Gantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN
Netty Minta Marketplace MBG Cegah Monopoli dan Permainan Harga
Hasan Basri Agus Resmi Pimpin MKD DPR, Tegakkan Etika Anggota Dewan
Gantikan Purbaya, Wihadi Harap Suahasil Perkuat Sistem Keuangan dan Penerimaan APBN
Netty Minta Marketplace MBG Cegah Monopoli dan Permainan Harga
Hasan Basri Agus Resmi Pimpin MKD DPR, Tegakkan Etika Anggota Dewan
Video Singkat
Terpopuler
Kedatangan Kapal Induk Pertama KRI Gajah Mada Jadi Momentum Upgrade Pertahanan Maritim
Politik dan KeamananRUU Reforma Agraria Inisiatif DPR Akan Jadi Ujung Tombak Selesaikan Persoalan Tanah
Politik dan KeamananTiga Pegawai Dinas Pertanian Tewas Ditembak, Pemerintah Harus Susun Roadmap Berantas KKB
Politik dan KeamananSaleh Daulay Ungkap Data Pinjol Jadi Kendala Pelaku Usaha Dapat KUR
Industri dan PembangunanAntara Penyitaan atau Perampasan Aset, RUU Harus Jamin Perlindungan Hak Masyarakat
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Full Akses : https://anyflip.com/fhwbw/tjuv
Link: https://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/mobile/index.html
Link: https://magang.dpr.go.id/register?lowongan=84
Turut berduka cita atas musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9/2026).
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
RUU Reforma Agraria Harus Hilangkan Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan
Komisi IV Dorong Anggaran 2027 Perkuat Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat
Cindy Monica Pertanyakan Kinerja Komdigi Atasi Judol dan Blank Spot
Muhammad Khozin Tegaskan RUU Reforma Agraria Harus Putus Kebuntuan Regulasi
Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi
Reforma Agraria Jangan Sampai Terbelenggu Aturan Sektoral
RUU Reforma Agraria Harus Hilangkan Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria didorong dapat menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan putusan sengketa pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepastian tersebut dinilai penting agar kemenangan masyarakat di pengadilan benar-benar berujung pada pemulihan hak.
Komisi IV Dorong Anggaran 2027 Perkuat Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya pembangunan sektor pangan dan sumber daya alam yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam rangkaian rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Karantina Indonesia, serta Badan Pangan Nasional, Rabu (16/9/2026).
Cindy Monica Pertanyakan Kinerja Komdigi Atasi Judol dan Blank Spot
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Cindy Monica menyoroti kapasitas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menghadapi persoalan judi online, perlindungan anak, serta pemerataan akses internet. Ia meminta penguatan infrastruktur digital berjalan seimbang dengan peningkatan kapasitas pengawasan ruang digital.
Muhammad Khozin Tegaskan RUU Reforma Agraria Harus Putus Kebuntuan Regulasi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan mampu mengatasi kebuntuan akibat fragmentasi regulasi yang selama ini menghambat penyelesaian persoalan pertanahan. Pengaturan tersebut perlu memastikan mekanisme restitusi, redistribusi, dan pemulihan hak dapat berjalan ketika masyarakat memiliki riwayat penguasaan tanah yang dapat dibuktikan.
Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menyambut positif keputusan pemerintah yang mengalokasikan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebesar Rp23 triliun langsung ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Langkah ini dinilai sebagai kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para tenaga P3K di seluruh Indonesia.
Reforma Agraria Jangan Sampai Terbelenggu Aturan Sektoral
PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menghadirkan kebaruan (novelty) dalam pengaturan agraria, bukan sekadar mengulang ketentuan yang telah diatur dalam berbagai undang-undang sektoral. Hal itu dinilai penting agar RUU mampu menjawab persoalan ketimpangan agraria yang belum terselesaikan.
Konflik Lahan Infrastruktur Harus Diatur Jelas dalam RUU Reforma Agraria
PARLEMENTARIA, Jakarta — Persoalan status dan penguasaan lahan yang berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur strategis perlu mendapat pengaturan yang jelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Kejelasan tersebut dinilai penting agar persoalan lahan tidak berkembang menjadi konflik agraria di kemudian hari.
Target PNBP Naik Diharapkan Dapat Penuhi Kebutuhan Program Komdigi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI mendorong peningkatan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari sektor komunikasi dan digital kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas ruang fiskal kementerian dalam menjalankan program, terutama penguatan konektivitas di berbagai daerah.
Ketahanan Pembiayaan Jadi Fondasi Utama Keberlanjutan JKN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah memastikan keberlanjutan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai fondasi utama Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, ketahanan pembiayaan JKN perlu diperkuat agar tidak mengganggu akses masyarakat, khususnya kelompok miskin, terhadap pelayanan kesehatan serta keberlangsungan layanan di fasilitas kesehatan.
Yulian Gunhar Pertanyakan Tindak Lanjut RUU Migas, Pemerintah Dikejar Tenggat 30 Hari
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar meminta pemerintah segera menindaklanjuti Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) yang telah disahkan sebagai usul DPR dalam rapat paripurna. Ia mengingatkan, pemerintah memiliki batas waktu maksimal 30 hari untuk melakukan koordinasi dan menindaklanjuti RUU tersebut setelah disahkan DPR.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
RUU Reforma Agraria Harus Hilangkan Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan
Cindy Monica Pertanyakan Kinerja Komdigi Atasi Judol dan Blank Spot
Muhammad Khozin Tegaskan RUU Reforma Agraria Harus Putus Kebuntuan Regulasi
Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi
Reforma Agraria Jangan Sampai Terbelenggu Aturan Sektoral
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Komisi IV Dorong Anggaran 2027 Perkuat Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat
Yulian Gunhar Pertanyakan Tindak Lanjut RUU Migas, Pemerintah Dikejar Tenggat 30 Hari
Rokhmat Ardiyan Ingatkan RKAB Batubara Jangan Ganggu Pasokan Listrik
Sigit Karyawan Dorong Kalteng Miliki Sistem Kelistrikan yang Lebih Mandiri
Boyman Harun Dorong TPM dan Balai Diberi Kewenangan Tentukan Rumah Layak Dibedah
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Ketahanan Pembiayaan Jadi Fondasi Utama Keberlanjutan JKN
Normalisasi Situ Kamojing Dukung Ketahanan Pangan di Karawang
Rycko Menoza: Jangan Biarkan Siswa Terlalu Lama Belajar di Pengungsian
Benahi Kebijakan Negara Pemicu Konflik Agraria
Negara Harus Bertanggung Jawab Penuhi Kebutuhan Dasar Cegah Stunting
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Tekankan Penguatan Diskresi Fiskal Daerah dalam RUU Keuangan Negara
Thoriq Majiddanor Ingatkan Risiko Kegagalan Transaksi BMKS
Harris Turino Minta Harga BMKS Wajib Jadi Acuan Transaksi
Anis Byarwati Minta RUU Keuangan Negara Hilangkan Ambiguitas BUMN
Amin AK Harap TKD Memadai Demi Tekan Beban Pembiayaan P3K
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi
Reforma Agraria Jangan Sampai Terbelenggu Aturan Sektoral
Konflik Lahan Infrastruktur Harus Diatur Jelas dalam RUU Reforma Agraria
Target PNBP Naik Diharapkan Dapat Penuhi Kebutuhan Program Komdigi
