertimbangkan dengan Matang
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengkritisi rencana Pemerintah memindahkan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut Firman, rencana tersebut tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa didukung kajian ilmiah yang komprehensif dan transparan.

BAKN Minta KPPU Tindak Dugaan Praktik Monopoli Pemda Badung
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menindaklanjuti dugaan praktik monopoli dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, terkait perizinan menara telekomunikasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kategori
Isu Lainnya
Lihat Semua Berita Isu Lainnya →
Wujudkan Ekosistem Guru Ideal, Fikri Faqih Perjuangkan Satu Status Bermartabat Bagi Pendidik Indonesia

Rofik Hananto Usul DPR Dalami Polemik Ijazah Gibran Lewat Pansus

Edukasi Parlemen di Kuningan, Pelajar Diajak Pahami Fungsi Representasi DPR

BK DPR dan Leiden Law School Jajaki Kolaborasi Penguatan Riset dan Legislasi

Setjen DPR Apresiasi Dedikasi Tujuh Pegawai Purnabakti
Komisi III
Lihat Semua Berita Komisi III →
Pentingnya Jaminan Hak Anggota yang Sejalan dengan Konstitusi dalam Regulasi Perkoperasian

Mengawal Bersama Implementasi RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset Harus Akomodasi Mekanisme Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana

Hasbiallah Minta RUU Penyadapan Seragamkan Aturan Antar-Institusi

Komisi III Dorong Percepatan RUU Penyadapan, Perkuat Perlindungan Masyarakat dari Penyadapan Ilegal
Komisi X
Lihat Semua Berita Komisi X →
Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang Aman bagi Mahasiswa

Panja RUU Statistik Bahas Penguatan BPS dan Kualitas Data Nasional

Komisi X Dorong Penguatan Kewenangan BPS dalam Revisi UU Statistik

Komisi X Minta Pemerintah Perjelas Arah Kebijakan BPS dan Satu Data dalam RUU Statistik

Komunikasi DPR Harus Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat
Komisi VIII
Lihat Semua Berita Komisi VIII →
Marwan Dasopang Tegaskan Pengelolaan Dana Haji BPKH Harus Mendapat Persetujuan DPR

Program Kemaslahatan BPKH Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Dana Haji Tembus Rp200 Triliun, Marwan Dorong Fleksibilitas Investasi BPKH

Maman Imanulhaq Desak TNI-Polri Transparan Usut Dugaan Kekerasan di Pesantren

Nanang Samodra Dorong Penguatan Dukungan Anggaran bagi Pesantren
Lainnya
Lihat Semua Berita →
RUU Perkoperasian Jadi Momentum Pembaruan, Achmad Ingin Koperasi Garap Usaha Skala Besar

Pentingnya Jaminan Hak Anggota yang Sejalan dengan Konstitusi dalam Regulasi Perkoperasian

RUU Perkoperasian Terus Dibahas, Sinergikan Koperasi Pesantren dan KDKMP

Once Mekel Dorong Reversionary Right Tetap Diatur dalam RUU Hak Cipta
























