
Singgung UU KIA, Puan Ingatkan Pemerintah Sediakan Daycare yang Layak Bagi Pekerja

Maman Imanul Haq : Haji 2026 Aman di Tengah Dinamika Geopolitik Global

Pengesahan UU PPRT Langkah Nyata Wujudkan Emansipasi Pekerja Rumah Tangga

Singgung UU KIA, Puan Ingatkan Pemerintah Sediakan Daycare yang Layak Bagi Pekerja

Maman Imanul Haq : Haji 2026 Aman di Tengah Dinamika Geopolitik Global

Pengesahan UU PPRT Langkah Nyata Wujudkan Emansipasi Pekerja Rumah Tangga
Video Singkat



Terpopuler
Sinergi Data K/L Jadi Kunci RUU Satu Data Indonesia
Politik dan KeamananPemecahan Kemendikbudristek Jadi Tiga Kementerian Fokus Selesaikan Permasalahan
Kesejahteraan RakyatBerduka Bagi Korban Kecelakaan KRL, Puan: Keamanan Jalur Kereta Harus Diperbaiki!
Industri dan PembangunanJeritan Anak di Balik Dinding Daycare: Negara Harus Bertindak
Kesejahteraan RakyatKasus Kekerasan Anak di Daycare Jogja Cerminkan Kegagalan Sistem: Bongkar dan Evaluasi!
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS

https://bit.ly/FormulirLombaOrasiBintangOrator?r=qr

Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Respons Kekerasan di Daycare, Komisi X akan Perketat Regulasi Perizinannya

Reses di Dapil, Kurniasih Dengar Keluhan Pemuda Soal Kian Menyempitnya Lapangan Kerja

Ada Kelurahan di Jakarta Tanpa SMP-SMA Negeri, Kurniasih Minta PPDB Zonasi Dikaji Ulang

MY Esti: Haram Hukumnya Anak Indonesia Tidak Sekolah!

Hardiknas 2026 Momentum Jadikan Kualitas Pendidikan Lebih Terarah, Terukur, dan Berkelanjutan

Respons Hardiknas, MY Esti Wijayanti: Tolak Penghapusan Prodi Keguruan!

Respons Kekerasan di Daycare, Komisi X akan Perketat Regulasi Perizinannya
PARLEMENTARIA, Jakarta — Menyikapi maraknya kasus kekerasan dan pelecehan anak di tempat penitipan anak (daycare/TPA), Komisi X DPR RI tengah mencari formulasi pengaturan yang tepat dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) untuk memastikan adanya pengawasan dan regulasi perizinan yang ketat.

Reses di Dapil, Kurniasih Dengar Keluhan Pemuda Soal Kian Menyempitnya Lapangan Kerja
PARLEMENTARIA, Jakarta Selatan - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menerima aspirasi dari organisasi Karang Taruna di daerah pemilihannya, DKI Jakarta II. Mereka mengeluhkan terkait kesulitan generasi muda dalam mengakses lapangan pekerjaan yang kian menyempit dan tersegmentasi.

Ada Kelurahan di Jakarta Tanpa SMP-SMA Negeri, Kurniasih Minta PPDB Zonasi Dikaji Ulang
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengungkap temuan mengejutkan dari aspirasi konstituen di daerah pemilihannya. Setidaknya ada satu kelurahan di DKI Jakarta yang sama sekali tidak memiliki sekolah menengah negeri, baik SMP maupun SMA.

MY Esti: Haram Hukumnya Anak Indonesia Tidak Sekolah!
PARLEMENTARIA, Jakarta - Di momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, MY Esti Wijayanti, memberikan peringatan keras kepada pemerintah terkait kewajiban pemenuhan hak dasar anak bangsa. Dengan nada tegas, Esti menuntut negara untuk benar-benar hadir dan memberikan jaminan konkret bahwa tidak ada lagi anak di Indonesia yang terpinggirkan dari akses pendidikan, apapun alasannya.

Hardiknas 2026 Momentum Jadikan Kualitas Pendidikan Lebih Terarah, Terukur, dan Berkelanjutan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Wakil Ketua Komisi X Kurniasih Mufidayati menegaskan bahwa momentum ini harus dimaknai sebagai ajakan untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Respons Hardiknas, MY Esti Wijayanti: Tolak Penghapusan Prodi Keguruan!
PARLEMENTARIA, Jakarta - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026 mendapat sorotan tajam dari Parlemen. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, secara terbuka menyuarakan penolakan total terhadap wacana penghapusan Program Studi (Prodi) Keguruan di perguruan tinggi.

UHP-KUHAP Baru Perkuat Ruang Demokrasi, Aktivis Buruh dan Pejuang Agraria Bebas Perjuangkan Hak
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru memperkuat ruang demokrasi, termasuk bagi aktivis buruh dan pejuang reforma agraria dalam memperjuangkan hak-haknya.

Irigasi Jangan Hanya Proyek Fisik, Tapi Investasi Strategis Ekonomi Rakyat
PARLEMENTARIA, Lombok — Penyerahan bantuan irigasi persawahan di Desa Penujak, Praya Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat, menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menegaskan keberpihakan negara kepada petani.

Anak-Anak di Pulau Kecil Punya Hak Sama untuk Dapatkan Akses Pendidikan Layak
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Saadiah Uluputty menjelaskan momentum Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 harus menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan pendidikan yang berkualitas masih harus terus dilanjutkan, terutama di daerah kepulauan seperti Maluku.

Status Aktivis HAM Diseleksi Negara Langgar Deklarasi PBB 1998
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rencana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk membentuk tim asesor guna menilai dan menetapkan status seseorang sebagai aktivis atau pegiat HAM mendapat kritik tajam dari parlemen. Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menegaskan bahwa wacana tersebut berpotensi menabrak prinsip dasar kebebasan sipil dan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
UHP-KUHAP Baru Perkuat Ruang Demokrasi, Aktivis Buruh dan Pejuang Agraria Bebas Perjuangkan Hak

Status Aktivis HAM Diseleksi Negara Langgar Deklarasi PBB 1998

May Day 2026 Kondusif, Habib Aboe Bakar Nilai Kinerja Polri Profesional dan Humanis

Dasco: Danantara Beli Saham Aplikator, Potongan Tarif Ojol Hanya Akan 8 Persen

Marinus Gea: Negara Tak Punya Hak Tentukan Siapa Aktivis HAM
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Turun Langsung dan Mendengar, Kedekatan Sarifah Ainun Jariyah dengan Warga Banten II

DPR Kaji Badan Pelaksana Reforma Agraria, Fokus Tangani Konflik Komunal

DPR Siapkan Pansus dan Bentuk Command Center Reforma Agraria

Sofwan Dedy Minta Kemenhub Segera Revisi Aturan Usai Komitmen Presiden soal Ojol
Hari Buruh: DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Tata Aturan Outsourcing
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Respons Kekerasan di Daycare, Komisi X akan Perketat Regulasi Perizinannya

Reses di Dapil, Kurniasih Dengar Keluhan Pemuda Soal Kian Menyempitnya Lapangan Kerja

MY Esti: Haram Hukumnya Anak Indonesia Tidak Sekolah!

Hardiknas 2026 Momentum Jadikan Kualitas Pendidikan Lebih Terarah, Terukur, dan Berkelanjutan

Respons Hardiknas, MY Esti Wijayanti: Tolak Penghapusan Prodi Keguruan!
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →Setjen DPR Matangkan Kesiapan Tim Pendukung Timwas Haji 2026
Kepemimpinan Adaptif Kunci Kelola Tim Hybrid dan Lintas Generasi DPR
Biro Persidangan I Dorong Inovasi Risalah Melalui Sharing Session 2026

Orientasi PPPK Momentum Penanaman Nilai Dasar Aparatur Ber-AKHLAK, Profesional, dan Bertanggung Jawab
Setjen DPR Perkuat Digitalisasi Perpustakaan untuk Perluas Akses Informasi Publik
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →
Hardiknas 2026 Momentum Jadikan Kualitas Pendidikan Lebih Terarah, Terukur, dan Berkelanjutan

Respons Hardiknas, MY Esti Wijayanti: Tolak Penghapusan Prodi Keguruan!

UHP-KUHAP Baru Perkuat Ruang Demokrasi, Aktivis Buruh dan Pejuang Agraria Bebas Perjuangkan Hak

Irigasi Jangan Hanya Proyek Fisik, Tapi Investasi Strategis Ekonomi Rakyat













