Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya
Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Menunggu Pembahasan Resmi
25 Merek Beras Fortifikasi Bermasalah, Netty Dorong Pengawasan Diperketat
Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya
Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Menunggu Pembahasan Resmi
25 Merek Beras Fortifikasi Bermasalah, Netty Dorong Pengawasan Diperketat
Video Singkat
Terpopuler
Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya
Isu Lainnya20 Persen APBN Mampu Wujudkan Pendidikan Gratis SD hingga Kuliah Sesuai Janji Prabowo
Kesejahteraan RakyatDPR Sahkan RUU Reforma Agraria Jadi Undang-Undang
Isu LainnyaNihayatul Wafiroh Dorong RUU Ketenagakerjaan Akomodasi Kekhususan Pekerja
Kesejahteraan RakyatFikri Faqih: 230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Akan Diangkat Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes pada 2027
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Full Akses : https://anyflip.com/fhwbw/tjuv
Link: https://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/mobile/index.html
Link: https://magang.dpr.go.id/register?lowongan=84
Turut berduka cita atas musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9/2026).
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Polemik UINSA, Selly Minta PMA Pengangkatan Rektor Dikaji Ulang
RUU Statistik Harus Perkuat Kualitas dan Kredibilitas Data
M. Husni Minta Kemenag Periksa Polemik Pemilihan Rektor UINSA
Integrasi Big Data Butuh Penguatan SDM dan Infrastruktur BPS
Lestari Moerdijat: Beban Kerja Domestik Perempuan Harus Diakui dalam Kebijakan
KOMISI III RDPU MEMBAHAS PENYUSUNAN TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PATTERN INDONESIA MAP
Polemik UINSA, Selly Minta PMA Pengangkatan Rektor Dikaji Ulang
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong evaluasi terhadap Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas PMA Nomor 68 Tahun 2015 mengenai pengangkatan dan pemberhentian rektor dan ketua pada perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurutnya, evaluasi tersebut penting menyusul polemik pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.
RUU Statistik Harus Perkuat Kualitas dan Kredibilitas Data
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik diarahkan pada penguatan sistem statistik nasional. Menurutnya, diperlukan tata kelola yang kuat agar seluruh proses statistik, mulai dari pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan hingga publikasi data, dilakukan berdasarkan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.
M. Husni Minta Kemenag Periksa Polemik Pemilihan Rektor UINSA
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni meminta Kementerian Agama (Kemenag) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap polemik pemilihan dan penetapan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Menurutnya, proses tersebut perlu ditelusuri secara komprehensif, terutama karena terdapat persoalan hukum yang turut menjadi sorotan.
Integrasi Big Data Butuh Penguatan SDM dan Infrastruktur BPS
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyoroti kesiapan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengelola sumber data yang semakin besar dan kompleks. Menurutnya, perkembangan teknologi dan munculnya berbagai sumber data baru perlu diikuti dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur teknologi informasi (TI) BPS.
Lestari Moerdijat: Beban Kerja Domestik Perempuan Harus Diakui dalam Kebijakan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai upaya mengatasi ketimpangan gender perlu disertai kebijakan yang mengakui beban kerja domestik dan pengasuhan yang selama ini lebih banyak ditanggung perempuan. Menurutnya, kerja perawatan memiliki kontribusi penting terhadap keberlangsungan keluarga, dunia kerja, dan perekonomian sehingga tidak semestinya dipandang sebagai urusan pribadi perempuan.
KOMISI III RDPU MEMBAHAS PENYUSUNAN TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PATTERN INDONESIA MAP
KOMISI III RDPU MEMBAHAS PENYUSUNAN TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PATTERN INDONESIA MAP
Menitikkan Air Mata, Ketua Baleg Terharu Akhirnya Pejuang Reforma Agraria Dapatkan Keadilan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan menjadi langkah konkret untuk menyelesaikan konflik agraria sekaligus mengurangi ketimpangan penguasaan tanah di tengah masyarakat. Pengaturan tersebut juga diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi.
Cucun Terima Aspirasi Petani Tebu, DPR Dorong Kejelasan HPP dan Stabilitas Pasar
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menerima audiensi Pengurus Pusat Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) untuk menyerap aspirasi terkait kesejahteraan dan keberlanjutan usaha petani tebu di Indonesia. Sejumlah persoalan, mulai dari kejelasan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET) gula, pupuk bersubsidi, hingga stabilitas pasar, menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Reforma Agraria Harus Jadi Jalan Keadilan, Termasuk bagi Masyarakat Maluku
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty mengapresiasi pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi Undang-Undang. Saadiah menilai pengesahan UU Reforma Agraria menjadi langkah penting untuk memperkuat landasan hukum dalam menangani persoalan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, sekaligus menjawab berbagai konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah daerah.
DPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota Menjadi UU, Tegaskan Pembaruan Dasar Hukum Sesuai UUD 1945
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly menjelaskan pengesahan 15 RUU tentang Kabupaten/Kota yang berada di tiga provinsi, yakni Kalbar, Kalteng, dan Kalsel menjadi UU, dalam rangka untuk memperbarui dasar hukum pembentukan daerah yang sebelumnya masih berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
KOMISI III RDPU MEMBAHAS PENYUSUNAN TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PATTERN INDONESIA MAP
Menitikkan Air Mata, Ketua Baleg Terharu Akhirnya Pejuang Reforma Agraria Dapatkan Keadilan
Reforma Agraria Harus Jadi Jalan Keadilan, Termasuk bagi Masyarakat Maluku
DPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota Menjadi UU, Tegaskan Pembaruan Dasar Hukum Sesuai UUD 1945
Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Menunggu Pembahasan Resmi
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Soroti Beban Kerusakan Tol bagi Korban Kecelakaan, Lasarus: UU LLAJ Bakal Direvisi
Kapal Tenggelam Berulang, Mori Hanafi Usulkan Pansus Keselamatan Transportasi Laut
Soroti Tumpang Tindih Izin Ekspor Perikanan, Hasan Saleh: Pelaku Usaha Kaltara Terbebani
Tahap II SPAM Mamminasata Dipertanyakan, Hamka Minta Fasilitas Lama Dioptimalkan
Pansus DPR Tegaskan RUU Desain Industri Beri Kepastian Hukum dan Berpihak pada UMKM
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Polemik UINSA, Selly Minta PMA Pengangkatan Rektor Dikaji Ulang
RUU Statistik Harus Perkuat Kualitas dan Kredibilitas Data
M. Husni Minta Kemenag Periksa Polemik Pemilihan Rektor UINSA
Integrasi Big Data Butuh Penguatan SDM dan Infrastruktur BPS
Lestari Moerdijat: Beban Kerja Domestik Perempuan Harus Diakui dalam Kebijakan
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Kholid: Batas Defisit APBN Tiga Persen Harus Tetap Dijaga
Hillary Brigitta Dorong OJK Perkuat Perlindungan Konsumen dan Akses KUR
Pertumbuhan Sulsel Masih Ditopang Belanja Pemerintah, Mukhamad Misbakhun Dorong Penguatan Sektor Produktif
Mohamad Hekal: UMKM Harus Didorong Produktif, Bukan Sekadar Diberi Kredit Konsumsi
Paradoks Pengelolaan Keuangan Sultra: WTP Meningkat, Kerugian Daerah Justru Naik
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Lestari Moerdijat: Beban Kerja Domestik Perempuan Harus Diakui dalam Kebijakan
KOMISI III RDPU MEMBAHAS PENYUSUNAN TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PATTERN INDONESIA MAP
Menitikkan Air Mata, Ketua Baleg Terharu Akhirnya Pejuang Reforma Agraria Dapatkan Keadilan
Cucun Terima Aspirasi Petani Tebu, DPR Dorong Kejelasan HPP dan Stabilitas Pasar
