Komisi XII Pastikan Pengelolaan Tailing dan Smelter Freeport-AMMAN Diawasi Secara Periodik
Realisasi APBN 2025 Berjalan Baik, Penerimaan Negara 2026 Harus Terus Ditingkatkan
Musthofa: Penghapusan SLIK untuk Kredit Mikro Perlu Diimbangi Rekam Jejak Peminjam
Komisi XII Pastikan Pengelolaan Tailing dan Smelter Freeport-AMMAN Diawasi Secara Periodik
Realisasi APBN 2025 Berjalan Baik, Penerimaan Negara 2026 Harus Terus Ditingkatkan
Musthofa: Penghapusan SLIK untuk Kredit Mikro Perlu Diimbangi Rekam Jejak Peminjam
Video Singkat
Terpopuler
Polri Tangani Tiga Mega Kasus Korupsi, Legislator: Jangan Karena Motif Balas Dendam!
Politik dan KeamananPenataan Guru Honorer Harus Tuntas sebelum Rekrutmen Baru
Kesejahteraan RakyatKomisi III Antisipasi Abuse of Power dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananRUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Politik dan KeamananKomisi X Tampung Masukan Akademisi, Legislator Soroti Rencana Induk hingga Penataan Guru
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Baleg Optimistis RUU SDI Atasi Perbedaan Data Antarinstansi
Kaukus Perempuan Parlemen Rekomendasikan Zigzag System dalam Revisi UU Pemilu
KPP RI Siapkan Rekomendasi Kawal Keterwakilan Perempuan di Revisi UU Pemilu
Kepala Daerah Banyak Terjerat Korupsi, Sistem Rekrutmen Harus Jadi Perhatian di RUU Pemilu dan Kada
RUU Satu Data Disepakati Jadi Usul Inisatif DPR, Perkuat Fondasi Perencanaan Pembangunan
Aher Ungkap Ada Kades Enggan Laksanakan Program PTSL, Pemkab/Pemkot Harus Dorong
Baleg Optimistis RUU SDI Atasi Perbedaan Data Antarinstansi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Perbedaan data antarkementerian dan lembaga selama ini dinilai menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI), DPR RI mendorong lahirnya sistem pengelolaan data yang terstandar sehingga seluruh instansi menggunakan referensi data yang sama.
Kaukus Perempuan Parlemen Rekomendasikan Zigzag System dalam Revisi UU Pemilu
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) RI mendorong penerapan zigzag system dalam revisi Undang-Undang Pemilu sebagai salah satu strategi meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Sistem tersebut diharapkan dapat memperbesar peluang calon legislatif perempuan terpilih melalui penempatan nomor urut secara selang-seling antara laki-laki dan perempuan.
KPP RI Siapkan Rekomendasi Kawal Keterwakilan Perempuan di Revisi UU Pemilu
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) RI mulai menyiapkan rekomendasi strategis untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Upaya tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema Rekomendasi Strategis Keterwakilan Perempuan dalam Naskah Revisi Undang-Undang Pemilu yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Kepala Daerah Banyak Terjerat Korupsi, Sistem Rekrutmen Harus Jadi Perhatian di RUU Pemilu dan Kada
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen Calon Kepala Daerah (Cakada) menyusul masih maraknya gubernur, bupati, dan wali kota yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) maupun kasus tindak pidana korupsi. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.
RUU Satu Data Disepakati Jadi Usul Inisatif DPR, Perkuat Fondasi Perencanaan Pembangunan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) sebagai RUU Usul Inisiatif DPR. Regulasi tersebut diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan sistem data nasional yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Aher Ungkap Ada Kades Enggan Laksanakan Program PTSL, Pemkab/Pemkot Harus Dorong
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mengingatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus ditingkatkan. Karena itu, ia menegaskan Program PTSL perlu terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Syaiful Nuri: Sertifikasi Halal UMKM Harus Lebih Cepat dan Terjangkau
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Syaiful Nuri mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempercepat layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memperkuat pengawasan terhadap produk yang mengklaim halal di pasaran maupun platform digital. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem halal nasional.
Netty Prasetiyani Minta BPOM Perketat Pengawasan Kosmetik Ilegal di Platform Digital
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong penguatan pengawasan terhadap peredaran kosmetik menyusul temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI atas 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Menurutnya, upaya perlindungan masyarakat harus dilakukan melalui pengawasan yang ketat sekaligus edukasi yang berkelanjutan.
Heru Tjahjono Dorong Optimalisasi Regulasi Ekspor-Impor untuk Perkuat Pengawasan BPOM
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menilai optimalisasi regulasi ekspor dan impor pangan serta obat-obatan perlu dilakukan untuk memperkuat pengawasan BPOM. Ia mengatakan, langkah tersebut dapat menjadi salah satu upaya memperkuat kapasitas BPOM dalam menjalankan tugas pengawasan hingga ke daerah.
Selly Dorong Kemensos Pastikan Program Sosial Berbasis Data yang Akurat
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat validitas data penerima bantuan sosial (bansos) agar berbagai program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, tingginya serapan anggaran belum dapat dijadikan indikator utama keberhasilan apabila manfaat program belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang berhak.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Baleg Optimistis RUU SDI Atasi Perbedaan Data Antarinstansi
Kaukus Perempuan Parlemen Rekomendasikan Zigzag System dalam Revisi UU Pemilu
KPP RI Siapkan Rekomendasi Kawal Keterwakilan Perempuan di Revisi UU Pemilu
Kepala Daerah Banyak Terjerat Korupsi, Sistem Rekrutmen Harus Jadi Perhatian di RUU Pemilu dan Kada
RUU Satu Data Disepakati Jadi Usul Inisatif DPR, Perkuat Fondasi Perencanaan Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Syaiful Nuri: Sertifikasi Halal UMKM Harus Lebih Cepat dan Terjangkau
Netty Prasetiyani Minta BPOM Perketat Pengawasan Kosmetik Ilegal di Platform Digital
Heru Tjahjono Dorong Optimalisasi Regulasi Ekspor-Impor untuk Perkuat Pengawasan BPOM
Selly Dorong Kemensos Pastikan Program Sosial Berbasis Data yang Akurat
MKD: Etika Anggota DPR Berlaku di Media Sosial
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Kawendra Targetkan Koperasi Merah Putih Perkuat Rantai Pasok Nasional
Lokot Nasution Nilai Keterisolasian Nias Dipicu Minimnya Keberpihakan Infrastruktur
Riyono: Harga BBM Nelayan Rp15.000 per Liter Harus Diiringi Jaminan Stok dan Distribusi
Temuan Tiga Anjing Positif Rabies, Dwita Ria Minta Pengawasan Perdagangan Diperketat
Syarif Fasha: Opini WTP BIG dan BAPETEN Tak Boleh Tutupi Temuan yang Kerap Berulang
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Transformasi Setjen DPR Butuh SDM yang Mampu Menggerakkan Perubahan
Pelatihan PKP Setjen DPR RI Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Pelatihan PKP Setjen Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Subardi: Rachmat Gobel Politisi Teladan, Konglomerat Pejuang Makmurkan Rakyat
Sinkronisasi Aplikasi I’DIS BKN dan Harmoni Perkuat Pembinaan Disiplin ASN Setjen DPR RI
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →RUU Satu Data Disepakati Jadi Usul Inisatif DPR, Perkuat Fondasi Perencanaan Pembangunan
Aher Ungkap Ada Kades Enggan Laksanakan Program PTSL, Pemkab/Pemkot Harus Dorong
Syaiful Nuri: Sertifikasi Halal UMKM Harus Lebih Cepat dan Terjangkau
Netty Prasetiyani Minta BPOM Perketat Pengawasan Kosmetik Ilegal di Platform Digital
