Komisi X Dorong Penguatan Kewenangan BPS dalam Revisi UU Statistik
RUU Provinsi NTT dan NTB Harus Akomodasi Perlakuan Khusus bagi Daerah Kepulauan
Krisis BBM Bali Jadi Evaluasi Mitigasi Ketahanan Energi
Komisi X Dorong Penguatan Kewenangan BPS dalam Revisi UU Statistik
RUU Provinsi NTT dan NTB Harus Akomodasi Perlakuan Khusus bagi Daerah Kepulauan
Krisis BBM Bali Jadi Evaluasi Mitigasi Ketahanan Energi
Video Singkat
GPR Komdigi
Berita Populer
RAPAT PARIPURNA KE-11 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
ParipurnaPPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN
Komisi IIPuan: DPR Kawal 12 Isu Strategis yang Jadi Perhatian Masyarakat
ParipurnaKomisi X Minta Pemerintah Perjelas Arah Kebijakan BPS dan Satu Data dalam RUU Statistik
Komisi XKomisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal
Komisi IIIINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Sekolah Rakyat Perlu Perkuat Pembelajaran Vokasi dan Ekonomi Kerakyatan
Dede Yusuf: Layanan Jemput Bola Bisa Pangkas Mata Rantai Pungli
OTT KPK Kerap Terjadi, Zona Integritas Jangan Hanya Dokumen
Aria Bima: Koordinasi Lintas Instansi Jadi Kunci Peningkatan Pelayanan Publik
Perkuat Sinergi, Musa Rajekshah Ingatkan Risiko Kawasan Kumuh di Balik Pembangunan Bandung
Musa Rajekshah Ingatkan Summarecon Bandung Kewajiban Pengembang Sediakan Rumah bagi MBR
Sekolah Rakyat Perlu Perkuat Pembelajaran Vokasi dan Ekonomi Kerakyatan
PARLEMENTARIA, Banyuwangi – Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mendorong penguatan kurikulum Sekolah Rakyat (SR) dengan memasukkan pembelajaran ekonomi kerakyatan. Upaya ini dinilai penting untuk membekali siswa dengan keterampilan praktis dan kreativitas dalam mengolah potensi ekonomi di lingkungan sekitar sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi keluarga dan masyarakat.
Dede Yusuf: Layanan Jemput Bola Bisa Pangkas Mata Rantai Pungli
PARLEMENTARIA, Bekasi - Sulitnya akses pelayanan publik secara mandiri kerap memicu praktik pungutan liar (pungli) melalui perantara berbiaya tinggi. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai persoalan ini masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
OTT KPK Kerap Terjadi, Zona Integritas Jangan Hanya Dokumen
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah guna memastikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berjalan optimal. Pengawasan tersebut juga mencakup penerapan Zona Integritas di seluruh instansi pemerintah agar reformasi birokrasi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan masyarakat.
Aria Bima: Koordinasi Lintas Instansi Jadi Kunci Peningkatan Pelayanan Publik
PARLEMENTARIA, Tangerang - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal, menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, lemahnya komunikasi dan kolaborasi antar lembaga berpotensi menimbulkan ego sektoral yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
Perkuat Sinergi, Musa Rajekshah Ingatkan Risiko Kawasan Kumuh di Balik Pembangunan Bandung
PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mendorong pemerintah dan pengembang memperkuat sinergi dalam membangun kawasan perumahan yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar. Pasalnya, penyediaan hunian layak tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan unit rumah, tetapi juga harus didukung drainase, fasilitas umum, pengelolaan lingkungan, serta penataan ruang yang berkelanjutan.
Musa Rajekshah Ingatkan Summarecon Bandung Kewajiban Pengembang Sediakan Rumah bagi MBR
PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengingatkan pengembang perumahan agar tidak hanya berorientasi pada pembangunan dan penjualan hunian mewah maupun menengah, tetapi juga memenuhi kewajiban menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui penerapan hunian berimbang, pengembang harus turut memastikan masyarakat dari berbagai kelompok ekonomi memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau.
Indah Kurnia: Jangan Jadikan Perbedaan Klaim BPJS dan RS Hambat Keselamatan Pasien
PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Indah Kurnia menilai persoalan keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada rumah sakit perlu diselesaikan melalui komunikasi dan edukasi berkelanjutan antara rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan pasien. Ketiga pihak dinilai perlu memiliki pemahaman yang sama terkait kriteria kegawatan medis, mekanisme penjaminan, hingga prosedur pembayaran klaim.
BURT Apresiasi RS St. Elisabeth Utamakan Keselamatan Pasien di Tengah Tantangan Klaim BPJS
PARLEMENTARIA, Semarang — Keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas pelayanan kesehatan, termasuk ketika rumah sakit menghadapi tantangan dalam proses klaim BPJS Kesehatan. Pernyataan ini secara tegas disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Indah Kurnia saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Rumah Sakit (RS) St. Elisabeth Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/11/2026).
Nasim Khan: RUU Perkoperasian Harus Kembalikan Jati Diri Koperasi sebagai Sokoguru Bangsa
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menegaskan pembaruan regulasi perkoperasian harus bisa mengembalikan jati diri koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Hal ini menjadi krusial demi memastikan koperasi benar-benar tumbuh sebagai wadah ekonomi bersama yang berpihak kepada masyarakat lewat prinsip gotong royong.
Andi Yuliani Paris: Pembangunan Daerah Tak Bisa Terus Bergantung pada APBN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakomodasi skema alternatif pembiayaan pembangunan daerah. Musababnya, pemerintah daerah perlu memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan transfer ke daerah, seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Kategori
Isu Lainnya
Lihat Semua Berita Isu Lainnya →
Rofik Hananto Usul DPR Dalami Polemik Ijazah Gibran Lewat Pansus
Edukasi Parlemen di Kuningan, Pelajar Diajak Pahami Fungsi Representasi DPR
BK DPR dan Leiden Law School Jajaki Kolaborasi Penguatan Riset dan Legislasi
Setjen DPR Apresiasi Dedikasi Tujuh Pegawai Purnabakti
Soroti Persoalan Sampah, Rokhmat Ardiyan Ajak Pelajar Turut Jaga Kelestarian
Komisi III
Lihat Semua Berita Komisi III →
Lebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum
Habib Aboe Desak Polri Telusuri Aliran Hasil Sadapan Ilegal terhadap Presiden
Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal
Akomodasi Tuntutan Publik, RUU Perampasan Aset Tutup Celah Under Valuation dan Tegaskan Efektivitas Hukum
RUU Perampasan Aset Harus Bisa Jaga Keseimbangan Hak Negara dan Warga
Komisi X
Lihat Semua Berita Komisi X →
Panja RUU Statistik Bahas Penguatan BPS dan Kualitas Data Nasional
Komisi X Dorong Penguatan Kewenangan BPS dalam Revisi UU Statistik
Komisi X Minta Pemerintah Perjelas Arah Kebijakan BPS dan Satu Data dalam RUU Statistik
Komunikasi DPR Harus Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat
Panja Komisi X Mulai Bedah DIM RUU Statistik, Target Rampung 2026
Komisi VIII
Lihat Semua Berita Komisi VIII →
Sekolah Rakyat Perlu Perkuat Pembelajaran Vokasi dan Ekonomi Kerakyatan
Sekolah Rakyat Harus Beri Kesempatan Setara bagi Anak Kurang Mampu
Sekolah Rakyat Harus Jadi Jalan Memutus Mata Rantai Kemiskinan
Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Pemerataan Teknologi Jadi Kunci Transformasi Pendidikan Madrasah
Lainnya
Lihat Semua Berita →
Perkuat Sinergi, Musa Rajekshah Ingatkan Risiko Kawasan Kumuh di Balik Pembangunan Bandung
Musa Rajekshah Ingatkan Summarecon Bandung Kewajiban Pengembang Sediakan Rumah bagi MBR
Indah Kurnia: Jangan Jadikan Perbedaan Klaim BPJS dan RS Hambat Keselamatan Pasien
BURT Apresiasi RS St. Elisabeth Utamakan Keselamatan Pasien di Tengah Tantangan Klaim BPJS
