Muhamad Nur: Revitalisasi Sekolah Harus Terencana, Jangan Tunggu Rusak Berat
Respons Keluhan Petani Temanggung soal PP Kesehatan, Komisi IV DPR Siapkan Forum Pembahasan Tembakau Komprehensif
BKSAP Kecam Penyerbuan Masjid Al-Aqsa, Desak PBB dan OKI Bertindak
Muhamad Nur: Revitalisasi Sekolah Harus Terencana, Jangan Tunggu Rusak Berat
Respons Keluhan Petani Temanggung soal PP Kesehatan, Komisi IV DPR Siapkan Forum Pembahasan Tembakau Komprehensif
BKSAP Kecam Penyerbuan Masjid Al-Aqsa, Desak PBB dan OKI Bertindak
Video Singkat
Terpopuler
RDPU RUU Perampasan Aset, Habiburokhman Peringatkan Risiko 'Sapu Kotor' oleh Oknum
Politik dan KeamananRUU PFII Resmi Sah, DPR Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global
Ekonomi dan KeuanganKomisi III Desak Eksekusi Putusan Inkrah Sengketa Perdata Asrama Polisi di Sulsel
Politik dan KeamananAPBD Defisit, Kemendagri Harus Susun Solusi Komprehensif Cegah PHK bagi PPPK
Politik dan KeamananPuan: Parlemen Jembatan Aspirasi Rakyat dan Kebijakan Kawasan ASEAN
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Agung Widyantoro: Sinergi Kejaksaan dan Kepolisian Harus Dilandasi Profesionalisme dan Integritas
PT PAL Disiapkan Jadi Holding Perkapalan, Legislator Kawal Penguatan Industri Maritim
Nengah Soroti Antrean Ketapang-Gilimanuk hingga Dampak Ekonomi Kapal Pesiar
Ade Rezki: Perlindungan Pekerja Migran Harus Dimulai dari Edukasi dan Penempatan Prosedural
Infrastruktur Pendukung Bendungan Meninting Harus Segera Dituntaskan
Teti Rohatiningsih Dorong Penguatan Tata Kelola SPPG, Cegah Kejadian Luar Biasa pada MBG
Agung Widyantoro: Sinergi Kejaksaan dan Kepolisian Harus Dilandasi Profesionalisme dan Integritas
PARLEMENTARIA, Tanjung Selor – Anggota Komisi III DPR RI Agung Widyantoro menilai sinergi antara Kejaksaan dan Kepolisian merupakan fondasi penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Namun, sinergi dan keharmonisan antarlembaga tersebut harus tetap dibangun dalam koridor profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas agar tidak membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
PT PAL Disiapkan Jadi Holding Perkapalan, Legislator Kawal Penguatan Industri Maritim
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menegaskan komitmen DPR bersama Pemerintah dalam memperkuat industri perkapalan nasional, salah satunya melalui pemfokusan pengadaan armada maritim dan alutsista pertahanan di dalam negeri. Langkah strategis ini diwujudkan dengan mendorong pembenahan serta penunjukan PT PAL Indonesia sebagai induk holding BUMN di sektor perkapalan.
Nengah Soroti Antrean Ketapang-Gilimanuk hingga Dampak Ekonomi Kapal Pesiar
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VI DPR RI I Nengah Senantara mendukung langkah perbaikan regulasi dan penguatan permodalan industri perkapalan nasional, sekaligus meminta BUMN pelabuhan mengurai kemacetan jalur penyeberangan serta memastikan kedatangan kapal pesiar memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat daerah.
Ade Rezki: Perlindungan Pekerja Migran Harus Dimulai dari Edukasi dan Penempatan Prosedural
PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mendorong penguatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Menurutnya, upaya tersebut penting agar masyarakat memahami prosedur penempatan yang benar sehingga memperoleh perlindungan hukum dan jaminan dari negara selama bekerja di luar negeri.
Infrastruktur Pendukung Bendungan Meninting Harus Segera Dituntaskan
PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian infrastruktur pendukung Bendungan Meninting, Nusa Tenggara Barat (NTB), agar bendungan yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto beberapa minggu lalu dapat berfungsi secara optimal. Menurutnya, keberadaan bendungan tersebut belum memberikan manfaat maksimal karena jaringan irigasi dan sistem penyediaan air minum (SPAM) belum tersedia.
Teti Rohatiningsih Dorong Penguatan Tata Kelola SPPG, Cegah Kejadian Luar Biasa pada MBG
PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih menekankan pentingnya penguatan tata kelola operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai kunci menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, manajemen dapur yang baik akan meminimalkan potensi kejadian luar biasa (KLB), seperti keracunan pangan maupun gangguan distribusi makanan kepada para penerima manfaat. Hal tersebut disampaikan Teti saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Aceh, Rabu (22/7/2026).
Sri Meliyana: Akses Jaminan Kesehatan Harus Diimbangi Kesiapan Sarana dan SDM
PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Aceh yang telah menghadirkan cakupan Universal Health Coverage (UHC) bagi sekitar 95 persen penduduk. Namun, menurutnya, keberhasilan memperluas kepesertaan jaminan kesehatan harus diikuti dengan penguatan kualitas layanan kesehatan, mulai dari ketersediaan sarana, prasarana, hingga tenaga kesehatan.
Yahya Zaini Dorong Pengawasan Ketat SPPG demi Jamin Keamanan Pangan MBG
PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ie Masen Kaya Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, layak menjadi percontohan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Aceh. Penilaian tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke lokasi tersebut, Kamis (23/7/2026).
Legislator Sambut Baik Putusan MK soal Sisa Kuota Internet Tak Hangus, Operator Harus Sesuaikan Layanan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota internet pelanggan tidak hangus ketika masa aktif berakhir. Menurutnya, putusan tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak konsumen di sektor telekomunikasi.
Bob Hasan: Diferensiasi Fungsi Antar-APH Penting Jaga Profesionalisme Penegakan Hukum
PARLEMENTARIA, Tanjung Selor – Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme, proporsionalitas, serta pemisahan fungsi kelembagaan yang jelas (diferensiasi fungsi) antara institusi kepolisian dan kejaksaan. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berintegritas sesuai prinsip due process of law.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Agung Widyantoro: Sinergi Kejaksaan dan Kepolisian Harus Dilandasi Profesionalisme dan Integritas
Legislator Sambut Baik Putusan MK soal Sisa Kuota Internet Tak Hangus, Operator Harus Sesuaikan Layanan
Bob Hasan: Diferensiasi Fungsi Antar-APH Penting Jaga Profesionalisme Penegakan Hukum
Dinamika Internal APH Tidak Ganggu Penegakan Hukum di Kaltara
Wilayah Kepulauan Miliki Rentang Kendali Luas, Pembentukan Kodam Baru di NTT Diperlukan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
PT PAL Disiapkan Jadi Holding Perkapalan, Legislator Kawal Penguatan Industri Maritim
Nengah Soroti Antrean Ketapang-Gilimanuk hingga Dampak Ekonomi Kapal Pesiar
Infrastruktur Pendukung Bendungan Meninting Harus Segera Dituntaskan
Potensi Wisata Jatim Dinilai Belum Terarah, Komisi VII Soroti SDM hingga Antisipasi El Nino
Soroti Kasus KBS, Chusnunia: Minta Tata Kelola Wisata Satwa Dievaluasi Menyeluruh
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Ade Rezki: Perlindungan Pekerja Migran Harus Dimulai dari Edukasi dan Penempatan Prosedural
Teti Rohatiningsih Dorong Penguatan Tata Kelola SPPG, Cegah Kejadian Luar Biasa pada MBG
Sri Meliyana: Akses Jaminan Kesehatan Harus Diimbangi Kesiapan Sarana dan SDM
Yahya Zaini Dorong Pengawasan Ketat SPPG demi Jamin Keamanan Pangan MBG
Ranny Fahd Arafiq: Labuan Bajo sebagai DPSP Harus Diimbangi Layanan Kesehatan dan SDM
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Ahmad Rizki Sadig Soroti Lonjakan Nilai Barang Bukti Narkotika di Bali
Dana Desa Harus Beri Dampak Nyata bagi Masyarakat
Dengar Aspirasi UMKM Bali, Komisi XI Dukung Desa Devisa Perluas Akses Global Bisnis Lokal
Dolfie: Perkuat Intelijen Bea Cukai, Putus Mata Rantai Barang Ilegal
Komisi XI Perkuat Pengawasan Bea Cukai Demi Lindungi Penerimaan Negara
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Infrastruktur Pendukung Bendungan Meninting Harus Segera Dituntaskan
Teti Rohatiningsih Dorong Penguatan Tata Kelola SPPG, Cegah Kejadian Luar Biasa pada MBG
Sri Meliyana: Akses Jaminan Kesehatan Harus Diimbangi Kesiapan Sarana dan SDM
Yahya Zaini Dorong Pengawasan Ketat SPPG demi Jamin Keamanan Pangan MBG
