Pendidikan

32 artikel dengan tag ini

Guru Perempuan Berperan dalam Arah Pembangunan Bangsa

Kesejahteraan Rakyat18 April 2026

Guru Perempuan Berperan dalam Arah Pembangunan Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menyatakan guru-guru perempuan berperan penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa, terutama melalui pembentukan karakter generasi penerus. Pernyataan itu ditegaskan Lestari saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Perempuan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan tema: Inspirasi Perempuan dalam Memajukan Pendidikan di Indonesia, di Hotel Golden Boutique Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

18 April 2026

Pemagangan Harus Fokus pada Peningkatan Kompetensi, Bukan Eksploitasi

Kesejahteraan Rakyat17 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pemagangan Harus Fokus pada Peningkatan Kompetensi, Bukan Eksploitasi

PARLEMENTARIA, Denpasar – Program pemagangan di beberapa perusahaan harus dapat dipastikan benar-benar berorientasi pada peningkatan keterampilan peserta, bukan sekadar memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Pasalnya, Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni mengungkapkan fakta adanya praktik pemagangan yang tidak sesuai dengan kompetensi peserta.

Komisi X: Pemda Berperan Strategis Pastikan Keberhasilan Implementasi TKA di Daerah

Kesejahteraan Rakyat17 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X: Pemda Berperan Strategis Pastikan Keberhasilan Implementasi TKA di Daerah

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di berbagai daerah mendapat sorotan dari Komisi X DPR RI. Komisi X menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan mutu pendidikan sekaligus keberhasilan implementasi TKA di daerah.

Kebijakan SMA Gratis di Lampung Tunjukkan Keberpihakan Pemda terhadap Akses Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat17 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kebijakan SMA Gratis di Lampung Tunjukkan Keberpihakan Pemda terhadap Akses Pendidikan

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan kebijakan pendidikan gratis dan penghapusan pungutan uang komite di tingkat SMA negeri.

Puan Maharani: Tak Ada Ruang bagi Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi

Kesejahteraan Rakyat17 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Puan Maharani: Tak Ada Ruang bagi Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap kekerasan seksual, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Hal ini disampaikan Puan merespons maraknya kasus yang terjadi belakangan di Fakultas Hukum UI.

Komisi IX Dorong Penguatan Program Magang, Tekan Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi

Kesejahteraan Rakyat17 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Dorong Penguatan Program Magang, Tekan Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi

PARLEMENTARIA, Badung — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyoroti masih tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang telah mencapai lebih dari satu juta orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik masih menghadapi tantangan dalam memasuki dunia kerja, terutama terkait kurangnya pengalaman praktis dan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri.

MY Esti: Kasus Pelecehan di FH UI Tak Cukup Dapatkan Sanksi Internal

Kesejahteraan Rakyat16 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

MY Esti: Kasus Pelecehan di FH UI Tak Cukup Dapatkan Sanksi Internal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti mendesak Universitas Indonesia untuk memberikan sanksi tegas terhadap mahasiswa yang diduga terlibat dalam percakapan bermuatan pelecehan seksual di lingkungan Fakultas Hukum (FH). Ia juga mendorong agar penyelesaian kasus dilakukan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku.

Persaingan Tidak Sehat Antar-Kampus Swasta dalam PMB Ganggu Kualitas Pendidikan Tinggi

Kesejahteraan Rakyat16 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Persaingan Tidak Sehat Antar-Kampus Swasta dalam PMB Ganggu Kualitas Pendidikan Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, menyoroti dinamika persaingan antarperguruan tinggi swasta (PTS) yang dinilai semakin ketat dan berpotensi mengganggu kualitas pendidikan tinggi. Ia mengingatkan bahwa fenomena tersebut perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru.

Kekerasan Seksual Rambah Kampus Ternama, Legislator: Lingkungan Pendidikan Harus Jadi Ruang Aman

Kesejahteraan Rakyat16 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kekerasan Seksual Rambah Kampus Ternama, Legislator: Lingkungan Pendidikan Harus Jadi Ruang Aman

PARLEMENTARIA, Jakata – Munculnya kasus pelecehan seksual di salah satu universitas ternama, Universitas Indonesia (UI), yang melibatkan belasan pelaku kini tengah menjadi sorotan tajam. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut secara transparan dan tanpa pandang bulu.

Kasus Pelecehan Seksual di UI Jadi Momentum Evaluasi Perguruan Tinggi terkait TPKS

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Kasus Pelecehan Seksual di UI Jadi Momentum Evaluasi Perguruan Tinggi terkait TPKS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti kembali maraknya kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan yang belakangan mencuat di sejumlah perguruan tinggi. Fenomena ini dinilai menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual di dunia pendidikan masih bersifat berulang dan sistemik.

Fikri Faqih: Kebijakan Pendidikan Tinggi Juga Harus Perhatikan PTS

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fikri Faqih: Kebijakan Pendidikan Tinggi Juga Harus Perhatikan PTS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menekankan bahwa penyusunan kebijakan pendidikan tinggi harus memperhatikan keberadaan perguruan tinggi swasta (PTS), terutama dalam menjaga keseimbangan akses dan kualitas pendidikan nasional.

Sabam Sinaga Nilai PTS Juga Berkontribusi Tingkatkan SDM

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sabam Sinaga Nilai PTS Juga Berkontribusi Tingkatkan SDM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga menilai sistem penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dinilai tidak adil bagi keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Utamanya, mengenai durasi pendaftaran jalur mandiri yang terlalu panjang. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan dari pihak PTS yang merasa terhimpit oleh kebijakan jalur mandiri PTN.