
Panja RUU Statistik Sepakati Pengguna Masuk Definisi SSN

Tidak Hanya Dunia Seni, RUU Hak Cipta Juga Harus Lindungi Karya Jurnalistik dan Ilmiah

Sudjatmiko: Revisi UU LLAJ Perluas Tanggung Jawab Hukum, Pemilik Kendaraan Tak Luput

Panja RUU Statistik Sepakati Pengguna Masuk Definisi SSN

Tidak Hanya Dunia Seni, RUU Hak Cipta Juga Harus Lindungi Karya Jurnalistik dan Ilmiah

Sudjatmiko: Revisi UU LLAJ Perluas Tanggung Jawab Hukum, Pemilik Kendaraan Tak Luput
Video Singkat
Berita Populer
Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal
Komisi IIIKomisi X Minta Pemerintah Perjelas Arah Kebijakan BPS dan Satu Data dalam RUU Statistik
Komisi XAkomodir Putusan MK, Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Harus Diperjelas dan RUU
Komisi IILebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum
Komisi IIIBREAKING NEWS : PIMPINAN MPR RI MENYAMPAIKAN HASIL RAPIM TERKAIT PENGUNDURAN DIRI WAPRES GIBRAN
Politik dan KeamananINFOGRAFIS



Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Cegah Penyadapan, Komisi XIII Imbau Evaluasi Personel Lingkar Inti Presiden

Komisi XIII Ingatkan Kemensetneg, Keamanan Presiden Tak Boleh Dianggap Remeh

RAPAT PARIPURNA KE-13 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027

Komunikasi Publik Kunci Bangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pemilu

Terima Koalisi Buruh, Pimpinan DPR Ajak Jaga Komunikasi dan Fokus pada Perlindungan Pekerja

64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Kembali Bekerja, Komisi VI DPR Kawal Hak Normatif Buruh

Cegah Penyadapan, Komisi XIII Imbau Evaluasi Personel Lingkar Inti Presiden
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengimbau Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengevaluasi personel yang berada di lingkar inti Presiden RI, terutama jika terdapat pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang tengah menjadi sorotan dalam kasus dugaan penyadapan yang melibatkan tersangka LSP (mantan Kapolri dan mantan Kepala KSP).

Komisi XIII Ingatkan Kemensetneg, Keamanan Presiden Tak Boleh Dianggap Remeh
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memperkuat sistem pengamanan Presiden RI Prabowo Subianto, baik dari aspek keamanan fisik maupun perlindungan informasi strategis. Hal ini dinilai penting menyusul mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden yang berpotensi mengganggu keamanan negara dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

RAPAT PARIPURNA KE-13 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
RAPAT PARIPURNA KE-13 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027

Komunikasi Publik Kunci Bangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pemilu
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat komunikasi kelembagaan dan membangun kepercayaan publik sebagai bagian dari upaya penguatan demokrasi.

Terima Koalisi Buruh, Pimpinan DPR Ajak Jaga Komunikasi dan Fokus pada Perlindungan Pekerja
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pimpinan DPR RI berkomitmen menjaga komunikasi intensif dengan gerakan buruh, pemerintah, dan perusahaan guna mengawal pelindungan tenaga kerja serta mendorong terciptanya kondisi perekonomian yang lebih baik. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI).

64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Kembali Bekerja, Komisi VI DPR Kawal Hak Normatif Buruh
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pimpinan DPR RI bersama Komisi VI DPR RI memfasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang dialami 64 pekerja PT Krakatau Baja Konstruksi, entitas penerima penggabungan PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan (KPdP) dalam grup PT Krakatau Steel (Persero). Melalui mediasi dengan manajemen perusahaan, para pekerja yang sebelumnya menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) kini kembali bekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), memperoleh upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR), serta mendapatkan kepesertaan BPJS.

Lasarus Minta Kemendes PDT Perkuat Pengawasan dan Tindak Lanjut Temuan BPK
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat pengawasan internal, tata kelola keuangan, serta pengelolaan aset negara meski kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian seluruh rekomendasi BPK agar akuntabilitas penggunaan anggaran terus terjaga.

RUU Adminduk Larang Fotokopi KTP, Legislator Komisi II: Ada Aturan Sanksinya
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) menjadi momentum untuk mengubah paradigma pelayanan publik. Salah satu yang diatur dalam RUU ini adalah perubahan pola pelayanan administrasi kependudukan, seperti KTP yang nantinya tidak boleh lagi di-fotokopi untuk kebutuhan apapun.

RUU Penyadapan Diminta Batasi Penggunaan Sadap untuk Cari Bukti Awal
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan memperjelas batas penggunaan penyadapan dalam proses penegakan hukum, terutama terkait kemungkinan penggunaannya untuk mencari bukti awal. Ia berpandangan, penyadapan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kecurigaan tanpa adanya indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maman Imanulhaq Minta Pemerintah Pastikan Bantuan Banjir Aceh Merata
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendesak pemerintah untuk segera mempercepat proses evakuasi serta memastikan distribusi bantuan logistik menjangkau seluruh warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Provinsi Aceh. Ia menegaskan keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar harus menjadi prioritas utama agar beban masyarakat tidak semakin berat.
Lainnya
Lihat Semua Berita →
Terima Koalisi Buruh, Pimpinan DPR Ajak Jaga Komunikasi dan Fokus pada Perlindungan Pekerja

64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Kembali Bekerja, Komisi VI DPR Kawal Hak Normatif Buruh

Lasarus Minta Kemendes PDT Perkuat Pengawasan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

RUU Adminduk Larang Fotokopi KTP, Legislator Komisi II: Ada Aturan Sanksinya










































