Selly Desak BNPB Perkuat Mitigasi Karhutla Berbasis Risiko
Legislator Dukung Langkah Kapolri Minta Fatwa MUI Soal Larangan Vape
Beban Bencana Jangan Ditanggung Rakyat, Prinsip Pencemar Membayar Harus Ditegakan
Selly Desak BNPB Perkuat Mitigasi Karhutla Berbasis Risiko
Legislator Dukung Langkah Kapolri Minta Fatwa MUI Soal Larangan Vape
Beban Bencana Jangan Ditanggung Rakyat, Prinsip Pencemar Membayar Harus Ditegakan
Video Singkat
GPR Komdigi
Terpopuler
Korpri Setjen DPR Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Aceh Tamiang dan Sumut
Isu LainnyaKarhutla Semakin Parah dan Ancam Kesehatan Masyarakat
Kesejahteraan RakyatPenanganan Karhutla Tak Cukup dengan Masker dan Obat-obatan, Harus Perkuat Pencegahan!
Kesejahteraan RakyatKarhutla Makan Korban, Daniel Johan: Berapa Banyak Lagi Nyawa Dipertaruhkan?
Industri dan PembangunanMaman Dorong Perubahan Paradigma Penanggulangan Bencana, dari Reaktif ke Preventif
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
PODCAST
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Putusan MK Momentum Pembenahan Sistem Kebencanaan Nasional
Maman Imanulhaq Soroti Risiko Percaloan dan Biaya Tak Transparan Mahasiswa Al-Azhar
Furtasan Ali Yusuf Minta Kebijakan Tidak Naik Kelas Dikaji Menyeluruh
Abidin Fikri Minta Kemenag Usut Dugaan Pemotongan Dana PIP di Bojonegoro
Hadiri Global Parliamentary Forum 2026, BKSAP Soroti Dampak AI terhadap Lapangan Kerja
Soroti Monopoli Sertifikasi Kapal, Syaiful Huda: Keselamatan Pelayaran Harus Dievaluasi
Putusan MK Momentum Pembenahan Sistem Kebencanaan Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 terkait Undang-Undang Penanggulangan Bencana harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola kebencanaan nasional secara menyeluruh. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh hanya berfokus pada persoalan administratif penetapan status bencana nasional atau daerah, tetapi juga harus memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan sejak sebelum bencana terjadi.
Maman Imanulhaq Soroti Risiko Percaloan dan Biaya Tak Transparan Mahasiswa Al-Azhar
PARLEMENTARIA, Cirebon — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong pembenahan tata kelola dan transparansi proses keberangkatan calon mahasiswa Indonesia yang akan menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik percaloan, pungutan tidak resmi, serta kesenjangan akses informasi yang berpotensi merugikan calon mahasiswa, khususnya para santri dari daerah.
Furtasan Ali Yusuf Minta Kebijakan Tidak Naik Kelas Dikaji Menyeluruh
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf meminta kebijakan tidak naik kelas dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Ia menegaskan, siswa tidak boleh menanggung konsekuensi dari persoalan sistem pendidikan yang berada di luar kendali mereka, seperti keterbatasan tenaga pendidik, fasilitas sekolah, dan akses pembelajaran.
Abidin Fikri Minta Kemenag Usut Dugaan Pemotongan Dana PIP di Bojonegoro
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Kementerian Agama (Kemenag) segera memeriksa dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp250.000 terhadap siswa penerima bantuan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah 3 Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penyaluran bantuan pendidikan sesuai ketentuan dan hak siswa terlindungi.
Hadiri Global Parliamentary Forum 2026, BKSAP Soroti Dampak AI terhadap Lapangan Kerja
PARLEMENTARIA, Jakarta - Delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri Global Parliamentary Forum 2026 di Bangkok, Tailan, pada 12 - 13 Oktober 2026. Agenda ini diselenggarakan dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia (World Bank Group). Delegasi BKSAP dipimpin Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat, bersama Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga dan anggota BKSAP Sigit Purnomo.
Soroti Monopoli Sertifikasi Kapal, Syaiful Huda: Keselamatan Pelayaran Harus Dievaluasi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyoroti sistem sertifikasi dan pengawasan kelaikan kapal menyusul terbakarnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi di sekitar Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Ia meminta pemerintah mengevaluasi sistem klasifikasi kapal yang melibatkan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai bagian dari upaya memperkuat keselamatan pelayaran nasional.
Abdullah Minta Usut Tuntas Kasus Polisi Tembak Polisi di Pondok Cabe
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tewasnya anggota polisi berpangkat Bharada, Laurentius Valdo Fernandez Lewai, yang diduga menjadi korban pembunuhan oleh sesama anggota polisi. Korban ditemukan pada Jumat (16/10/2026) di ruang pemadam kebakaran Markas Direktorat Polisi Udara (Ditpoludara) Korpolairud Baharkam Polri, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan.
70 Ribu Balita Terkena ISPA Karhutla, Puan: Perlindungan Anak Harus Jadi Komitmen Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas laporan 70 ribu lebih balita yang terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Ia pun menekankan pentingnya perlindungan anak dari berbagai dampak Karhutla, termasuk masalah kesehatan.
Perkokoh Ukhuwah, DKM Baiturrahman DPR Santuni 50 Anak Yatim di Depok
PARLEMENTARIA, Depok – Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Baiturrahman DPR RI memperkokoh ukhuwah islamiyah dan komitmen pemberdayaan umat melalui penyaluran santunan kepada 50 anak yatim, piatu, dan dhuafa di Yayasan Insan Gemilang Sehati, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Rabu (21/10/2026). Aksi sosial ini menjadi wujud nyata optimalisasi peran masjid Parlemen dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara merata di kawasan Jabodetabek.
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Rudianto Soroti Pemulihan Aset hingga Independensi Aparat
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI selama dua periode per 20 Oktober 2026. Merespons hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengapresiasi pemulihan aset negara yang dilakukan aparat penegak hukum selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Hadiri Global Parliamentary Forum 2026, BKSAP Soroti Dampak AI terhadap Lapangan Kerja
Abdullah Minta Usut Tuntas Kasus Polisi Tembak Polisi di Pondok Cabe
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Rudianto Soroti Pemulihan Aset hingga Independensi Aparat
DPR Dorong Penguatan Kerja Sama Strategis Indonesia–Jerman di Berbagai Sektor
Legislator Dukung Langkah Kapolri Minta Fatwa MUI Soal Larangan Vape
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Putusan MK Momentum Pembenahan Sistem Kebencanaan Nasional
Maman Imanulhaq Soroti Risiko Percaloan dan Biaya Tak Transparan Mahasiswa Al-Azhar
Furtasan Ali Yusuf Minta Kebijakan Tidak Naik Kelas Dikaji Menyeluruh
Abidin Fikri Minta Kemenag Usut Dugaan Pemotongan Dana PIP di Bojonegoro
70 Ribu Balita Terkena ISPA Karhutla, Puan: Perlindungan Anak Harus Jadi Komitmen Nasional
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Soroti Monopoli Sertifikasi Kapal, Syaiful Huda: Keselamatan Pelayaran Harus Dievaluasi
Tekankan Mitigasi Karhutla Sejak Dini, Edi Purwanto: Perkuat Kesiapan Sarana Pemadaman
Karhutla Makan Korban, Daniel Johan: Berapa Banyak Lagi Nyawa Dipertaruhkan?
Puncak El Niño Kian Dekat, Daniel Johan Ingatkan Risiko Karhutla
Karhutla Meluas ke 17 Provinsi, Slamet Desak Presiden Tetapkan Target Terukur
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Eric Hermawan: Peringatan MSCI Jadi Momentum Benahi Pasar Modal
Wacana MSCI Belum Final, Fathi Minta Investor Tetap Tenang dan OJK Gerak Cepak
MSCI Usulkan Penurunan Klasifikasi Pasar Saham Indonesia, Amin AK: İni Peringatan Serius!
Sari Yuliati Dorong Penambahan Program Irigasi untuk Perkuat Lumbung Pangan NTB
Sari Yuliati Komitmen Perjuangkan Penambahan Program P3TGAI bagi Petani di Pulau Lombok
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Hadiri Global Parliamentary Forum 2026, BKSAP Soroti Dampak AI terhadap Lapangan Kerja
Soroti Monopoli Sertifikasi Kapal, Syaiful Huda: Keselamatan Pelayaran Harus Dievaluasi
Abdullah Minta Usut Tuntas Kasus Polisi Tembak Polisi di Pondok Cabe
70 Ribu Balita Terkena ISPA Karhutla, Puan: Perlindungan Anak Harus Jadi Komitmen Nasional
