
Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng

Sambut Masa Reses, DPR Pastikan Kebijakan Negara Berikan Manfaat bagi Rakyat

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng

Sambut Masa Reses, DPR Pastikan Kebijakan Negara Berikan Manfaat bagi Rakyat

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Video Singkat
Terpopuler
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha
Politik dan KeamananDPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco: Kado Terindah untuk Buruh
Politik dan KeamananKomisi VIII Tetapkan BPIH 2027, Biaya Pelunasan Jemaah Haji Turun
Kesejahteraan RakyatRAPAT PARIPURNA KE-9 DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
Politik dan KeamananPanja RUU Satu Data Indonesia Sepakati 20 Bab dan 141 Pasal
Politik dan KeamananINFOGRAFIS

https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/

http://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/




Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Selain Palestina-Sudan, Kondisi Minoritas Muslim India Jadi Sorotan BKSAP di Sidang IPU Tanzania

Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna

Kiprah Taufan Pawe bagi Dapil Sulsel: Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD

Atalia Dorong Efisiensi Biaya Haji Tetap Diiringi Peningkatan Layanan

Panja RUU Pemilu Kedepankan Demokrasi Berkualitas, Serap Aspirasi di Masa Reses

Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria

Selain Palestina-Sudan, Kondisi Minoritas Muslim India Jadi Sorotan BKSAP di Sidang IPU Tanzania
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat, menegaskan pihaknya menyuarakan persoalan Palestina dan Sudan, tetapi juga soal kondisi minoritas Muslim di India dalam banyak forum-forum internasional. Salah satu bukti keberpihakannya adalah saat menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian , pada 5–9 Oktober 2026.

Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI memastikan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tidak hanya berorientasi pada penyelesaian regulasi, tetapi juga memperhatikan substansi serta meaningful participation atau partisipasi bermakna dalam setiap tahapan pembahasannya.

Kiprah Taufan Pawe bagi Dapil Sulsel: Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD
PARLEMENTARIA, Makassar - Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan fiskal dan tata kelola pemerintahan, khususnya di Dapilnya, di Sulawesi Selatan (Sulsel). Komitmen tersebut diutarakan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (6/10/2026).

Atalia Dorong Efisiensi Biaya Haji Tetap Diiringi Peningkatan Layanan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi komitmen pemerintah memberikan subsidi dalam pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Menurutnya, dukungan tersebut mampu menekan beban Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah, di tengah meningkatnya kebutuhan biaya penyelenggaraan haji.

Panja RUU Pemilu Kedepankan Demokrasi Berkualitas, Serap Aspirasi di Masa Reses
PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu berkomitmen untuk menempatkan peningkatan kualitas Pemilu dan demokrasi sebagai salah satu tujuan dalam penyusunan regulasi Pemilu. Pembahasan RUU nantinya tidak hanya diarahkan untuk memastikan Pemilu dapat terlaksana, tetapi juga menghasilkan penyelenggaraan demokrasi yang semakin berkualitas.

Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menilai persoalan masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari isu agraria, khususnya menyangkut wilayah adat, tanah ulayat, serta masyarakat adat yang berada di kawasan kehutanan. Menurutnya, aspek kultur dan kebudayaan masyarakat adat memiliki keterkaitan erat dengan persoalan penguasaan dan pengelolaan tanah.

Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah
PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI menggelar rapat Bersama Direktur Jenderal OTDA dan Bina Administrasi Kewilayahan serta Biro Hukum di ruang rapat Komisi XII, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Terima Dubes Georgia, BKSAP Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara
PARLEMENTARIA, Jakarta — Hubungan kerja sama Indonesia dan Georgia terus didorong, yang tidak hanya melalui sektor perdagangan, tetapi juga dengan memperkuat hubungan people to people melalui pariwisata dan pendidikan.

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya alokasi belanja negara yang berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hal tersebut disampaikan kepada Parlementaria usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026).

DPR Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui lima anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk masa jabatan 2026-2031. Kelima anggota tersebut merupakan hasil seleksi Komisi VII DPR RI setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan bersama 10 calon lainnya pada Rabu (7/10/2026).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Selain Palestina-Sudan, Kondisi Minoritas Muslim India Jadi Sorotan BKSAP di Sidang IPU Tanzania

Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna

Kiprah Taufan Pawe bagi Dapil Sulsel: Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD

Panja RUU Pemilu Kedepankan Demokrasi Berkualitas, Serap Aspirasi di Masa Reses

Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Atalia Dorong Efisiensi Biaya Haji Tetap Diiringi Peningkatan Layanan

Abidin Fikri: Skema Pembiayaan Haji 2027 Lebih Ringan dan Tetap Berkelanjutan

Muh Haris Dorong Pemerataan Edukasi Terkait Bencana Alam di Kebumen

BAM Terima Aspirasi Warga Kebon Sirih Terkait Pembongkaran Masjid Al-Hurriyah

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Komisi VII DPR RI Menyetujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031

Meitri Citra Wardani Dorong RUU Perubahan Iklim Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng

Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog

Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat

BAKN Dorong Revitalisasi Pabrik dan Penguatan Produksi Pupuk Nasional

Tinjau Pupuk Kujang, Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional

BAKN Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →
Panja RUU Pemilu Kedepankan Demokrasi Berkualitas, Serap Aspirasi di Masa Reses

Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria

Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah

Terima Dubes Georgia, BKSAP Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara
















