Bambang Patijaya: Perpres Timah Masyarakat Mendesak Demi Jaga Roda Ekonomi Belitung
Fikri Dorong Penguatan PKBM sebagai Pilar Peningkatan SDM Kabupaten Tegal
Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Momentum Evaluasi Penegakan Hukum
Bambang Patijaya: Perpres Timah Masyarakat Mendesak Demi Jaga Roda Ekonomi Belitung
Fikri Dorong Penguatan PKBM sebagai Pilar Peningkatan SDM Kabupaten Tegal
Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Momentum Evaluasi Penegakan Hukum
Video Singkat
Terpopuler
Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Momentum Evaluasi Penegakan Hukum
Politik dan KeamananNurhadi: Pasien BPJS Bukan Warga Kelas Dua, Dugaan Pelanggaran Etik Harus Diusut
Kesejahteraan RakyatRUU Masyarakat Adat Disahkan, Negara Tidak Akan Rugi
Politik dan KeamananMuhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN
Ekonomi dan KeuanganPenegakan Hukum Kasus Bryan Ebem Harus Proporsional dan Jaga Ruang Digital
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Link Flipbook : https://online.anyflip.com/fhwbw/fndh/mobile/index.html
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Komisi XIII Dukung Pemerintah Perketat Naturalisasi WNA Demi Lindungi Aset Nasional
Martin Manurung: Gubernur BI Baru Harus Mampu Jaga Independensi dan Kepercayaan Pasar
Mulyadi: Keterbatasan Anggaran Jangan Hentikan Perjuangan Pemekaran Bogor Timur
Dana Khusus Kepulauan Fokus Utama Pembahasan Pansus, Pastikan Hak Masyarakat Adat
Wamenhan Tidak Harus Selalu dari Militer, Latar Belakang Profesi Bukan Faktor Utama
RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Sinkronisasi, Komitmen Rampung di 2026
Komisi XIII Dukung Pemerintah Perketat Naturalisasi WNA Demi Lindungi Aset Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI mendukung penuh langkah tegas pemerintah untuk memperketat proses naturalisasi Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kebijakan ini dinilai krusial guna melindungi aset nasional serta mencegah penyalahgunaan status kewarganegaraan untuk kepentingan kepemilikan properti dan lahan.
Martin Manurung: Gubernur BI Baru Harus Mampu Jaga Independensi dan Kepercayaan Pasar
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya integritas, rekam jejak, serta kemampuan menjaga independensi dalam menentukan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan menggantikan Perry Warjiyo. Calon Gubernur BI juga dinilai perlu memiliki kapabilitas dalam menjalankan bauran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Mulyadi: Keterbatasan Anggaran Jangan Hentikan Perjuangan Pemekaran Bogor Timur
PARLEMENTARIA, Jakarta - Sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor saat ini tengah direncanakan masuk dalam tahapan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), di antaranya Kawasan Bogor Timur dan Bogor Barat. Namun, proses pengesahan pemekaran tersebut masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan anggaran.
Dana Khusus Kepulauan Fokus Utama Pembahasan Pansus, Pastikan Hak Masyarakat Adat
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (Pansus RUU) Daerah Kepulauan DPR RI Alimudin Kolatlena menjelaskan salah satu substansi strategis yang tengah dimatangkan Pansus terkait RUU tersebut adalah formulasi Dana Khusus Kepulauan.
Wamenhan Tidak Harus Selalu dari Militer, Latar Belakang Profesi Bukan Faktor Utama
PARLEMENTARIA, Jakarta – Nama Norman Joesoef belakangan mencuat untuk mengisi posisi Calon Wamenhan. Diketahui, Norman dikenal sebagai pengusaha yang berkecimpung di sektor industri pertahanan. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang akan dipercaya Presiden untuk mengisi posisi tersebut.
RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Sinkronisasi, Komitmen Rampung di 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan (Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI) Alimudin Kolatlena, optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dituntaskan dan disahkan menjadi undang-undang pada 2026 ini.
RUU Masyarakat Adat Harus Akomodasi Karakteristik Daerah Otonomi Khusus
PARLEMENTARIA, Jayapura - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat harus mampu mengakomodasi kekhususan daerah yang telah memiliki status otonomi khusus, seperti Papua, Aceh, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya, pengaturan mengenai masyarakat adat tidak dapat diseragamkan secara nasional karena setiap daerah memiliki karakteristik, sistem adat, dan dasar hukum yang berbeda.
Rencana Revisi Kenaikan Gaji Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Kondisi Fiskal
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, meminta pemerintah mengkaji secara komprehensif rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang membuka peluang kenaikan gaji kepala daerah.
Kawasan Laut di Batam Dikaping Tanpa Izin, Negara Jangan Ulangi Kesalahan yang Sama!
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, menyoroti pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengenai maraknya dugaan pengkaplingan kawasan laut di Batam tanpa melalui prosedur perizinan yang semestinya.
Komisi III Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri, Jangan Gegabah Simpulkan Bunuh Diri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menyoroti kasus meninggalnya Winda Lorenza (35), mantan istri seorang anggota Polri, yang ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala di sebuah rumah di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara, Minggu (2/8/2026).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Komisi XIII Dukung Pemerintah Perketat Naturalisasi WNA Demi Lindungi Aset Nasional
Mulyadi: Keterbatasan Anggaran Jangan Hentikan Perjuangan Pemekaran Bogor Timur
Dana Khusus Kepulauan Fokus Utama Pembahasan Pansus, Pastikan Hak Masyarakat Adat
Wamenhan Tidak Harus Selalu dari Militer, Latar Belakang Profesi Bukan Faktor Utama
RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Sinkronisasi, Komitmen Rampung di 2026
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Respons Indeks Kinerja DPR, Prosedur Legislasi dan Tindak Lanjut Aspirasi Publik Harus Diperkuat
Kemenkes Harus Perkuat Standar Komunikasi Pelayanan Berbasis Hak Pasien
Dorong Ada Perbaikan Menyeluruh, Puan: Layanan Kesehatan Jangan Kehilangan Empati
Kematian Pelajar Pemalang, Lalu Hadrian Tuntut Sistem Respons Nasional Kekerasan Anak
Hetifah Minta Temuan Barang Diduga Senjata di Sekolah Diusut Transparan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Bromo Terbakar, Legislator Soroti Karhutla yang Sudah Capai 107 Ribu Hektare
Titik Api Terus Berulang, Legislator Desak Kemenhut Ubah Strategi Karhutla
Fauzan Tinjau BSPS Saat Reses, Dorong Program Terus Berlanjut
Bambang Patijaya: Perpres Timah Masyarakat Mendesak Demi Jaga Roda Ekonomi Belitung
Legislator Nilai Kesiapan Pemerintah Hadapi Karhutla Akibat El Nino Masih Lemah
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Martin Manurung: Gubernur BI Baru Harus Mampu Jaga Independensi dan Kepercayaan Pasar
Banggar Ingatkan Pemerintah Waspadai Perlambatan Industri Pengolahan Meski Ekonomi Tumbuh 5,29 Persen
Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN
Amin Ak: Jangan Ratapi Rupiah Melemah, Perkuat Sektor Produktif Negara
Sari Yuliati: Anak Korban Pengeroyokan di Bali Berhak Raih Masa Depan yang Lebih Baik
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Wamenhan Tidak Harus Selalu dari Militer, Latar Belakang Profesi Bukan Faktor Utama
RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Sinkronisasi, Komitmen Rampung di 2026
RUU Masyarakat Adat Harus Akomodasi Karakteristik Daerah Otonomi Khusus
Rencana Revisi Kenaikan Gaji Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Kondisi Fiskal
