
Komisi XIII Ingatkan Kemensetneg, Keamanan Presiden Tak Boleh Dianggap Remeh

64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Kembali Bekerja, Komisi VI DPR Kawal Hak Normatif Buruh

Komisi VIII Akan Panggil Kemenhaj, Klarifikasi Petugas Haji Non-Muslim

Komisi XIII Ingatkan Kemensetneg, Keamanan Presiden Tak Boleh Dianggap Remeh

64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Kembali Bekerja, Komisi VI DPR Kawal Hak Normatif Buruh

Komisi VIII Akan Panggil Kemenhaj, Klarifikasi Petugas Haji Non-Muslim
Video Singkat
Berita Populer
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban
ParipurnaKomisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna
Komisi IIIPengesahan RUU Perampasan Aset Diupayakan Lebih Cepat dari 15 Desember, Minta Warganet Kawal
Komisi IIIDasco Tegaskan Data Pendidikan Anggota DPR Terbuka di KPU, Publik Bisa Akses Riwayat Pencalonan
ParipurnaPanja RUU Statistik Bahas Penguatan BPS dan Kualitas Data Nasional
Komisi XINFOGRAFIS




Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
PA3KN Dorong Budaya Inovasi Berkelanjutan untuk Perkuat Transformasi Organisasi

Aspirasi UU Perampasan Aset Terakomodasi, Masyarakat Pati Apresiasi

Cegah Penyalahgunaan Wewenang, RUU Perampasan Aset Amanatkan Pembentukan Dua Badan Khusus

Benny Utama: UU Perampasan Aset Tutup Celah Pelaku Kejahatan

Jangan Biarkan WNI Korban Penipuan Kerja Berjuang Sendiri

Rokhmin Ingatkan Risiko Ekologis Pembangunan Giant Sea Wall Pantura

PA3KN Dorong Budaya Inovasi Berkelanjutan untuk Perkuat Transformasi Organisasi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI terus memperkuat transformasi organisasi melalui pengembangan inovasi yang berorientasi pada tata kelola adaptif, peningkatan kualitas layanan, dan pengelolaan pengetahuan yang berkelanjutan.

Aspirasi UU Perampasan Aset Terakomodasi, Masyarakat Pati Apresiasi
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) turut memberikan semangat bagi DPR RI dalam mendorong pembentukan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset. Bahkan, sekitar 80 persen aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut telah terakomodasi dalam UU tersebut.

Cegah Penyalahgunaan Wewenang, RUU Perampasan Aset Amanatkan Pembentukan Dua Badan Khusus
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI mendorong pembentukan dua badan khusus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Dua badan khusus tersebut, yakni badan pengelola dan badan pengawas aset. Kehadiran kedua badan ini dinilai penting untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan aset hasil perampasan sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Benny Utama: UU Perampasan Aset Tutup Celah Pelaku Kejahatan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama menyatakan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi langkah penting untuk memastikan hasil kejahatan tidak lagi dapat dinikmati pelaku maupun pihak lain.

Jangan Biarkan WNI Korban Penipuan Kerja Berjuang Sendiri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi dan memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban penipuan perekrutan kerja di Rusia hingga berujung direkrut sebagai tentara dan terlibat dalam medan perang. Ia menegaskan, negara harus hadir menjamin keselamatan WNI di luar negeri, terutama mereka yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Rokhmin Ingatkan Risiko Ekologis Pembangunan Giant Sea Wall Pantura
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memastikan kelengkapan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan sedimentasi pesisir sebelum merealisasikan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) Pantai Utara Jawa sepanjang 575 kilometer. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pesisir berskala masif tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang serius apabila tidak didukung kajian hidro-oseanografi yang komprehensif dan akurat.

DPR Fasilitasi Masukan dari Driver Online, Sinkronisasi Dua RUU di Baleg dan Komisi V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) guna menindaklanjuti aspirasi pengemudi transportasi daring roda dua (R2) dan roda empat (R4). Para pengemudi daring itu sebagaimana tergabung dalam organisasi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi pengemudi transportasi daring, khususnya terkait pengaturan tarif hingga layanan pengantaran barang dan makanan.

UU Perampasan Aset Butuh Aparat Jujur, Badan Pengawas Harus Independen
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menegaskan bahwa tercapainya tujuan undang-undang perampasan aset bergantung pada kesiapan aparat yang baik dan jujur serta dukungan budaya masyarakat, tidak semata pada kelengkapan norma aturan.

Pembangunan Giant Sea Wall Pantura Tak Bisa Hanya Andalkan APBN
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mempertanyakan kelayakan target percepatan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) Pantai Utara Jawa sepanjang 575 kilometer dalam kurun waktu 15 tahun. Menurutnya, proyek strategis dengan kebutuhan investasi hampir Rp700 triliun tersebut menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi pembiayaan, sehingga tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Puan Pimpin Rapat Paripurna Pengesahan UU Perampasan Aset, Apresiasi Masukan dari Masyarakat
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna pengesahan Undang-undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. UU Perampasan Aset ini diketahui telah dinantikan masyarakat selama 18 tahun. Pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai UU digelar dalam Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026). UU Perampasan Aset ini ditargetkan rampung paling lambat Desember 2026.
Lainnya
Lihat Semua Berita →
Jangan Biarkan WNI Korban Penipuan Kerja Berjuang Sendiri

Rokhmin Ingatkan Risiko Ekologis Pembangunan Giant Sea Wall Pantura

DPR Fasilitasi Masukan dari Driver Online, Sinkronisasi Dua RUU di Baleg dan Komisi V

UU Perampasan Aset Butuh Aparat Jujur, Badan Pengawas Harus Independen










































