Andi Muawiyah: Prestasi BPS Patut Diapresiasi, Tapi Fasilitas Daerah Masih Tertinggal
Groundbreaking PSN Masela Senilai Rp355 Triliun Tonggak Baru Kedaulatan Energi Nasional
Pengaturan Hutan Lindung Didorong Semakin Kuat dalam RUU Kehutanan
Andi Muawiyah: Prestasi BPS Patut Diapresiasi, Tapi Fasilitas Daerah Masih Tertinggal
Groundbreaking PSN Masela Senilai Rp355 Triliun Tonggak Baru Kedaulatan Energi Nasional
Pengaturan Hutan Lindung Didorong Semakin Kuat dalam RUU Kehutanan
Video Singkat
Terpopuler
Polri Tangani Tiga Mega Kasus Korupsi, Legislator: Jangan Karena Motif Balas Dendam!
Politik dan KeamananKomisi III Antisipasi Abuse of Power dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananRUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Politik dan KeamananKomisi X Tampung Masukan Akademisi, Legislator Soroti Rencana Induk hingga Penataan Guru
Kesejahteraan RakyatKomisi I Uji Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat 2026–2029, Tekankan Solusi atas Persoalan Penyiaran Digital
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →Groundbreaking PSN Masela Senilai Rp355 Triliun Tonggak Baru Kedaulatan Energi Nasional
Hetifah: Kebudayaan Jangan Berhenti di Pelestarian, Harus Perkuat Karakter Bangsa
Andi Muawiyah: Prestasi BPS Patut Diapresiasi, Tapi Fasilitas Daerah Masih Tertinggal
Once Mekel Minta Taman Budaya Jadi Pusat Aktivitas Seni dan Penggerak Ekonomi Kreatif
Karmila Sari Dorong BRIN Jadi Pusat Kolaborasi Riset Nasional
Pengaturan Hutan Lindung Didorong Semakin Kuat dalam RUU Kehutanan
Groundbreaking PSN Masela Senilai Rp355 Triliun Tonggak Baru Kedaulatan Energi Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela dengan nilai investasi sekitar Rp355 triliun. Menurutnya, proyek tersebut merupakan momentum penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan Indonesia Timur.
Hetifah: Kebudayaan Jangan Berhenti di Pelestarian, Harus Perkuat Karakter Bangsa
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola dan pengelolaan anggaran di sektor kebudayaan harus bermuara pada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui fungsi pengawasan, Komisi X meminta Kementerian Kebudayaan memastikan setiap program tidak hanya memenuhi target administrasi, tetapi juga mampu memperkuat karakter bangsa, meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya, serta memperluas diplomasi budaya Indonesia.
Andi Muawiyah: Prestasi BPS Patut Diapresiasi, Tapi Fasilitas Daerah Masih Tertinggal
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI mengapresiasi keberhasilan Badan Pusat Statistik (BPS) RI mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut. Namun, melalui fungsi pengawasan, Komisi X mengingatkan agar capaian tata kelola di tingkat pusat diikuti dengan pemerataan infrastruktur dan fasilitas kerja BPS di daerah demi menjaga kualitas layanan statistik nasional.
Once Mekel Minta Taman Budaya Jadi Pusat Aktivitas Seni dan Penggerak Ekonomi Kreatif
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel meminta Kementerian Kebudayaan mempercepat revitalisasi taman budaya di berbagai daerah. Menurutnya, taman budaya tidak cukup hanya diperbaiki secara fisik, tetapi juga harus dihidupkan melalui program yang berkelanjutan agar menjadi pusat aktivitas seni, pelestarian budaya, sekaligus penggerak ekonomi para pelaku budaya.
Karmila Sari Dorong BRIN Jadi Pusat Kolaborasi Riset Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyederhanakan birokrasi penelitian serta memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi. Langkah tersebut dinilai penting agar tambahan anggaran riset yang disiapkan pemerintah mampu menghasilkan inovasi yang berdampak bagi pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global.
Pengaturan Hutan Lindung Didorong Semakin Kuat dalam RUU Kehutanan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU tersebut, salah satu pembahasan difokuskan pada penguatan pengaturan hutan lindung agar memiliki kepastian hukum sekaligus semakin memperkuat upaya pelestarian kawasan hutan.
Ledia Hanifa Minta Bantuan Mobil Perpustakaan Tak Berakhir Jadi Pajangan di Daerah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI meminta Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan mobil dan motor perpustakaan keliling. Pasalnya, masih ditemukan kendaraan bantuan yang tidak lagi beroperasi setelah diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga tujuan meningkatkan budaya baca masyarakat belum tercapai secara optimal.
Komisi XII Pastikan Stok BBM Nasional Aman, Masyarakat Diimbau Tak Panic Buying
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak melakukan panic buying yang justru berpotensi memperpanjang antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Rofik Hananto Desak Usut Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kasus pembakaran yang menimpa seorang santri di Pondok Pesantren Rosyidatussaulatiyyah Al-Ibrahimi NW, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius sekaligus momentum evaluasi terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan lembaga pendidikan.
Gamal Albinsaid Usul Dekomersialisasi MBG, Libatkan Pesantren dan Lembaga Sosial
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Gamal Albinsaid mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) menyusun kembali skema operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pendekatan yang lebih berorientasi sosial. Menurutnya, penyelenggaraan program perlu dikembalikan pada tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, bukan menjadi ruang yang berorientasi pada keuntungan bisnis.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Pengaturan Hutan Lindung Didorong Semakin Kuat dalam RUU Kehutanan
Rofik Hananto Desak Usut Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah
Aria Bima Minta Kemendagri Jelaskan Dampak Nyata Penggunaan Anggaran
Franciscus Sibarani Minta BPIP Tindak Lanjuti Temuan Radikalisme dari BNPT
Penguatan Mandat Komnas Perempuan Harus Berdampak pada Perlindungan Korban
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Hetifah: Kebudayaan Jangan Berhenti di Pelestarian, Harus Perkuat Karakter Bangsa
Andi Muawiyah: Prestasi BPS Patut Diapresiasi, Tapi Fasilitas Daerah Masih Tertinggal
Once Mekel Minta Taman Budaya Jadi Pusat Aktivitas Seni dan Penggerak Ekonomi Kreatif
Karmila Sari Dorong BRIN Jadi Pusat Kolaborasi Riset Nasional
Ledia Hanifa Minta Bantuan Mobil Perpustakaan Tak Berakhir Jadi Pajangan di Daerah
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Komisi XII Pastikan Stok BBM Nasional Aman, Masyarakat Diimbau Tak Panic Buying
Abdul Hadi Minta Ditjen Hubud Prioritaskan Anggaran Keselamatan dan Benahi Harga Tiket Pesawat
Aqib Ardiansyah: ESDM Harus Tinggalkan Zona Nyaman Birokrasi
Komisi XII: Pengelolaan Anggaran ESDM 2025 Terus Tunjukan Perbaikan
Ratna Juwita Soroti Temuan Material BPK Bernilai Signifikan di ESDM
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Transformasi Setjen DPR Butuh SDM yang Mampu Menggerakkan Perubahan
Pelatihan PKP Setjen DPR RI Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Pelatihan PKP Setjen Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Subardi: Rachmat Gobel Politisi Teladan, Konglomerat Pejuang Makmurkan Rakyat
Sinkronisasi Aplikasi I’DIS BKN dan Harmoni Perkuat Pembinaan Disiplin ASN Setjen DPR RI
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Karmila Sari Dorong BRIN Jadi Pusat Kolaborasi Riset Nasional
Pengaturan Hutan Lindung Didorong Semakin Kuat dalam RUU Kehutanan
Ledia Hanifa Minta Bantuan Mobil Perpustakaan Tak Berakhir Jadi Pajangan di Daerah
Komisi XII Pastikan Stok BBM Nasional Aman, Masyarakat Diimbau Tak Panic Buying
