Komisi X Desak Pemulihan Sarpras Pendidikan Pasca-Gempa di NTT, Aspek Psikososial Jangan Terlewat
Tidak Hanya Bantuan, Pemerintah Juga Harus Berikan Informasi Terpercaya Pascagempa NTT
Misbakhun: Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Jadi Sinyal Optimisme Indonesia Makin Mandiri
Komisi X Desak Pemulihan Sarpras Pendidikan Pasca-Gempa di NTT, Aspek Psikososial Jangan Terlewat
Tidak Hanya Bantuan, Pemerintah Juga Harus Berikan Informasi Terpercaya Pascagempa NTT
Misbakhun: Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Jadi Sinyal Optimisme Indonesia Makin Mandiri
Video Singkat
Terpopuler
BREAKING NEWS - SIDANG TAHUNAN MPR RI & SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI TAHUN 2026
Politik dan KeamananBREAKING NEWS - RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 1 TAHUN SIDANG 2026 - 2027 DAN PENYAMPAIAN RAPBN TA 2027
Ekonomi dan KeuanganDPR Segera Proses 4 Nama Calon Dewan Gubernur BI Usulan Presiden
Ekonomi dan KeuanganDPR Telah Rampungkan 28 Undang-Undang, RUU Perampasan Aset Dapat Atensi Perkuat Substansi
Politik dan KeamananKOMISI III DPR RI RDPU DENGAN MAJELIS ARAH INDONESIA TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Said Abdullah Minta Pemerintah dan BI Perjelas Arah Kebijakan Ekonomi Negara
Komisi IX Tampung Aspirasi KSPN soal Penguatan Perlindungan Pekerja
Terima Dubes Kuwait, Komisi I Buka Peluang Investasi Migas Hingga Tenaga Kerja Terampil
Mahdalena Pertanyakan Beban Kenaikan Biaya Penerbangan Haji Rp713 Miliar
DPR RI Resmi Setujui 11 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc MA Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna
Hilirisasi SDA Harus Diikuti Pembenahan Tata Kelola
Said Abdullah Minta Pemerintah dan BI Perjelas Arah Kebijakan Ekonomi Negara
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai pergantian pimpinan Bank Indonesia (BI) harus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Sebab, terangnya, pemerintah dan BI perlu segera merumuskan core policy yang dapat menjadi pijakan bersama dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.
Komisi IX Tampung Aspirasi KSPN soal Penguatan Perlindungan Pekerja
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IX DPR RI menerima aspirasi Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) terkait substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Terima Dubes Kuwait, Komisi I Buka Peluang Investasi Migas Hingga Tenaga Kerja Terampil
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI menyambut positif komitmen dan ketertarikan Kuwait untuk menanamkan investasinya di Indonesia, terutama pada sektor minyak dan gas bumi (migas), kilang minyak serta konektivitas penerbangan.
Mahdalena Pertanyakan Beban Kenaikan Biaya Penerbangan Haji Rp713 Miliar
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena mempertanyakan beban tambahan sebesar Rp713 miliar akibat kenaikan biaya penerbangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah RI membuka perjanjian atau kontrak dengan pihak penerbangan untuk memastikan dasar pembebanan biaya tersebut.
DPR RI Resmi Setujui 11 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc MA Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna
PARLEMENTARIA, Jakarta — Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 secara resmi menyetujui Laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026.
Hilirisasi SDA Harus Diikuti Pembenahan Tata Kelola
PARLEMENTARIA, Jakarta - Penguatan hilirisasi dan pengelolaan komoditas strategis perlu diikuti pembenahan tata kelola sumber daya alam. Pemerintah perlu memastikan pengelolaan mineral, batu bara, minyak, gas, dan komoditas strategis lainnya memberikan nilai tambah sekaligus manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Fikri Desak DSP Rp5 Triliun Segera Digulirkan untuk Pulihkan Sekolah di NTT
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah segera mengoptimalkan Dana Siap Pakai (DSP) bencana untuk mempercepat pemulihan 253 sekolah yang rusak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin keselamatan warga sekolah sekaligus memastikan hak anak atas pendidikan tetap terpenuhi pascabencana.
RUU Komoditas Strategis Sejalan Pasal 33 UUD NRI, Cegah Praktik Under Invoicing
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI La Tinro La Tunrung menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola dan menentukan nilai komoditas strategis nasional.
DPR Kawal Finalisasi Perpres Ojol, Tarif Orang hingga Makanan Segera Diharmonisasi
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI bersama pemerintah memfinalisasi pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) yang tidak hanya mengatur layanan angkutan orang, tetapi juga mencakup angkutan barang dan makanan. Proses harmonisasi aturan tersebut ditargetkan rampung pada akhir Agustus atau paling lambat awal September 2026.
Hetifah: Evaluasi Buku Ajar Harus Selektif dan Bertahap
PARLEMENTARIA, Jakarta - Evaluasi buku ajar sekolah perlu dilakukan secara selektif dan bertahap berdasarkan tingkat kebutuhan. Penggantian buku tidak harus dilakukan secara menyeluruh, terutama jika buku yang digunakan masih relevan dan memenuhi standar pembelajaran.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Terima Dubes Kuwait, Komisi I Buka Peluang Investasi Migas Hingga Tenaga Kerja Terampil
DPR RI Resmi Setujui 11 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc MA Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna
RUU Komoditas Strategis Sejalan Pasal 33 UUD NRI, Cegah Praktik Under Invoicing
DPR Kawal Finalisasi Perpres Ojol, Tarif Orang hingga Makanan Segera Diharmonisasi
Kawal RUU Perampasan Aset, Endang Agustina Tekankan Perlindungan Pihak Ketiga dan Cegah Kriminalisasi
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Hilirisasi SDA Harus Diikuti Pembenahan Tata Kelola
Puan: Perpres Ojol Sedang Dibahas, Tunggu Keputusan Terbaik
Anggota DPR Dapil NTT Diminta Siaga Penanganan Gempa, Puan: NTT Tidak Sendirian
Ateng Sutisna Minta B50 Tak Abaikan Harga dan Lingkungan
RAPBN 2027 Perlu Pastikan Kemandirian Energi Selaras dengan Lingkungan
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Komisi IX Tampung Aspirasi KSPN soal Penguatan Perlindungan Pekerja
Mahdalena Pertanyakan Beban Kenaikan Biaya Penerbangan Haji Rp713 Miliar
Fikri Desak DSP Rp5 Triliun Segera Digulirkan untuk Pulihkan Sekolah di NTT
Hetifah: Evaluasi Buku Ajar Harus Selektif dan Bertahap
MY Esti Minta Sarpras dan Trauma Healing Segera Dipenuhi di Sekolah Terdampak Bencana
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Said Abdullah Minta Pemerintah dan BI Perjelas Arah Kebijakan Ekonomi Negara
Seluruh Fraksi DPR Setujui Pembahasan RAPBN 2027, Soroti Pertumbuhan hingga Kualitas Belanja
DPR Tugaskan Komisi XI Mulai Proses Surpres Calon Kepala Bursa Mineral hingga Deputi Gubernur BI
RAPBN 2027 Harus Pastikan Mampu Wujudkan Program Pro Rakyat
BREAKING NEWS - RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 2 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →DPR RI Resmi Setujui 11 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc MA Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna
Hilirisasi SDA Harus Diikuti Pembenahan Tata Kelola
Fikri Desak DSP Rp5 Triliun Segera Digulirkan untuk Pulihkan Sekolah di NTT
RUU Komoditas Strategis Sejalan Pasal 33 UUD NRI, Cegah Praktik Under Invoicing
