Puteri Komarudin Ingatkan LKPP Kawal Pengadaan Daerah agar Serapan DAK Fisik Optimal
Rokhmat Ardiyan Minta Izin Amdal dan UKL-UPL Disederhanakan
RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah
Puteri Komarudin Ingatkan LKPP Kawal Pengadaan Daerah agar Serapan DAK Fisik Optimal
Rokhmat Ardiyan Minta Izin Amdal dan UKL-UPL Disederhanakan
RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah
Video Singkat
Terpopuler
RUU Masyarakat Adat Harus Hadirkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan
Politik dan KeamananKomisi I Uji Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat 2026–2029, Tekankan Solusi atas Persoalan Penyiaran Digital
Politik dan KeamananRUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah
Politik dan KeamananKomisi XII Akan Panggil Seluruh Pihak Eksplorasi Geotermal yang Picu Lumpur Panas di NTT
Industri dan PembangunanKomisi III Prioritaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset, Partisipasi Publik Diperluas
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Komisi IX Dorong Lulusan Magang Kemnaker Otomatis Kantongi Sertifikat Kompetensi
Anggaran Kemnaker Harus Beralih dari Bantuan Tunai ke Program Produktif
Cek Endra Peringatkan Lambatnya Penanganan Aduan Warga Terdampak PT SMM
Perkuat Koordinasi, DPR Tegaskan Sinergi dengan Polri Hormati Kewenangan APH
Ahmad Heryawan Dorong Pembentukan Badan Pengelola Kopi untuk Perkuat Ekspor
DPR Tegaskan UU Penerbangan Tetap Jamin Hak Penumpang atas Ganti Rugi Keterlambatan
Komisi IX Dorong Lulusan Magang Kemnaker Otomatis Kantongi Sertifikat Kompetensi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membenahi penyelenggaraan program magang agar benar-benar menjadi jalur efektif dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap memasuki dunia industri. Salah satu langkah yang didorong ialah pemberian sertifikat kompetensi secara otomatis bagi peserta yang telah menyelesaikan program magang sebagai bentuk pengakuan atas keterampilan yang dimiliki.
Anggaran Kemnaker Harus Beralih dari Bantuan Tunai ke Program Produktif
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal Albinsaid, mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat alokasi anggaran untuk program peningkatan keterampilan tenaga kerja atau reskilling dan upskilling. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya berfokus pada perlindungan jangka pendek melalui bantuan tunai, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia dalam jangka panjang.
Cek Endra Peringatkan Lambatnya Penanganan Aduan Warga Terdampak PT SMM
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menyoroti lambannya penanganan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Jambi, terhadap aduan warga yang terdampak operasional pabrik PT SMM. Meski keluhan masyarakat telah disampaikan lebih dari tiga bulan lalu, hingga kini persoalan tersebut dinilai belum menunjukkan penyelesaian yang jelas, sementara warga mengaku masih merasakan dampak lingkungan sejak pabrik kembali beroperasi.
Perkuat Koordinasi, DPR Tegaskan Sinergi dengan Polri Hormati Kewenangan APH
PARLEMENTARIA, Gresik – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro menegaskan bahwa sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibangun atas dasar saling menghormati kewenangan masing-masing lembaga. Kolaborasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas konstitusional, bukan mencampuri ranah aparat penegak hukum (APH).
Ahmad Heryawan Dorong Pembentukan Badan Pengelola Kopi untuk Perkuat Ekspor
PARLEMENTARIA, Bandung – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mendorong pemerintah membentuk badan yang secara khusus mengelola komoditas kopi nasional hingga siap menembus pasar ekspor. Menurutnya, kehadiran lembaga tersebut diperlukan agar pengelolaan kopi tidak berhenti pada tahap produksi, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani.
DPR Tegaskan UU Penerbangan Tetap Jamin Hak Penumpang atas Ganti Rugi Keterlambatan
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tetap memberikan perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan. Melalui keterangannya dalam sidang pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK), DPR menekankan bahwa maskapai penerbangan tidak dapat secara serta-merta melepaskan diri dari tanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada penumpang.
Lestari: Kasus Kekerasan Seksual terhadap Lansia Jadi Alarm Perkuat Perlindungan Kelompok Rentan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku kekerasan seksual terhadap seorang lansia di Grobogan, Jawa Tengah. Ia juga meminta pemerintah segera mengevaluasi sekaligus memperkuat sistem perlindungan bagi kelompok rentan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
KOMISI III DPR RI - RDPU RUU PERAMPASAN ASET
KOMISI III DPR RI - RDPU RUU PERAMPASAN ASET
Adian Napitupulu: Negara Harus Bereskan Masalah Mendasar Petani, Bukan Sekadar Minta Produksi Naik
PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menegaskan bahwa persoalan utama petani bukan terletak pada kemampuan mereka bertani, melainkan pada lemahnya dukungan negara dalam menyediakan akses lahan, infrastruktur, hingga kepastian usaha. Menurutnya, persoalan tersebut hanya dapat diselesaikan melalui kebijakan yang menyentuh seluruh rantai pertanian, mulai dari hulu hingga hilir.
Kawendra Dorong Masa Kelola Lahan Kopi Diperpanjang demi Kepastian Petani
PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Kawendra Lukistian mendorong agar masa kerja sama pemanfaatan lahan untuk budidaya kopi diperpanjang. Menurutnya, kepastian jangka waktu pengelolaan lahan penting agar petani dapat mengembangkan usaha kopi secara berkelanjutan dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih optimal.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
DPR Tegaskan UU Penerbangan Tetap Jamin Hak Penumpang atas Ganti Rugi Keterlambatan
KOMISI III DPR RI - RDPU RUU PERAMPASAN ASET
Kasus Intimidasi Keluarga di Depok, Abdullah Dorong Penyelesaian Jalur Pidana
Fungsi Perlindungan dan Keberlanjutan Harus Ditegaskan dalam Pembahasan RUU Kehutanan
TB Hasanuddin: Investigasi Menyeluruh Insiden Ledakan Gudang Amunisi di Madiun
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Cek Endra Peringatkan Lambatnya Penanganan Aduan Warga Terdampak PT SMM
Komisi IV DPR Bidik Hilirisasi Garam Bali Lewat Produk Spa dan Kosmetik
Yogyakarta Ramai Wisatawan, Erna Minta Kapasitas Basarnas Naik Kelas
Desak Evaluasi Organisasi Basarnas, Legislator Nilai Beban Kerja Tak Seimbang dengan Struktur
Konservasi Terumbu Karang Tak Cukup Sekali Bantu, Sonny Minta Dukungan Berkelanjutan
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Komisi IX Dorong Lulusan Magang Kemnaker Otomatis Kantongi Sertifikat Kompetensi
Anggaran Kemnaker Harus Beralih dari Bantuan Tunai ke Program Produktif
Perkuat Koordinasi, DPR Tegaskan Sinergi dengan Polri Hormati Kewenangan APH
Ahmad Heryawan Dorong Pembentukan Badan Pengelola Kopi untuk Perkuat Ekspor
Lestari: Kasus Kekerasan Seksual terhadap Lansia Jadi Alarm Perkuat Perlindungan Kelompok Rentan
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Transformasi Setjen DPR Butuh SDM yang Mampu Menggerakkan Perubahan
Pelatihan PKP Setjen DPR RI Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Pelatihan PKP Setjen Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Subardi: Rachmat Gobel Politisi Teladan, Konglomerat Pejuang Makmurkan Rakyat
Sinkronisasi Aplikasi I’DIS BKN dan Harmoni Perkuat Pembinaan Disiplin ASN Setjen DPR RI
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Ahmad Heryawan Dorong Pembentukan Badan Pengelola Kopi untuk Perkuat Ekspor
DPR Tegaskan UU Penerbangan Tetap Jamin Hak Penumpang atas Ganti Rugi Keterlambatan
Lestari: Kasus Kekerasan Seksual terhadap Lansia Jadi Alarm Perkuat Perlindungan Kelompok Rentan
KOMISI III DPR RI - RDPU RUU PERAMPASAN ASET
