BAM: Perkuat Ekonomi Kerakyatan dengan Tata Kelola Kemitraan yang Adil
Penangkapan Kasat Resnarkoba Tangsel Bukti Polri Tidak Pandang Bulu Tegakkan Hukum
Komisi XI Pastikan Transisi Kepemimpinan BI Tak Ganggu Stabilitas Negara
BAM: Perkuat Ekonomi Kerakyatan dengan Tata Kelola Kemitraan yang Adil
Penangkapan Kasat Resnarkoba Tangsel Bukti Polri Tidak Pandang Bulu Tegakkan Hukum
Komisi XI Pastikan Transisi Kepemimpinan BI Tak Ganggu Stabilitas Negara
Video Singkat
Terpopuler
Kasus Dugaan Pencurian Ayam Berujung Maut di Bali, DPR Imbau Masyarakat Tidak Main Hakim Sendiri
Ekonomi dan KeuanganKomisi X Minta Pemerintah Tambah Kuota KIP Kuliah dan Benahi Data Desil Penerima Bantuan
Kesejahteraan RakyatMasuki Masa Reses, Rudianto Lallo: Komisi III Gas Terus Bahas RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananKomisi III Desak Eksekusi Putusan Inkrah Sengketa Perdata Asrama Polisi di Sulsel
Politik dan KeamananKomisi III Serap Aspirasi Daerah untuk Perkuat Penyusunan RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Link Flipbook : https://online.anyflip.com/fhwbw/fndh/mobile/index.html
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Lola Nelria Desak Usut Tuntas Kasus Tewasnya Satpam Waduk Jatiluhur
Fiskal Daerah Urgen Dibahas, Komisi II Akan Gelar RDP Meski Masa Reses
Jalin Kolaborasi dengan ANRI, Setjen DPR Fokus Tingkatkan Tata Kelola Kearsipan
Puan: Negara Tak Boleh Kehilangan Satu Generasi karena Anak-anak Putus Sekolah
Sikapi Aksi Main Hakim Sendiri di Bali, Legislator: Jangan Biarkan Emosi Gantikan Hukum
Komisi X Tegaskan RUU Sisdiknas dan Pembentukan URI Merupakan Proses Berbeda
Lola Nelria Desak Usut Tuntas Kasus Tewasnya Satpam Waduk Jatiluhur
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas kasus tewasnya seorang petugas keamanan (satpam) di kawasan Waduk Jatiluhur secara cepat, profesional, dan transparan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, menghadirkan rasa keadilan bagi keluarga korban, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Fiskal Daerah Urgen Dibahas, Komisi II Akan Gelar RDP Meski Masa Reses
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI akan membahas reformulasi sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan kondisi fiskal daerah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta para kepala daerah se-Indonesia pada 30 Juli 2026. Pembahasan tersebut tetap dilaksanakan pada masa reses saat ini atas arahan dan persetujuan Pimpinan DPR RI.
Jalin Kolaborasi dengan ANRI, Setjen DPR Fokus Tingkatkan Tata Kelola Kearsipan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI terus memperkuat tata kelola kearsipan, khususnya terhadap produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi. Upaya tersebut menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) beserta jajarannya ke Sekretariat Jenderal DPR RI.
Puan: Negara Tak Boleh Kehilangan Satu Generasi karena Anak-anak Putus Sekolah
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menilai temuan mengenai sekitar 6.000 anak putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, harus menjadi alarm bagi Pemerintah bahwa tantangan pembangunan sumber daya manusia Indonesia telah memasuki babak baru. Banyaknya anak di Bogor yang meninggalkan sekolah itu didominasi oleh rendahnya minat belajar.
Sikapi Aksi Main Hakim Sendiri di Bali, Legislator: Jangan Biarkan Emosi Gantikan Hukum
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas dugaan aksi main hakim sendiri yang berujung hilangnya nyawa seorang warga di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Peristiwa yang terjadi pada Jumat (24/7) dini hari itu dinilai sebagai tragedi kemanusiaan sekaligus alarm serius bagi penegakan hukum di Indonesia.
Komisi X Tegaskan RUU Sisdiknas dan Pembentukan URI Merupakan Proses Berbeda
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) tidak berkaitan langsung dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang saat ini tengah dibahas sebagai inisiatif DPR.
Pembentukan URI Harus Miliki Dasar Hukum dan Tata Kelola yang Jelas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI akan meminta penjelasan resmi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terkait rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah di sektor pendidikan tinggi.
Konflik Horizontal Harus Diredam, Jangan Sampai Dimanfaatkan Pihak Tak Bertanggung Jawab
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas meminta aparat kepolisian memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menyusul bentrokan antar kelompok warga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang menewaskan satu orang. Menurutnya, langkah cepat diperlukan untuk mencegah konflik meluas dan memicu aksi balasan.
Bambang Patijaya Usul Alokasi Minimal 3 Persen APBD Demi Perkuat Infrastruktur Pengelolaan Sampah
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengusulkan pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan sedikitnya 3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah. Sebab, ia meyakini kepastian anggaran menjadi kunci agar persoalan sampah dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.
Netty: Perlindungan Tenaga Kesehatan Harus Diperkuat Secara Komprehensif
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyampaikan belasungkawa atas wafatnya dokter internship, dr. Siti Zahra Maghfira. Di balik duka tersebut, ia menegaskan pentingnya penguatan perlindungan tenaga kesehatan (nakes) secara menyeluruh agar para tenaga medis dapat menjalankan tugasnya dengan aman, profesional, dan bermartabat.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Lola Nelria Desak Usut Tuntas Kasus Tewasnya Satpam Waduk Jatiluhur
Fiskal Daerah Urgen Dibahas, Komisi II Akan Gelar RDP Meski Masa Reses
Sikapi Aksi Main Hakim Sendiri di Bali, Legislator: Jangan Biarkan Emosi Gantikan Hukum
Konflik Horizontal Harus Diredam, Jangan Sampai Dimanfaatkan Pihak Tak Bertanggung Jawab
Tutup Celah Travel Bodong, DPR Pastikan UU PIHU Demi Lindungi Jemaah Umrah Mandiri
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Bambang Patijaya Usul Alokasi Minimal 3 Persen APBD Demi Perkuat Infrastruktur Pengelolaan Sampah
Indonesia Raih Apresiasi Norwegia atas Keberhasilan Menurunkan Deforestasi Sejak 2015
Korupsi Pakan Satwa Kebun Binatang Surabaya, Legislator Minta Audit Nasional pada Lembaga Konservasi
Legislator Minta BUMN Galangan Kapal dan Pelindo Optimalkan Aset
PT PAL Dinilai Belum Optimal, Doni Akbar Minta Perbaikan Tata Kelola dan SDM
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Puan: Negara Tak Boleh Kehilangan Satu Generasi karena Anak-anak Putus Sekolah
Komisi X Tegaskan RUU Sisdiknas dan Pembentukan URI Merupakan Proses Berbeda
Pembentukan URI Harus Miliki Dasar Hukum dan Tata Kelola yang Jelas
Netty: Perlindungan Tenaga Kesehatan Harus Diperkuat Secara Komprehensif
Kemitraan Petani dan Perhutani Perlu Dibangun Lebih Berkeadilan
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Komisi XI Pastikan Transisi Kepemimpinan BI Tak Ganggu Stabilitas Negara
Marwan Jafar: Pengganti Perry Warjiyo Wajib Jaga Independensi BI
Waka DPR Sari Yuliati Desak Sanksi Berat jika Guru ASN Tanjungbalai Terbukti Cabuli Anak
Charles Meikyansah: Kepala Desa Perlu Pendampingan agar Kelola Dana Desa Lebih Akuntabel
Hormati Undur Diri Perry Warjiyo, Komisi XI Siap Jalankan Fit and Proper Test Secara Objektif
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Sikapi Aksi Main Hakim Sendiri di Bali, Legislator: Jangan Biarkan Emosi Gantikan Hukum
Komisi X Tegaskan RUU Sisdiknas dan Pembentukan URI Merupakan Proses Berbeda
Pembentukan URI Harus Miliki Dasar Hukum dan Tata Kelola yang Jelas
Konflik Horizontal Harus Diredam, Jangan Sampai Dimanfaatkan Pihak Tak Bertanggung Jawab
