Ketika Ruang Kelas Kembali Tumbuhkan Harapan
WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Dasco Ungkap Modusnya
Karhutla Mengancam, Penegakan Hukum Perlu Diperkuat
Ketika Ruang Kelas Kembali Tumbuhkan Harapan
WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Dasco Ungkap Modusnya
Karhutla Mengancam, Penegakan Hukum Perlu Diperkuat
Video Singkat
Terpopuler
Pengesahan RUU Perampasan Aset di Desember 2026 Telah Diperhitungkan secara Matang
Politik dan KeamananRUU Perampasan Aset, Adang Daradjatun Dalami Lembaga Khusus Pengelola Aset
Politik dan Keamanan13 Kriteria Tindak Pidana Ini Jadi Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang
Politik dan KeamananDPR Setujui Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, Puan Harap Amanah Dijalankan dengan Penuh Integritas
Isu LainnyaMengawal Anggaran Pendidikan, Komisi X Perjuangkan Kesejahteraan Guru dan Pendidikan Tanpa Biaya
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Ecky Awal Mucharam Minta Insentif Pajak Lebih Berkeadilan bagi Kader Posyandu
Legislator Ungkap Temuan BPK Soal Masalah Pertanahan di Riau, Nilainya Triliunan
Kepastian Target Cukai Minuman Berpemanis dalam RAPBN 2027
Kasus Keracunan MBG Sidoarjo, Abidin Fikri Desak Evaluasi Menyeluruh
Anggaran Karhutla Harus Diukur dari Kecepatan Respons dan Satwa yang Diselamatkan
Benahi Tata Kelola, Deddy Sitorus Minta Pembentukan Badan Aset Khusus Provinsi Bali
Ecky Awal Mucharam Minta Insentif Pajak Lebih Berkeadilan bagi Kader Posyandu
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Muchara meminta pemerintah memastikan kebijakan insentif perpajakan dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027 tidak hanya dinikmati sektor usaha besar, tetapi juga memberikan keadilan bagi masyarakat kecil, termasuk kader posyandu. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia yang membahas asumsi dasar, pendapatan, defisit, dan pembiayaan dalam RUU APBN 2027 di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Legislator Ungkap Temuan BPK Soal Masalah Pertanahan di Riau, Nilainya Triliunan
PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Pengelolaan aset tanah Pemerintah Provinsi Riau masih menghadapi persoalan legalitas dan tumpang tindih kewenangan. Dari total 1.146 bidang tanah aset Pemprov Riau, sebanyak 613 bidang belum bersertifikat, dengan sebagian di antaranya menghadapi persoalan kawasan hutan, pertambangan, gambut, hingga sengketa.
Kepastian Target Cukai Minuman Berpemanis dalam RAPBN 2027
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mempertanyakan kepastian target penerimaan negara dari cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan sumber pengganti penerimaan apabila kebijakan tersebut kembali tidak dapat direalisasikan.
Kasus Keracunan MBG Sidoarjo, Abidin Fikri Desak Evaluasi Menyeluruh
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kembali terjadinya kasus dugaan keracunan makanan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur.
Anggaran Karhutla Harus Diukur dari Kecepatan Respons dan Satwa yang Diselamatkan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong penguatan anggaran pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar penanganannya tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga mampu melindungi habitat dan menyelamatkan satwa liar yang terdampak.
Benahi Tata Kelola, Deddy Sitorus Minta Pembentukan Badan Aset Khusus Provinsi Bali
PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengimbau Pemerintah Provinsi Bali dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk melakukan modernisasi tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Meskipun menilai legalitas tanah dan bangunan di Bali sudah cukup maju, Deddy memberikan catatan penting terkait temuan BPK mengenai pencatatan aset yang belum lengkap serta keberadaan aset yang tidak ditemukan secara fisik.
Komisi XII Sepakati Pagu BIG Rp2,46 Triliun, Dorong Penguatan Anggaran BAPETEN
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyepakati pagu anggaran Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,46 triliun dan mendorong peningkatan alokasi anggaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dari sekitar Rp160 miliar menjadi kurang lebih Rp590 miliar. Penguatan anggaran tersebut dinilai penting untuk mendukung fungsi strategis kedua lembaga dalam pelayanan dan perlindungan masyarakat.
Komisi II Soroti Banyaknya Aset Lahan Pemda di Riau Bersinggungan dengan Kawasan Hutan
PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Persoalan aset di Provinsi Riau tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) maupun aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Pekanbaru, Rabu (2/9/2026), terungkap sejumlah persoalan status dan legalitas lahan yang berdampak pada masyarakat maupun pembangunan daerah.
BURT Dorong Penguatan Pelayanan Kesehatan melalui Jamkestama di RS Imanuel Way Halim
PARLEMENTARIA, Bandar Lampung — Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mendorong penguatan kualitas pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI dan keluarga, dengan tetap memperhatikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan yang bermutu. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua BURT DPR RI Indah Kurnia saat memimpin kunjungan kerja spesifik BURT DPR RI ke Rumah Sakit Imanuel Way Halim, Bandar Lampung, Lampung, Rabu (2/9/2026).
Penyusunan RUU Kadin Respons Perkembangan Globalisasi yang Semakin Kompleks
PARLEMENTARIA, Jakarta — Panja penyusun Rancangan Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri atau Kadin memulai pembahasan atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Rapat dilaksanakan bersama akademisi/pakar di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung DPR, Kamis (3/9/2026).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Legislator Ungkap Temuan BPK Soal Masalah Pertanahan di Riau, Nilainya Triliunan
Benahi Tata Kelola, Deddy Sitorus Minta Pembentukan Badan Aset Khusus Provinsi Bali
Komisi II Soroti Banyaknya Aset Lahan Pemda di Riau Bersinggungan dengan Kawasan Hutan
Maruli Siahaan: APH Perlu Pahami Kewenangan Kurator Demi Cegah Kriminalisasi
Yasonna Laoly: Kewenangan Besar Kurator Harus Diimbangi Standar dan Pengawasan Ketat
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Kasus Keracunan MBG Sidoarjo, Abidin Fikri Desak Evaluasi Menyeluruh
BURT Dorong Penguatan Pelayanan Kesehatan melalui Jamkestama di RS Imanuel Way Halim
Hetifah: Mandat Besar Lindungi Perempuan dan Anak Belum Tercermin di Anggaran Kementrian PPPA
Ketika Ruang Kelas Kembali Tumbuhkan Harapan
Anggaran Kebudayaan Didorong Jadi Investasi Strategis yang Berdampak Nyata
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Anggaran Karhutla Harus Diukur dari Kecepatan Respons dan Satwa yang Diselamatkan
Komisi XII Sepakati Pagu BIG Rp2,46 Triliun, Dorong Penguatan Anggaran BAPETEN
Penyusunan RUU Kadin Respons Perkembangan Globalisasi yang Semakin Kompleks
Ancaman Karhutla Bisa Memuncak di 2027, Legislator Minta Mitigasi Sejak Dini
Marinus Gea: Perlindungan Hukum dan Kode Etik Jadi Kunci Perkuat Profesi Kurator
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Ecky Awal Mucharam Minta Insentif Pajak Lebih Berkeadilan bagi Kader Posyandu
Kepastian Target Cukai Minuman Berpemanis dalam RAPBN 2027
Misbakhun: Pimpinan Baru BI Harus Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja
DPR Setujui Tiga Calon Pimpinan BI Hasil Fit and Proper Test Komisi XI
Puteri Komarudin Dukung DBH yang Berkeadilan Usai Serap Aspirasi ADKASI
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Anggaran Karhutla Harus Diukur dari Kecepatan Respons dan Satwa yang Diselamatkan
Benahi Tata Kelola, Deddy Sitorus Minta Pembentukan Badan Aset Khusus Provinsi Bali
Komisi XII Sepakati Pagu BIG Rp2,46 Triliun, Dorong Penguatan Anggaran BAPETEN
Komisi II Soroti Banyaknya Aset Lahan Pemda di Riau Bersinggungan dengan Kawasan Hutan
