Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya
Bali Darurat Rabies, Perlu Tanggung Jawab Bersama Lintas Kementerian
RUU Reforma Agraria Harus Lindungi Rakyat dari Mafia Tanah dan Kriminalisasi
Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya
Bali Darurat Rabies, Perlu Tanggung Jawab Bersama Lintas Kementerian
RUU Reforma Agraria Harus Lindungi Rakyat dari Mafia Tanah dan Kriminalisasi
Video Singkat
Terpopuler
Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya
Isu Lainnya20 Persen APBN Mampu Wujudkan Pendidikan Gratis SD hingga Kuliah Sesuai Janji Prabowo
Kesejahteraan RakyatFikri Faqih: 230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Akan Diangkat Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes pada 2027
Kesejahteraan RakyatGantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN
Ekonomi dan KeuanganSyaiful Nuri Dorong Pemenuhan Sarana Operasional Penanggulangan Bencana di Bekasi
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Full Akses : https://anyflip.com/fhwbw/tjuv
Link: https://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/mobile/index.html
Link: https://magang.dpr.go.id/register?lowongan=84
Turut berduka cita atas musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9/2026).
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Dukung Inpres dan Revisi UU Kehutanan, Legislator Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas
Soroti Lambannya Bantuan Alsintan, Riyono: Kekeringan Ancam Produksi Pangan
Tata Niaga Impor Tembakau Perlu Dikendalikan
Negara Perlu Lindungi Produk Petani Lokal
Kebijakan Negara Harus Berpihak kepada Petani
Tambahan Anggaran KIP Kuliah Harus Berdampak pada Mutu Pendidikan
Dukung Inpres dan Revisi UU Kehutanan, Legislator Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas
PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mendorong percepatan Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya menyasar pelaku lapangan skala kecil, tetapi menindak tegas puluhan korporasi yang diduga sengaja merusak kawasan hutan secara sistematis.
Soroti Lambannya Bantuan Alsintan, Riyono: Kekeringan Ancam Produksi Pangan
PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono meminta Kementerian Pertanian untuk mempercepat penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti mesin pompa air dan pembangunan jaringan irigasi, guna mengantisipasi ancaman kekeringan akibat kemarau panjang yang meluas di berbagai daerah.
Tata Niaga Impor Tembakau Perlu Dikendalikan
PARLEMENTARIA, Temanggung — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mendorong pengendalian tata niaga impor terutama tembakau dengan memperkuat komitmen industri untuk menyerap produksi petani dalam negeri. Menurutnya, kebijakan impor perlu disesuaikan dengan kemampuan produksi nasional agar tembakau lokal mendapatkan kepastian pasar dan petani tidak dirugikan.
Negara Perlu Lindungi Produk Petani Lokal
PARLEMENTARIA, Temanggung — Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu mendorong negara mengambil peran lebih kuat dalam melindungi sekaligus mempromosikan produk pertanian dalam negeri. Menurutnya, keberpihakan tersebut diperlukan agar komoditas yang mampu diproduksi petani Indonesia, termasuk tembakau dan bawang putih, tidak justru terdesak produk impor.
Kebijakan Negara Harus Berpihak kepada Petani
PARLEMENTARIA, Temanggung — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI memandang perlunya kehadiran negara melalui kebijakan yang berpihak kepada petani, termasuk petani tembakau dan bawang putih. Kebijakan lintas sektor, mulai dari pertanian, perdagangan hingga industri, dinilai perlu berjalan selaras agar komoditas unggulan daerah mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi petani.
Tambahan Anggaran KIP Kuliah Harus Berdampak pada Mutu Pendidikan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ruby Chairani Syiffadia mendorong pemerintah memastikan perluasan sasaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah disertai target, basis data, dan indikator kinerja yang terukur. Menurutnya, tambahan anggaran pendidikan tinggi harus dapat dievaluasi berdasarkan capaian dan dampaknya terhadap akses serta mutu pendidikan.
Bonnie Triyana: RUU Sisdiknas Harus Bebas dari Mentalitas Kolonial
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong agar proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi momentum untuk melakukan dekolonisasi dalam sistem pendidikan nasional, termasuk dalam pengaturan hak pendidikan bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
RSUD Hasri Ainun Habibie Harus Layani Masyarakat Tanpa Diskriminasi
PARLEMENTARIA, Gorontalo — Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mendorong RSUD Hasri Ainun Habibie, Gorontalo, memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pasien peserta BPJS Kesehatan.
Kholid: Batas Defisit APBN Tiga Persen Harus Tetap Dijaga
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai batas defisit APBN maksimal tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) perlu tetap dipertahankan. Hal itu terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurutnya, batas tersebut penting untuk menjaga kesinambungan dan kredibilitas fiskal.
Komisi X Desak Pemerintah Susun Roadmap Pemenuhan Kebutuhan Guru Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mendesak pemerintah menyusun roadmap pemenuhan kebutuhan guru secara nasional. Menurutnya, penyelesaian persoalan kekurangan guru harus diawali dengan pemetaan kebutuhan berdasarkan mata pelajaran, jenjang pendidikan, dan wilayah.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-6 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
Perkuat Kelembagaan Reforma Agraria, Baleg DPR Sepakat BRAN Jadi LPRA
DPR Tegaskan Ketentuan KUHAP 2025 Tetap Menjamin Keterpaduan Penegakan Hukum
Komisi II Setujui RUU terhadap 15 Kabupaten/Kota Dibawa Paripurna, Perkuat Dasar Hukum
Pengelolaan Barang Rampasan Aset Harus Transparan dan Berbasis Risiko
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Dukung Inpres dan Revisi UU Kehutanan, Legislator Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas
Soroti Lambannya Bantuan Alsintan, Riyono: Kekeringan Ancam Produksi Pangan
UMKM Stagnan, Tifatul Sembiring: Jangan Hanya Dikasih Kredit, Harus Dibimbing
Penyebaran Penyakit Hewan Menular Tinggi di Bali, Legislator Dorong Perbanyak Puskeswan
Bali Darurat Rabies, Perlu Tanggung Jawab Bersama Lintas Kementerian
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Tata Niaga Impor Tembakau Perlu Dikendalikan
Negara Perlu Lindungi Produk Petani Lokal
Kebijakan Negara Harus Berpihak kepada Petani
Tambahan Anggaran KIP Kuliah Harus Berdampak pada Mutu Pendidikan
Bonnie Triyana: RUU Sisdiknas Harus Bebas dari Mentalitas Kolonial
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Kholid: Batas Defisit APBN Tiga Persen Harus Tetap Dijaga
Hillary Brigitta Dorong OJK Perkuat Perlindungan Konsumen dan Akses KUR
Pertumbuhan Sulsel Masih Ditopang Belanja Pemerintah, Mukhamad Misbakhun Dorong Penguatan Sektor Produktif
Mohamad Hekal: UMKM Harus Didorong Produktif, Bukan Sekadar Diberi Kredit Konsumsi
Paradoks Pengelolaan Keuangan Sultra: WTP Meningkat, Kerugian Daerah Justru Naik
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Kebijakan Negara Harus Berpihak kepada Petani
Tambahan Anggaran KIP Kuliah Harus Berdampak pada Mutu Pendidikan
Bonnie Triyana: RUU Sisdiknas Harus Bebas dari Mentalitas Kolonial
RSUD Hasri Ainun Habibie Harus Layani Masyarakat Tanpa Diskriminasi
