Netty Minta Marketplace MBG Cegah Monopoli dan Permainan Harga
Hasan Basri Agus Resmi Pimpin MKD DPR, Tegakkan Etika Anggota Dewan
Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya
Netty Minta Marketplace MBG Cegah Monopoli dan Permainan Harga
Hasan Basri Agus Resmi Pimpin MKD DPR, Tegakkan Etika Anggota Dewan
Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya
Video Singkat
Terpopuler
Kedatangan Kapal Induk Pertama KRI Gajah Mada Jadi Momentum Upgrade Pertahanan Maritim
Politik dan KeamananTiga Pegawai Dinas Pertanian Tewas Ditembak, Pemerintah Harus Susun Roadmap Berantas KKB
Politik dan KeamananSaleh Daulay Ungkap Data Pinjol Jadi Kendala Pelaku Usaha Dapat KUR
Industri dan PembangunanSampaikan Duka Atas Insiden Kapal Virgo Transport 8, Puan: Prioritaskan Pencarian dan Penyelamatan Korban
Kesejahteraan RakyatIman Sukri Minta Pencarian Lima Jurnalis Hilang Dimaksimalkan
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Full Akses : https://anyflip.com/fhwbw/tjuv
Link: https://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/mobile/index.html
Link: https://magang.dpr.go.id/register?lowongan=84
Turut berduka cita atas musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9/2026).
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Komisi V Dorong Kementerian PKP Optimalkan Pagu RAPBN 2027 untuk Perumahan
Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Dasar Penetapan Upah Pekerja
Felly Soroti Anggaran Alkes Pelayanan TBC 2027 Tercatat Nol
Penguatan Skema Pinjaman Daerah dalam RUU Keuangan Negara
RUU Reforma Agraria Harus Hilangkan Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan
Komisi IV Dorong Anggaran 2027 Perkuat Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat
Komisi V Dorong Kementerian PKP Optimalkan Pagu RAPBN 2027 untuk Perumahan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) memprioritaskan saran dan masukan DPR RI dalam penyusunan program dan kegiatan pada RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2027. Hal ini dinilai penting untuk memastikan keterbatasan alokasi anggaran tetap diarahkan pada kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi prioritas.
Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Dasar Penetapan Upah Pekerja
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni mendorong agar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi salah satu dasar utama dalam penetapan upah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurutnya, mekanisme pengupahan perlu memastikan kebutuhan dasar pekerja menjadi pertimbangan, dengan tetap membuka ruang perundingan sesuai kondisi daerah dan sektor industri.
Felly Soroti Anggaran Alkes Pelayanan TBC 2027 Tercatat Nol
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti alokasi anggaran alat kesehatan (alkes) pelayanan tuberkulosis (TBC) yang tercatat nol dalam rencana anggaran 2027. Padahal, pada 2026 anggaran untuk kebutuhan tersebut mencapai sekitar Rp279 miliar.
Penguatan Skema Pinjaman Daerah dalam RUU Keuangan Negara
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara harus mengembalikan semangat otonomi daerah melalui penguatan kemandirian fiskal. Salah satu instrumen yang dinilai dapat mendukung tujuan tersebut adalah penguatan skema pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
RUU Reforma Agraria Harus Hilangkan Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria didorong dapat menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan putusan sengketa pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepastian tersebut dinilai penting agar kemenangan masyarakat di pengadilan benar-benar berujung pada pemulihan hak.
Komisi IV Dorong Anggaran 2027 Perkuat Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya pembangunan sektor pangan dan sumber daya alam yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam rangkaian rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Karantina Indonesia, serta Badan Pangan Nasional, Rabu (16/9/2026).
Cindy Monica Pertanyakan Kinerja Komdigi Atasi Judol dan Blank Spot
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Cindy Monica menyoroti kapasitas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menghadapi persoalan judi online, perlindungan anak, serta pemerataan akses internet. Ia meminta penguatan infrastruktur digital berjalan seimbang dengan peningkatan kapasitas pengawasan ruang digital.
Muhammad Khozin Tegaskan RUU Reforma Agraria Harus Putus Kebuntuan Regulasi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan mampu mengatasi kebuntuan akibat fragmentasi regulasi yang selama ini menghambat penyelesaian persoalan pertanahan. Pengaturan tersebut perlu memastikan mekanisme restitusi, redistribusi, dan pemulihan hak dapat berjalan ketika masyarakat memiliki riwayat penguasaan tanah yang dapat dibuktikan.
Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menyambut positif keputusan pemerintah yang mengalokasikan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebesar Rp23 triliun langsung ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Langkah ini dinilai sebagai kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para tenaga P3K di seluruh Indonesia.
Reforma Agraria Jangan Sampai Terbelenggu Aturan Sektoral
PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menghadirkan kebaruan (novelty) dalam pengaturan agraria, bukan sekadar mengulang ketentuan yang telah diatur dalam berbagai undang-undang sektoral. Hal itu dinilai penting agar RUU mampu menjawab persoalan ketimpangan agraria yang belum terselesaikan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
RUU Reforma Agraria Harus Hilangkan Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan
Cindy Monica Pertanyakan Kinerja Komdigi Atasi Judol dan Blank Spot
Muhammad Khozin Tegaskan RUU Reforma Agraria Harus Putus Kebuntuan Regulasi
Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi
Reforma Agraria Jangan Sampai Terbelenggu Aturan Sektoral
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Komisi V Dorong Kementerian PKP Optimalkan Pagu RAPBN 2027 untuk Perumahan
Komisi IV Dorong Anggaran 2027 Perkuat Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat
Yulian Gunhar Pertanyakan Tindak Lanjut RUU Migas, Pemerintah Dikejar Tenggat 30 Hari
Rokhmat Ardiyan Ingatkan RKAB Batubara Jangan Ganggu Pasokan Listrik
Sigit Karyawan Dorong Kalteng Miliki Sistem Kelistrikan yang Lebih Mandiri
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Dasar Penetapan Upah Pekerja
Felly Soroti Anggaran Alkes Pelayanan TBC 2027 Tercatat Nol
Ketahanan Pembiayaan Jadi Fondasi Utama Keberlanjutan JKN
Normalisasi Situ Kamojing Dukung Ketahanan Pangan di Karawang
Rycko Menoza: Jangan Biarkan Siswa Terlalu Lama Belajar di Pengungsian
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Penguatan Skema Pinjaman Daerah dalam RUU Keuangan Negara
Tekankan Penguatan Diskresi Fiskal Daerah dalam RUU Keuangan Negara
Thoriq Majiddanor Ingatkan Risiko Kegagalan Transaksi BMKS
Harris Turino Minta Harga BMKS Wajib Jadi Acuan Transaksi
Anis Byarwati Minta RUU Keuangan Negara Hilangkan Ambiguitas BUMN
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →RUU Reforma Agraria Harus Hilangkan Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan
Komisi IV Dorong Anggaran 2027 Perkuat Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat
Cindy Monica Pertanyakan Kinerja Komdigi Atasi Judol dan Blank Spot
Muhammad Khozin Tegaskan RUU Reforma Agraria Harus Putus Kebuntuan Regulasi
