T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini
Ancaman Karhutla Bisa Memuncak di 2027, Legislator Minta Mitigasi Sejak Dini
Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini
Ancaman Karhutla Bisa Memuncak di 2027, Legislator Minta Mitigasi Sejak Dini
Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
Video Singkat
Terpopuler
WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Dasco Ungkap Modusnya
Politik dan Keamanan13 Kriteria Tindak Pidana Ini Jadi Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang
Politik dan KeamananMengawal Anggaran Pendidikan, Komisi X Perjuangkan Kesejahteraan Guru dan Pendidikan Tanpa Biaya
Kesejahteraan RakyatRUU Perampasan Aset, Adang Daradjatun Dalami Lembaga Khusus Pengelola Aset
Politik dan KeamananDPR Setujui Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, Puan Harap Amanah Dijalankan dengan Penuh Integritas
Isu LainnyaINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Komisi VIII Dorong STAB Wonogiri Naik Status Jadi Institut
BAKN Dorong Percepatan Penyelesaian 30.000 Sertifikat Nasabah BTN
Komisi XI Setujui RKA OJK 2027 Rp10,5 Triliun, Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan
Meitri Citra Dorong KLH Jadi Simpul Koordinasi Lintas Kementerian dalam RUU Perubahan Iklim
Totok Daryanto Minta Negara Maju Tak Jadikan Hutan RI 'Penyerap Karbon Murah'
Eddy Soeparno Dukung Perkuat Hak Ekonomi Masyarakat Adat dalam RUU Perubahan Iklim
Komisi VIII Dorong STAB Wonogiri Naik Status Jadi Institut
PARLEMENTARIA, Wonogiri — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mendorong peningkatan status Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Wonogiri menjadi institut. Dorongan itu diberikan setelah Komisi VIII melihat kondisi dan fasilitas kampus yang dinilai mendukung pengembangan STAB dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Wonogori, Jawa Tengah, Kamis (3/9/2026).
BAKN Dorong Percepatan Penyelesaian 30.000 Sertifikat Nasabah BTN
PARLEMENTARIA, Karawang — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti masih adanya sekitar 30.000 sertifikat kepemilikan rumah nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang belum terselesaikan, meski sebelumnya terdapat sekitar 300.000 sertifikat yang menjadi perhatian. BAKN meminta penyelesaian diprioritaskan bagi nasabah yang telah memenuhi kewajiban Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Komisi XI Setujui RKA OJK 2027 Rp10,5 Triliun, Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10,5 triliun dengan menekankan penguatan fungsi pengawasan, pengaturan, dan perlindungan konsumen. Penguatan tersebut dinilai penting menyusul masih adanya persoalan di industri jasa keuangan yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.
Meitri Citra Dorong KLH Jadi Simpul Koordinasi Lintas Kementerian dalam RUU Perubahan Iklim
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra mendorong penguatan peran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai simpul koordinasi kebijakan perubahan iklim lintas kementerian dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Perubahan Iklim. Menurutnya, kejelasan fungsi koordinasi diperlukan agar pelaksanaan kebijakan iklim nasional tidak berjalan secara parsial.
Totok Daryanto Minta Negara Maju Tak Jadikan Hutan RI 'Penyerap Karbon Murah'
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto menegaskan hutan Indonesia tidak boleh hanya diposisikan sebagai “penyerap karbon murah” bagi negara-negara maju. Menurutnya, komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan harus diikuti kompensasi ekonomi yang adil serta dukungan pendanaan dan transfer teknologi dari negara maju.
Eddy Soeparno Dukung Perkuat Hak Ekonomi Masyarakat Adat dalam RUU Perubahan Iklim
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan masyarakat adat harus mendapatkan manfaat ekonomi dari penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Perubahan Iklim. Menurutnya, masyarakat yang selama ini menjaga kawasan hutan secara turun-temurun tidak boleh terpinggirkan dalam penerapan skema perdagangan karbon.
Tinjau Way Kambas, Komisi IV Dorong Penanganan Karhutla hingga Pemulihan Habitat Satwa
PARLEMENTARIA, Lampung - Komisi IV DPR RI menekankan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung, tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup kesiapsiagaan, deteksi dini, serta pemulihan kawasan pascakebakaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ekosistem dan habitat satwa dilindungi di kawasan konservasi tersebut.
Pemerintah Harus Buat Roadmap Tuntaskan Penyelesaian PPPK Gunakan APBN
PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengapresiasi rencana pemerintah pusat yang akan mengambil alih tanggung jawab pembiayaan gaji serta pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu atau ASN. Namun, ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan honorer dan PPPK ini harus dilakukan secara fundamental, sistematis, dan tidak dicicil.
Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah menjelaskan dasar perubahan desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menyusul potensi perubahan status penerima sejumlah program bantuan sosial.
Bambang Patijaya Wanti-Wanti RUU Perubahan Iklim Tak Jadi Regulasi Elitis
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mewanti-wanti agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan tidak menjadi regulasi yang hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan aturan konservasi lingkungan harus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Longki Djanggola Soroti Aset Daerah: Pengadaan Diperhatikan, Pemeliharaan Dilupakan
Badan Reforma Agraria Diusulkan Bersifat Ad Hoc dan Non-Struktural
Nasir Djamil: Persoalan Pelaksanaan Putusan PTUN Bukan Konstitusionalitas Norma
Ego Sektoral Pengelolaan Aset Jangan Hambat Kepentingan Rakyat
T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Komisi VIII Dorong STAB Wonogiri Naik Status Jadi Institut
Pemerintah Harus Buat Roadmap Tuntaskan Penyelesaian PPPK Gunakan APBN
Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
Penggajian ASN dan Nasib Bank Daerah Jadi Aspirasi ke BAM
Distribusi Kontrasepsi Jangan Berbasis Desil
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Meitri Citra Dorong KLH Jadi Simpul Koordinasi Lintas Kementerian dalam RUU Perubahan Iklim
Totok Daryanto Minta Negara Maju Tak Jadikan Hutan RI 'Penyerap Karbon Murah'
Eddy Soeparno Dukung Perkuat Hak Ekonomi Masyarakat Adat dalam RUU Perubahan Iklim
Tinjau Way Kambas, Komisi IV Dorong Penanganan Karhutla hingga Pemulihan Habitat Satwa
Bambang Patijaya Wanti-Wanti RUU Perubahan Iklim Tak Jadi Regulasi Elitis
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
BAKN Dorong Percepatan Penyelesaian 30.000 Sertifikat Nasabah BTN
Komisi XI Setujui RKA OJK 2027 Rp10,5 Triliun, Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan
Said Abdullah Tekankan Akurasi Data Desil agar Subsidi Tepat Sasaran
Ecky Awal Mucharam Minta Insentif Pajak Lebih Berkeadilan bagi Kader Posyandu
Kepastian Target Cukai Minuman Berpemanis dalam RAPBN 2027
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Totok Daryanto Minta Negara Maju Tak Jadikan Hutan RI 'Penyerap Karbon Murah'
Eddy Soeparno Dukung Perkuat Hak Ekonomi Masyarakat Adat dalam RUU Perubahan Iklim
Tinjau Way Kambas, Komisi IV Dorong Penanganan Karhutla hingga Pemulihan Habitat Satwa
Pemerintah Harus Buat Roadmap Tuntaskan Penyelesaian PPPK Gunakan APBN
