
Panja RUU Statistik Sepakati Pengguna Masuk Definisi SSN

Tidak Hanya Dunia Seni, RUU Hak Cipta Juga Harus Lindungi Karya Jurnalistik dan Ilmiah

Sudjatmiko: Revisi UU LLAJ Perluas Tanggung Jawab Hukum, Pemilik Kendaraan Tak Luput

Panja RUU Statistik Sepakati Pengguna Masuk Definisi SSN

Tidak Hanya Dunia Seni, RUU Hak Cipta Juga Harus Lindungi Karya Jurnalistik dan Ilmiah

Sudjatmiko: Revisi UU LLAJ Perluas Tanggung Jawab Hukum, Pemilik Kendaraan Tak Luput
Video Singkat
Berita Populer
Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal
Komisi IIIKomisi X Minta Pemerintah Perjelas Arah Kebijakan BPS dan Satu Data dalam RUU Statistik
Komisi XAkomodir Putusan MK, Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Harus Diperjelas dan RUU
Komisi IILebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum
Komisi IIIBREAKING NEWS : PIMPINAN MPR RI MENYAMPAIKAN HASIL RAPIM TERKAIT PENGUNDURAN DIRI WAPRES GIBRAN
Politik dan KeamananINFOGRAFIS



Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Habib Syarief Tegaskan Unsur Pengguna Wajib Masuk Definisi SSN

Atasi Kekosongan Hukum, RUU Hak Cipta Pastikan Pencipta Dapatkan Hak Ekonomi dan Moral

Timus-Timsin Rampungkan Naskah RUU Perampasan Aset, Libatkan Ahli Bahasa dan Legal Drafter

Cegah Penyadapan, Komisi XIII Imbau Evaluasi Personel Lingkar Inti Presiden

Komisi XIII Ingatkan Kemensetneg, Keamanan Presiden Tak Boleh Dianggap Remeh

RAPAT PARIPURNA KE-13 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027

Habib Syarief Tegaskan Unsur Pengguna Wajib Masuk Definisi SSN
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menegaskan bahwa kata "pengguna" harus tetap dicantumkan dalam definisi Sistem Statistik Nasional (SSN) pada RUU tentang Statistik. Menurutnya, penyelenggaraan statistik negara dibiayai oleh pajak rakyat sehingga orientasi utamanya wajib melayani kepentingan publik.

Atasi Kekosongan Hukum, RUU Hak Cipta Pastikan Pencipta Dapatkan Hak Ekonomi dan Moral
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta diharapkan mampu mengatasi berbagai ketimpangan ekonomi dan kekosongan hukum yang selama ini menyebabkan pencipta belum sepenuhnya memperoleh hak atas karya yang dihasilkan. Pemenuhan hak ekonomi, hak moral, dan hak eksklusif menjadi perhatian utama dalam penyempurnaan regulasi tersebut.

Timus-Timsin Rampungkan Naskah RUU Perampasan Aset, Libatkan Ahli Bahasa dan Legal Drafter
PARLEMENTARIA, Jakarta — Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, merampungkan seluruh naskah hasil pembahasan sebelum pengesahan di Tingkat I. Penyelesaian tugas tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Panja sebagai bagian dari proses finalisasi rancangan undang-undang sebelum dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan di tingkat II atau di Rapat Paripurna, pada Kamis (19/11/2026) besok.

Cegah Penyadapan, Komisi XIII Imbau Evaluasi Personel Lingkar Inti Presiden
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengimbau Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengevaluasi personel yang berada di lingkar inti Presiden RI, terutama jika terdapat pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang tengah menjadi sorotan dalam kasus dugaan penyadapan yang melibatkan tersangka LSP (mantan Kapolri dan mantan Kepala KSP).

Komisi XIII Ingatkan Kemensetneg, Keamanan Presiden Tak Boleh Dianggap Remeh
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memperkuat sistem pengamanan Presiden RI Prabowo Subianto, baik dari aspek keamanan fisik maupun perlindungan informasi strategis. Hal ini dinilai penting menyusul mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden yang berpotensi mengganggu keamanan negara dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

RAPAT PARIPURNA KE-13 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
RAPAT PARIPURNA KE-13 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027

Komunikasi Publik Kunci Bangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pemilu
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat komunikasi kelembagaan dan membangun kepercayaan publik sebagai bagian dari upaya penguatan demokrasi.

Terima Koalisi Buruh, Pimpinan DPR Ajak Jaga Komunikasi dan Fokus pada Perlindungan Pekerja
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pimpinan DPR RI berkomitmen menjaga komunikasi intensif dengan gerakan buruh, pemerintah, dan perusahaan guna mengawal pelindungan tenaga kerja serta mendorong terciptanya kondisi perekonomian yang lebih baik. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI).

64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Kembali Bekerja, Komisi VI DPR Kawal Hak Normatif Buruh
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pimpinan DPR RI bersama Komisi VI DPR RI memfasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang dialami 64 pekerja PT Krakatau Baja Konstruksi, entitas penerima penggabungan PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan (KPdP) dalam grup PT Krakatau Steel (Persero). Melalui mediasi dengan manajemen perusahaan, para pekerja yang sebelumnya menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) kini kembali bekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), memperoleh upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR), serta mendapatkan kepesertaan BPJS.

Lasarus Minta Kemendes PDT Perkuat Pengawasan dan Tindak Lanjut Temuan BPK
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat pengawasan internal, tata kelola keuangan, serta pengelolaan aset negara meski kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian seluruh rekomendasi BPK agar akuntabilitas penggunaan anggaran terus terjaga.
Lainnya
Lihat Semua Berita →
Komisi XIII Ingatkan Kemensetneg, Keamanan Presiden Tak Boleh Dianggap Remeh

RAPAT PARIPURNA KE-13 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027

Komunikasi Publik Kunci Bangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pemilu

Terima Koalisi Buruh, Pimpinan DPR Ajak Jaga Komunikasi dan Fokus pada Perlindungan Pekerja










































