Komisi XII Pastikan Pengelolaan Tailing dan Smelter Freeport-AMMAN Diawasi Secara Periodik
Realisasi APBN 2025 Berjalan Baik, Penerimaan Negara 2026 Harus Terus Ditingkatkan
Musthofa: Penghapusan SLIK untuk Kredit Mikro Perlu Diimbangi Rekam Jejak Peminjam
Komisi XII Pastikan Pengelolaan Tailing dan Smelter Freeport-AMMAN Diawasi Secara Periodik
Realisasi APBN 2025 Berjalan Baik, Penerimaan Negara 2026 Harus Terus Ditingkatkan
Musthofa: Penghapusan SLIK untuk Kredit Mikro Perlu Diimbangi Rekam Jejak Peminjam
Video Singkat
Terpopuler
Polri Tangani Tiga Mega Kasus Korupsi, Legislator: Jangan Karena Motif Balas Dendam!
Politik dan KeamananPenataan Guru Honorer Harus Tuntas sebelum Rekrutmen Baru
Kesejahteraan RakyatKomisi III Antisipasi Abuse of Power dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananRUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Politik dan KeamananKomisi X Tampung Masukan Akademisi, Legislator Soroti Rencana Induk hingga Penataan Guru
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
MKD Bangun Sinergi dengan Kepolisian, Dukung Penegakan Etik Anggota DPR
Yahya Zaini Dorong BPOM Perkuat Pengawasan Industri Plasma Darah
Komisi VIII Perkuat Fungsi Pengawasan melalui Pendalaman LKPP APBN 2025
Agung Widyantoro: Laporan Masyarakat Penting untuk Menjaga Marwah DPR RI
Reni Astuti Minta Kemendikdasmen Petakan Guru Bergaji Rendah
Netty: Program Kemendukbangga Harus Mudah Dipahami dan Tepat Sasaran
MKD Bangun Sinergi dengan Kepolisian, Dukung Penegakan Etik Anggota DPR
PARLEMENTARIA, Bandung – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memperkuat sinergi dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung melalui Kunjungan Kerja Spesifik di Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan MKD, khususnya menjaga kehormatan serta keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Yahya Zaini Dorong BPOM Perkuat Pengawasan Industri Plasma Darah
PARLEMENTARIA, Jakarta– Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat pengawasan terhadap industri plasma darah yang mulai berkembang di Indonesia. Menurutnya, sektor tersebut memiliki potensi besar sehingga memerlukan pengawasan yang memadai untuk menjamin keamanan serta tata kelola industri.
Komisi VIII Perkuat Fungsi Pengawasan melalui Pendalaman LKPP APBN 2025
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI mulai membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 bersama enam mitra kerja. Pembahasan tersebut difokuskan pada pendalaman hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan negara.
Agung Widyantoro: Laporan Masyarakat Penting untuk Menjaga Marwah DPR RI
PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi perilaku Anggota DPR RI dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran etik yang ditemukan. Menurutnya, partisipasi publik menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung tugas MKD menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI.
Reni Astuti Minta Kemendikdasmen Petakan Guru Bergaji Rendah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Kesejahteraan guru dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Selain meningkatkan kompetensi dan memperluas program sertifikasi, pemerintah juga didorong memiliki basis data yang komprehensif mengenai guru yang masih menerima penghasilan di bawah standar kelayakan sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Netty: Program Kemendukbangga Harus Mudah Dipahami dan Tepat Sasaran
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menekankan berbagai program yang diluncurkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) harus disertai implementasi yang jelas, efektif, dan mudah dipahami masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program pembangunan keluarga tidak ditentukan oleh banyaknya nama atau slogan, melainkan sejauh mana masyarakat memahami, merasa memiliki, dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya.
Gus Khozin: Efisiensi Anggaran Jangan Jadikan PPPK Korban
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menjadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai sasaran efisiensi anggaran. Menurutnya, setelah diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN), hak PPPK, termasuk pembayaran gaji, wajib dipenuhi oleh pemerintah.
Sistem Merit dan Manajemen Talenta Jadi Kunci Penguatan Reformasi Birokrasi
PARLEMENTARIA, Jakarta -Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan bahwa sistem merit dan manajemen talenta menjadi kunci dalam penguatan reformasi birokrasi. Taufan menegaskan penataan kedua aspek tersebut akan menentukan keberhasilan sistem kepegawaian nasional serta kualitas aparatur sipil negara (ASN). Maka, Taufan berpandangan bahwa Kementerian PANRB berperan sebagai konseptor berbagai kebijakan reformasi birokrasi, sedangkan implementasinya dijalankan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Calon Anggota KPI Ditantang Mampu Jaga Relevansi Lembaga di Era Platform Digital
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mendorong para calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk menunjukkan strategi menjaga relevansi lembaga di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan platform digital. Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat telah mengubah lanskap penyiaran nasional sehingga KPI dituntut mampu beradaptasi tanpa melampaui kewenangan yang diamanatkan undang-undang.
Netty Dorong Penguatan Program Keluarga untuk Cegah Stunting dan Kehamilan Tidak Diinginkan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai penguatan ketahanan keluarga harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Karena itu, ia menegaskan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar mampu menjalankan berbagai program strategis, mulai dari pencegahan stunting hingga penurunan angka kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Gus Khozin: Efisiensi Anggaran Jangan Jadikan PPPK Korban
Sistem Merit dan Manajemen Talenta Jadi Kunci Penguatan Reformasi Birokrasi
Calon Anggota KPI Ditantang Mampu Jaga Relevansi Lembaga di Era Platform Digital
Mandeg 18 Tahun, Baleg Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung di Periode Presiden Prabowo
Data Ombudsman Harus Jadi Evaluasi Perbaikan Pelayanan Publik
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →MKD Bangun Sinergi dengan Kepolisian, Dukung Penegakan Etik Anggota DPR
Yahya Zaini Dorong BPOM Perkuat Pengawasan Industri Plasma Darah
Komisi VIII Perkuat Fungsi Pengawasan melalui Pendalaman LKPP APBN 2025
Agung Widyantoro: Laporan Masyarakat Penting untuk Menjaga Marwah DPR RI
Reni Astuti Minta Kemendikdasmen Petakan Guru Bergaji Rendah
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Temuan Tiga Anjing Positif Rabies, Dwita Ria Minta Pengawasan Perdagangan Diperketat
Syarif Fasha: Opini WTP BIG dan BAPETEN Tak Boleh Tutupi Temuan yang Kerap Berulang
Darmadi: Program Koperasi Besar, Dampak Ekonominya Mana?
Komisi XII: Proyek OSS Tetap Jalan Meski Gagal Lelang 2025
Syarif Pasha Usul BIG dan BAPETEN "Adu Bosan" Demi Kemenkeu Cepat Buka Blokir Anggaran
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Transformasi Setjen DPR Butuh SDM yang Mampu Menggerakkan Perubahan
Pelatihan PKP Setjen DPR RI Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Pelatihan PKP Setjen Siapkan Pemimpin Pengawas Adaptif dan Berorientasi Solusi
Subardi: Rachmat Gobel Politisi Teladan, Konglomerat Pejuang Makmurkan Rakyat
Sinkronisasi Aplikasi I’DIS BKN dan Harmoni Perkuat Pembinaan Disiplin ASN Setjen DPR RI
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Reni Astuti Minta Kemendikdasmen Petakan Guru Bergaji Rendah
Netty: Program Kemendukbangga Harus Mudah Dipahami dan Tepat Sasaran
Gus Khozin: Efisiensi Anggaran Jangan Jadikan PPPK Korban
Sistem Merit dan Manajemen Talenta Jadi Kunci Penguatan Reformasi Birokrasi
