Sentuhan Kenyamanan di Mina, Layanan Haji Reguler yang Kian Manusiawi
Dasco Nilai Pergantian Kepala BGN Sudah Tepat, Singgung Banyak Evaluasi Internal
AI Berkembang Cepat Dua Tahun Terakhir, UU Hak Cipta Mendesak Direvisi
Sentuhan Kenyamanan di Mina, Layanan Haji Reguler yang Kian Manusiawi
Dasco Nilai Pergantian Kepala BGN Sudah Tepat, Singgung Banyak Evaluasi Internal
AI Berkembang Cepat Dua Tahun Terakhir, UU Hak Cipta Mendesak Direvisi
Video Singkat
Terpopuler
Sentuhan Kenyamanan di Mina, Layanan Haji Reguler yang Kian Manusiawi
Kesejahteraan RakyatAI Berkembang Cepat Dua Tahun Terakhir, UU Hak Cipta Mendesak Direvisi
Politik dan KeamananLayanan Haji Reguler di Mina Dipuji, Timwas DPR Soroti Fasilitas Lansia hingga Kebutuhan Gizi
Kesejahteraan RakyatDi Tengah Panas Mina, Rieke Temukan Semangat Jemaah Haji Indonesia
Kesejahteraan RakyatWujudkan Rasa Kebersamaan, Rofik Hananto Tebar Hewan Kurban di Dapil Jateng VII
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Muazzim Akbar Soroti Maraknya PMI Ilegal di Perbatasan Kalbar
Soedeson Tandra Dorong RUU HPI Segera Rampung demi Kepastian Hukum Lintas Negara
Yasonna Tekankan Keseimbangan antara Fleksibilitas Hukum dan Kepentingan Nasional
RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-20 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026
Penolakan PTSL Jadi Sorotan, Fauzan Minta Pemerintah Cari Akar Masalah
Benny K. Harman Soroti Tujuh Persoalan Krusial dalam Pembenahan Sistem Pemilu
Muazzim Akbar Soroti Maraknya PMI Ilegal di Perbatasan Kalbar
PARLEMENTARIA, Pontianak - Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menyoroti masih tingginya praktik keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal melalui wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena pekerja yang berangkat secara nonprosedural berisiko kehilangan berbagai bentuk perlindungan yang seharusnya mereka terima.
Soedeson Tandra Dorong RUU HPI Segera Rampung demi Kepastian Hukum Lintas Negara
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Soedeson Tandra menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional guna menjawab meningkatnya berbagai persoalan hukum yang melibatkan unsur asing, mulai dari perkawinan campuran hingga transaksi bisnis lintas negara. Menurutnya, semakin terbukanya interaksi masyarakat Indonesia dengan dunia internasional menuntut hadirnya payung hukum yang mampu memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan warga negara, badan hukum, maupun aset yang berada di lebih dari satu yurisdiksi negara.
Yasonna Tekankan Keseimbangan antara Fleksibilitas Hukum dan Kepentingan Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Yasonna H. Laoly menegaskan pentingnya kehadiran Undang-Undang Hukum Perdata Internasional untuk memperkuat kepastian hukum dalam berbagai hubungan hukum lintas negara, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha internasional terhadap Indonesia.
RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-20 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026
RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-20 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026
Penolakan PTSL Jadi Sorotan, Fauzan Minta Pemerintah Cari Akar Masalah
PARLEMENTARIA, Jakarta - Penolakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh sejumlah warga menjadi sorotan Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid. Menurutnya, pemerintah perlu segera mencari tahu penyebab munculnya penolakan terhadap program yang sejatinya bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut.
Benny K. Harman Soroti Tujuh Persoalan Krusial dalam Pembenahan Sistem Pemilu
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman yang mendapat penugasan sementara dari Fraksi Partai Demokrat dalam RDPU Komisi II DPR RI bersama para akademisi terkait pembenahan sistem pemilu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2026) itu menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi untuk mewujudkan sistem pemilu yang lebih berkualitas.
Didik Haryadi: Penyempurnaan UU P2SK Harus Jaga Keseimbangan Industri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menegaskan penyempurnaan regulasi dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pelaku industri jasa keuangan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja P2SK Komisi XI DPR RI bersama Perbarindo, Perbanas, Himbara, dan Asbanda.
Once Mekel Soroti Bonus Atlet, Mutasi, dan Dualisme Organisasi Olahraga Jelang PON XXII 2028
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel menyoroti sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah menjelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. Mulai dari pencairan bonus atlet, mutasi atlet antar daerah, hingga dualisme organisasi cabang olahraga, Once menilai hal tersebut dapat mempengaruhi pembinaan dan prestasi olahraga nasional.
Komisi X Minta Negara Lebih Serius Perhatikan PTS dan Dosen
PARLEMENTARIA, Jakarta - Besarnya kontribusi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terhadap pendidikan tinggi nasional dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan negara yang memadai. Wakil ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih serius terhadap PTS termasuk kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan, hingga penguatan sarana dan prasarana kampus.
Mulai Bahas DIM, Komisi X: RUU Statistik Harus Hasilkan Data Akurat dan Akuntabel
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik bersama pemerintah. Dalam pembahasan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani menegaskan pentingnya regulasi yang mampu menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan akuntabel sebagai dasar perumusan kebijakan negara.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Soedeson Tandra Dorong RUU HPI Segera Rampung demi Kepastian Hukum Lintas Negara
Yasonna Tekankan Keseimbangan antara Fleksibilitas Hukum dan Kepentingan Nasional
Penolakan PTSL Jadi Sorotan, Fauzan Minta Pemerintah Cari Akar Masalah
Benny K. Harman Soroti Tujuh Persoalan Krusial dalam Pembenahan Sistem Pemilu
Korban Kebakaran Hebat di Jakpus Harus Dapat Perlindungan, Permudah Pengurusan Penggantian Dokumen
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Muazzim Akbar Soroti Maraknya PMI Ilegal di Perbatasan Kalbar
Once Mekel Soroti Bonus Atlet, Mutasi, dan Dualisme Organisasi Olahraga Jelang PON XXII 2028
Komisi X Minta Negara Lebih Serius Perhatikan PTS dan Dosen
Mulai Bahas DIM, Komisi X: RUU Statistik Harus Hasilkan Data Akurat dan Akuntabel
Lestari Moerdijat: Perbaikan Ekosistem Pendidikan Vokasi harus Konsisten dan Menyeluruh
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Komisi IV Usulkan Revisi UU Kehutanan untuk Jawab Persoalan Deforestasi dan Konflik Lahan
Tingginya Intensitas Presiden ke Luar Negeri terkait Urgensi Diplomasi Global
Perwujudan Sila Kelima Pancasila Harus Diwujudkan Melalui Pemenuhan Hak Dasar Pangan
Firman Soebagyo: Jangan Korbankan Petani Sawit Akibat Kebijakan Ekspor Satu Pintu
Desak Pertamina Hulu Energi Percepat Eksplorasi untuk Dongkrak Lifting Migas
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Setjen DPR Lantik 295 ASN Baru, Ingatkan Integritas dan Profesionalisme
LPJ Diterima, Plt Sekjen DPR RI Apresiasi Kinerja Pengurus Koperasi Pegawai Setjen DPR RI Periode 2022-2026
Semangat Berbagi dari Kompleks Parlemen, Iduladha Jadi Ruang Merajut Kebersamaan
Semangat Berbagi Iduladha DPR RI, Rahmad Budiaji: Kurban Jadi Refleksi Kepedulian Sosial
Seminar Literasi Keamanan Digital Upaya Cegah Penyebaran Radikalisme di Ruang Siber
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Penolakan PTSL Jadi Sorotan, Fauzan Minta Pemerintah Cari Akar Masalah
Benny K. Harman Soroti Tujuh Persoalan Krusial dalam Pembenahan Sistem Pemilu
Didik Haryadi: Penyempurnaan UU P2SK Harus Jaga Keseimbangan Industri
Once Mekel Soroti Bonus Atlet, Mutasi, dan Dualisme Organisasi Olahraga Jelang PON XXII 2028
