Komisi X Soroti Akses KIP Kuliah bagi Anak PNS, Aspirasi Dibawa ke Kementerian
Miliki Rekam Jejak Diplomat Karier, Menlu Baru Harus Konsisten Soal Perjuangan Palestina
Tinjau Pasar Induk Cipinang, Abdul Kharis Puji Kesiapan Stok Pangan Nasional
Komisi X Soroti Akses KIP Kuliah bagi Anak PNS, Aspirasi Dibawa ke Kementerian
Miliki Rekam Jejak Diplomat Karier, Menlu Baru Harus Konsisten Soal Perjuangan Palestina
Tinjau Pasar Induk Cipinang, Abdul Kharis Puji Kesiapan Stok Pangan Nasional
Video Singkat
Terpopuler
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha
Politik dan KeamananRAPAT PARIPURNA KE-9 DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
Politik dan KeamananPanja RUU Satu Data Indonesia Sepakati 20 Bab dan 141 Pasal
Politik dan KeamananRAPAT PARIPURNA KE-8 DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
Politik dan KeamananParipurna DPR Sahkan Komjen Pol Suyudi Jadi Kapolri, Usung Visi ‘Polri Bersama Masyarakat’
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/
http://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Esti Wijayati: Jangan Normalisasi Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan
Kholid: Kualitas Tata Kelola Jadi Kunci Belanja APBN 2027
Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja
Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR
Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama
BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan
Esti Wijayati: Jangan Normalisasi Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Muhammad Hasbi Al Aqib, siswa kelas II SDN 1 Kebondalem, Pemalang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi korban perundungan dan kekerasan oleh kakak kelasnya. Ia meminta kasus tersebut diusut secara transparan dengan tetap mengedepankan prinsip pelindungan anak.
Kholid: Kualitas Tata Kelola Jadi Kunci Belanja APBN 2027
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai kualitas tata kelola dan pelaksanaan anggaran menjadi kunci agar belanja negara dalam APBN 2027 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, besarnya alokasi anggaran harus diikuti dengan eksekusi yang efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan peruntukannya.
Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai belanja negara dalam APBN 2027 harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Menurutnya, sejumlah sektor menjadi prioritas dalam rancangan APBN 2027, antara lain pendidikan, kesehatan, subsidi, pembayaran bunga utang, pembangunan, serta Transfer ke Daerah (TKD).
Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR
PARLEMENTARIA, Jakarta — Delapan fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana untuk ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (6/10/2026). Persetujuan tersebut disertai berbagai catatan strategis yang menekankan pentingnya keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset hasil kejahatan dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama
PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendesak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengambil alih kendali penuh sebagai pengatur tunggal (playmaker) dalam pengelolaan kawasan industri. Langkah tegas ini dinilai krusial guna memangkas tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang selama ini membingungkan pihak pengelola maupun investor.
BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan
PARLEMENTARIA, Jakarta – BPK RI mengungkap kontribusi pemeriksaan sepanjang semester I 2026 terhadap upaya penyelamatan keuangan negara mencapai Rp49,28 triliun. Ketua BPK RI Isma Yatun menegaskan hasil pemeriksaan berujung pada pemulihan keuangan negara, perbaikan tata kelola, dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan berhenti pada rekomendasi administratif.
Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan
PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti mendorong pengelola kawasan industri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat untuk duduk bersama menata pedagang atau pelaku UMKM yang berada di luar area pabrik. Penataan ini dinilai krusial untuk mengurai kemacetan sekaligus memaksimalkan efek ganda (multiplier effect) perekonomian bagi masyarakat sekitar kawasan.
Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir
PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk mengambil alih penuh tanggung jawab keamanan, infrastruktur eksternal, dan penyediaan sumber daya manusia (SDM) bagi kawasan industri. Langkah ini dinilai mutlak dilakukan agar para investor dapat fokus pada aktivitas produksi tanpa harus dibebani oleh persoalan-persoalan di luar area pabrik.
Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu
PARLEMENTARIA, Karawang - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengusulkan penerapan sistem digitalisasi rekrutmen tenaga kerja terpadu di kawasan industri. Langkah transparansi melalui platform one stop shop ini dinilai krusial untuk mencegah praktik diskriminasi usia dan percaloan lowongan kerja yang kerap merugikan masyarakat sekitar.
Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga
PARLEMENTARIA, Karawang - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti dinamika sosial di sekitar kawasan industri, mulai dari indikasi praktik diskriminasi rekrutmen pekerja hingga keberadaan calo lowongan kerja. Ia mendorong pihak pengelola untuk lebih memperhatikan masyarakat sekitar melalui optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) guna meredam potensi konflik sosial.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Resmi Diusulkan Jadi Inisiatif DPR
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha
RUU Perampasan Aset Jadi Inisiatif DPR, Percepat Penyelesaian Pembahasannya
DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI
Meitri Dorong Pengembangan Riset Bidang Hukum Internasional untuk Perkuat Diplomasi Parlemen
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama
Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan
Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir
Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu
Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Esti Wijayati: Jangan Normalisasi Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan
Kebijakan Upah Minimum Harus Menjamin Kebutuhan Hidup Layak
Bukan Sekadar Tanggap Darurat, BAM Minta Mitigasi Bencana Kebumen Diperkuat
Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi
Komisi IX dan Pemerintah Sepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Kholid: Kualitas Tata Kelola Jadi Kunci Belanja APBN 2027
Tak Sekadar Kejar Pertumbuhan, APBN 2027 Harus Ciptakan Lapangan Kerja
BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan
Komisi XI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih
Annisa Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama
BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan
Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan
Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir
