Fikri Faqih Dorong Afirmasi bagi Guru Swasta dan Tenaga Kependidikan
Komisi XIII: Perbedaan Temuan Ombudsman dan Kementerian Imipas di Lapas Cibinong Harus Diusut Tuntas
RUU Desain Industri Dorong UMKM Manfaatkan Karya Kreatif Jadi Aset
Fikri Faqih Dorong Afirmasi bagi Guru Swasta dan Tenaga Kependidikan
Komisi XIII: Perbedaan Temuan Ombudsman dan Kementerian Imipas di Lapas Cibinong Harus Diusut Tuntas
RUU Desain Industri Dorong UMKM Manfaatkan Karya Kreatif Jadi Aset
Video Singkat
Terpopuler
DPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota Menjadi UU, Tegaskan Pembaruan Dasar Hukum Sesuai UUD 1945
Politik dan KeamananLapas Harus Jadi Ruang Hidup, Willy Aditya: Bukan Sekadar Tempat Hukuman
Politik dan KeamananPuluhan Ribu Balita Terpapar ISPA Akibat Karhutla, Legislator Minta Wilayah Terdampak Ditetapkan KLB
Kesejahteraan RakyatKomisi IX Serap Aspirasi Ojol soal Status Kemitraan dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Kesejahteraan RakyatKOMISI XIII DPR RI - RDP DENGAN DIRJEN PEMASYARAKATAN KEMENIMIPAS & KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/
http://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Produsen Data Geospasial Harus Diperjelas dalam RUU Satu Data Indonesia
Kasus Sidak Lapas Cibinong Jadi Momentum Perkuat SOP Pengawasan Ombudsman
Sidak Ombudsman Jangan Jadi Tren Sesaat, Lanjutkan Awasi Seluruh K/L hingga Pemda
Komisi III Minta Polda Sulsel Usut Laporan Konflik Lahan Masyarakat Adat Rante Balla
Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis
Komisi II Resmi Bentuk Panja, Proses Revisi UU Pemilu Mulai Berjalan Secara Formal
Produsen Data Geospasial Harus Diperjelas dalam RUU Satu Data Indonesia
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan agar ketentuan mengenai produsen data geospasial dalam RUU tentang Satu Data Indonesia diperjelas. Hal ini untuk memastikan konsistensi antara paparan pemerintah dengan rumusan yang disusun dalam pembahasan RUU tersebut.
Kasus Sidak Lapas Cibinong Jadi Momentum Perkuat SOP Pengawasan Ombudsman
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI meminta temuan pengawasan Ombudsman RI di Lapas Kelas II A Cibinong, Jawa Barat, menjadi momentum untuk memperbaiki pola pengawasan pelayanan publik secara lebih luas. Pengawasan Ombudsman dinilai tidak boleh berhenti pada kasus yang tengah menjadi perhatian publik.
Sidak Ombudsman Jangan Jadi Tren Sesaat, Lanjutkan Awasi Seluruh K/L hingga Pemda
PARLEMENTARIA, Jakarta — Kinerja Ombudsman RI dalam mengawasi pelayanan publik perlu terus diperkuat dan tidak berhenti pada momentum sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Keberanian Ombudsman melakukan pengawasan langsung harus menjadi awal untuk memperluas pengawasan terhadap pelayanan publik di berbagai kementerian, lembaga, dan daerah.
Komisi III Minta Polda Sulsel Usut Laporan Konflik Lahan Masyarakat Adat Rante Balla
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal konflik agraria yang melibatkan Aliansi Masyarakat Adat Rante Balla dengan perusahaan tambang emas PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam kesimpulan RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, pihaknya meminta Polda Sulawesi Selatan untuk segera menindaklanjuti dua laporan polisi yang diajukan oleh masyarakat adat.
Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengalihan beban fiskal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari daerah kepada pemerintah pusat dinilai dapat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program strategis. Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin atau akrab disapa Gus Khozin menyebut kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus upaya memperkuat ruang fiskal daerah.
Komisi II Resmi Bentuk Panja, Proses Revisi UU Pemilu Mulai Berjalan Secara Formal
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI secara resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pembentukan Panja tersebut menandai dimulainya secara formal proses revisi Undang-Undang Pemilu di DPR RI.
Musthofa Dorong Edukasi Pajak bagi Agen Asuransi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi perpajakan yang komprehensif bagi perkumpulan agen asuransi di tengah penerapan ketentuan pajak progresif berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab keresahan agen asuransi, terutama terkait mekanisme pelaporan dan pemotongan pajak penghasilan atas komisi yang diterima.
Komisi XI dan BI Sepakati Penguatan Kebijakan Jaga Stabilitas Rupiah
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia (BI) menyepakati sejumlah arah penguatan kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kesepakatan tersebut merupakan salah satu hasil Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur BI Destry Damayanti beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Komisi XIII Soroti Kepastian Status Hukum Anak WNI dalam Adopsi Lintas Negara
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR RI menyoroti pentingnya jaminan hak konstitusional dan kepastian hukum bagi anak warga negara Indonesia (WNI) yang diadopsi oleh warga negara asing. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan, proses pengangkatan anak lintas negara perlu mendapat perhatian karena menyangkut status hukum dan pemenuhan hak anak setelah proses adopsi berlangsung.
Suntikan Anggaran BPJS Harus Dibarengi Penguatan Promotif-Preventif
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta rencana suntikan anggaran Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan tidak hanya digunakan untuk menutup defisit pembiayaan, tetapi juga diarahkan untuk membenahi akar persoalan yang menyebabkan beban pembiayaan kesehatan terus meningkat.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Produsen Data Geospasial Harus Diperjelas dalam RUU Satu Data Indonesia
Kasus Sidak Lapas Cibinong Jadi Momentum Perkuat SOP Pengawasan Ombudsman
Sidak Ombudsman Jangan Jadi Tren Sesaat, Lanjutkan Awasi Seluruh K/L hingga Pemda
Komisi III Minta Polda Sulsel Usut Laporan Konflik Lahan Masyarakat Adat Rante Balla
Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Chusnunia Chalim Minta SNI Mudah Diakses Pelaku UMKM di Daerah
Novita Wijayanti Salurkan 10.000 Paket Sembako untuk Korban Gempa NTT
Potensi Perikanan Besar, Riyono: Lulusan Politeknik KP Harus Jadi Penggerak
Legislator Bidik Penguatan Fasilitas dan Kompetensi Lulusan Politeknik KP
Produksi Susu Baru 20 Persen, Titiek Soeharto Minta Ekosistem Peternakan Diperkuat
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Suntikan Anggaran BPJS Harus Dibarengi Penguatan Promotif-Preventif
Abidin Fikri: Audit Forensik Dana Haji Harus Berbasis Fakta dan Hukum
Fikri Faqih Dorong Afirmasi bagi Guru Swasta dan Tenaga Kependidikan
Netty Prasetiyani Dorong Penguatan Respons Kesehatan Dampak Karhutla
Tim Garuda Kembali Raih Emas Asian Games 2026, Puan Dorong Penghargaan Bagi Atlet Secara Utuh
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Musthofa Dorong Edukasi Pajak bagi Agen Asuransi
Komisi XI dan BI Sepakati Penguatan Kebijakan Jaga Stabilitas Rupiah
APBN 2027 Harus Hadirkan Pertumbuhan Tinggi yang Merata
Harris Turino Tekankan Defisit APBN Tak Melebihi 3 Persen
Fathi Dorong Transaksi QRIS Jadi Basis Analisis Pembiayaan UMKM
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis
Komisi II Resmi Bentuk Panja, Proses Revisi UU Pemilu Mulai Berjalan Secara Formal
Musthofa Dorong Edukasi Pajak bagi Agen Asuransi
Komisi XI dan BI Sepakati Penguatan Kebijakan Jaga Stabilitas Rupiah
