
Panja RUU Statistik Sepakati Pengguna Masuk Definisi SSN

Tidak Hanya Dunia Seni, RUU Hak Cipta Juga Harus Lindungi Karya Jurnalistik dan Ilmiah

Sudjatmiko: Revisi UU LLAJ Perluas Tanggung Jawab Hukum, Pemilik Kendaraan Tak Luput

Panja RUU Statistik Sepakati Pengguna Masuk Definisi SSN

Tidak Hanya Dunia Seni, RUU Hak Cipta Juga Harus Lindungi Karya Jurnalistik dan Ilmiah

Sudjatmiko: Revisi UU LLAJ Perluas Tanggung Jawab Hukum, Pemilik Kendaraan Tak Luput
Video Singkat
Berita Populer
Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal
Komisi IIIKomisi X Minta Pemerintah Perjelas Arah Kebijakan BPS dan Satu Data dalam RUU Statistik
Komisi XAkomodir Putusan MK, Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Harus Diperjelas dan RUU
Komisi IILebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum
Komisi IIIBREAKING NEWS : PIMPINAN MPR RI MENYAMPAIKAN HASIL RAPIM TERKAIT PENGUNDURAN DIRI WAPRES GIBRAN
Politik dan KeamananINFOGRAFIS



Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Terima Koalisi Buruh, Pimpinan DPR Ajak Jaga Komunikasi dan Fokus pada Perlindungan Pekerja

64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Kembali Bekerja, Komisi VI DPR Kawal Hak Normatif Buruh

Lasarus Minta Kemendes PDT Perkuat Pengawasan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

RUU Adminduk Larang Fotokopi KTP, Legislator Komisi II: Ada Aturan Sanksinya

RUU Penyadapan Diminta Batasi Penggunaan Sadap untuk Cari Bukti Awal

Maman Imanulhaq Minta Pemerintah Pastikan Bantuan Banjir Aceh Merata

Terima Koalisi Buruh, Pimpinan DPR Ajak Jaga Komunikasi dan Fokus pada Perlindungan Pekerja
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pimpinan DPR RI berkomitmen menjaga komunikasi intensif dengan gerakan buruh, pemerintah, dan perusahaan guna mengawal pelindungan tenaga kerja serta mendorong terciptanya kondisi perekonomian yang lebih baik. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI).

64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Kembali Bekerja, Komisi VI DPR Kawal Hak Normatif Buruh
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pimpinan DPR RI bersama Komisi VI DPR RI memfasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang dialami 64 pekerja PT Krakatau Baja Konstruksi, entitas penerima penggabungan PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan (KPdP) dalam grup PT Krakatau Steel (Persero). Melalui mediasi dengan manajemen perusahaan, para pekerja yang sebelumnya menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) kini kembali bekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), memperoleh upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR), serta mendapatkan kepesertaan BPJS.

Lasarus Minta Kemendes PDT Perkuat Pengawasan dan Tindak Lanjut Temuan BPK
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat pengawasan internal, tata kelola keuangan, serta pengelolaan aset negara meski kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian seluruh rekomendasi BPK agar akuntabilitas penggunaan anggaran terus terjaga.

RUU Adminduk Larang Fotokopi KTP, Legislator Komisi II: Ada Aturan Sanksinya
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) menjadi momentum untuk mengubah paradigma pelayanan publik. Salah satu yang diatur dalam RUU ini adalah perubahan pola pelayanan administrasi kependudukan, seperti KTP yang nantinya tidak boleh lagi di-fotokopi untuk kebutuhan apapun.

RUU Penyadapan Diminta Batasi Penggunaan Sadap untuk Cari Bukti Awal
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan memperjelas batas penggunaan penyadapan dalam proses penegakan hukum, terutama terkait kemungkinan penggunaannya untuk mencari bukti awal. Ia berpandangan, penyadapan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kecurigaan tanpa adanya indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maman Imanulhaq Minta Pemerintah Pastikan Bantuan Banjir Aceh Merata
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendesak pemerintah untuk segera mempercepat proses evakuasi serta memastikan distribusi bantuan logistik menjangkau seluruh warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Provinsi Aceh. Ia menegaskan keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar harus menjadi prioritas utama agar beban masyarakat tidak semakin berat.

Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyiapkan gagasan untuk mendorong revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku lebih dari satu dekade tersebut perlu diperbarui agar kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih efektif dan mampu menjawab persoalan mendasar dalam penentuan sasaran maupun intervensi pemerintah.

Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mendorong agar pengaturan mengenai ojek online (ojol) dimasukkan secara komprehensif dalam revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan kesejahteraan, serta jaminan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang.

Edoardus Ingatkan Pemerintah Tak Boleh Abaikan Karhutla di Papua
PARLEMENTARIA, Palangka Raya - Anggota Komisi IV DPR RI Edoardus Kaize meminta pemerintah memberikan perhatian yang setara terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua dan Kalimantan. Ia mengingatkan, penanganan karhutla tidak boleh hanya terkonsentrasi di Kalimantan karena kebakaran juga terjadi di sejumlah provinsi di wilayah Papua.

Baleg: Capaian Legislasi 2026 Sesuai Target, Jadi Pijakan Prolegnas 2027
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai capaian legislasi sepanjang 2026 telah berjalan sesuai target dan menjadi pijakan dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan produktivitas pembentukan undang-undang, termasuk melalui pembaruan metode penyusunan regulasi.
Lainnya
Lihat Semua Berita →
RUU Penyadapan Diminta Batasi Penggunaan Sadap untuk Cari Bukti Awal

Maman Imanulhaq Minta Pemerintah Pastikan Bantuan Banjir Aceh Merata

Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ






































