WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Dasco Ungkap Modusnya
Di Ujung Kepulauan, Pendidikan Tak Pernah Sesederhana Angka
Soroti APBN Lembaga Penyiaran, Rahayu Saraswati: Jangan Hanya Cukup untuk Biaya ASN
WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Dasco Ungkap Modusnya
Di Ujung Kepulauan, Pendidikan Tak Pernah Sesederhana Angka
Soroti APBN Lembaga Penyiaran, Rahayu Saraswati: Jangan Hanya Cukup untuk Biaya ASN
Video Singkat
Terpopuler
Pimpinan DPR Siap Letakkan Jabatan Jika RUU Perampasan Aset Belum Disahkan di Desember 2026
Politik dan KeamananPengesahan RUU Perampasan Aset di Desember 2026 Telah Diperhitungkan secara Matang
Politik dan KeamananTegaskan Komitmen DPR, Puan Optimis RUU Perampasan Aset Tuntas di Desember 2026
Politik dan KeamananRAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 3 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
Politik dan KeamananDPR RI Pastikan Keamanan Relawan Pati dalam Menyampaikan Aspirasi
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Dony Oekon Ingatkan Pemerintah Optimalkan Early Warning dan Tindak Tegas Pelaku Karhutla
Komisi XII Siap Kawal Tambahan Anggaran KLH Rp1,33 Triliun ke Banggar
Pembahasan RUU Reforma Agraria Didorong Atasi Ketimpangan Penguasaan Tanah
Soroti RKA Kemendes PDT, Erna Sari Dewi: Anggaran TIK dan Pembinaan BUMDes Minim
Soroti Insentif Industri, Saleh Daulay: Kontribusi ke Masyarakat Harus Terukur
Gus Khozin Minta Penguatan Ombudsman Sejalan dengan Dukungan Anggaran
Dony Oekon Ingatkan Pemerintah Optimalkan Early Warning dan Tindak Tegas Pelaku Karhutla
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI mengingatkan pemerintah memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan karhutla tidak hanya bersifat reaktif setelah kebakaran terjadi.
Komisi XII Siap Kawal Tambahan Anggaran KLH Rp1,33 Triliun ke Banggar
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) TA 2027 sebesar Rp1,33 triliun. Penambahan anggaran ini terus diperjuangkan oleh Komisi XII DPR RI saat dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendatang.
Pembahasan RUU Reforma Agraria Didorong Atasi Ketimpangan Penguasaan Tanah
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria penting untuk menghadirkan payung hukum dalam menyelesaikan persoalan agraria lintas sektor. Urgensi tersebut antara lain dipicu ketimpangan penguasaan tanah, tingginya konflik agraria, serta tumpang tindih regulasi, data, dan kewenangan antarsektor.
Soroti RKA Kemendes PDT, Erna Sari Dewi: Anggaran TIK dan Pembinaan BUMDes Minim
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi menyoroti ketidaksesuaian antara kebutuhan program dan dukungan anggaran di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Ia mempertanyakan minimnya dukungan anggaran untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengawasan, hingga pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Soroti Insentif Industri, Saleh Daulay: Kontribusi ke Masyarakat Harus Terukur
PARLEMENTARIA, Jakarta — Kinerja dan kontribusi industri terhadap masyarakat serta lingkungan dinilai perlu menjadi dasar dalam pemberian insentif di kawasan industri. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pelaku usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja, menjalankan tanggung jawab sosial, menjaga konservasi, dan memenuhi tata kelola dengan baik layak memperoleh insentif lebih besar.
Gus Khozin Minta Penguatan Ombudsman Sejalan dengan Dukungan Anggaran
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan kinerja Ombudsman Republik Indonesia (ORI), terutama dari sisi kewenangan dan dukungan anggaran. Hal ini menyusul postur anggaran Ombudsman yang dinilai belum menunjukkan keseimbangan antara belanja manajemen dan pelaksanaan fungsi pelayanan publik.
Legislator Komisi XII Kritik Penanganan Bencana, Minta Pemerintah Prioritaskan Anggaran Mitigasinya
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk merestrukturisasi porsi anggaran TA 2027 agar lebih menitikberatkan pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Ketimbang penanganan reaktif saat krisis terjadi.
Ketimpangan Kawasan Industri Disorot, Saleh Daulay Ingin Industri Lebih Banyak di Luar Jawa
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketimpangan sebaran kawasan industri antara Pulau Jawa dan luar Jawa menjadi perhatian Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Ia menilai konsentrasi industri di Jawa perlu dikurangi dengan memperluas pembangunan kawasan industri ke Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia Timur agar manfaat investasi dan penciptaan lapangan kerja lebih merata.
Gunung Sinabung Level III, Musa Rajekshah Minta Penanganan Pengungsi Diperhatikan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengimbau masyarakat di sekitar kawasan Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, untuk tetap tenang, tidak panik, serta selalu mematuhi seluruh instruksi dan arahan dari pemerintah setempat dan lembaga terkait.
Ingatkan Bank Tanah Jangan Picu Spekulasi, Rahmawati: Lahan Produktif Harus Dilindungi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Rencana pemanfaatan Bank Tanah untuk mendukung ketersediaan lahan kawasan industri mendapat catatan dari Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati. Ia mengingatkan agar penguasaan lahan dalam skala besar tidak berubah menjadi praktik spekulasi maupun menggerus lahan produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Pembahasan RUU Reforma Agraria Didorong Atasi Ketimpangan Penguasaan Tanah
Gus Khozin Minta Penguatan Ombudsman Sejalan dengan Dukungan Anggaran
Potensi PNBP Obvitnas Capai Rp7 Triliun, Hinca Dorong Polri Lakukan Optimalisasi
Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak, Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Transparan
Giri Ramanda Dorong Keterlibatan Pemda untuk Verifikasi Penentuan Desil
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Ilmu Agama dan Teknologi Jadi Bekal Santri Hadapi Zaman
Cucun Ajak Santri Kenali Peran DPR dan Berani Bermimpi Jadi Pemimpin
Fikri Faqih Dorong Dukungan Proporsional bagi Atlet Disabilitas dan Layanan Digital Inklusif
Mengawal Anggaran Pendidikan, Komisi X Perjuangkan Kesejahteraan Guru dan Pendidikan Tanpa Biaya
Netty: Karhutla Jangan Hanya Diukur dari Luas Lahan Terbakar. Perhatikan Juga Dampak Kesehatan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Dony Oekon Ingatkan Pemerintah Optimalkan Early Warning dan Tindak Tegas Pelaku Karhutla
Komisi XII Siap Kawal Tambahan Anggaran KLH Rp1,33 Triliun ke Banggar
Soroti RKA Kemendes PDT, Erna Sari Dewi: Anggaran TIK dan Pembinaan BUMDes Minim
Soroti Insentif Industri, Saleh Daulay: Kontribusi ke Masyarakat Harus Terukur
Legislator Komisi XII Kritik Penanganan Bencana, Minta Pemerintah Prioritaskan Anggaran Mitigasinya
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Misbakhun: Pimpinan Baru BI Harus Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja
DPR Setujui Tiga Calon Pimpinan BI Hasil Fit and Proper Test Komisi XI
Puteri Komarudin Dukung DBH yang Berkeadilan Usai Serap Aspirasi ADKASI
Kunjungi Bea Cukai Soekarno-Hatta, Puteri Komarudin Dorong Pengawasan Diperketat
Andi Yuliani Paris Soroti Kesiapan Kelembagaan Jelang Bursa Mineral Beroperasi
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Soroti Insentif Industri, Saleh Daulay: Kontribusi ke Masyarakat Harus Terukur
Gus Khozin Minta Penguatan Ombudsman Sejalan dengan Dukungan Anggaran
Legislator Komisi XII Kritik Penanganan Bencana, Minta Pemerintah Prioritaskan Anggaran Mitigasinya
Ketimpangan Kawasan Industri Disorot, Saleh Daulay Ingin Industri Lebih Banyak di Luar Jawa
