Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya
Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Menunggu Pembahasan Resmi
25 Merek Beras Fortifikasi Bermasalah, Netty Dorong Pengawasan Diperketat
Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya
Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Menunggu Pembahasan Resmi
25 Merek Beras Fortifikasi Bermasalah, Netty Dorong Pengawasan Diperketat
Video Singkat
Terpopuler
DPR Sahkan RUU Reforma Agraria Jadi Undang-Undang
Isu LainnyaDPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota Menjadi UU, Tegaskan Pembaruan Dasar Hukum Sesuai UUD 1945
Politik dan KeamananSaan Pastikan RUU Perampasan Aset Ditargetkan Tuntas Sebelum 15 Desember
Politik dan KeamananRAPAT PARIPURNA DPR RI KE-6 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
Politik dan KeamananAbdul Wachid Dorong Penyelesaian Polemik UINSA melalui Dialog
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Full Akses : https://anyflip.com/fhwbw/tjuv
Link: https://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/mobile/index.html
Link: https://magang.dpr.go.id/register?lowongan=84
Turut berduka cita atas musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9/2026).
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Bramantyo Suwondo: Pendidikan Gratis Harus Diiringi Jaminan Mutu dan Kemampuan Fiskal
Novita Hardini Dorong Pengawasan Terpadu KITW Serang
Nurhadi Minta NTT Aktifkan LTSA untuk Tekan PMI Nonprosedural
An’im Mahrus: Digitalisasi Pendidikan Pesantren Harus Tetap Jaga Interaksi Langsung
Banten Jadi Jalur Lintas Sumatra ke Jawa, Butuh Dukungan Penguatan Sarpras Deteksi Peredaran Narkotika
Serap Masukan Akademisi UI, BKSAP Suarakan Reformasi Internal Persiapan Hadiri Sidang IPU PBB
Bramantyo Suwondo: Pendidikan Gratis Harus Diiringi Jaminan Mutu dan Kemampuan Fiskal
PARLEMENTARIA, Depok — Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo menilai rencana penyelenggaraan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri (PTN) perlu dikaji secara mendasar, terutama dari sisi kemampuan fiskal negara. Menurutnya, kebijakan tersebut harus berjalan seiring dengan upaya memastikan kualitas pendidikan.
Novita Hardini Dorong Pengawasan Terpadu KITW Serang
PARLEMENTARIA, Serang – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai pengawasan terhadap Kawasan Industri Terpadu Wilmar (KITW) Serang, Provinsi Banten, perlu diperkuat dan dilakukan secara terpadu. Menurutnya, sebagai kawasan industri yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), pengembangan KITW harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus mencegah potensi kerugian bagi negara.
Nurhadi Minta NTT Aktifkan LTSA untuk Tekan PMI Nonprosedural
PARLEMENTARIA, Kupang – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera mengaktifkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurutnya, keberadaan LTSA dapat mempermudah calon PMI mengakses layanan penempatan sekaligus menekan keberangkatan PMI secara nonprosedural.
An’im Mahrus: Digitalisasi Pendidikan Pesantren Harus Tetap Jaga Interaksi Langsung
PARLEMENTARIA, Jombang – Anggota Komisi VIII DPR RI An’im Falachuddin Mahrus menekankan pentingnya mempertahankan interaksi langsung antara pengajar dan santri dalam proses pendidikan di pesantren. Menurutnya, pendidikan pesantren tidak semata-mata berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan ketakwaan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama.
Banten Jadi Jalur Lintas Sumatra ke Jawa, Butuh Dukungan Penguatan Sarpras Deteksi Peredaran Narkotika
PARLEMENTARIA, Serang - Komisi III DPR RI menampung aspirasi Kepolisian Daerah (Polda) Banten terkait kebutuhan penguatan sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendeteksi peredaran narkotika di wilayah Banten. Dukungan tersebut dinilai penting mengingat posisi Banten sebagai salah satu jalur lalu lintas orang dan barang dari Pulau Sumatra menuju Pulau Jawa.
Serap Masukan Akademisi UI, BKSAP Suarakan Reformasi Internal Persiapan Hadiri Sidang IPU PBB
PARLEMENTARIA, Depok — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyerap berbagai masukan dari sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) terkait agenda reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Masukan tersebut menjadi bagian dari upaya BKSAP memperkuat diplomasi parlemen Indonesia dalam menghadapi berbagai isu global.
Haeny Minta Regulasi Pesantren Tak Hilangkan Kekhasan
PARLEMENTARIA, Jombang – Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti mendorong pemerintah melakukan harmonisasi berbagai regulasi yang berkaitan dengan pesantren agar tidak saling bertentangan. Harmonisasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan kekhasan dan karakter pesantren tetap terjaga.
Netty Ingatkan Pemerintah Perhatikan Keluarga yang Ditinggalkan PMI
PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai keberhasilan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak cukup diukur dari jumlah pekerja yang diberangkatkan ke luar negeri. Menurutnya, pemerintah juga perlu memperhitungkan dampak sosial terhadap keluarga yang ditinggalkan, termasuk persoalan pengasuhan anak dan potensi keretakan rumah tangga.
Komisi X Dorong Pemanfaatan Batujaya sebagai Ruang Edukasi Kebudayaan
PARLEMENTARIA, Karawang — Komisi X DPR RI mendorong pengembangan Kompleks Percandian Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, agar tidak hanya dipertahankan sebagai situs cagar budaya, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang edukasi dan pengenalan kebudayaan nasional kepada masyarakat.
Komisi IX: SMK Go Global Perlu Diperkuat untuk Tekan PMI Nonprosedural
PARLEMENTARIA, Kupang – Komisi IX DPR RI mendorong optimalisasi program SMK Go Global sebagai jalur resmi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ingin bekerja ke luar negeri. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sekaligus memastikan pemenuhan hak dan pelindungan pekerja migran.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Banten Jadi Jalur Lintas Sumatra ke Jawa, Butuh Dukungan Penguatan Sarpras Deteksi Peredaran Narkotika
Serap Masukan Akademisi UI, BKSAP Suarakan Reformasi Internal Persiapan Hadiri Sidang IPU PBB
Temuan Fasilitas Mewah, Puan Desak Pembenahan Tata Kelola Lapas
Kebijakan Nasional LSD 87 Persen Jangan Disamaratakan, Harus Pengecualian di Pulau Jawa
Marinus Gea Dorong Penguatan Koordinasi DKI-Banten Demi Kelayakan Sarana PSBL Harapan Sentosa 4
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Novita Hardini Dorong Pengawasan Terpadu KITW Serang
Novita Wijayanti Terima DPRD Banyumas, Siap Perjuangkan Pembangunan SPAM Rawalo
Jangan Cuma Ikut Tren, Ekosistem Kendaraan Listrik Harus Kejar TKDN 80%
RUU Kawasan Industri Tak Sekadar Aturan Normatif
Miras Hingga Hunian Mewah Ditemukan di Lapas Cibinong, DPR RI Minta Evaluasi Menyeluruh
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Bramantyo Suwondo: Pendidikan Gratis Harus Diiringi Jaminan Mutu dan Kemampuan Fiskal
Nurhadi Minta NTT Aktifkan LTSA untuk Tekan PMI Nonprosedural
An’im Mahrus: Digitalisasi Pendidikan Pesantren Harus Tetap Jaga Interaksi Langsung
Haeny Minta Regulasi Pesantren Tak Hilangkan Kekhasan
Netty Ingatkan Pemerintah Perhatikan Keluarga yang Ditinggalkan PMI
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Budi Sulistyono Dorong Giant Sea Wall Dibangun Bertahap Sesuai Skala Prioritas
Banggar Setujui Anggaran BOP Pantura untuk Dukung Program Giant Sea Wall
Banggar Dorong Evaluasi UU P2SK Sebelum Bentuk Omnibus Law Baru
Tanggapi Aduan BWI dan DSI, Komisi XI Dorong Transparansi Wakaf dan Pembuktian Peran Lembaga Sengketa
Komisi XI DPR Tegaskan Digitalisasi Tak Boleh Jadi Alat PHK Sepihak
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Banten Jadi Jalur Lintas Sumatra ke Jawa, Butuh Dukungan Penguatan Sarpras Deteksi Peredaran Narkotika
Serap Masukan Akademisi UI, BKSAP Suarakan Reformasi Internal Persiapan Hadiri Sidang IPU PBB
Haeny Minta Regulasi Pesantren Tak Hilangkan Kekhasan
Netty Ingatkan Pemerintah Perhatikan Keluarga yang Ditinggalkan PMI
