Netty Dorong Pemerintah Kaji Pembebasan PPN Pembalut demi Kesehatan Perempuan
Taufiq R. Abdullah Desak Pemerintah Segera Bentuk Badan Pelindungan Data Pribadi
Pembentukan Ditjen Pesantren Jadi Langkah Penting Perkuat Pendidikan Keagamaan
Netty Dorong Pemerintah Kaji Pembebasan PPN Pembalut demi Kesehatan Perempuan
Taufiq R. Abdullah Desak Pemerintah Segera Bentuk Badan Pelindungan Data Pribadi
Pembentukan Ditjen Pesantren Jadi Langkah Penting Perkuat Pendidikan Keagamaan
Video Singkat
GPR Komdigi
Terpopuler
Soroti Penggerebekan Ponpes, Atalia: Penegakan Hukum Jangan Abaikan Anak dan Perempuan
Kesejahteraan RakyatKabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik dan KeamananPenegakan Hukum Penyadapan Ilegal Harus Profesional, Transparan, dan Objektif
Politik dan KeamananPilu Balita Meninggal Usai 10 Hari Tak Makan, Puan: Pertolongan Kesehatan Harus Lebih Mudah Dijangkau
Kesejahteraan RakyatDapat Apresiasi, Kapolri Tertibkan Terlebih Dahulu Jajarannya Larang Gunakan Vape
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/
https://online.anyflip.com/fhwbw/mubt/mobile/index.html
PODCAST
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Biro SDMA Setjen DPR Sosialisasikan Layanan Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik ASN
RUU Perampasan Aset Tidak Boleh Menjadi Alat Kekuasaan
Puan Minta Pemerintah Jadikan Aspirasi Masyarakat Soal Pajak Pembalut Sebagai Masukan Bermakna
Lindungi Generasi Muda dari Narkoba, Lola Nelria Dorong Pengungkapan Jaringan hingga Bandar Besar
Pembentukan Ditjen Pesantren Jadi Langkah Penting Perkuat Pendidikan Keagamaan
Irtama DPR Perkuat Pengawasan melalui SARING WBS dan Dashboard AI
Biro SDMA Setjen DPR Sosialisasikan Layanan Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik ASN
PARLEMENTARIA, Jakarta — Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Endang Suryastuti, menegaskan bahwa kenaikan pangkat untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperoleh secara otomatis, melainkan harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Pasalnya, kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan negara atas prestasi, kinerja, dedikasi, serta integritas yang telah ditunjukkan pegawai.
RUU Perampasan Aset Tidak Boleh Menjadi Alat Kekuasaan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Kali ini, DPR menghadirkan akademisi, ekonom, dan organisasi mahasiswa guna menghimpun pandangan sebelum memasuki pembahasan substansi rancangan regulasi tersebut.
Puan Minta Pemerintah Jadikan Aspirasi Masyarakat Soal Pajak Pembalut Sebagai Masukan Bermakna
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat terkait pajak pembalut atau period tax sebagai masukan yang membangun. Ia menilai perhatian masyarakat terhadap keterjangkauan pembalut perlu didengar sebagai masukan dalam menyusun kebijakan yang memahami kehidupan perempuan.
Lindungi Generasi Muda dari Narkoba, Lola Nelria Dorong Pengungkapan Jaringan hingga Bandar Besar
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemberantasan narkotika dinilai tidak cukup hanya melalui penangkapan pengguna dan kurir. Pengungkapan jaringan bandar besar, pencegahan, perlindungan pelapor, hingga rehabilitasi korban juga perlu diperkuat.
Pembentukan Ditjen Pesantren Jadi Langkah Penting Perkuat Pendidikan Keagamaan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mengapresiasi pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Menurutnya, kehadiran direktorat tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat pendidikan pesantren sekaligus mencerminkan peningkatan perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang berperan strategis dalam membentuk karakter generasi bangsa.
Irtama DPR Perkuat Pengawasan melalui SARING WBS dan Dashboard AI
PARLEMENTARIA, Cisarua — Inspektorat Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memperkuat sistem pengawasan internal melalui sosialisasi inovasi Pra Pelaporan Whistle Blowing System (WBS) atau SARING WBS serta pengembangan Dashboard Risiko Terintegrasi berbantuan Artificial Intelligence (AI). Berlangsung di Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI, Cisarua, Bogor, Rabu (4/11/2026), kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaporan pelanggaran, memperkuat deteksi dini risiko, serta mendorong tata kelola kelembagaan yang lebih efektif dan akuntabel.
Taufiq R. Abdullah Desak Pemerintah Segera Bentuk Badan Pelindungan Data Pribadi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah mendesak pemerintah segera membentuk Badan Pelindungan Data Pribadi (PDP). Pembentukan lembaga tersebut dinilai mendesak untuk memastikan pengawasan dan perlindungan data masyarakat berjalan optimal, terlebih di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan yang menyeret tiga jenderal sebagai tersangka.
Bob Hasan: Fast-Track Legislation Tetap Melalui Prosedur
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menerangkan dalam proses pembentukan undang-undang terdapat dua mekanisme, yakni prosedur biasa dan prosedur cepat (fast-track legislation). Dalam mekanisme biasa, pembentukan undang-undang melewati sejumlah tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, harmonisasi, pembahasan, hingga pengesahan. Proses tersebut dapat berlangsung selama satu hingga dua tahun, bahkan lebih, bergantung pada kebutuhan dan kompleksitas regulasi yang dibahas.
Rikwanto Pastikan Hak Ulayat dan Tertib Administrasi Masuk dalam RUU Masyarakat Adat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panja RUU Masyarakat Adat Baleg DPR RI, Rikwanto, menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang sempat tertunda kini kembali didorong untuk segera dibahas. Menurut data yang dimilikinya, tercatat lebih dari 3.000 entitas masyarakat adat di Indonesia, di mana sebagian telah diakui dan sebagian lainnya masih menjalani proses verifikasi yang membutuhkan waktu.
Belajar dari Kasus Karhutla, Investasi Asing Jangan Korbankan Kerusakan Lingkungan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengingatkan pemerintah agar memastikan investasi asing di Indonesia berjalan sejalan dengan kepentingan nasional. Peningkatan nilai investasi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kepatuhan hukum, keberlanjutan pembangunan, serta kepentingan masyarakat dan negara.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
RUU Perampasan Aset Tidak Boleh Menjadi Alat Kekuasaan
Lindungi Generasi Muda dari Narkoba, Lola Nelria Dorong Pengungkapan Jaringan hingga Bandar Besar
Taufiq R. Abdullah Desak Pemerintah Segera Bentuk Badan Pelindungan Data Pribadi
Bob Hasan: Fast-Track Legislation Tetap Melalui Prosedur
Rikwanto Pastikan Hak Ulayat dan Tertib Administrasi Masuk dalam RUU Masyarakat Adat
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Puan Minta Pemerintah Jadikan Aspirasi Masyarakat Soal Pajak Pembalut Sebagai Masukan Bermakna
Pembentukan Ditjen Pesantren Jadi Langkah Penting Perkuat Pendidikan Keagamaan
Netty Dorong Pemerintah Kaji Pembebasan PPN Pembalut demi Kesehatan Perempuan
M. Husni Tekankan Profesionalitas APH dalam Penanganan Kasus di Pesantren
M. Husni Tekankan Perlindungan Generasi Muda dari Ancaman Narkoba
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Kawal Program Pemerintah, Ibas Dorong Akses Listrik bagi Masyarakat di Magetan
Pengelolaan SDA Harus Berpihak pada Rakyat, Bukan Oligarki
Waka DPR Gerak Cepat Bangun Sumur Bor, Atasi Krisis Air di Sumedang
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Didik Haryadi Minta OJK Peka terhadap Kredit UMKM Terdampak Bencana
Herman Khaeron Dorong Integrasi DTSEN untuk Benahi Subsidi LPG 3 Kg
Eric Hermawan: Peringatan MSCI Jadi Momentum Benahi Pasar Modal
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Pembentukan Ditjen Pesantren Jadi Langkah Penting Perkuat Pendidikan Keagamaan
Irtama DPR Perkuat Pengawasan melalui SARING WBS dan Dashboard AI
Taufiq R. Abdullah Desak Pemerintah Segera Bentuk Badan Pelindungan Data Pribadi
Bob Hasan: Fast-Track Legislation Tetap Melalui Prosedur
