
Komisi XIII Ingatkan Kemensetneg, Keamanan Presiden Tak Boleh Dianggap Remeh

64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Kembali Bekerja, Komisi VI DPR Kawal Hak Normatif Buruh

Komisi VIII Akan Panggil Kemenhaj, Klarifikasi Petugas Haji Non-Muslim

Komisi XIII Ingatkan Kemensetneg, Keamanan Presiden Tak Boleh Dianggap Remeh

64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Kembali Bekerja, Komisi VI DPR Kawal Hak Normatif Buruh

Komisi VIII Akan Panggil Kemenhaj, Klarifikasi Petugas Haji Non-Muslim
Video Singkat
Berita Populer
Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan Ilegal
Komisi IIIKomisi X Minta Pemerintah Perjelas Arah Kebijakan BPS dan Satu Data dalam RUU Statistik
Komisi XAkomodir Putusan MK, Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Harus Diperjelas dan RUU
Komisi IILebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum
Komisi IIIBREAKING NEWS : PIMPINAN MPR RI MENYAMPAIKAN HASIL RAPIM TERKAIT PENGUNDURAN DIRI WAPRES GIBRAN
Politik dan KeamananINFOGRAFIS




Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Bob Hasan: Prolegnas 2027 Harus Prioritaskan Regulasi Berdampak bagi Masyarakat

RUU Perkoperasian Jawab Tantangan Zaman, Pangkas Rantai Distribusi

Tekan Biaya Logistik, BAKN Dorong Tata Kelola JTCC

Kadin Harus Mandiri dan Independen

Pengaturan Angkutan Roda Dua Didorong Masuk RUU LLAJ

Adian Soroti Penahanan Dana Reseller oleh Platform

Bob Hasan: Prolegnas 2027 Harus Prioritaskan Regulasi Berdampak bagi Masyarakat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027 harus berorientasi pada kebutuhan dan dampak regulasi bagi masyarakat. Karena itu, penentuan rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar prioritas perlu memperhatikan kebutuhan pembaruan hukum, baik melalui revisi undang-undang yang telah berlaku maupun pembentukan regulasi baru.

RUU Perkoperasian Jawab Tantangan Zaman, Pangkas Rantai Distribusi
PARLEMENTARIA, Cikarang - Komisi VI DPR RI tengah mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian dengan fokus membenahi aturan main tata kelola serta memperkuat ekosistem bisnis koperasi agar lebih modern dan dipercaya masyarakat. Evaluasi terhadap berbagai kendala perkoperasian di masa lalu menjadi pijakan penting bagi parlemen untuk merancang regulasi yang konkret, akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan anggota dan masyarakat luas.

Tekan Biaya Logistik, BAKN Dorong Tata Kelola JTCC
PARLEMENTARIA, Cikarang — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menekankan urgensi pembenahan tata kelola serta integrasi tarif pada ruas Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) agar tidak membebani pengguna jalan dan mampu menekan biaya logistik nasional. Penegasan tersebut mengemuka saat BAKN menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengusahaan jalan tol bernilai investasi hampir Rp13 triliun tersebut.

Kadin Harus Mandiri dan Independen
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan pentingnya menjaga kemandirian dan independensi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar mampu menjalankan perannya sebagai pengawal sektor riil sekaligus mitra strategis pemerintah. Menurutnya, Kadin harus memiliki posisi yang kuat untuk memberikan masukan secara objektif serta mengkritisi kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap dunia usaha.

Pengaturan Angkutan Roda Dua Didorong Masuk RUU LLAJ
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menyoroti pentingnya pengaturan kendaraan roda dua dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Hamka menegaskan, revisi UU tersebut perlu memberikan landasan hukum yang jelas terhadap keberadaan ekosistem transportasi roda dua yang selama ini telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat.

Adian Soroti Penahanan Dana Reseller oleh Platform
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menilai masih terdapat persoalan serius dalam penyelesaian sengketa antara platform TikTok Shop/Tokopedia dengan para reseller. Hal itu disampaikannya usai BAM DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama manajemen PT Tokopedia (TikTok Shop), Senin, (18/11/2026), di Ruang Rapat BAM, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Tinjau Kodam III/Siliwangi, Komisi I Pastikan TNI Siap Hadapi Situasi OMSP
PARLEMENTARIA, Bandung - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Markas Komando Daerah Militer (Makodam) III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Utut menjelaskan kunjungan ini untuk melihat secara langsung kesiapan operasional satuan TNI AD, khususnya dalam menghadapi kemungkinan pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP).

Komisi I: PT Pindad Siap Perkuat Kemandirian Industri Pertahanan Nasional
PARLEMENTARIA, Bandung - Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pindad (Persero) di Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka melihat kesiapan dan akselerasi PT Pindad dalam menjalin kerja sama guna memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

Legislator Dorong RUU Adminduk Atur Sanksi Secara Proporsional
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menilai pengaturan sanksi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), perlu mempertimbangkan batas yang jelas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana. Penegakan aturan administrasi kependudukan harus tetap mengedepankan penyelesaian administratif, sepanjang pelanggaran tersebut masih dapat diperbaiki tanpa harus menempuh jalur pidana.

RUU Masyarakat Adat Perlu Atur Klausul Khusus Masyarakat Asli sebagai Mitra Strategis Pemda
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rycko Menoza menyoroti pentingnya kehadiran klausul khusus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Hal itu agar pemerintah daerah dapat menempatkan lembaga adat dan penduduk asli sebagai mitra strategis. Menurutnya, klausul khusus ini penting untuk mencegah terjadinya marginalisasi serta potensi konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi.
Lainnya
Lihat Semua Berita →
Pengaturan Angkutan Roda Dua Didorong Masuk RUU LLAJ

Adian Soroti Penahanan Dana Reseller oleh Platform

Tinjau Kodam III/Siliwangi, Komisi I Pastikan TNI Siap Hadapi Situasi OMSP

Komisi I: PT Pindad Siap Perkuat Kemandirian Industri Pertahanan Nasional










































