Ledia Hanifa: Dugaan Kecurangan TKA Harus Jadi Evaluasi Proses Pendidikan
Jazilul Fawaid Tekankan Pentingnya Pencegahan Narkoba bagi Generasi Muda
DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan
Ledia Hanifa: Dugaan Kecurangan TKA Harus Jadi Evaluasi Proses Pendidikan
Jazilul Fawaid Tekankan Pentingnya Pencegahan Narkoba bagi Generasi Muda
DPR Kawal Penanganan Kesehatan Warga Terdampak Karhutla di Kalimantan Selatan
Video Singkat
GPR Komdigi
Terpopuler
Komisi III Dengar Masukan Pakar, Soroti 13 Aspek Tindak Pidana dalam RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananSoroti Penggerebekan Ponpes, Atalia: Penegakan Hukum Jangan Abaikan Anak dan Perempuan
Kesejahteraan RakyatFokus Bahas Empat RUU, DPR Terjemahkan Semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober
Politik dan KeamananKarhutla Rugikan Rp130 Triliun, Rokhmin Dahuri: Petani dan Nelayan Perlu Perlindungan
Industri dan PembangunanUmumkan Juara Lobo II, Obon Tabroni Apresiasi Gagasan Peserta soal Perlindungan Pekerja
Isu LainnyaINFOGRAFIS
https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/
https://online.anyflip.com/fhwbw/mubt/mobile/index.html
PODCAST
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
SYAKURA Perkuat Dukungan Analisis Anggaran bagi Pimpinan dan Anggota DPR
Vape Jadi Modus Baru, Pengawasan Narkotika Harus Diperkuat
Jaga Perbatasan Indonesia, Jaga Generasi Muda dari Narkoba
Imron Amin: Viral Tak Boleh Gantikan Proses yang Adil
Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan
Kawal Program Pemerintah, Ibas Dorong Akses Listrik bagi Masyarakat di Magetan
SYAKURA Perkuat Dukungan Analisis Anggaran bagi Pimpinan dan Anggota DPR
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (SetjePARLEMENTARIA, Jakarta – Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengembangkan Sistem Layanan Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (SYAKURA) untuk memperkuat dukungan analisis bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI. Melalui platform digital ini, seluruh tahapan layanan analisis, mulai dari pengajuan permintaan, penugasan analis, pemantauan progres pekerjaan, hingga reviu dan pengendalian mutu hasil analisis, diintegrasikan agar lebih terarah dan terpantau.
Vape Jadi Modus Baru, Pengawasan Narkotika Harus Diperkuat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyoroti ancaman penyalahgunaan vape sebagai media baru peredaran narkotika. Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan, membongkar jaringan peredaran hingga ke akarnya, serta memastikan penegakan hukum berjalan tegas dan proporsional.
Jaga Perbatasan Indonesia, Jaga Generasi Muda dari Narkoba
PARLEMENTARIA, Bangkalan — Anggota Komisi I DPR RI Imron Amin menekankan pentingnya penguatan pengawasan wilayah perbatasan, terutama jalur laut, untuk mencegah masuknya narkoba ke Indonesia. Upaya tersebut, jelasnya, membutuhkan koordinasi lintas instansi, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), TNI Angkatan Laut, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Imron Amin: Viral Tak Boleh Gantikan Proses yang Adil
PARLEMENTARIA, Bangkalan — Wakil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Imron Amin mengingatkan, konten viral di media sosial tidak boleh menggantikan proses pembuktian yang adil. Maka dari itu, dirinya mengingatkan seluruh pihak untuk bijak dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial.
Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendorong pemerintah mengevaluasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut perempuan. Menurutnya, kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kemampuan daya beli masyarakat, mengingat pembalut merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan perempuan.
Kawal Program Pemerintah, Ibas Dorong Akses Listrik bagi Masyarakat di Magetan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemerataan akses listrik bagi masyarakat menjadi salah satu perhatian Anggota Komisi XII DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono. Ia menegaskan pentingnya pengawalan program pemerintah agar masyarakat yang belum menikmati akses listrik memadai dapat memperoleh penerangan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup melalui bantuan rumah layak huni.
Adang Daradjatun Minta Penggeledahan Pesantren Tetap Perhatikan Perlindungan Santri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun meminta penegakan hukum dalam kasus penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, tetap memperhatikan perlindungan terhadap santri, khususnya anak-anak. Ia menegaskan, tindakan kepolisian harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai prosedur hukum.
Fast Track Legislation Harus Miliki Kejelasan Jangka Waktu, Soroti Perubahan di RUU APBN
PARLEMENTARIA, Jakarta- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ferdiansyah meminta agar pembahasan RUU yang tergolong dalam fast track legislation, dapat diperjelas jangka waktu (time frame) pembahasannya. Hal ini sejalan dengan revisi UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) menjadi UU tentang Pembentukan Undang-Undang, di mana salah satu subtansinya adalah percepatan pembahasan suatu RUU secara terukur.
Kriteria Fast Track RUU Harus Dirumuskan Presisi, Akomodir Batasan Waktu dari MK
PARLEMENTARIA, Jakarta– Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Irawan meminta agar konsep pembahasan cepat (fast track legislation) yang diusulkan dalam RUU Pembentukan Undang-Undang didiskusikan secara mendalam dan memiliki kriteria batasan yang terukur.
Belajar dari Kasus BLBI, Hinca Usulkan Pendekatan Administratif dalam Pemulihan Aset Negara
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, mengusulkan pendekatan hukum administrasi dan perdata sebagai salah satu alternatif dalam upaya pemulihan aset negara. Menurutnya, pengalaman penyelesaian hak tagih negara dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dapat menjadi pelajaran dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Vape Jadi Modus Baru, Pengawasan Narkotika Harus Diperkuat
Jaga Perbatasan Indonesia, Jaga Generasi Muda dari Narkoba
Adang Daradjatun Minta Penggeledahan Pesantren Tetap Perhatikan Perlindungan Santri
Fast Track Legislation Harus Miliki Kejelasan Jangka Waktu, Soroti Perubahan di RUU APBN
Kriteria Fast Track RUU Harus Dirumuskan Presisi, Akomodir Batasan Waktu dari MK
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Imron Amin: Viral Tak Boleh Gantikan Proses yang Adil
Desy Ratnasari Dorong BPJS Kesehatan Perbarui Cakupan Layanan Kesehatan Mental
Hak Pelayanan Kesehatan Tak Boleh Terhambat Persoalan Administrasi
Pilu Balita Meninggal Usai 10 Hari Tak Makan, Puan: Pertolongan Kesehatan Harus Lebih Mudah Dijangkau
Ledia Hanifa: Dugaan Kecurangan TKA Harus Jadi Evaluasi Proses Pendidikan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Kawal Program Pemerintah, Ibas Dorong Akses Listrik bagi Masyarakat di Magetan
Pengelolaan SDA Harus Berpihak pada Rakyat, Bukan Oligarki
Waka DPR Gerak Cepat Bangun Sumur Bor, Atasi Krisis Air di Sumedang
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Didik Haryadi Minta OJK Peka terhadap Kredit UMKM Terdampak Bencana
Herman Khaeron Dorong Integrasi DTSEN untuk Benahi Subsidi LPG 3 Kg
Eric Hermawan: Peringatan MSCI Jadi Momentum Benahi Pasar Modal
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan
Kawal Program Pemerintah, Ibas Dorong Akses Listrik bagi Masyarakat di Magetan
Adang Daradjatun Minta Penggeledahan Pesantren Tetap Perhatikan Perlindungan Santri
Fast Track Legislation Harus Miliki Kejelasan Jangka Waktu, Soroti Perubahan di RUU APBN
