Prihatin Gugurnya Petugas Keamanan Jatiluhur, Rofik Hananto: Usut Tuntas, Penuhi Hak dan Pendidikan Anak Korban
Danang Wicaksana Minta Mitigasi Ancaman El Nino Diperkuat Demi Minimalisasi Risiko
Transformasi Penyaluran Bansos Perlu Didukung Data Akurat dan Tata Kelola yang Kuat
Prihatin Gugurnya Petugas Keamanan Jatiluhur, Rofik Hananto: Usut Tuntas, Penuhi Hak dan Pendidikan Anak Korban
Danang Wicaksana Minta Mitigasi Ancaman El Nino Diperkuat Demi Minimalisasi Risiko
Transformasi Penyaluran Bansos Perlu Didukung Data Akurat dan Tata Kelola yang Kuat
Video Singkat
Terpopuler
Relaksasi Belanja Pegawai Lebih 30 Persen Masih Diperbolehkan, Prioritaskan PPPK Daerah
Politik dan KeamananAntisipasi El Nino dan Kemarau, Komisi IV Dorong BNPB Orkestrasi Pendataan Ancaman Bencana
Industri dan PembangunanTerus Serap Aspirasi Publik, Komisi III Kebut Penyusunan RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananPemerintah Pusat Harus Percepat Penyaluran Kurang Bayar DBH Atasi Kebuntuan Fiskal Daerah
Politik dan KeamananKOMISI III DPR RI- RDPU DENGAN YEHESKIEL MINGGUS TIRANDA & FIRMAN WIJAYA TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Link Flipbook : https://online.anyflip.com/fhwbw/fndh/mobile/index.html
🚀 Halo Sobat Parlemen, Kelas Parlemen resmi dimulai! Kelas Parlemen mengajak kamu memahami bagaimana parlemen berperan dalam menjaga ruang digital di tengah perkembangan teknologi dan algoritma. 🎙️ Beyond the FYP: Peran Parlemen Menjaga Ruang Digital di Tengah Bias dan Jebakan Algoritma 📅 Jumat, 7 Agustus 2026 🕙 10.00 WIB – selesai 💻 Zoom Meeting 🎤 Narasumber: * Amelia Anggraini, S.I.Kom – Anggota Komisi I DPR RI * Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si. – Dosen FISIP Universitas Airlangga ✨ Fasilitas peserta: ✔️ e-Sertifikat ✔️ Berbagai hadiah menarik 📌 Daftar sekarang melalui tautan berikut: https://s.dpr.go.id/KELASPARLEMEN Jadilah bagian dari Kelas Parlemen dan ikut berdiskusi mengenai isu digita
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Ansari Ajak Masyarakat Pahami Tata Kelola Dana Haji secara Utuh
Hari Tua Tetap Tenang, ASN Setjen DPR Harus Pandai Kelola Keuangan
QRIS Digunakan Deposit Judol, Pemerintah Harus Putuskan Aliran Dana!
Tak Hanya dari APH, Badan Pengelola Aset Harus Libatkan Berbagai Unsur
Penegakan Hukum Kasus Bryan Ebem Harus Proporsional dan Jaga Ruang Digital
Penyitaan Aset sebelum Persidangan Pokok Perlu Diuji, Lex Specialist dalam RUU PA
Ansari Ajak Masyarakat Pahami Tata Kelola Dana Haji secara Utuh
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari mengajak masyarakat memahami secara utuh tata kelola dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, pemahaman yang baik penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu maupun disinformasi terkait pengelolaan dana haji.
Hari Tua Tetap Tenang, ASN Setjen DPR Harus Pandai Kelola Keuangan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan literasi keuangan agar mampu mengelola pendapatan secara bijak dan mempersiapkan kondisi finansial di masa depan. Hal tersebut mengemuka dalam Talkshow Financial Management: Protect Your Wealth, Grow Your Wealth yang diselenggarakan Biro SDM Aparatur Setjen DPR RI di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
QRIS Digunakan Deposit Judol, Pemerintah Harus Putuskan Aliran Dana!
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah tidak hanya berfokus memblokir situs judi daring (judol), tetapi juga memutus aliran dana yang menopang operasional jaringan tersebut. Menurutnya, pengawasan terhadap transaksi digital harus diperkuat karena pelaku kini semakin banyak memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sarana deposit.
Tak Hanya dari APH, Badan Pengelola Aset Harus Libatkan Berbagai Unsur
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mendukung pembentukan lembaga khusus untuk mengelola aset hasil perampasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Namun, ia menilai lembaga tersebut tidak seharusnya hanya diisi oleh unsur aparat penegak hukum (APH), melainkan melibatkan berbagai unsur agar tata kelola aset berjalan lebih akuntabel dan independen.
Penegakan Hukum Kasus Bryan Ebem Harus Proporsional dan Jaga Ruang Digital
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan kreator konten Emanuel Bryan atau Bryan Ebem harus dilakukan secara proporsional berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membangun ekosistem digital yang aman, sehat, sekaligus tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi.
Penyitaan Aset sebelum Persidangan Pokok Perlu Diuji, Lex Specialist dalam RUU PA
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mengusulkan agar mekanisme pengujian terhadap tindakan penyitaan atau perampasan aset sebelum perkara pokok diperiksa tidak menggunakan konsep praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Menurutnya, mekanisme tersebut lebih tepat dikembangkan melalui konsep pra judicial yang diatur secara khusus dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA).
Soroti Modus TPPO Berkedok Wisata, Abdullah Desak Strategi Pencegahan Diperbarui
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti terungkapnya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirim pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Kamboja dengan kedok perjalanan wisata. Menurutnya, perubahan modus operandi sindikat menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera memperbarui strategi pencegahan yang lebih adaptif.
Komisi III: Tak Ada Surpres Pergantian Kapolri, Publik Jangan Terpengaruh Isu Menyesatkan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai adanya Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI terkait pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) tidak benar. Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan tidak memiliki dasar yang jelas.
Surahman Dorong Penindakan Menyeluruh terhadap Jaringan Begal di Bandung
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat menyampaikan keprihatinan mendalam atas aksi pembegalan yang menimpa Kenzi (16) di kawasan Arcamanik, Bandung. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu (4/7/2026) itu mengakibatkan korban mengalami luka serius hingga harus menjalani beberapa kali operasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Lantik 9 Pejabat, Suprihartini Tegaskan Peran Supporting System di Era VUCA
PARLEMENTARIA, Jakarta — Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Suprihartini melantik sembilan Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Dalam keterangannya usai memimpin pelantikan, Suprihartini menekankan pentingnya kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) Setjen DPR RI dalam menghadapi dinamika serta tantangan zaman yang kian kompleks di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
QRIS Digunakan Deposit Judol, Pemerintah Harus Putuskan Aliran Dana!
Tak Hanya dari APH, Badan Pengelola Aset Harus Libatkan Berbagai Unsur
Penegakan Hukum Kasus Bryan Ebem Harus Proporsional dan Jaga Ruang Digital
Penyitaan Aset sebelum Persidangan Pokok Perlu Diuji, Lex Specialist dalam RUU PA
Soroti Modus TPPO Berkedok Wisata, Abdullah Desak Strategi Pencegahan Diperbarui
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Ansari Ajak Masyarakat Pahami Tata Kelola Dana Haji secara Utuh
Hari Tua Tetap Tenang, ASN Setjen DPR Harus Pandai Kelola Keuangan
Surahman Dorong Penindakan Menyeluruh terhadap Jaringan Begal di Bandung
HNW: Persiapan Dini Jadi Kunci Peningkatan Layanan Haji 2027
Dini Rahmania Ingatkan Calon Jemaah Utamakan Istitha'ah Kesehatan Jelang Haji
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Marak Kecelakaan Kapal, Puan Soroti Minimnya Faktor Keamanan Transportasi Laut
Endang Thohari Dukung Penuh Kementan Berantas Praktik Mafia Beras hingga ke Petani
Sengkarut Proyek LRT City, Iwan Aras Tegaskan ADCP Harus Tanggung Jawab Atas Konsumen
Danang Wicaksana Minta Mitigasi Ancaman El Nino Diperkuat Demi Minimalisasi Risiko
Darmadi Durianto: Tantangan Kopdes Merah Putih Kini Bukan Sosialisasi, tetapi Kepercayaan Publik
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Sari Yuliati: Anak Korban Pengeroyokan di Bali Berhak Raih Masa Depan yang Lebih Baik
Komisi XI Pastikan Transisi Kepemimpinan BI Tak Ganggu Stabilitas Negara
Marwan Jafar: Pengganti Perry Warjiyo Wajib Jaga Independensi BI
Waka DPR Sari Yuliati Desak Sanksi Berat jika Guru ASN Tanjungbalai Terbukti Cabuli Anak
Charles Meikyansah: Kepala Desa Perlu Pendampingan agar Kelola Dana Desa Lebih Akuntabel
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Penegakan Hukum Kasus Bryan Ebem Harus Proporsional dan Jaga Ruang Digital
Penyitaan Aset sebelum Persidangan Pokok Perlu Diuji, Lex Specialist dalam RUU PA
Soroti Modus TPPO Berkedok Wisata, Abdullah Desak Strategi Pencegahan Diperbarui
Komisi III: Tak Ada Surpres Pergantian Kapolri, Publik Jangan Terpengaruh Isu Menyesatkan
