E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Pendidikan|Pariwisata|Infrastruktur|pascabencana|Haji|RUU Satu Data|Penerimaan Mahasiswa Baru|KUHAP|KUHP|aspirasi|RUU Hukum Perdata Internasional|bantuan|swasembada
Jakarta:
Cerah
26°C
Terasa: 31°C
Lembab: 88%
Angin: 5 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Pendidikan|Pariwisata|Infrastruktur|pascabencana|Haji|RUU Satu Data|Penerimaan Mahasiswa Baru|KUHAP|KUHP|aspirasi|RUU Hukum Perdata Internasional|bantuan|swasembada
Jakarta:
Cerah
26°C
Terasa: 31°C
Lembab: 88%
Angin: 5 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

RUU Masyarakat Adat

2 artikel dengan tag ini

Nasir Djamil Soroti Konflik Lahan, RUU Masyarakat Adat Dinilai Mendesak
Nasir Djamil Soroti Konflik Lahan, RUU Masyarakat Adat Dinilai Mendesak
Politik dan Keamanan9 April 2026
Nasir Djamil Soroti Konflik Lahan, RUU Masyarakat Adat Dinilai Mendesak
Politik dan Keamanan
Nasir Djamil Soroti Konflik Lahan, RUU Masyarakat Adat Dinilai Mendesak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Baleg DPR RI, Nasir Djamil, menyoroti persoalan konflik agraria yang kian kompleks sebagai alasan utama urgensi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Ia menilai, keterbatasan lahan serta meningkatnya kebutuhan pembangunan telah memicu persaingan yang berujung konflik, khususnya yang melibatkan masyarakat hukum adat.

9 April 2026
RUU Masyarakat Adat Harus Jembatani Kepentingan Investasi dan Hak Publik
RUU Masyarakat Adat Harus Jembatani Kepentingan Investasi dan Hak Publik
Politik dan Keamanan9 April 2026
RUU Masyarakat Adat Harus Jembatani Kepentingan Investasi dan Hak Publik
Politik dan Keamanan
RUU Masyarakat Adat Harus Jembatani Kepentingan Investasi dan Hak Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Baleg DPR RI, Nasir Djamil, menyoroti ketimpangan yang dialami masyarakat adat dalam praktik investasi di daerah. Ia menilai, hingga saat ini masyarakat adat masih sering berada pada posisi yang tidak menguntungkan, meskipun investasi dilakukan di wilayah yang merupakan tanah komunal mereka.

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(781)
  • Industri dan Pembangunan(2859)
  • Isu Lainnya(984)
  • Kesejahteraan Rakyat(2727)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3441)
  • Populer(416)
  • Uncategorized(1)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

9 April 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Pendidikan|Pariwisata|Infrastruktur|pascabencana|Haji|RUU Satu Data|Penerimaan Mahasiswa Baru|KUHAP|KUHP|aspirasi|RUU Hukum Perdata Internasional|bantuan|swasembada
Jakarta:
Cerah
26°C
Terasa: 31°C
Lembab: 88%
Angin: 5 km/h