RUU Daerah Kepulauan

55 artikel dengan tag ini

Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI menggelar rapat Bersama Direktur Jenderal OTDA dan Bina Administrasi Kewilayahan serta Biro Hukum di ruang rapat Komisi XII, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

8 Oktober 2026

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Pengaturan Khusus, Jawab Kompleksitas Wilayah

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Pengaturan Khusus, Jawab Kompleksitas Wilayah

PARLEMENTARIA, Sorong – Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Taufan Pawe menilai kompleksitas wilayah kepulauan membutuhkan pengaturan khusus yang adaptif terhadap karakteristik setiap daerah. Menurutnya, RUU Daerah Kepulauan perlu menjawab persoalan kewenangan, fiskal, pengelolaan sumber daya alam, hingga koordinasi antarkementerian dan lembaga.

Fauzan Khalid Tekankan Kebutuhan Khusus Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Fauzan Khalid Tekankan Kebutuhan Khusus Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Sorong – Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Fauzan Khalid menyoroti tingginya biaya pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan yang tidak sebanding dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Kondisi geografis yang tersebar antarpulau membuat pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan, hingga penanganan bencana membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan wilayah daratan.

Mercy Barends: Kewenangan Asimetris Penting Jawab Tantangan Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends: Kewenangan Asimetris Penting Jawab Tantangan Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Sorong – Ketua Tim Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menegaskan kewenangan asimetris perlu diperkuat dalam RUU Daerah Kepulauan untuk menjawab persoalan rentang kendali pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di wilayah kepulauan.

RUU Daerah Kepulauan Diusulkan Muat Skema Pungutan Pariwisata dan Akses Penerbangan Langsung

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Diusulkan Muat Skema Pungutan Pariwisata dan Akses Penerbangan Langsung

PARLEMENTARIA, Ternate — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Siti Mukarromah mengusulkan agar undang-undang ini memasukkan regulasi khusus mengenai hak pengelolaan retribusi pariwisata bahari dan pembukaan penerbangan langsung internasional guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Langkah ini dinilai penting untuk memangkas ketimpangan fiskal sekaligus mencegah eksploitasi sumber daya alam yang tidak sebanding dengan pendapatan daerah.

Laut Sebagai Penghubung, Hendry Munief: 4 Dimensi Otonomi Dapat Masuk RUU Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Laut Sebagai Penghubung, Hendry Munief: 4 Dimensi Otonomi Dapat Masuk RUU Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Ternate — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief menegaskan pentingnya mengubah cara pandang pembangunan nasional terhadap wilayah maritim. Laut tidak boleh lagi dipandang sebagai pemisah antarwilayah, melainkan sebagai penghubung utama untuk menghadirkan keadilan pembangunan dan pelayanan dasar.

RUU Daerah Kepulauan Diharap Tumbuhkan Ekonomi Berbasis Kelautan

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Diharap Tumbuhkan Ekonomi Berbasis Kelautan

PARLEMENTARIA, Ternate — Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI mendorong pembentukan undang-undang ini sebagai instrumen investasi nasional yang mampu melahirkan mesin pertumbuhan ekonomi baru berbasis kelautan. Ketimbang sekadar bergantung pada skema dana transfer daerah.

1 Oktober 2026

RUU Daerah Kepulauan Harus Beri Kepastian Fiskal dan Konektivitas yang Realistis

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Beri Kepastian Fiskal dan Konektivitas yang Realistis

PARLEMENTARIA, Ternate – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Jaelani, menegaskan bahwa pembentukan RUU tentang Daerah Kepulauan tidak boleh sekadar berhenti pada pengakuan status geografis. Menurutnya, undang-undang ini harus memberikan kepastian hukum operasional yang berdampak langsung pada pembiayaan afirmatif, konektivitas antarpulau, dan peningkatan standar pelayanan publik di daerah berbasis maritim.

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Penguatan Hak Perempuan, Anak, dan Pemenuhan SPM

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Penguatan Hak Perempuan, Anak, dan Pemenuhan SPM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang berperspektif afirmasi dan keadilan sosial bagi masyarakat kepulauan. Ia menekankan bahwa RUU ini ditargetkan menjadi aturan bersifat lex specialis untuk mengakhiri ketimpangan pembangunan akibat kebijakan yang selama ini dinilai masih berorientasi atau bias daratan.

RUU Daerah Kepulauan Harus Jawab Mahalnya Distribusi Logistik Antarpulau

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Jawab Mahalnya Distribusi Logistik Antarpulau

PARLEMENTARIA, Jakarta — Tingginya biaya logistik menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan. Kondisi geografis yang membuat distribusi harus melalui sejumlah tahapan dinilai turut meningkatkan biaya dan menghambat pemasaran komoditas dari wilayah kepulauan.

RUU Daerah Kepulauan Hadirkan Pembangunan yang Lebih Berkeadilan

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Hadirkan Pembangunan yang Lebih Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Jaelani menilai RUU tentang Daerah Kepulauan dapat menjadi pijakan untuk menghadirkan pembangunan yang lebih berkeadilan bagi wilayah kepulauan. Regulasi tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus memastikan karakteristik kepulauan menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional.

Minimalisir Pemborosan Anggaran, Kebutuhan Dasar Masyarakat di Pulau Kecil Harus Proporsional

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Minimalisir Pemborosan Anggaran, Kebutuhan Dasar Masyarakat di Pulau Kecil Harus Proporsional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Sudin meminta kebutuhan dasar masyarakat di pulau-pulau kecil harus diatur secara proporsional dalam RUU tersebut. Menurutnya, penyediaan layanan dasar harus mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, serta karakteristik geografis setiap pulau.