Cucun: Regulasi Khusus Kemitraan Ojol dan Aplikator Akan Disusun Terpisah
Miliki Rekam Jejak Diplomat Karier, Menlu Baru Harus Konsisten Soal Perjuangan Palestina
Tinjau Pasar Induk Cipinang, Abdul Kharis Puji Kesiapan Stok Pangan Nasional
Cucun: Regulasi Khusus Kemitraan Ojol dan Aplikator Akan Disusun Terpisah
Miliki Rekam Jejak Diplomat Karier, Menlu Baru Harus Konsisten Soal Perjuangan Palestina
Tinjau Pasar Induk Cipinang, Abdul Kharis Puji Kesiapan Stok Pangan Nasional
Video Singkat
Terpopuler
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha
Politik dan KeamananDPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco: Kado Terindah untuk Buruh
Politik dan KeamananKomisi VIII Tetapkan BPIH 2027, Biaya Pelunasan Jemaah Haji Turun
Kesejahteraan RakyatRAPAT PARIPURNA KE-9 DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
Politik dan KeamananPanja RUU Satu Data Indonesia Sepakati 20 Bab dan 141 Pasal
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/
http://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta
Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog
Ahmad Basarah Dorong Penanganan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir
KONFERENSI PERS PIMPINAN DPR RI DAN PEMERINTAH UMUMKAN PERPRES OJEK ONLINE
Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, jemaah haji reguler rata-rata hanya perlu membayar biaya pelunasan sebesar Rp23.248.825 setelah mendapatkan bantuan subsidi dari Pemerintah sebesar Rp3 juta.
Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Prihatin meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menjamin biaya pemeriksaan visum et repertum dan perawatan medis korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ditanggung negara. Menurutnya, kendala biaya dan birokrasi layanan kesehatan masih dapat menjadi beban tambahan bagi korban kekerasan seksual yang hendak melapor dan memperoleh keadilan.
Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Di sisi lain, negara juga diminta menjamin hak pendidikan korban, termasuk kejelasan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan legalitas ijazah.
Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Ia berjanji segera menghubungi pemerintah dan Bulog untuk mencari solusi atas kelangkaan serta tingginya harga jagung yang dikeluhkan peternak.
Ahmad Basarah Dorong Penanganan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah mendesak penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan lembaga pendidikan dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Menurutnya, penyelesaian kasus tidak cukup hanya berfokus pada penanganan korban dan pelaku setelah kejadian, tetapi juga harus menyasar akar persoalan serta sistem pengawasan lembaga pendidikan.
KONFERENSI PERS PIMPINAN DPR RI DAN PEMERINTAH UMUMKAN PERPRES OJEK ONLINE
KONFERENSI PERS PIMPINAN DPR RI DAN PEMERINTAH UMUMKAN PERPRES OJEK ONLINE
Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk segera mencabut Pembebasan Bersyarat (PB) yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, Jawa Timur. Sebab, pemberian kebebasan bersyarat kepada pelaku kekerasan seksual berbasis relasi kuasa berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat dan mencederai hak-hak korban.
BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu. Pertemuan ini untuk menindaklanjuti pengaduan warga terkait dugaan kejanggalan penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 48 Tahun 2023 atas nama Kementerian Pertahanan di atas pemukiman mereka.
Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset
PARLEMENTARIA, Jakarta — Tata kelola kelembagaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, khususnya konsensus mengenai lembaga ideal untuk menjadi badan pengelola aset sitaan negara menjadi perhatian serius Parlemen. Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun saat menanggapi berbagai masukan pakar terkait apakah badan pengelola sebaiknya diisi oleh Aparat Penegak Hukum atau juga Kementerian Keuangan, ia menilai seluruh pandangan tersebut sangat konstruktif.
Ketentuan KUHAP Pengembalian Berkas Perkara dan Praperadilan Tak Bertentangan dengan Konstitusi
PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyelesaian pengembalian berkas perkara atau P-19 serta mekanisme Praperadilan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Abdullah saat membacakan Keterangan DPR RI secara virtual di Komplek Senayan, Selasa (7/10/2026).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Ahmad Basarah Dorong Penanganan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir
Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat
Optimalkan Tata Kelola, Legislator Komisi III Soroti Badan Pengelola Aset
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Harga Pakan Naik dan Telur Anjlok, Titiek Soeharto Janji Cari Solusi Bersama Menteri dan Bulog
Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana
Bambang Patijaya Usul Carbon Fraud Diatur dalam RUU Perubahan Iklim
Minta Karet Masuk Skema BPDP, Darori Wonodipuro: Petani Perlu Nilai Tambah
Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta
KONFERENSI PERS PIMPINAN DPR RI DAN PEMERINTAH UMUMKAN PERPRES OJEK ONLINE
BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
Komisi VIII Tetapkan BPIH 2027, Biaya Pelunasan Jemaah Haji Turun
Pentingnya Kesiapsiagaan Bencana dalam Kepariwisataan
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Puteri Komarudin Dorong BPK Perkuat Pemeriksaan di Era AI
Kholid: Kualitas Tata Kelola Jadi Kunci Belanja APBN 2027
Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja
BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan
Komisi XI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Ahmad Basarah Dorong Penanganan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir
KONFERENSI PERS PIMPINAN DPR RI DAN PEMERINTAH UMUMKAN PERPRES OJEK ONLINE
Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat
BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan
