RUU Masyarakat Adat

16 artikel dengan tag ini

DPR Tetapkan 68 RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

DPR Tetapkan 68 RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI resmi menyetujui laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa tersebut berlangsung dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

20 Mei 2026

Pendaftaran Tanah dalam UUPA Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Hak Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Pendaftaran Tanah dalam UUPA Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Hak Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyampaikan keterangan DPR RI dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 64/PUU-XXIV/2026. Dalam sidang tersebut, DPR RI menegaskan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak rakyat atas tanah yang telah ada secara historis.

Terima Audiensi Mahasiswa Kriminologi UI, Baleg: Proses Legislasi di DPR Terbuka dan Responsif

Politik dan Keamanan14 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Terima Audiensi Mahasiswa Kriminologi UI, Baleg: Proses Legislasi di DPR Terbuka dan Responsif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menerima audiensi mahasiswa Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia di Ruang Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Audiensi tersebut menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran mata kuliah Kebijakan Kriminal yang diikuti mahasiswa program S1, S2, dan S3.

Baleg Targetkan Rampungkan 4 RUU Prioritas di Masa Sidang Ini

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Targetkan Rampungkan 4 RUU Prioritas di Masa Sidang Ini

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan menegaskan bahwa Baleg DPR RI bertekad segera merampungkan empat dari sembilan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini tengah dibahas dalam Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026. Hal tersebut disampaikan Bob Hasan saat memimpin Rapat Pleno Penyusunan Jadwal Acara Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Baleg DPR Fokus Rampungkan Sejumlah RUU Prioritas pada Masa Sidang V

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Fokus Rampungkan Sejumlah RUU Prioritas pada Masa Sidang V

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan Baleg DPR RI akan memprioritaskan penyelesaian sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang pembahasannya telah berlangsung sejak masa sidang sebelumnya pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.

Baleg DPR RI Prioritaskan Selesaikan Pembahasan RUU Satu Data hingga Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR RI Prioritaskan Selesaikan Pembahasan RUU Satu Data hingga Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai memfokuskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) prioritas pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Beberapa RUU strategis yang masuk agenda pembahasan antara lain RUU Pemerintahan Aceh, RUU Masyarakat Adat, hingga RUU Satu Data Indonesia.

Baleg DPR Serap Aspirasi Komunitas dan Pemuka Agama Guna Susun RUU Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Serap Aspirasi Komunitas dan Pemuka Agama Guna Susun RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Toba - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar agenda kunjungan kerja ke Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat pada Sabtu (09/5/2026). Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung mengatakan Kawasan Danau Toba dipilih sebagai lokasi kunjungan karena masih banyak komunitas adat yang hidup dan berkembang di wilayah tersebut.

Bertemu Komunitas Adat Danau Toba, Baleg Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan11 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Bertemu Komunitas Adat Danau Toba, Baleg Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Toba — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, mengungkapkan bahwa pihaknya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang telah mandek selama hampir dua dekade akan segera bisa disahkan. Semangat dan langkah yang dilakukan Baleg DPR RI dalam penyusunan RUU tersebut pun disambut dengan penuh kegembiraan oleh komunitas masyarakat adat yang ada di Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

Legislator Dorong Pengakuan Konstitusional Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Dorong Pengakuan Konstitusional Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali guna menyerap masukan langsung terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Kunjungan ini krusial mengingat Bali memiliki struktur sosial masyarakat adat yang sangat stabil dan telah diakui secara tradisional namun masih kerap menghadapi tantangan dalam sinkronisasi regulasi nasional.

Cegah Tumpang Tindih, Baleg Integrasikan RUU Masyarakat Adat dengan Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Tumpang Tindih, Baleg Integrasikan RUU Masyarakat Adat dengan Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong terciptanya tertib administrasi melalui sinkronisasi antara RUU Masyarakat Adat dan RUU Satu Data Indonesia. Integrasi ini dinilai mendesak untuk menyelesaikan persoalan sengketa wilayah dan ketidakpastian status hukum yang sering menimpa masyarakat adat akibat perbedaan data antara pusat dan daerah.

Susun RUU Masyarakat Adat, Baleg DPR RI Serap Aspirasi 'Meaningful Participation' di Bali

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Susun RUU Masyarakat Adat, Baleg DPR RI Serap Aspirasi 'Meaningful Participation' di Bali

PARLEMENTARIA, Bali — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat di Provinsi Bali, Kamis (7/5/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan langsung atau meaningful participation dari masyarakat lokal guna memastikan poin-poin krusial dalam perlindungan masyarakat adat terakomodasi dalam legislasi nasional.

Baleg Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, Tekankan Kepastian Hukum dan Kearifan Lokal

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, Tekankan Kepastian Hukum dan Kearifan Lokal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia. Menurut Bob Hasan, masyarakat adat merupakan entitas yang telah ada jauh sebelum terbentuknya negara, dengan sistem nilai, karakter, dan batas-batas wilayah yang jelas.