Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya
Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Menunggu Pembahasan Resmi
25 Merek Beras Fortifikasi Bermasalah, Netty Dorong Pengawasan Diperketat
Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya
Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Menunggu Pembahasan Resmi
25 Merek Beras Fortifikasi Bermasalah, Netty Dorong Pengawasan Diperketat
Video Singkat
Terpopuler
DPR Sahkan RUU Reforma Agraria Jadi Undang-Undang
Isu Lainnya20 Persen APBN Mampu Wujudkan Pendidikan Gratis SD hingga Kuliah Sesuai Janji Prabowo
Kesejahteraan RakyatDPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota Menjadi UU, Tegaskan Pembaruan Dasar Hukum Sesuai UUD 1945
Politik dan KeamananFikri Faqih: 230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Akan Diangkat Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes pada 2027
Kesejahteraan RakyatSaan Pastikan RUU Perampasan Aset Ditargetkan Tuntas Sebelum 15 Desember
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Full Akses : https://anyflip.com/fhwbw/tjuv
Link: https://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/mobile/index.html
Link: https://magang.dpr.go.id/register?lowongan=84
Turut berduka cita atas musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9/2026).
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Menteri Imipas Harus Tindak Tegas Kalapas Cibinong, Buntut Fasilitas Mirip Apartemen
Arisal Aziz Sepakat Perkuat Pelatihan bagi Warga Binaan Penyandang Disabilitas Mental agar Siap Kembali ke Masyarakat
Komisi XIII Dorong Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Basis HAM Usai Kunjungi PSBL Harapan Sentosa 4
Puluhan Tahun Urus Izin Bikin 'Capek', Legislator Desak Sentralisasi Kewenangan Perizinan
Sengketa Perusahaan dengan Pekerja Harus Beri Kepastian bagi Pekerja
Safaruddin Minta Aset Judi Online Masuk RUU Perampasan Aset
Menteri Imipas Harus Tindak Tegas Kalapas Cibinong, Buntut Fasilitas Mirip Apartemen
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menindak tegas Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Hal ini menyusul adanya fasilitas seperti apartemen yang diduga disediakan untuk warga binaan.
Arisal Aziz Sepakat Perkuat Pelatihan bagi Warga Binaan Penyandang Disabilitas Mental agar Siap Kembali ke Masyarakat
PARLEMENTARIA, Kabupaten Tangerang – Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz mendorong penguatan program pelatihan dan pembinaan bagi warga binaan sosial di Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Harapan Sentosa 4, Kabupaten Tangerang, Banten, agar mereka memiliki bekal untuk kembali menjalani kehidupan secara mandiri di tengah masyarakat.
Komisi XIII Dorong Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Basis HAM Usai Kunjungi PSBL Harapan Sentosa 4
PARLEMENTARIA, Kabupaten Tangerang – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menegaskan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental harus mengedepankan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, penyandang disabilitas mental memiliki hak yang sama sebagai manusia dan negara berkewajiban memastikan hak tersebut terpenuhi melalui pelayanan yang layak, manusiawi, dan berkelanjutan.
Puluhan Tahun Urus Izin Bikin 'Capek', Legislator Desak Sentralisasi Kewenangan Perizinan
PARLEMENTARIA, Kabupaten Bekasi — Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, mendesak agar regulasi baru menarik seluruh kewenangan perizinan secara absolut ke tangan pemerintah pusat. Sentralisasi perizinan ini dinilai sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri karut-marut birokrasi lintas instansi yang selalu berulang dari tahun ke tahun.
Sengketa Perusahaan dengan Pekerja Harus Beri Kepastian bagi Pekerja
PARLEMENTARIA, Palembang — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendorong penyelesaian sengketa hubungan industrial antara PT PLN (Persero) dengan 11 pekerja yang memberikan kepastian bagi para pekerja. Penyelesaian tersebut perlu dilakukan secara cermat dengan mendengarkan penjelasan dari seluruh pihak agar solusi yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi pekerja maupun perusahaan.
Safaruddin Minta Aset Judi Online Masuk RUU Perampasan Aset
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendorong agar kejahatan judi online dimasukkan secara spesifik dalam RUU Perampasan Aset guna memperkuat efektivitas penyitaan uang hasil kejahatan. Safaruddin mengungkapkan ketimpangan tajam yang kerap terjadi antara data nilai transaksi judi online dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan jumlah nominal aset yang berhasil disita penegak hukum. Menurutnya, perputaran dana judi online menyentuh angka triliunan rupiah, namun nilai akhir yang berhasil disita negara seringkali berkuantitas jauh lebih kecil.
Pendidikan Gratis Harus Berkeadilan bagi Seluruh Jalur Pendidikan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat kebijakan pendidikan gratis di sekolah negeri serta mematangkan kebijakan perguruan tinggi negeri (PTN) bebas biaya kuliah. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut juga menjamin kesetaraan bagi peserta didik yang menempuh pendidikan melalui madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi keagamaan.
Komisi XIII Segera Tindaklanjuti Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XIII DPR RI akan segera menindaklanjuti temuan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong yang terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI. Temuan tersebut menunjukkan adanya sejumlah kamar yang dilengkapi berbagai fasilitas, seperti ruang tamu, dapur, televisi, hingga kulkas.
Marinus Gea Tegas Tolak Pembatasan Layanan Berdasarkan Wilayah Usai Kunjungi Panti Bina Laras
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menyoroti pentingnya pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas mental dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Hal ini disampaikan saat dirinya mengikuti agenda kunjungan spesifik Komisi XIII DPR RI ke Panti Sosial Bina Laras Harapan 4 Sentosa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu, (23/9/2026).
Cegah Fraud, Irtama DPR Gandeng BPKP Susun Program Pengawasan
PARLEMENTARIA, Cisarua — Inspektorat Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan guna merumuskan Kebijakan Pengawasan dan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2027. Berlangsung di Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI, Cisarua, Bogor, Rabu (23/9/2026), kegiatan strategis ini menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk merancang sistem pengawasan kelembagaan yang lebih tajam, adaptif, dan tepat sasaran.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Menteri Imipas Harus Tindak Tegas Kalapas Cibinong, Buntut Fasilitas Mirip Apartemen
Arisal Aziz Sepakat Perkuat Pelatihan bagi Warga Binaan Penyandang Disabilitas Mental agar Siap Kembali ke Masyarakat
Komisi XIII Dorong Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Basis HAM Usai Kunjungi PSBL Harapan Sentosa 4
Safaruddin Minta Aset Judi Online Masuk RUU Perampasan Aset
Komisi XIII Segera Tindaklanjuti Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Puluhan Tahun Urus Izin Bikin 'Capek', Legislator Desak Sentralisasi Kewenangan Perizinan
Komisi VII Dorong Percepatan Simpang Susun Kawasan Industri di Serang
Andre Rosiade Dorong KAI Tingkatkan Kualitas dan Keamanan Layanan
Yasti Soepredjo Desak KemenPU Realisasikan Aspirasi IPAL Manado dan SPAM Bilalang
Ibas Yudhoyono : PLTA Ngebel Harus Beri Manfaat bagi Masyarakat
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Sengketa Perusahaan dengan Pekerja Harus Beri Kepastian bagi Pekerja
Pendidikan Gratis Harus Berkeadilan bagi Seluruh Jalur Pendidikan
MKD Perkuat Sinergi dengan Polri Cegah Penyalahgunaan Atribut Dewan
Puluhan Ribu Balita Terpapar ISPA Akibat Karhutla, Legislator Minta Wilayah Terdampak Ditetapkan KLB
11 Pekerja PLN Sumsel yang Di-PHK Akan Kembali Bekerja
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Banggar Dorong Evaluasi UU P2SK Sebelum Bentuk Omnibus Law Baru
Tanggapi Aduan BWI dan DSI, Komisi XI Dorong Transparansi Wakaf dan Pembuktian Peran Lembaga Sengketa
Komisi XI DPR Tegaskan Digitalisasi Tak Boleh Jadi Alat PHK Sepihak
Amin AK Minta OJK Evaluasi Kebijakan Maybank Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak
Kholid: Batas Defisit APBN Tiga Persen Harus Tetap Dijaga
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Sengketa Perusahaan dengan Pekerja Harus Beri Kepastian bagi Pekerja
Safaruddin Minta Aset Judi Online Masuk RUU Perampasan Aset
Pendidikan Gratis Harus Berkeadilan bagi Seluruh Jalur Pendidikan
Komisi XIII Segera Tindaklanjuti Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong
