DPR Prihatin atas Hilangnya Lima Jurnalis di Selat Sunda, Dukung Basarnas Lakukan Pencarian
Mobnas-Molinas Kembali Digulirkan, Chusnunia: Jangan Sampai Kita Patah Hati Lagi
Desil DTSEN Bermasalah, Akses KIP Mahasiswa Dipertaruhkan
DPR Prihatin atas Hilangnya Lima Jurnalis di Selat Sunda, Dukung Basarnas Lakukan Pencarian
Mobnas-Molinas Kembali Digulirkan, Chusnunia: Jangan Sampai Kita Patah Hati Lagi
Desil DTSEN Bermasalah, Akses KIP Mahasiswa Dipertaruhkan
Video Singkat
Terpopuler
Penggajian ASN Direncanakan pindah ke Himbara, Harris Turino Khawatir BPD Tertekan
Kesejahteraan RakyatAnggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027
Politik dan KeamananGKSB DPR Sambut Baik Chili Tawarkan Ekspor Lithium ke Indonesia Guna Suplai Kendaraan Listrik
Industri dan PembangunanKamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
Kesejahteraan RakyatPuan Minta Penanganan Erupsi Anak Krakatau Dilakukan Terpadu
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Full Akses : https://anyflip.com/fhwbw/tjuv
Link: https://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/mobile/index.html
Link: https://magang.dpr.go.id/register?lowongan=84
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Anisah Syakur: Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Harus Kedepankan HAM
Teknologi Imigrasi Harus Terus Diperbarui untuk Perkuat Deteksi Dini
Soal Peningkatan Baterai Kendaraan Listrik, Mohammad Toha Soroti Risiko Sampah Berbahaya di Masa Depan
Kunjungi Yayasan Galuh, Komisi XIII Minta Penguatan Perlindungan HAM Disabilitas Mental
Pencegahan TPPO dan TPPM Diperkuat dari Hulu hingga TPI
MKD Minta Polres Garut Bantu Awasi Dugaan Pemalsuan TNKB DPR
Anisah Syakur: Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Harus Kedepankan HAM
PARLEMENTARIA, Kota Bekasi — Anggota Komisi XIII DPR RI Anisah Syakur mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan isolasi bagi penyandang disabilitas mental guna memastikan proses rehabilitasi tetap berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Evaluasi tersebut penting untuk memastikan setiap mekanisme isolasi memiliki tujuan yang jelas, dilakukan dalam batas waktu yang terukur, serta tidak mengabaikan hak dan martabat penyandang disabilitas mental.
Teknologi Imigrasi Harus Terus Diperbarui untuk Perkuat Deteksi Dini
PARLEMENTARIA, Tangerang — Komisi XIII DPR RI mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperbarui dan mengoptimalkan teknologi pengawasan keimigrasian untuk mengantisipasi perkembangan modus pemalsuan dokumen, paspor, visa, hingga kejahatan lintas negara. Pemanfaatan teknologi dinilai harus berjalan beriringan dengan kemampuan petugas dalam membaca dan mengolah data perlintasan.
Soal Peningkatan Baterai Kendaraan Listrik, Mohammad Toha Soroti Risiko Sampah Berbahaya di Masa Depan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mohammad Toha mendorong pemerintah beserta jajaran pakar untuk segera merumuskan langkah konkret terkait pengelolaan dan mitigasi potensi limbah baterai kendaraan listrik yang diprediksi membludak dalam kurun tiga hingga lima tahun mendatang.
Kunjungi Yayasan Galuh, Komisi XIII Minta Penguatan Perlindungan HAM Disabilitas Mental
PARLEMENTARIA, Kota Bekasi - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menekankan pentingnya penguatan peran lintas kementerian dan lembaga untuk penuhi perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas mental. Hal ini ia sampaikan usai saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI terkait Pengawasan Pemenuhan dan Perlindungan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial, di Yayasan Galuh, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/9/2026).
Pencegahan TPPO dan TPPM Diperkuat dari Hulu hingga TPI
PARLEMENTARIA, Tangerang — Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) secara menyeluruh, mulai dari edukasi masyarakat, proses penerbitan paspor, hingga pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Langkah tersebut dinilai penting untuk memutus keberangkatan nonprosedural sekaligus mengungkap jaringan yang berada di baliknya.
MKD Minta Polres Garut Bantu Awasi Dugaan Pemalsuan TNKB DPR
PARLEMENTARIA, Garut — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun meminta jajaran Kepolisian Resor (Polres) Garut membantu mengawasi dugaan pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus Pimpinan dan Anggota DPR RI. Menurutnya, keterlibatan kepolisian diperlukan untuk membantu MKD melakukan pengawasan di lapangan.
Jawa Barat Jadi Sasaran Empuk TPPO
PARLEMENTARIA, Bandung Barat — Kantor Imigrasi (Kanim) Jawa Barat diimbau menghentikan cara kerja 'business as usual' dan berkolaborasi secara masif hingga ke tingkat desa. Ini mengingat Jawa Barat dengan populasi penduduk mencapai 51 juta jiwa, jadi sasaran empuk sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) maupun tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).
Merujuk Sistem Peradilan Umum, Frasa ‘Pengadilan Tinggi’ dalam UU Kepailitan Tetap Konstitusional
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan frasa ‘pengadilan tinggi’ dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) tidak memiliki persoalan konstitusionalitas. Frasa tersebut dinilai telah tepat karena merujuk pada sistem peradilan umum di Indonesia dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
RUU Reforma Agraria Inisiatif DPR Akan Jadi Ujung Tombak Selesaikan Persoalan Tanah
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria yang telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR akan menyelesaikan berbagai persoalan terkait masalah tanah.
Buka Rakernas AKSI, DPR RI Sambut Baik Peran Desa Dukung Kebijakan Pemerintah
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR RI menyambut baik pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) yang mengangkat tema strategis mengenai pembangunan nasional berbasis desa. Dasco menyoroti pentingnya peran desa dalam menopang arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Anisah Syakur: Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Harus Kedepankan HAM
Teknologi Imigrasi Harus Terus Diperbarui untuk Perkuat Deteksi Dini
Kunjungi Yayasan Galuh, Komisi XIII Minta Penguatan Perlindungan HAM Disabilitas Mental
Pencegahan TPPO dan TPPM Diperkuat dari Hulu hingga TPI
Jawa Barat Jadi Sasaran Empuk TPPO
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Soal Peningkatan Baterai Kendaraan Listrik, Mohammad Toha Soroti Risiko Sampah Berbahaya di Masa Depan
Atasi 'Shortage' Gas Pipa, Komisi XII Dorong Industri Aluminium Manfaatkan Kawasan Terintegrasi LNG
Bambang Patijaya Ingatkan Risiko Limbah B3 dan Radiasi di Balik Wacana Impor Scrap Aluminium
Komisi XII Minta Industri Aluminium Buktikan Manfaat Publik Sebelum Masuk Skema HGBT
SNI Harus Lindungi Industri Lokal, Tanpa Hambat Investasi
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
MKD Minta Polres Garut Bantu Awasi Dugaan Pemalsuan TNKB DPR
Museum Nasional Dinilai Perlu Perkuat Ekosistem Permuseuman Daerah
Reposisi Museum Kepresidenan, dari Ruang Pamer Jadi Pusat Pengetahuan
Segera Terapkan Label Nutri-Level di Minuman dan Pangan Olahan
Terima Audiensi soal Konflik Lahan Distribusi, Kawendra Upayakan Pendampingan Hukum
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Puteri Komarudin Minta PSR Ukur Dampak, Bukan Sekadar Serapan
Setujui Pagu Kemenkeu 2027 Rp49,8 Triliun, Komisi XI Ingatkan Efisiensi Harus Berbasis Kinerja
Habib Idrus: Klaim Efisiensi Rp7,67 Triliun Harus Didukung Metodologi Jelas
Fauzi Amro Dorong Integrasi Data Kemenkeu Tutup Celah Penghindaran Kewajiban Fiskal
Komisi XI Minta Fungsi BUN Diperjelas dalam Indikator Kinerja Kemenkeu
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Pencegahan TPPO dan TPPM Diperkuat dari Hulu hingga TPI
MKD Minta Polres Garut Bantu Awasi Dugaan Pemalsuan TNKB DPR
Jawa Barat Jadi Sasaran Empuk TPPO
Merujuk Sistem Peradilan Umum, Frasa ‘Pengadilan Tinggi’ dalam UU Kepailitan Tetap Konstitusional
