Pendidikan

97 artikel dengan tag ini

Buka Ruang untuk Tanding Ulang Sikapi Polemik Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar di Kalbar

Kesejahteraan Rakyat13 Mei 2026

Buka Ruang untuk Tanding Ulang Sikapi Polemik Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar di Kalbar

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keprihatinannya atas polemik yang terjadi dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Ia menilai kegiatan yang melibatkan pelajar harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan sportivitas agar semangat kompetisi pendidikan tetap terjaga.

13 Mei 2026

Lestari Moerdijat: Persoalan Guru Jangan Dipahami Masalah Administratif Semata

Kesejahteraan Rakyat12 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lestari Moerdijat: Persoalan Guru Jangan Dipahami Masalah Administratif Semata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai diperlukan political will yang kuat dari para pengambil kebijakan untuk memastikan reformasi tata kelola aparatur negara tidak mengorbankan keberlanjutan pendidikan nasional dan masa depan generasi bangsa.

Usul Solusi Skema PPPK dan Dukungan Pusat Demi Hadapi Polemik Guru Honorer

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Usul Solusi Skema PPPK dan Dukungan Pusat Demi Hadapi Polemik Guru Honorer

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti polemik terkait pembatasan penugasan guru non-ASN di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Isu tersebut memicu keresahan di kalangan tenaga honorer yang khawatir tidak lagi bisa mengajar mulai 2027.

Hetifah Ingatkan Penataan Guru Non-ASN Harus Utamakan Keberlangsungan Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat11 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hetifah Ingatkan Penataan Guru Non-ASN Harus Utamakan Keberlangsungan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Hal itu ia sampaikan merespons terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur bahwa guru non-ASN hanya dapat mengajar di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026.

Fauzan Khalid: Harus Terapkan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren

Kesejahteraan Rakyat10 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fauzan Khalid: Harus Terapkan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Fauzan Khalid menilai sistem pendidikan pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, pendidikan di pesantren tidak hanya menekankan aspek akademik dan ilmu agama, tetapi juga membangun nilai kedisiplinan, kemandirian, serta tata krama para santri.

Penataan Guru Non-ASN Harus Utamakan Keberlangsungan Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat10 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penataan Guru Non-ASN Harus Utamakan Keberlangsungan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri.

Fikri Faqih Ingatkan Pemerintah: Larangan Guru Honorer 2027 Harus Diiringi Skema Solusi Nyata

Kesejahteraan Rakyat10 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fikri Faqih Ingatkan Pemerintah: Larangan Guru Honorer 2027 Harus Diiringi Skema Solusi Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah segera menyiapkan skema solusi komprehensif terkait kebijakan penghapusan guru non-ASN di sekolah negeri paling lambat 1 Januari 2027. Desakan ini merespons terbitnya Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang menetapkan masa transisi bagi tenaga pendidik honorer, namun dinilai masih menyisakan ketidakpastian bagi ribuan pengajar di daerah.

UU TPKS Dapat Beratkan Hukuman Pelaku Cabul Santriwati

Kesejahteraan Rakyat8 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

UU TPKS Dapat Beratkan Hukuman Pelaku Cabul Santriwati

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq mendorong agar pelaku pencambulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendapat pemberatan hukuman. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Tak Ada Kompromi bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Tak Ada Kompromi bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah lembaga pendidikan dinilai menjadi alarm serius bagi sistem perlindungan anak di Indonesia. Penanganan hukum terhadap pelaku diminta dilakukan secara tegas tanpa kompromi, termasuk memastikan tidak ada perlindungan bagi tersangka yang diduga melarikan diri.

Cucun Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Minta Pelaku Diberi Efek Jera

Kesejahteraan Rakyat8 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cucun Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Minta Pelaku Diberi Efek Jera

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk di pondok pesantren (Ponpes). Menurutnya darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan harus ditangani secara tegas agar ada efek jera bagi pelaku.

Harris Turino Terima Aspirasi Guru Honorer, Minta Kepastian Status Usai SE Kemendikdasmen

Kesejahteraan Rakyat5 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Harris Turino Terima Aspirasi Guru Honorer, Minta Kepastian Status Usai SE Kemendikdasmen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kegelisahan guru honorer terkait kepastian status kerja pasca 2026 kembali mencuat menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Ketentuan dalam beleid tersebut dinilai menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru non-ASN, khususnya terkait masa penugasan yang disebut hanya berlaku sampai 31 Desember 2026.

Hapus Klaterisasi Guru, Rekrutmen Harus Terpusat Melalui Jalur CPNS

Kesejahteraan Rakyat4 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hapus Klaterisasi Guru, Rekrutmen Harus Terpusat Melalui Jalur CPNS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi total terhadap tata kelola guru nasional dengan menghapus skema atau klaster guru.