Ledia Hanifa: Dugaan Kecurangan TKA Harus Jadi Evaluasi Proses Pendidikan
Jazilul Fawaid Tekankan Pentingnya Pencegahan Narkoba bagi Generasi Muda
DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan
Ledia Hanifa: Dugaan Kecurangan TKA Harus Jadi Evaluasi Proses Pendidikan
Jazilul Fawaid Tekankan Pentingnya Pencegahan Narkoba bagi Generasi Muda
DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan
Video Singkat
GPR Komdigi
Terpopuler
Komisi III Dengar Masukan Pakar, Soroti 13 Aspek Tindak Pidana dalam RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananSoroti Penggerebekan Ponpes, Atalia: Penegakan Hukum Jangan Abaikan Anak dan Perempuan
Kesejahteraan RakyatFokus Bahas Empat RUU, DPR Terjemahkan Semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober
Politik dan KeamananKarhutla Rugikan Rp130 Triliun, Rokhmin Dahuri: Petani dan Nelayan Perlu Perlindungan
Industri dan PembangunanUmumkan Juara Lobo II, Obon Tabroni Apresiasi Gagasan Peserta soal Perlindungan Pekerja
Isu LainnyaINFOGRAFIS
https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/
https://online.anyflip.com/fhwbw/mubt/mobile/index.html
PODCAST
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Bahas RUU Perampasan Aset, Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi Salah Sita
DPR: Biaya Perkara di MA Penuhi Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan
Larangan Vape bagi Anggota Polri Wajib Diikuti Seluruh Institusi Negara
M. Husni Tekankan Profesionalitas APH dalam Penanganan Kasus di Pesantren
Netty Dorong Pemerintah Kaji Pembebasan PPN Pembalut demi Kesehatan Perempuan
RUU Masyarakat Adat Lindungi Ruang Hidup dan Cegah Sengketa Agraria
Bahas RUU Perampasan Aset, Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi Salah Sita
PARLEMENTARIA, Jakarta — Mekanisme ganti kerugian perlu menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum apabila dalam pelaksanaannya terjadi kesalahan penyitaan aset yang kemudian dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.
DPR: Biaya Perkara di MA Penuhi Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menilai ketentuan pembebanan biaya perkara dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, khususnya Pasal 81A, sejalan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan kepastian, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran peradilan.
Larangan Vape bagi Anggota Polri Wajib Diikuti Seluruh Institusi Negara
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mengapresiasi kebijakan Kapolri yang memerintahkan seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tidak menggunakan rokok elektrik atau vape. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah luar biasa yang patut menjadi contoh bagi seluruh lembaga negara.
M. Husni Tekankan Profesionalitas APH dalam Penanganan Kasus di Pesantren
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni meminta aparat penegak hukum (APH) mengedepankan penyelidikan secara menyeluruh sebelum mengambil tindakan dalam menangani persoalan di lingkungan pesantren. Menurutnya, kehati-hatian aparat diperlukan agar proses penanganan kasus tidak justru menimbulkan dampak yang merugikan, terutama bagi santriwati yang sebagian besar masih berusia anak-anak.
Netty Dorong Pemerintah Kaji Pembebasan PPN Pembalut demi Kesehatan Perempuan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong pemerintah mengkaji kemungkinan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembalut dan produk sanitasi menstruasi. Langkah ini dinilai penting karena kebutuhan menstruasi merupakan bagian dari pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan, bukan semata-mata konsumsi barang kebutuhan sehari-hari.
RUU Masyarakat Adat Lindungi Ruang Hidup dan Cegah Sengketa Agraria
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Masyarakat Adat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rycko Menoza, menegaskan pentingnya kehadiran RUU tersebut untuk melestarikan eksistensi masyarakat adat sekaligus memberikan kepastian hukum atas wilayah tempat tinggal mereka. Menurutnya, aturan yang tepat terkait hal itu sangat krusial, mengingat masih sering terjadinya konflik dan perselisihan pertanahan di berbagai daerah.
Berantas Narkoba Hingga Jaringan Pemasok, Jangan Hanya Pengedar-Pengguna
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Lola Nelria Oktavia, mengapresiasi langkah Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika di sejumlah wilayah. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas narkoba sekaligus menjadi momentum untuk memperluas penindakan hingga menyasar jaringan pemasok dan pihak-pihak yang berada di balik peredaran narkotika.
M. Husni Tekankan Perlindungan Generasi Muda dari Ancaman Narkoba
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni menekankan pentingnya perlindungan anak dan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, peredaran narkoba yang mulai merambah lingkungan pendidikan, bahkan hingga jenjang sekolah dasar (SD), menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama, terutama dalam memperkuat peran keluarga dan lingkungan sosial.
Penegakan Hukum Penyadapan Ilegal Harus Profesional, Transparan, dan Objektif
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pihaknya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung terkait penetapan beberapa perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal kepada beberapa tokoh politik, pengusaha, bahkan Presiden Prabowo. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus kita percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
SYAKURA Perkuat Dukungan Analisis Anggaran bagi Pimpinan dan Anggota DPR
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (SetjePARLEMENTARIA, Jakarta – Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengembangkan Sistem Layanan Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (SYAKURA) untuk memperkuat dukungan analisis bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI. Melalui platform digital ini, seluruh tahapan layanan analisis, mulai dari pengajuan permintaan, penugasan analis, pemantauan progres pekerjaan, hingga reviu dan pengendalian mutu hasil analisis, diintegrasikan agar lebih terarah dan terpantau.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Bahas RUU Perampasan Aset, Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi Salah Sita
DPR: Biaya Perkara di MA Penuhi Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan
Larangan Vape bagi Anggota Polri Wajib Diikuti Seluruh Institusi Negara
RUU Masyarakat Adat Lindungi Ruang Hidup dan Cegah Sengketa Agraria
Berantas Narkoba Hingga Jaringan Pemasok, Jangan Hanya Pengedar-Pengguna
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Netty Dorong Pemerintah Kaji Pembebasan PPN Pembalut demi Kesehatan Perempuan
M. Husni Tekankan Profesionalitas APH dalam Penanganan Kasus di Pesantren
M. Husni Tekankan Perlindungan Generasi Muda dari Ancaman Narkoba
Imron Amin: Viral Tak Boleh Gantikan Proses yang Adil
Desy Ratnasari Dorong BPJS Kesehatan Perbarui Cakupan Layanan Kesehatan Mental
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Kawal Program Pemerintah, Ibas Dorong Akses Listrik bagi Masyarakat di Magetan
Pengelolaan SDA Harus Berpihak pada Rakyat, Bukan Oligarki
Waka DPR Gerak Cepat Bangun Sumur Bor, Atasi Krisis Air di Sumedang
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Didik Haryadi Minta OJK Peka terhadap Kredit UMKM Terdampak Bencana
Herman Khaeron Dorong Integrasi DTSEN untuk Benahi Subsidi LPG 3 Kg
Eric Hermawan: Peringatan MSCI Jadi Momentum Benahi Pasar Modal
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Netty Dorong Pemerintah Kaji Pembebasan PPN Pembalut demi Kesehatan Perempuan
RUU Masyarakat Adat Lindungi Ruang Hidup dan Cegah Sengketa Agraria
Berantas Narkoba Hingga Jaringan Pemasok, Jangan Hanya Pengedar-Pengguna
M. Husni Tekankan Perlindungan Generasi Muda dari Ancaman Narkoba
