RUU Desain Industri Dorong UMKM Manfaatkan Karya Kreatif Jadi Aset
Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis
Cucun Tekankan Peran Parlemen Remaja dalam Edukasi Bahaya Perundungan
RUU Desain Industri Dorong UMKM Manfaatkan Karya Kreatif Jadi Aset
Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis
Cucun Tekankan Peran Parlemen Remaja dalam Edukasi Bahaya Perundungan
Video Singkat
Terpopuler
RAPAT PARIPURNA KE-8 DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
Politik dan KeamananFikri Faqih Dorong Afirmasi bagi Guru Swasta dan Tenaga Kependidikan
Kesejahteraan RakyatLapas Harus Jadi Ruang Hidup, Willy Aditya: Bukan Sekadar Tempat Hukuman
Politik dan KeamananKomisi IX Serap Aspirasi Ojol soal Status Kemitraan dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Kesejahteraan RakyatKOMISI XIII DPR RI - RDP DENGAN DIRJEN PEMASYARAKATAN KEMENIMIPAS & KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/
http://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
BOP Pantura Jadi Kunci Penanganan Degradasi Pesisir Terpadu
Dedi Prasetyo Jadi Kepala BRAN, Agun Gunandjar Sudarsa Minta Konflik Tanah Rakyat Diprioritaskan
Benny K Harman Minta Kapolri Baru Hapus Kultur ‘No Viral No Justice’
Jaelani Minta Penanganan Karhutla Tak Hanya Padamkan Api, Tapi Juga Perlindungan Satwa Liar
Benny K Harman Titip Pesan kepada Kapolri Baru, Perkuat Profesionalitas dan Transparansi
Riyono Caping: Giant Seawall Pantura Harus Dibangun dengan Konsep Ekologis
BOP Pantura Jadi Kunci Penanganan Degradasi Pesisir Terpadu
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menilai keberadaan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura Jawa atau BOPPJ) dibutuhkan untuk menangani berbagai persoalan Pantai Utara (Pantura) Jawa secara komprehensif. Menurutnya, kawasan pesisir menghadapi ancaman yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, penurunan muka tanah, hingga tekanan akibat perkembangan aktivitas ekonomi.
Dedi Prasetyo Jadi Kepala BRAN, Agun Gunandjar Sudarsa Minta Konflik Tanah Rakyat Diprioritaskan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa meminta Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Komjen Dedi Prasetyo segera memetakan dan memprioritaskan penyelesaian konflik pertanahan yang menyangkut kepentingan rakyat. Pesan tersebut disampaikannya menyusul pelantikan Dedi sebagai Kepala BRAN dalam rangkaian pergantian sejumlah pejabat negara pada Kamis (1/10/2026) lalu.
Benny K Harman Minta Kapolri Baru Hapus Kultur ‘No Viral No Justice’
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan reformasi kultural di tubuh Polri, termasuk menghapus kebiasaan penanganan perkara yang baru bergerak setelah menjadi perhatian publik. Ia juga meminta Polri memastikan aparat mengedepankan pelayanan dan tidak represif terhadap masyarakat.
Jaelani Minta Penanganan Karhutla Tak Hanya Padamkan Api, Tapi Juga Perlindungan Satwa Liar
PARLEMENTARIA, Ternate — Anggota Komisi IV DPR RI Jaelani mendesak Kementerian Kehutanan dan instansi terkait untuk mengubah paradigma penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran dan langkah penanganan di lapangan tidak boleh sekadar berfokus pada pemadaman api, tetapi harus memprioritaskan penyelamatan ekosistem serta perlindungan satwa liar yang terdampak.
Benny K Harman Titip Pesan kepada Kapolri Baru, Perkuat Profesionalitas dan Transparansi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai momentum pergantian Kapolri menjadi kesempatan bagi Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk memperkuat profesionalitas dan transparansi Polri. Ia mendorong Kapolri baru membenahi sejumlah aspek, mulai dari penegakan hukum, perlindungan korban, hingga transparansi jabatan dan rekrutmen anggota.
Riyono Caping: Giant Seawall Pantura Harus Dibangun dengan Konsep Ekologis
PARLEMENTARIA, Jakarta — Penanganan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa melalui pembangunan giant seawall (tanggul laut raksasa) perlu dirancang sebagai bagian dari pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu, bukan sekadar membangun penghalang fisik terhadap banjir rob. Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Riyono Caping saat ditemui oleh Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
BK DPR Gandeng UMT Perkuat Suara Publik dalam Kebijakan
PARLEMENTARIA, Kota Tangerang – Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI menggandeng Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) untuk memperkuat kontribusi akademisi dalam pelaksanaan tugas DPR RI. Kerja sama tersebut ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Selain penandatanganan, agenda tersebut juga membuka diskusi yang bertajuk “Strategi Penguatan Keterangan DPR RI dalam Persidangan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi”.
Hindari Tumpang Tindih Aturan, RUU Satu Data Harus Bangun Kebaruan Sendiri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu membangun kebaruan pengaturan (novelty) sendiri sehingga mampu menjadi landasan hukum yang kuat bagi tata kelola data nasional. Karena itu, penyusunannya tetap perlu memperhatikan keterkaitan dengan undang-undang sektoral agar tidak terjadi pertentangan maupun tumpang tindih aturan.
BURT DPR Dorong SMC RS Telogorejo Tingkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Indah Kurnia menekankan bahwa kualitas pelayanan rumah sakit tidak semata-mata ditentukan oleh kemewahan fasilitas. Menurutnya, rumah sakit harus memiliki fasilitas yang memadai, pelayanan yang transparan, serta mampu memberikan layanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien secara optimal, termasuk dukungan pelayanan selama 24 jam.
Pendidikan Gratis Harus Berpihak pada Keluarga Kurang Mampu
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mendorong pemerintah membangun kebijakan pendidikan gratis yang berkeadilan, mulai dari penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun hingga penguatan bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, baik di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Dedi Prasetyo Jadi Kepala BRAN, Agun Gunandjar Sudarsa Minta Konflik Tanah Rakyat Diprioritaskan
Benny K Harman Minta Kapolri Baru Hapus Kultur ‘No Viral No Justice’
Jaelani Minta Penanganan Karhutla Tak Hanya Padamkan Api, Tapi Juga Perlindungan Satwa Liar
Benny K Harman Titip Pesan kepada Kapolri Baru, Perkuat Profesionalitas dan Transparansi
Hindari Tumpang Tindih Aturan, RUU Satu Data Harus Bangun Kebaruan Sendiri
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
BURT DPR Dorong SMC RS Telogorejo Tingkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
Pendidikan Gratis Harus Berpihak pada Keluarga Kurang Mampu
Komisi IX Tekankan Akurasi Data Rumah Sakit untuk Dukung Penerapan RBKP
Gamal: Diagnostic Capability FKTP Kunci Keberhasilan Rujukan Berbasis Kompetensi
Komisi IX Pastikan Penerapan RBKP Tak Hambat Akses Layanan Kesehatan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
BOP Pantura Jadi Kunci Penanganan Degradasi Pesisir Terpadu
Riyono Caping: Giant Seawall Pantura Harus Dibangun dengan Konsep Ekologis
Peningkatan Plafon KUR Bantu UMKM Menengah Kembangkan Usahanya
Terima Audiensi Penyuling Tradisional Musi Banyuasin, Yulian Gunhar Dorong Evaluasi Permen ESDM 14/2025
Kelalaian Masinis Bukan Satu-satunya Penyebab Kecelakaan Kereta
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Musthofa Dorong Edukasi Pajak bagi Agen Asuransi
Komisi XI dan BI Sepakati Penguatan Kebijakan Jaga Stabilitas Rupiah
APBN 2027 Harus Hadirkan Pertumbuhan Tinggi yang Merata
Harris Turino Tekankan Defisit APBN Tak Melebihi 3 Persen
Fathi Dorong Transaksi QRIS Jadi Basis Analisis Pembiayaan UMKM
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Benny K Harman Titip Pesan kepada Kapolri Baru, Perkuat Profesionalitas dan Transparansi
Riyono Caping: Giant Seawall Pantura Harus Dibangun dengan Konsep Ekologis
BK DPR Gandeng UMT Perkuat Suara Publik dalam Kebijakan
Hindari Tumpang Tindih Aturan, RUU Satu Data Harus Bangun Kebaruan Sendiri
