Komisi IV Desak Pemerintah Audit Korporasi Ungkap Aktor Karhutla
Selly Dorong Pembaruan Data Terintegrasi untuk Percepat Respons Bencana NTT
Komisi XI Setujui Sarjito Jadi Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK
Komisi IV Desak Pemerintah Audit Korporasi Ungkap Aktor Karhutla
Selly Dorong Pembaruan Data Terintegrasi untuk Percepat Respons Bencana NTT
Komisi XI Setujui Sarjito Jadi Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK
Video Singkat
Terpopuler
Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026
Politik dan KeamananPolri dan Bank Mandiri Harus Segera Pulihkan Rekening Botok Pati, Tidak Ada Ihwal Pidana!
Politik dan KeamananDPR Tekankan Kehati-hatian Bahas RUU Perampasan Aset
Ekonomi dan KeuanganDPR Terima Aspirasi Warga Pati, Dorong Kepastian Hukum dan Keamanan
Kesejahteraan RakyatRekening Donasi Masyarakat Pati Diblokir, Andre Rosiade Minta Konfirmasi Dasar Pemblokiran
Industri dan PembangunanINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Minta Data Keselamatan Jalan Tol, Danang Wicaksana Desak KNKT Sajikan Evaluasi 76 Ruas
Akademisi Beri Masukan RUU Perkoperasian, Rizal Bawazier: LPS Koperasi Harus Segera Dibentuk
Usulan RUU Kawasan Industri, Hendry Munief: Wajib Ada Pembinaan IKM dan UMKM
RAPBN 2027: Pemerintah Akan Perkuat Pertumbuhan, Daya Beli, dan Fiskal Negara
Pimpinan DPR Siap Letakkan Jabatan Jika RUU Perampasan Aset Belum Disahkan di Desember 2026
Timwas Haji DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2026 Lebih Baik, Sampaikan Enam Rekomendasi
Minta Data Keselamatan Jalan Tol, Danang Wicaksana Desak KNKT Sajikan Evaluasi 76 Ruas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menyajikan data kekurangan dari ke-76 ruas jalan tol di Indonesia secara menyeluruh. Danang menekankan pentingnya pemetaan celah keselamatan tersebut agar proses evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan perbaikan jalan tol dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Akademisi Beri Masukan RUU Perkoperasian, Rizal Bawazier: LPS Koperasi Harus Segera Dibentuk
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, meminta pandangan para akademisi terkait teknis dan mekanisme yang tepat terkait pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi yang akan dirumuskan secara jelas dalam RUU Perkoperasian yang Tengah dibahas Panitia Kerja (Panja) RUU Perkoperasian Komisi VI DPR RI.
Usulan RUU Kawasan Industri, Hendry Munief: Wajib Ada Pembinaan IKM dan UMKM
PARLEMENTARIA, Tangerang — Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri memuat kewajiban bagi perusahaan besar di kawasan industri untuk membina industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lingkungan sekitarnya.
RAPBN 2027: Pemerintah Akan Perkuat Pertumbuhan, Daya Beli, dan Fiskal Negara
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga kesehatan serta keberlanjutan fiskal.
Pimpinan DPR Siap Letakkan Jabatan Jika RUU Perampasan Aset Belum Disahkan di Desember 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat diselesaikan dan diputus dalam Rapat Paripurna paling lambat 15 Desember 2026. Target tersebut menjadi komitmen DPR dalam merespons aspirasi masyarakat terkait percepatan pengesahan regulasi pemberantasan kejahatan yang merugikan negara.
Timwas Haji DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2026 Lebih Baik, Sampaikan Enam Rekomendasi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M secara umum berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian tersebut disampaikan Ketua Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
HUT ke-81 DPR, Komisi X Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Kualitas Pendidikan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Peringatan HUT ke-81 DPR RI menjadi momentum refleksi bagi Komisi X DPR RI untuk terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional. Perhatian tersebut mencakup kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan, hingga perbaikan sarana serta layanan pendidikan.
Tegaskan Komitmen DPR, Puan Optimis RUU Perampasan Aset Tuntas di Desember 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dapat diselesaikan pada 15 Desember 2026. Target tersebut menjadi bagian dari komitmen DPR untuk menuntaskan pembahasan regulasi terkait pemberantasan korupsi sebelum penutupan tahun 2026.
DPR Pastikan Hak Masyarakat Mengadu soal Pengelolaan Sampah Tetap Terlindungi
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI memastikan masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pengelolaan sampah. Hak tersebut telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) beserta peraturan pelaksanaannya.
Netty Apresiasi Pengiriman 206 TCK, Minta Keselamatan Nakes Jadi Prioritas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi pengiriman 206 Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) untuk memperkuat penanganan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, mobilisasi tenaga kesehatan tersebut penting untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan di tengah keterbatasan fasilitas akibat bencana.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Pimpinan DPR Siap Letakkan Jabatan Jika RUU Perampasan Aset Belum Disahkan di Desember 2026
Tegaskan Komitmen DPR, Puan Optimis RUU Perampasan Aset Tuntas di Desember 2026
DPR RI Pastikan Keamanan Relawan Pati dalam Menyampaikan Aspirasi
Dewi Asmara: Layanan Imigrasi Harus Terintegrasi Demi Cegah Urus Paspor Berbelit
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Payung Hukum Penting bagi Pekerja Penyandang Disabilitas
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Timwas Haji DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2026 Lebih Baik, Sampaikan Enam Rekomendasi
HUT ke-81 DPR, Komisi X Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Kualitas Pendidikan
DPR Pastikan Hak Masyarakat Mengadu soal Pengelolaan Sampah Tetap Terlindungi
Netty Apresiasi Pengiriman 206 TCK, Minta Keselamatan Nakes Jadi Prioritas
Hentikan Premanisme dan Tindakan Represif dalam Sengketa Agraria di Sukajaya Bogor!
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Minta Data Keselamatan Jalan Tol, Danang Wicaksana Desak KNKT Sajikan Evaluasi 76 Ruas
Akademisi Beri Masukan RUU Perkoperasian, Rizal Bawazier: LPS Koperasi Harus Segera Dibentuk
Usulan RUU Kawasan Industri, Hendry Munief: Wajib Ada Pembinaan IKM dan UMKM
Setahun Komisi XII DPR RI: Perkuat Kepastian Hukum Investasi Hulu Migas dan Ketepatan Subsidi Energi
Sigit Karyawan Yunianto Minta Evaluasi Realokasi Kuota Berbasis Data Lapangan di Kalimantan
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
RAPBN 2027: Pemerintah Akan Perkuat Pertumbuhan, Daya Beli, dan Fiskal Negara
Pemerintah Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas APBN
Banggar Ingatkan Pemerintah Segera Reformasi Subsidi Energi dan Integrasi DTSEN
Banggar Dorong APBN Diukur dari Dampak, Bukan Sekadar Serapan Anggaran
Amin Ak: APBN 2027 Harus Perkuat Sektor Riil dan UMKM
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Pimpinan DPR Siap Letakkan Jabatan Jika RUU Perampasan Aset Belum Disahkan di Desember 2026
Timwas Haji DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2026 Lebih Baik, Sampaikan Enam Rekomendasi
HUT ke-81 DPR, Komisi X Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Kualitas Pendidikan
Tegaskan Komitmen DPR, Puan Optimis RUU Perampasan Aset Tuntas di Desember 2026
