Mori Hanafi Minta Ojol Diakomodasi dalam Revisi UU LLAJ
Amin AK Tekankan Kualitas Pembiayaan dan Pendampingan Program KPPS
Ribuan Anak Sumbawa Tak Sekolah, Ledia Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan
Mori Hanafi Minta Ojol Diakomodasi dalam Revisi UU LLAJ
Amin AK Tekankan Kualitas Pembiayaan dan Pendampingan Program KPPS
Ribuan Anak Sumbawa Tak Sekolah, Ledia Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan
Video Singkat
GPR Komdigi
Terpopuler
RAPAT PARIPURNA KE-11 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
Politik dan KeamananDPR dan Pemerintah Perluas Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Lintas Profesi, Tidak Terbatas Tendik
Politik dan KeamananPuan Minta Pemerintah Jadikan Aspirasi Masyarakat Soal Pajak Pembalut Sebagai Masukan Bermakna
Kesejahteraan RakyatPenegakan Hukum Penyadapan Ilegal Harus Profesional, Transparan, dan Objektif
Politik dan KeamananKomisi III Terima DIM RUU Perampasan Aset dari Pemerintah, Pidana Mati bagi Pelaku Tipikor Jadi Sorotan
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/
https://online.anyflip.com/fhwbw/mubt/mobile/index.html
PODCAST
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →Ribuan Anak Sumbawa Tak Sekolah, Ledia Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan
Semangat Kepahlawanan Harus Diwujudkan melalui Kontribusi Nyata
Perampasan Aset In Rem Tetap Berjalan Meski Proses Pidana Terhenti
Panja RUU Perampasan Aset Sepakat Bentuk Badan Pengawas, Kawal Sitaan Triliunan Rupiah
PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN
BAM Buka Peluang Dorong Hak Menyatakan Pendapat
Ribuan Anak Sumbawa Tak Sekolah, Ledia Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia, termasuk ribuan anak di Kabupaten Sumbawa yang belum memperoleh akses pendidikan. Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang perlu segera diatasi adalah kesenjangan akses pendidikan pada masa transisi dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke Sekolah Menengah Atas (SMA).
Semangat Kepahlawanan Harus Diwujudkan melalui Kontribusi Nyata
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memaknai Hari Pahlawan sebagai momentum menumbuhkan semangat kepahlawanan melalui kontribusi nyata bagi bangsa. Menurutnya, nilai-nilai perjuangan dan keteladanan para pahlawan harus terus dihidupkan dengan mengoptimalkan potensi diri serta mengambil peran dalam pembangunan Indonesia.
Perampasan Aset In Rem Tetap Berjalan Meski Proses Pidana Terhenti
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai mekanisme perampasan aset melalui jalur in reim tetap dapat berjalan meskipun proses pidana terhadap pihak yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan karena kondisi tertentu. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Panja RUU Perampasan Aset Sepakat Bentuk Badan Pengawas, Kawal Sitaan Triliunan Rupiah
PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, sepakat membentuk badan pengawas khusus beranggotakan lima orang untuk mengawal pengelolaan harta sitaan kejahatan yang bernilai triliunan rupiah.
PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI dan Pemerintah atas kesepakatan untuk memperjuangkan peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut juga membuka peluang bagi PPPK penuh waktu untuk memperoleh kesempatan yang sama mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
BAM Buka Peluang Dorong Hak Menyatakan Pendapat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI membuka peluang untuk menyerap dan meneruskan aspirasi masyarakat sipil terkait dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), guna memproses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Pimpinan DPR RI.
(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
RUU Penyadapan Harus Segera Dibahas, Masyarakat Jangan Terus Hidup dalam Ketakutan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan segera dilakukan mengingat urgensi pengaturan terkait hal itu semakin tinggi. Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat praktik penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari kewenangan, tujuan, hingga penggunaan alat penyadapan.
Amin AK Tekankan Kualitas Pembiayaan dan Pendampingan Program KPPS
PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin AK menekankan pentingnya menjaga kualitas pembiayaan dan pendampingan usaha seiring penurunan suku bunga program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang disalurkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pasalnya, kebijakan tersebut tidak cukup hanya memberikan keringanan bunga bagi perempuan prasejahtera, tetapi juga harus memastikan pemanfaatan modal mampu mendorong perkembangan usaha secara berkelanjutan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Perampasan Aset In Rem Tetap Berjalan Meski Proses Pidana Terhenti
Panja RUU Perampasan Aset Sepakat Bentuk Badan Pengawas, Kawal Sitaan Triliunan Rupiah
PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN
(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Ribuan Anak Sumbawa Tak Sekolah, Ledia Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan
Semangat Kepahlawanan Harus Diwujudkan melalui Kontribusi Nyata
BAM Buka Peluang Dorong Hak Menyatakan Pendapat
Ledia Hanifa Dorong RUU Sisdiknas Segera Jadi Usul Inisiatif DPR
Kepastian Status dan Kesejahteraan Guru PPPK Harus Diutamakan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Pengakuan Ojol sebagai Angkutan Umum Harus Diikuti Perlindungan Pengemudi
Mori Hanafi Minta Ojol Diakomodasi dalam Revisi UU LLAJ
KUR Sumsel Baru Terserap Rp7 Triliun, Lamhot Sinaga Nilai Potensi Ekonomi Daerah Belum Tergarap Maksimal
Kecewa Gubernur Sumsel Tak Hadir, Lamhot Sinaga Tunda Rapat Kunjungan Kerja
Ramson Siagian Ingatkan PLTN Gunakan Teknologi Terbaru dan Aman
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Amin AK Tekankan Kualitas Pembiayaan dan Pendampingan Program KPPS
BAKN Soroti Keberlanjutan Pembiayaan Program KPPS PNM
Charles M: Satu Orang Satu Rekening, Perluas Akses Keuangan
Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN
BAM Buka Peluang Dorong Hak Menyatakan Pendapat
(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RAPAT TIMUS DAN TIMSIN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA
