Jadi Garda Terdepan Bencana, Negara Harus Beri Dukungan Penuh bagi Prajurit TNI
Ketua BAM Apresiasi Penyampaian Aspirasi Berlangsung Damai Soal RUU Perampasan Aset
Akses Permodalan Seret, Saleh Daulay Minta Bank Tak Lagi Pinggirkan UMKM
Jadi Garda Terdepan Bencana, Negara Harus Beri Dukungan Penuh bagi Prajurit TNI
Ketua BAM Apresiasi Penyampaian Aspirasi Berlangsung Damai Soal RUU Perampasan Aset
Akses Permodalan Seret, Saleh Daulay Minta Bank Tak Lagi Pinggirkan UMKM
Video Singkat
Terpopuler
Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026
Politik dan KeamananPolri dan Bank Mandiri Harus Segera Pulihkan Rekening Botok Pati, Tidak Ada Ihwal Pidana!
Politik dan KeamananPimpinan DPR Siap Letakkan Jabatan Jika RUU Perampasan Aset Belum Disahkan di Desember 2026
Politik dan KeamananAnsory Minta Kekurangan Penanganan Gempa NTT Segera Dilaporkan ke Pusat
Kesejahteraan RakyatTegaskan Komitmen DPR, Puan Optimis RUU Perampasan Aset Tuntas di Desember 2026
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Poltekpar Serap 37,45 Persen Anggaran Kemenpar, Putra Nababan Tagih Outcome untuk Rakyat
Soroti Sulitnya UMKM Kreatif Akses Perbankan, Rahayu Saraswati: HAKI Dinilai Bisa Jadi
Hadapi Ancaman El Nino, Saan Mustopa Ingatkan Masyarakat Untuk Hemat Air
Air Bersih Slangit Ditopang Energi Surya, Saan Pastikan Solusi Tak Bebani Warga
Sudian Noor Minta Keselamatan Relawan Karhutla Jadi Perhatian Pemerintah
Implementasi Pendidikan Dasar Tanpa Biaya Perlu Peta Jalan yang Jelas
Poltekpar Serap 37,45 Persen Anggaran Kemenpar, Putra Nababan Tagih Outcome untuk Rakyat
PARLEMENTARIA, Jakarta – Alokasi anggaran Kementerian Pariwisata (Kemenparekraf) untuk tahun 2027 mendapat sorotan dari Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan. Ketimpangan pembagian dana antara sektor pendidikan dan program yang langsung berdampak bagi masyarakat menjadi catatan kritis.
Soroti Sulitnya UMKM Kreatif Akses Perbankan, Rahayu Saraswati: HAKI Dinilai Bisa Jadi
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, mengkritik masih sulitnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor ekonomi kreatif, memperoleh akses pembiayaan dari perbankan. Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi VII mengingat ekonomi kreatif dinilai memiliki peran penting sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hadapi Ancaman El Nino, Saan Mustopa Ingatkan Masyarakat Untuk Hemat Air
PARLEMENTARIA, Cirebon - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak El Nino yang dapat memengaruhi ketersediaan air. Masyarakat juga diminta menggunakan air secara lebih hemat.
Air Bersih Slangit Ditopang Energi Surya, Saan Pastikan Solusi Tak Bebani Warga
PARLEMENTARIA, Cirebon - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa mengungkapkan adanya skema inovatif dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengatasi persoalan air bersih di Desa Slangit, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon. Salah satu skema yang tengah disiapkan adalah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya sebagai sumber energi untuk sistem pompa air. Sistem tersebut nantinya dikombinasikan dengan sumber energi konvensional sehingga dapat bekerja secara hybrid.
Sudian Noor Minta Keselamatan Relawan Karhutla Jadi Perhatian Pemerintah
PARLEMENTARIA, Banjarbaru - Keselamatan dan kebutuhan relawan yang berada di garis depan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan perlu mendapat perhatian lebih. Selain memastikan ketersediaan peralatan pemadaman, perlindungan terhadap relawan dinilai penting agar mereka dapat menjalankan tugas secara aman di tengah kondisi lapangan yang berisiko.
Implementasi Pendidikan Dasar Tanpa Biaya Perlu Peta Jalan yang Jelas
PARLEMENTARIA, Jakarta - Implementasi pendidikan dasar tanpa biaya membutuhkan peta jalan yang jelas agar dapat berjalan secara bertahap dan terukur. Peta jalan tersebut penting untuk memastikan pemenuhan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan.
Ferdiansyah Pertanyakan Serapan Anggaran Kemendikdasmen di Bawah 50 Persen
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mempertanyakan serapan anggaran sejumlah satuan kerja (satker) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang hingga Agustus 2026 masih di bawah 50 persen. Ia meminta pemerintah menjelaskan penyebab rendahnya realisasi anggaran tersebut. Menurutnya, capaian serapan anggaran perlu menjadi perhatian serius karena tahun anggaran 2026 telah memasuki penghujung triwulan ketiga.
Perkuat Pengawasan, Komisi III Kawal RUU Perampasan Aset Tidak Jadi Alat Kekuasaan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penerapan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset agar tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan. Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut dinilai penting untuk memastikan kewenangan perampasan aset tetap berjalan sesuai prinsip hukum dan tidak merugikan masyarakat.
Hetifah Dorong Keselamatan Petugas dan Relawan Jadi Prioritas Penanganan Karhutla
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong keselamatan petugas dan relawan menjadi prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta pemerintah memperkuat standar keselamatan bagi personel yang berada di garis depan penanganan karhutla.
Hetifah: Anggaran Operasional BPBD Harus Diperkuat Hadapi Karhutla
PARLEMENTARIA, Banjarbaru - Keterbatasan anggaran operasional menjadi salah satu kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar penanganan karhutla dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Perkuat Pengawasan, Komisi III Kawal RUU Perampasan Aset Tidak Jadi Alat Kekuasaan
Kewenangan Matra Udara Makin Kompleks, Legislator Dorong Optimalisasi Lanud Husein Sastranegara
Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan, Jangan Sampai Timbul Kesan Negara Lakukan Pembiaran
Perkembangan AI Bawa Perubahan Besar bagi Profesi Hukum, Jangan Dilihat sebagai Ancaman
Rumusan Judul hingga Ayat dalam RUU Daerah Kepulauan Fokus untuk Jawab Kebutuhan Masyarakat
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Sudian Noor Minta Keselamatan Relawan Karhutla Jadi Perhatian Pemerintah
Implementasi Pendidikan Dasar Tanpa Biaya Perlu Peta Jalan yang Jelas
Ferdiansyah Pertanyakan Serapan Anggaran Kemendikdasmen di Bawah 50 Persen
Hetifah Dorong Keselamatan Petugas dan Relawan Jadi Prioritas Penanganan Karhutla
Hetifah: Anggaran Operasional BPBD Harus Diperkuat Hadapi Karhutla
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Poltekpar Serap 37,45 Persen Anggaran Kemenpar, Putra Nababan Tagih Outcome untuk Rakyat
Soroti Sulitnya UMKM Kreatif Akses Perbankan, Rahayu Saraswati: HAKI Dinilai Bisa Jadi
Hadapi Ancaman El Nino, Saan Mustopa Ingatkan Masyarakat Untuk Hemat Air
Air Bersih Slangit Ditopang Energi Surya, Saan Pastikan Solusi Tak Bebani Warga
Persoalan Air Bersih Slangit Berulang, Saan Tekankan Solusi Jangka Panjang
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Kunjungi Bea Cukai Soekarno-Hatta, Puteri Komarudin Dorong Pengawasan Diperketat
Andi Yuliani Paris Soroti Kesiapan Kelembagaan Jelang Bursa Mineral Beroperasi
Sari Yuliati Serahkan Bantuan Kemanusiaan ke NTT, Wakili Fraksi Partai Golkar
Fathi: Bea Cukai Perlu Utamakan Sosialisasi Cukai Bagi Industri Rokok Kecil
Fauzi Amro Dorong 1,3 Juta Wajib Pajak Banten Terintegrasi Coretax
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Sudian Noor Minta Keselamatan Relawan Karhutla Jadi Perhatian Pemerintah
Implementasi Pendidikan Dasar Tanpa Biaya Perlu Peta Jalan yang Jelas
Ferdiansyah Pertanyakan Serapan Anggaran Kemendikdasmen di Bawah 50 Persen
Perkuat Pengawasan, Komisi III Kawal RUU Perampasan Aset Tidak Jadi Alat Kekuasaan
