Komisi VIII Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Malang dari Hibah Luar Negeri
Penyusunan RUU HPI Harus Berbasis Data dan Pengalaman Empirik Kekinian
Sadarestuwati: Pemerintah Harus Lindungi Peternak Ayam Petelur
Komisi VIII Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Malang dari Hibah Luar Negeri
Penyusunan RUU HPI Harus Berbasis Data dan Pengalaman Empirik Kekinian
Sadarestuwati: Pemerintah Harus Lindungi Peternak Ayam Petelur
Video Singkat
Terpopuler
Paripurna DPR Sahkan RUU Polri, Perkuat Pengawasan dan Profesionalisme Kepolisian
Politik dan KeamananNasib PPPK Paruh Waktu Tidak Jelas, Pemerintah Perlu Bentuk PP Turunan UU ASN
Politik dan KeamananPPPK Tak Boleh Diberhentikan Karena Keterbatasan Fiskal Daerah
Politik dan KeamananMoratorium SPPG Baru Dorong Transformasi MBG Basis Dapur Sekolah
Kesejahteraan RakyatBREAKING NEWS - RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-21 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026
NewsINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
BAKN Dorong Validasi Data di Sulsel, Pastikan KUR Tepat Sasaran
Belajar dari Pemadaman Massal, Legislator: Perlu Perkuat Ketahanan Kelistrikan Lampung
Enam Undang-Undang Disinkronkan dalam Penyusunan RUU Masyarakat Adat
Kenaikan BBM Tak Terhindarkan, Sartono Tekankan Perlindungan Masyarakat
Lampung Usulkan 30.600 Penerima BPBL, Ahmad Junaidi Desak Penyesuaian Kuota
Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Masuk Materi RUU
BAKN Dorong Validasi Data di Sulsel, Pastikan KUR Tepat Sasaran
PARLEMENTARIA, Makassar — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan uji petik dalam rangka penelaahan tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan. Penelaahan dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan program KUR berjalan efektif dan tepat sasaran.
Belajar dari Pemadaman Massal, Legislator: Perlu Perkuat Ketahanan Kelistrikan Lampung
PARLEMENTARIA, Bandar Lampung — Anggota Komisi XII DPR RI Ahmad Junaidi Auly menekankan pentingnya penguatan kemandirian energi di Provinsi Lampung guna menjaga keandalan pasokan listrik serta mengantisipasi gangguan yang dapat terjadi akibat bencana maupun cuaca ekstrem. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Rabu (10/6/2026).
Enam Undang-Undang Disinkronkan dalam Penyusunan RUU Masyarakat Adat
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat membutuhkan sinkronisasi sedikitnya enam undang-undang agar kehadirannya tidak justru menambah tumpang tindih regulasi dan data wilayah adat. Hal itu disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar dalam kunjungan kerja Baleg di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).
Kenaikan BBM Tak Terhindarkan, Sartono Tekankan Perlindungan Masyarakat
PARLEMENTARIA, Bandar Lampung — Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi dampak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi. Menurutnya, kebijakan yang mengikuti dinamika harga pasar internasional tersebut perlu diimbangi dengan program-program yang dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Lampung Usulkan 30.600 Penerima BPBL, Ahmad Junaidi Desak Penyesuaian Kuota
PARLEMENTARIA, Bandar Lampung — Anggota Komisi XII DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta pemerintah untuk menambah alokasi program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat Provinsi Lampung. Permintaan tersebut disampaikan saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Rabu (10/6/2026).
Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Masuk Materi RUU
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan jaminan pelindungan hukum bagi masyarakat adat menjadi salah satu materi muatan dalam penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menanggapi laporan kriminalisasi warga adat yang mengemuka dalam kunjungan kerja Baleg di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).
Legislator Usul: Setop HGU di Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Penetapan batas wilayah masyarakat adat dinilai menjadi kunci penyelesaian konflik agraria yang terus berulang. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI La Tinro La Tunrung mengusulkan agar wilayah adat yang telah ditetapkan tertutup bagi penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) baru. Usulan itu disampaikannya dalam kunjungan kerja Baleg terkait penyusunan RUU Masyarakat Adat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).
RUU Masyarakat Adat Ditargetkan Rampung Dua Masa Sidang
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat selesai paling lama dua masa sidang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah sebagai usulan DPR RI. Target itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan usai memimpin pertemuan kunjungan kerja Baleg dalam rangka penyusunan RUU Masyarakat Adat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).
BPJS Kesehatan Tekor Rp2 Triliun per Bulan, Dana Cukai Rokok Dapat Bantu Pembiayaan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyoroti kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang disebut mengalami defisit hingga Rp2 triliun per bulan. Defisit ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional.
Nila Yani Minta TVRI Jadikan Piala Dunia 2026 Momentum Penguatan Penyiaran Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Nila Yani Hardiyanti, mendorong TVRI untuk memanfaatkan momentum penyelenggaraan Piala Dunia 2026 sebagai langkah strategis memperkuat layanan publik dan pengembangan bisnis penyiaran nasional.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Enam Undang-Undang Disinkronkan dalam Penyusunan RUU Masyarakat Adat
Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Masuk Materi RUU
Legislator Usul: Setop HGU di Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan
RUU Masyarakat Adat Ditargetkan Rampung Dua Masa Sidang
Penyusunan RUU HPI Harus Berbasis Data dan Pengalaman Empirik Kekinian
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →BPJS Kesehatan Tekor Rp2 Triliun per Bulan, Dana Cukai Rokok Dapat Bantu Pembiayaan
Komisi VIII Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Malang dari Hibah Luar Negeri
Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial
BAM Tindak Lanjuti Aspirasi Pemanfaatan Fasum-Fasos Sekolah Swasta
Netty Prasetiyani Desak Perkuat Ketahanan Farmasi Nasional dan Jamin Keberlanjutan BPJS Kesehatan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Belajar dari Pemadaman Massal, Legislator: Perlu Perkuat Ketahanan Kelistrikan Lampung
Kenaikan BBM Tak Terhindarkan, Sartono Tekankan Perlindungan Masyarakat
Lampung Usulkan 30.600 Penerima BPBL, Ahmad Junaidi Desak Penyesuaian Kuota
Nila Yani Minta TVRI Jadikan Piala Dunia 2026 Momentum Penguatan Penyiaran Nasional
Antisipasi Terjadinya Migrasi Massif Pengguna Pertamax ke BBM Subsidi, Jangan Ada Penimbunan!
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Media Sosial DPR RI Raih Penghargaan Best Account di GSMS Award 2026
Perkuat Sinergi Dukungan Keahlian Melalui MoU BKD DPR RI dan Universitas Indonesia
Pengurus Baru Koperasi Setjen DPR 2026–2030 Siap Realisasikan Program Demi Tingkatkan Kesejahteraan Anggota
Setjen DPR Lantik 295 ASN Baru, Ingatkan Integritas dan Profesionalisme
LPJ Diterima, Plt Sekjen DPR RI Apresiasi Kinerja Pengurus Koperasi Pegawai Setjen DPR RI Periode 2022-2026
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Lampung Usulkan 30.600 Penerima BPBL, Ahmad Junaidi Desak Penyesuaian Kuota
Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Masuk Materi RUU
Legislator Usul: Setop HGU di Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan
RUU Masyarakat Adat Ditargetkan Rampung Dua Masa Sidang
