T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini
Ancaman Karhutla Bisa Memuncak di 2027, Legislator Minta Mitigasi Sejak Dini
Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini
Ancaman Karhutla Bisa Memuncak di 2027, Legislator Minta Mitigasi Sejak Dini
Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
Video Singkat
Terpopuler
Penggajian ASN Direncanakan pindah ke Himbara, Harris Turino Khawatir BPD Tertekan
Kesejahteraan RakyatKasus Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo, Nurhadi Minta BGN Audit Nasional SPPG
Kesejahteraan RakyatMengawal Anggaran Pendidikan, Komisi X Perjuangkan Kesejahteraan Guru dan Pendidikan Tanpa Biaya
Kesejahteraan RakyatWNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Dasco Ungkap Modusnya
Politik dan KeamananRUU Perampasan Aset, Adang Daradjatun Dalami Lembaga Khusus Pengelola Aset
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
PLTS Dinilai Solusi Penerangan Pura Luhur Poten tanpa Ganggu Keasrian Kawasan
Legislator Apresiasi Bank Sumut Berikan KUR Tanpa Agunan bagi Masyarakat Tapanuli Utara
Pura Luhur Poten Masih Berstatus Pinjam Pakai, Komisi VIII Perjuangkan Legalitasnya
Penyaluran KUR di Tapanuli Utara Masih Rendah, Komisi VII Dorong Perluasan Akses
Wibowo Dorong STABN Raden Wijaya Perluas Prodi Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja
Baleg Dorong Bank Tanah Jadi Bagian dari Badan Reforma Agraria
PLTS Dinilai Solusi Penerangan Pura Luhur Poten tanpa Ganggu Keasrian Kawasan
PARLEMENTARIA, Probolinggo – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menilai penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi solusi paling tepat untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pura Luhur Poten, Tengger, Probolinggo, Jawa Timur. Penggunaan PLTS dinilai dapat menyediakan kebutuhan listrik sekaligus menjaga keaslian dan nilai tradisional kawasan tersebut.
Legislator Apresiasi Bank Sumut Berikan KUR Tanpa Agunan bagi Masyarakat Tapanuli Utara
PARLEMENTARIA, Tapanuli Utara — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam memberikan kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kemudahan tersebut dinilai dapat memperluas akses permodalan, terutama bagi petani, perajin, dan pelaku usaha yang membutuhkan dukungan untuk menjaga keberlangsungan usahanya.
Pura Luhur Poten Masih Berstatus Pinjam Pakai, Komisi VIII Perjuangkan Legalitasnya
PARLEMENTARIA, Probolinggo – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyoroti belum tuntasnya legalitas lahan Pura Luhur Poten yang menjadi tempat ibadah sekaligus pusat ritual masyarakat Hindu Tengger di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Ia menyatakan Komisi VIII DPR RI akan memperjuangkan kepastian status tanah pura tersebut agar keberadaannya memiliki landasan legal yang lebih kuat.
Penyaluran KUR di Tapanuli Utara Masih Rendah, Komisi VII Dorong Perluasan Akses
PARLEMENTARIA, Tapanuli Utara — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyoroti masih rendahnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Berdasarkan data Kementerian UMKM, penyaluran KUR di Tapanuli Utara pada 2026 baru mencapai Rp327,65 miliar dengan jumlah 5.341 debitur. Dari jumlah tersebut, penyaluran didominasi KUR Mikro sebesar Rp239,79 miliar.
Wibowo Dorong STABN Raden Wijaya Perluas Prodi Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja
PARLEMENTARIA, Wonogiri – Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo mendorong Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Raden Wijaya Wonogiri memperluas program studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Menurutnya, rencana peningkatan status STABN menjadi institut perlu diikuti penguatan akademik agar mahasiswa memiliki pilihan kompetensi dan peluang karier yang lebih beragam.
Baleg Dorong Bank Tanah Jadi Bagian dari Badan Reforma Agraria
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong integrasi Bank Tanah ke dalam badan yang nantinya dibentuk untuk menjalankan reforma agraria. Integrasi tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan pengelolaan dan pendistribusian tanah berjalan dalam satu kerangka kebijakan.
Baleg: RUU Reforma Agraria Mendesak Hadir untuk Atasi Konflik Lahan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Penyelesaian konflik agraria yang masih berlarut akibat tumpang tindih regulasi dan kewenangan, menjadi salah satu alasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Regulasi tersebut diharapkan menjadi solusi yang lebih komprehensif terhadap persoalan pertanahan yang selama ini belum terselesaikan.
Tekankan Tata Kelola Aset, Komisi II Ungkap Kasus Sengketa Lahan di Kalsel Akibat Ketiadaan Sertifikat Asli
PARLEMENTARIA, Banjarmasin - Komisi II DPR RI melakukan Penyerahan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Daerah, BMD dan Aset BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan”. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan pentingnya perlindungan hukum atas aset pertanahan, baik milik pemerintah maupun tanah rakyat, guna menghindari sengketa di masa mendatang.
Firman Soebagyo Dorong Pembentukan Badan Khusus untuk Penanganan Karhutla
PARLEMENTARIA, Lampung — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah membentuk badan khusus yang menangani pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, penanganan karhutla selama ini masih bersifat parsial dan menghadapi kendala koordinasi lintas sektor sehingga diperlukan kelembagaan khusus dengan kewenangan yang lebih terintegrasi.
Cegah Satwa Kelaparan, Firman Soebagyo Dorong Penanaman Pakan di Taman Nasional Way Kambas
PARLEMENTARIA, Lampung — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pengelola Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung, memperkuat ketersediaan pakan bagi satwa dilindungi di tengah kondisi kekeringan. Menurutnya, ketersediaan sumber makanan perlu menjadi perhatian agar satwa tidak mengalami kelaparan maupun keluar dari kawasan konservasi untuk mencari makanan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Baleg Dorong Bank Tanah Jadi Bagian dari Badan Reforma Agraria
Baleg: RUU Reforma Agraria Mendesak Hadir untuk Atasi Konflik Lahan
Tekankan Tata Kelola Aset, Komisi II Ungkap Kasus Sengketa Lahan di Kalsel Akibat Ketiadaan Sertifikat Asli
Keberhasilan Bali Kelola Barang Milik Daerah Dapat Direplikasi Daerah Lain
Longki Djanggola Soroti Aset Daerah: Pengadaan Diperhatikan, Pemeliharaan Dilupakan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Legislator Apresiasi Bank Sumut Berikan KUR Tanpa Agunan bagi Masyarakat Tapanuli Utara
Penyaluran KUR di Tapanuli Utara Masih Rendah, Komisi VII Dorong Perluasan Akses
Firman Soebagyo Dorong Pembentukan Badan Khusus untuk Penanganan Karhutla
Cegah Satwa Kelaparan, Firman Soebagyo Dorong Penanaman Pakan di Taman Nasional Way Kambas
Karhutla Berulang di Way Kambas, Hanan Rozak Dorong Evaluasi Total dan Penguatan Deteksi Dini
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
PLTS Dinilai Solusi Penerangan Pura Luhur Poten tanpa Ganggu Keasrian Kawasan
Pura Luhur Poten Masih Berstatus Pinjam Pakai, Komisi VIII Perjuangkan Legalitasnya
Wibowo Dorong STABN Raden Wijaya Perluas Prodi Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja
Desak Perubahan Sistemik, BGN Harus Beralih ke Dapur Berbasis Sekolah
Abdul Wachid Ingin Perkuat Moderasi Beragama di STABN Raden Wijaya
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Kamrussamad Dorong Gubernur BI Baru Perkuat Transmisi Kebijakan ke Sektor Riil
Andreas Eddy Susetyo Dorong Tinjau Kembali Skema KPR Non-Subsidi
BAKN Dorong Percepatan Penyelesaian 30.000 Sertifikat Nasabah BTN
Komisi XI Setujui RKA OJK 2027 Rp10,5 Triliun, Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan
Said Abdullah Tekankan Akurasi Data Desil agar Subsidi Tepat Sasaran
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Wibowo Dorong STABN Raden Wijaya Perluas Prodi Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja
Baleg Dorong Bank Tanah Jadi Bagian dari Badan Reforma Agraria
Baleg: RUU Reforma Agraria Mendesak Hadir untuk Atasi Konflik Lahan
Tekankan Tata Kelola Aset, Komisi II Ungkap Kasus Sengketa Lahan di Kalsel Akibat Ketiadaan Sertifikat Asli
