Netty Prasetiyani Minta Aturan Pajak Progresif Jaminan Hari Tua Ditinjau Ulang
Korupsi Batu Bara Bikin Black Out se-Sumatra, Kortas Polri Harus Ungkap Pemalsu Dokumen
Legislator Soroti Potensi Risiko PFII bagi Stabilitas Sistem Keuangan Nasional
Netty Prasetiyani Minta Aturan Pajak Progresif Jaminan Hari Tua Ditinjau Ulang
Korupsi Batu Bara Bikin Black Out se-Sumatra, Kortas Polri Harus Ungkap Pemalsu Dokumen
Legislator Soroti Potensi Risiko PFII bagi Stabilitas Sistem Keuangan Nasional
Video Singkat
Terpopuler
Dana TKD 2027 Turun Jadi Rp600 Triliun, Anggaran PPPK Guru hingga Nakes Dibiayai APBN
Politik dan KeamananPenataan Guru Honorer Harus Tuntas sebelum Rekrutmen Baru
Kesejahteraan RakyatRUU Perampasan Aset Harus Tetap Perhatikan Aspek Hukum Perdata
Politik dan KeamananDasco Fasilitasi Dialog Menaker dan TikTok-Tokopedia Pastikan Tak Ada PHK
Politik dan KeamananLegislator Dorong Harmonisasi Regulasi dalam RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Dugaan Klaim Fiktif JKN Harus Diusut Tuntas
Temukan Banyak Kejanggalan, Abdullah Minta Kapolri Beri Atensi Kasus Pembakaran Santri di Lombok
Polri Tangani Tiga Mega Kasus Korupsi, Legislator: Jangan Karena Motif Balas Dendam!
Mohammad Toha: PRSU 2026 Harus Jadi Motor Penggerak Ekonomi Sumut
Dukung Penuh Kortas Tipikor Berantas Korupsi, Tekankan Prinsip Due Process of Law
RUU Sisdiknas Diharapkan Benahi Tata Kelola Anggaran Pendidikan
Dugaan Klaim Fiktif JKN Harus Diusut Tuntas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti dugaan praktik klaim fiktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diduga melibatkan ratusan pasien palsu. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut karena dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dugaan kejahatan yang merugikan hak masyarakat atas layanan kesehatan.
Temukan Banyak Kejanggalan, Abdullah Minta Kapolri Beri Atensi Kasus Pembakaran Santri di Lombok
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menilai penanganan kasus dugaan pembakaran santri junior oleh seniornya di Pondok Pesantren (Ponpes) Rosyidatussaulatiyyah Al-Ibrahimi NW, Lombok Tengah, menyisakan banyak kejanggalan yang harus diungkap secara terang, objektif, dan transparan.
Polri Tangani Tiga Mega Kasus Korupsi, Legislator: Jangan Karena Motif Balas Dendam!
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mendukung pengusutan tiga mega kasus korupsi yang tengah dilakukan Polri. Namun, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan agar tujuan penegakkan hukum harus murni untuk kepentingan pemberantasan korupsi dan menyelamatkan keuangan negara.
Mohammad Toha: PRSU 2026 Harus Jadi Motor Penggerak Ekonomi Sumut
PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi VII DPR RI Mohammad Toha menilai Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 dapat menjadi salah satu instrumen untuk menggerakkan ekonomi daerah sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, di tengah tantangan fiskal yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar aktivitas ekonomi tetap tumbuh.
Dukung Penuh Kortas Tipikor Berantas Korupsi, Tekankan Prinsip Due Process of Law
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara. Menurutnya, perkara tersebut memiliki dampak yang sangat luas karena menyangkut kepentingan masyarakat.
RUU Sisdiknas Diharapkan Benahi Tata Kelola Anggaran Pendidikan
PARLEMENTARIA, Mataram – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah sebagai bagian dari penyusunan regulasi baru di bidang pendidikan. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/7/2026), Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menyoroti perlunya penataan pengelolaan anggaran pendidikan agar lebih terfokus, efektif, dan tepat sasaran.
Legislator Usul PRSU 2026 Undang Buyer Nasional dan Internasional demi Dongkrak UMKM Sumut
PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi VII DPR RI Mohammad Toha menilai Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 perlu melampaui fungsi sebagai ajang pameran produk daerah. Ia mengusulkan agar penyelenggara menghadirkan buyer dari dalam maupun luar negeri sehingga pelaku UMKM dan perajin asal Sumatera Utara memiliki peluang memperluas pasar sekaligus menjalin kerja sama bisnis yang berkelanjutan.
Dari Rintisan ke Mandiri, Chusnunia Chalim Sebut Desa Wisata Butuh Suntikan CSR
PARLEMENTARIA, Bangli - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai percepatan pengembangan desa wisata membutuhkan dukungan lintas sektor, baik melalui fasilitasi pemerintah maupun keterlibatan dunia usaha. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar desa wisata dapat berkembang lebih cepat dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Juliyatmono Dorong Kesetaraan Sekolah Negeri dan Swasta dalam RUU Sisdiknas
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) diarahkan untuk menghadirkan perlakuan yang setara bagi satuan pendidikan negeri maupun swasta. Menurutnya, penyusunan regulasi tersebut harus mampu menghapus disparitas kebijakan sehingga seluruh penyelenggara pendidikan memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas layanan.
Fikri Dorong Kekhasan Pesantren Tetap Terjaga dalam RUU Sisdiknas
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan salah satu masukan yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) adalah mengenai posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Menurutnya, RUU Sisdiknas harus mampu mengakomodasi kekhasan pesantren tanpa mengurangi kemandirian lembaga pendidikan keagamaan tersebut.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Temukan Banyak Kejanggalan, Abdullah Minta Kapolri Beri Atensi Kasus Pembakaran Santri di Lombok
Polri Tangani Tiga Mega Kasus Korupsi, Legislator: Jangan Karena Motif Balas Dendam!
Dukung Penuh Kortas Tipikor Berantas Korupsi, Tekankan Prinsip Due Process of Law
Dasco: Almarhum Rachmat Gobel Teman Seperjuangan di Parlemen
Komisi XIII Apresiasi Sinergi Kanwil Kemenkum DIY dan Pemda dalam Harmonisasi Regulasi Daerah
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Dugaan Klaim Fiktif JKN Harus Diusut Tuntas
RUU Sisdiknas Diharapkan Benahi Tata Kelola Anggaran Pendidikan
Juliyatmono Dorong Kesetaraan Sekolah Negeri dan Swasta dalam RUU Sisdiknas
Fikri Dorong Kekhasan Pesantren Tetap Terjaga dalam RUU Sisdiknas
RUU Sisdiknas Harus Jawab Persoalan Guru hingga Perlindungan Kepala Sekolah
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Mohammad Toha: PRSU 2026 Harus Jadi Motor Penggerak Ekonomi Sumut
Legislator Usul PRSU 2026 Undang Buyer Nasional dan Internasional demi Dongkrak UMKM Sumut
Dari Rintisan ke Mandiri, Chusnunia Chalim Sebut Desa Wisata Butuh Suntikan CSR
Lebih dari 6.000 Desa Wisata, Komisi VII Minta Fokus Beralih ke Penguatan Pengelola
Komisi VII Bidik PRSU Jadi Penggerak Pariwisata dan UMKM Sumatera Utara
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Sinkronisasi Aplikasi I’DIS BKN dan Harmoni Perkuat Pembinaan Disiplin ASN Setjen DPR RI
Pembinaan Pegawai Jadi Kunci Cegah Pelanggaran Disiplin ASN
Kukuhkan Pengurus Baru Koperasi, Suprihartini Tekankan Keberlanjutan Inovasi dan Kesejahteraan Anggota
Lantik Pejabat di Setjen DPR RI, Suprihartini Tekankan Profesionalisme dan Integritas
Setjen DPR Tekankan Peran Inspektorat Utama sebagai Komando SPIP Terintegrasi
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Dukung Penuh Kortas Tipikor Berantas Korupsi, Tekankan Prinsip Due Process of Law
RUU Sisdiknas Diharapkan Benahi Tata Kelola Anggaran Pendidikan
Legislator Usul PRSU 2026 Undang Buyer Nasional dan Internasional demi Dongkrak UMKM Sumut
Dari Rintisan ke Mandiri, Chusnunia Chalim Sebut Desa Wisata Butuh Suntikan CSR
