RUU Daerah Kepulauan

47 artikel dengan tag ini

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Penguatan Hak Perempuan, Anak, dan Pemenuhan SPM

Politik dan Keamanan18 September 2026

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Penguatan Hak Perempuan, Anak, dan Pemenuhan SPM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang berperspektif afirmasi dan keadilan sosial bagi masyarakat kepulauan. Ia menekankan bahwa RUU ini ditargetkan menjadi aturan bersifat lex specialis untuk mengakhiri ketimpangan pembangunan akibat kebijakan yang selama ini dinilai masih berorientasi atau bias daratan.

18 September 2026

RUU Daerah Kepulauan Harus Jawab Mahalnya Distribusi Logistik Antarpulau

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Jawab Mahalnya Distribusi Logistik Antarpulau

PARLEMENTARIA, Jakarta — Tingginya biaya logistik menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan. Kondisi geografis yang membuat distribusi harus melalui sejumlah tahapan dinilai turut meningkatkan biaya dan menghambat pemasaran komoditas dari wilayah kepulauan.

RUU Daerah Kepulauan Hadirkan Pembangunan yang Lebih Berkeadilan

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Hadirkan Pembangunan yang Lebih Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Jaelani menilai RUU tentang Daerah Kepulauan dapat menjadi pijakan untuk menghadirkan pembangunan yang lebih berkeadilan bagi wilayah kepulauan. Regulasi tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus memastikan karakteristik kepulauan menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional.

Minimalisir Pemborosan Anggaran, Kebutuhan Dasar Masyarakat di Pulau Kecil Harus Proporsional

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Minimalisir Pemborosan Anggaran, Kebutuhan Dasar Masyarakat di Pulau Kecil Harus Proporsional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Sudin meminta kebutuhan dasar masyarakat di pulau-pulau kecil harus diatur secara proporsional dalam RUU tersebut. Menurutnya, penyediaan layanan dasar harus mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, serta karakteristik geografis setiap pulau.

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Kepulauan Jangan Sampai Abaikan Perlindungan Lingkungan

Kesejahteraan Rakyat12 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Kepulauan Jangan Sampai Abaikan Perlindungan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Kendari - Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dalam pembangunan daerah kepulauan.

Kesehatan Ibu dan Anak Jadi Perhatian dalam Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

Isu Lainnya12 September 2026

Isu Lainnya

Kesehatan Ibu dan Anak Jadi Perhatian dalam Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Mataram — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Siti Mukaromah, menilai RUU tentang Daerah Kepulauan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan berbeda dengan daerah daratan. Menurutnya, pengaturan tersebut penting untuk mewujudkan perlakuan yang adil, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.

Serap Aspirasi Dari NTB, Pansus RUU Daerah Kepulauan Perjuangkan Keadilan Masyarakat

Politik dan Keamanan12 September 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi Dari NTB, Pansus RUU Daerah Kepulauan Perjuangkan Keadilan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Mataram — Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Herry Dermawan, mendorong pengaturan khusus bagi daerah kepulauan guna menjawab tantangan pembangunan, pelayanan publik, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, karakteristik wilayah yang tersebar di banyak pulau membutuhkan model pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat secara adil.

Bahasan RUU Daerah Kepulauan Mengarah Pada Skema Lex Specialis

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahasan RUU Daerah Kepulauan Mengarah Pada Skema Lex Specialis

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends mengatakan pembahasan RUU Daerah Kepulauan mengarah pada skema lex specialis sebagai kerangka hukum khusus untuk wilayah kepulauan. Skema ini dinilai paling cocok untuk menjawab ketimpangan layanan dan pembangunan di daerah kepulauan.

Aturan Pengelolaan Laut Dinilai Belum Menjawab Realitas Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Aturan Pengelolaan Laut Dinilai Belum Menjawab Realitas Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Aturan pengelolaan laut dinilai belum sepenuhnya menjawab realitas daerah kepulauan. Keterbatasan kewenangan daerah dan pola pengaturan perizinan kapal menjadi persoalan yang disoroti Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI dalam Rapat dengar pendapat umum bersama pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Pansus Dalami Skema Lex Specialis RUU Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus Dalami Skema Lex Specialis RUU Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI mendalami skema lex specialis sebagai kerangka hukum yang dapat menjawab karakteristik wilayah kepulauan. Pansus juga mengkaji penggunaan teknik omnibus secara selektif untuk menyelaraskan pengaturan mengenai pemerintahan dan pembangunan wilayah kepulauan dengan sejumlah undang-undang terkait.

Dana Khusus Kepulauan Jadi Sorotan Utama Pansus Jawab Ketimpangan Fiskal Daerah

Politik dan Keamanan8 September 2026

Politik dan Keamanan

Dana Khusus Kepulauan Jadi Sorotan Utama Pansus Jawab Ketimpangan Fiskal Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Skema pembiayaan daerah menjadi perhatian Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI dalam pembahasan RUU tersebut. Karakter geografis wilayah kepulauan dinilai membutuhkan formula fiskal yang mampu perhitungkan beban pelayanan dan pembangunan antarpulau.

RUU Daerah Kepulauan Harus Seimbangkan Ekologi dan Kesejahteraan

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Seimbangkan Ekologi dan Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan Julie Sutrisno Laiskodat menilai RUU Daerah Kepulauan harus mampu menjadi instrumen yang menyeimbangkan perlindungan ekologis dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebijakan perlindungan lingkungan tidak boleh mengabaikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam di wilayah kepulauan.