Ferdiansyah: Pelibatan Publik dan Pengawasan Bersama Kunci Cegah Kecurangan TKA
Soroti Limbah Indofood, Samuel Wattimena Minta IKM Lokal Dilibatkan dalam Rantai Pasok
Mercy Barends Minta Pengelolaan Aset Hasil Perampasan Diawasi DPR dan Publik
Ferdiansyah: Pelibatan Publik dan Pengawasan Bersama Kunci Cegah Kecurangan TKA
Soroti Limbah Indofood, Samuel Wattimena Minta IKM Lokal Dilibatkan dalam Rantai Pasok
Mercy Barends Minta Pengelolaan Aset Hasil Perampasan Diawasi DPR dan Publik
Video Singkat
GPR Komdigi
Terpopuler
DPR dan Pemerintah Perluas Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Lintas Profesi, Tidak Terbatas Tendik
Politik dan KeamananPenegakan Hukum Penyadapan Ilegal Harus Profesional, Transparan, dan Objektif
Politik dan KeamananKomisi III Terima DIM RUU Perampasan Aset dari Pemerintah, Pidana Mati bagi Pelaku Tipikor Jadi Sorotan
Politik dan KeamananPuan Minta Pemerintah Jadikan Aspirasi Masyarakat Soal Pajak Pembalut Sebagai Masukan Bermakna
Kesejahteraan RakyatKomisi III-Pemerintah Sepakati Perubahan Judul RUU Perampasan Aset, Perkuat Frasa 'Tindak Pidana Lainnya'
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/
https://online.anyflip.com/fhwbw/mubt/mobile/index.html
PODCAST
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Edukasi Parlemen di Kuningan, Pelajar Diajak Pahami Fungsi Representasi DPR
BK DPR dan Leiden Law School Jajaki Kolaborasi Penguatan Riset dan Legislasi
RUU Perampasan Aset Perlu Lindungi Korban Investasi Bodong
Prabowo Undang 10 Mantan Kapolri, Sejumlah Fraksi Dorong RUU Penyadapan Segera Dibahas
KOMISI III DPR RI - RAPAT PANJA RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA MEMBAHAS DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN DR. SUHARDI SUMOMULJONO DAN PROF. MARJAN MIHARJA TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
Edukasi Parlemen di Kuningan, Pelajar Diajak Pahami Fungsi Representasi DPR
PARLEMENTARIA, Kuningan – Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI Rudi Rochmansyah menilai pemahaman masyarakat mengenai perbedaan tugas dan fungsi lembaga legislatif dan eksekutif masih perlu diperkuat. Karena itu, literasi keparlemenan di kalangan generasi muda, khususnya pelajar SMA, menjadi penting agar mereka memahami kedudukan, fungsi, dan peran DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
BK DPR dan Leiden Law School Jajaki Kolaborasi Penguatan Riset dan Legislasi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI menjajaki kerja sama dengan Leiden Law School, Leiden University, untuk memperkuat riset dan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI. Kolaborasi ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas penyusunan naskah akademik, rancangan undang-undang, serta rekomendasi kebijakan berbasis riset dan pengalaman internasional.
RUU Perampasan Aset Perlu Lindungi Korban Investasi Bodong
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemulihan aset bagi korban investasi bodong menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah pengaturan tindak pidana di bidang perbankan, mengingat praktik penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dapat dilakukan melalui berbagai modus, termasuk dengan menggunakan kedok koperasi.
Prabowo Undang 10 Mantan Kapolri, Sejumlah Fraksi Dorong RUU Penyadapan Segera Dibahas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa persoalan dugaan penyadapan ilegal turut menjadi salah satu materi pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama 10 mantan Kapolri. Pertemuan tersebut turut membahas sejumlah persoalan strategis, sementara penanganan dugaan penyadapan ilegal saat ini telah berjalan melalui aparat penegak hukum.
KOMISI III DPR RI - RAPAT PANJA RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA MEMBAHAS DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
KOMISI III DPR RI - RAPAT PANJA RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA
KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN DR. SUHARDI SUMOMULJONO DAN PROF. MARJAN MIHARJA TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
RAPAT PARIPURNA KE-11 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
RAPAT PARIPURNA KE-11 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
Benny Utama Minta Perluasan Perampasan Aset Dibatasi Norma yang Jelas
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, mengingatkan agar perluasan jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset, disertai batasan normatif yang jelas. Kejelasan tersebut diperlukan agar penguatan kewenangan negara dalam merampas aset tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun mengabaikan perlindungan hak masyarakat.
Nasir Djamil Tekankan Integritas Pengelola dalam RUU Perampasan Aset
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menekankan pentingnya integritas sumber daya manusia dan desain kelembagaan dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menurutnya, keberhasilan regulasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum yang disusun, tetapi juga oleh kemampuan dan integritas pihak yang nantinya diberi amanah untuk mengelola serta mengawasi aset hasil tindak pidana.
Safaruddin Harap Aset Sitaan Penipuan Langsung Dikembalikan kepada Korban
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mengatur mekanisme pengembalian aset hasil penelusuran dan penyitaan kepada korban penipuan. Pengembalian tersebut diharapkan dapat dilakukan secara langsung agar masyarakat yang dirugikan, khususnya korban investasi bodong dan penipuan perjalanan umrah, segera memperoleh kembali haknya.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
RUU Perampasan Aset Perlu Lindungi Korban Investasi Bodong
Prabowo Undang 10 Mantan Kapolri, Sejumlah Fraksi Dorong RUU Penyadapan Segera Dibahas
KOMISI III DPR RI - RAPAT PANJA RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA MEMBAHAS DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN DR. SUHARDI SUMOMULJONO DAN PROF. MARJAN MIHARJA TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
RAPAT PARIPURNA KE-11 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Ferdiansyah: Pelibatan Publik dan Pengawasan Bersama Kunci Cegah Kecurangan TKA
Netty Prasetyani Cermati Modus Narkotika Berkedok Cairan Vape
Ateng Sutisna Apresiasi Layanan Kesehatan RS Sentra Medika Manado
Puan Minta Pemerintah Jadikan Aspirasi Masyarakat Soal Pajak Pembalut Sebagai Masukan Bermakna
Pembentukan Ditjen Pesantren Jadi Langkah Penting Perkuat Pendidikan Keagamaan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Minta Indofood Kurangi Impor Gandum, Lamhot Sinaga: Tapioka Lokal Jadi Alternatif
Soroti Limbah Indofood, Samuel Wattimena Minta IKM Lokal Dilibatkan dalam Rantai Pasok
Hamka Baco Kady: Pengelolaan Pelabuhan di Bali Perlu Libatkan Pemerintah Daerah
Jangan Tunggu Nataru, Ridwan Bae: Kesiapan Transportasi Harus Dimulai Lebih Awal
Cegah Banjir Berulang, Ridwan Bae Tekankan Penanganan Sungai dan Pantai
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Charles M: Satu Orang Satu Rekening, Perluas Akses Keuangan
Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Didik Haryadi Minta OJK Peka terhadap Kredit UMKM Terdampak Bencana
Herman Khaeron Dorong Integrasi DTSEN untuk Benahi Subsidi LPG 3 Kg
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →KOMISI III DPR RI - RAPAT PANJA RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA MEMBAHAS DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN DR. SUHARDI SUMOMULJONO DAN PROF. MARJAN MIHARJA TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
RAPAT PARIPURNA KE-11 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
Benny Utama Minta Perluasan Perampasan Aset Dibatasi Norma yang Jelas
