Empat Dokter Internship Meninggal Diduga Karena Beban Kerja, Legislator Dorong Pembentukan Tim Investigasi
Jelang Iduladha, Hindun Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Hewan Kurban
DPR Wacanakan Revisi UU Perlindungan Anak, Cegah Kekerasan
Empat Dokter Internship Meninggal Diduga Karena Beban Kerja, Legislator Dorong Pembentukan Tim Investigasi
Jelang Iduladha, Hindun Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Hewan Kurban
DPR Wacanakan Revisi UU Perlindungan Anak, Cegah Kekerasan
Video Singkat
Terpopuler
Menyoal Jelang Diberlakukannya ART Indonesia-AS dalam Waktu Dekat
Politik dan KeamananSegera Perjelas Status Guru Honorer Jadi ASN Sebelum Berlakunya SE Mendikdasmen Nomor 7/2026
Kesejahteraan RakyatTragedi Kapal PMI Ilegal Tenggelam di Malaysia, Mafirion: Negara Lalai Lindungi Warganya
Politik dan KeamananBaleg Targetkan Rampungkan 4 RUU Prioritas di Masa Sidang Ini
Politik dan KeamananBertolak ke Tanah Suci, Timwas Haji DPR Kawal Komitmen Pelayanan Kemenhaj
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Dana Otsus adalah Konsekuensi Kewenangan Khusus Aceh
Revisi UUPA Perlu Sinkronkan Kewenangan Khusus Aceh dengan Kebutuhan Terkini
Darmadi Durianto Minta UMKM dan Industri Nasional Dilindungi dalam ICA-CEPA
Robert Rouw Minta BMKG Susun Roadmap Modernisasi Alat Deteksi Cuaca
Komisi IV Perkuat Pengawasan Program dan Anggaran Kementerian Pertanian
Sensus Ekonomi 2026 Jadi Pedoman Kebijakan yang Berpihak ke Rakyat
Dana Otsus adalah Konsekuensi Kewenangan Khusus Aceh
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI TA Khalid menegaskan dana otonomi khusus (otsus) Aceh merupakan konsekuensi dari kewenangan khusus yang diberikan negara kepada Pemerintah Aceh melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Menurutnya, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan dana otsus.
Revisi UUPA Perlu Sinkronkan Kewenangan Khusus Aceh dengan Kebutuhan Terkini
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI TA Khalid menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) diperlukan untuk menyinkronkan pelaksanaan kewenangan khusus Aceh dengan perkembangan situasi dan kebutuhan saat ini setelah hampir dua dekade implementasi.
Darmadi Durianto Minta UMKM dan Industri Nasional Dilindungi dalam ICA-CEPA
PARLEMENTARIA, Jakarta – Perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri manufaktur nasional menjadi perhatian utama dalam pembahasan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (ICA-CEPA). Sebab itu, pemerintah diminta untuk memastikan pembukaan pasar tidak justru melemahkan daya saing pelaku usaha domestik.
Robert Rouw Minta BMKG Susun Roadmap Modernisasi Alat Deteksi Cuaca
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyusun roadmap modernisasi alat deteksi cuaca guna meningkatkan kualitas layanan informasi meteorologi dan mitigasi bencana. Menurutnya, pembaruan teknologi perlu dilakukan secara terencana agar pelayanan BMKG dapat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Komisi IV Perkuat Pengawasan Program dan Anggaran Kementerian Pertanian
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta mengakselerasi pelaksanaan program strategis pertanian tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Sensus Ekonomi 2026 Jadi Pedoman Kebijakan yang Berpihak ke Rakyat
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba menyoroti keputusan Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang akan mengadakan Sensus Ekonomi 2026. Pelaksanaan sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali sejak 1986 hingga yang terakhir adalah 2016. Para pemilik usaha nantinya akan diminta mengisi ataupun melakukan wawancara dengan petugas Sensus Ekonomi.
Ujang Bey Tegas Minta Cabut HGU Bermasalah di Sumsel
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menegaskan bahwa HGU (Hak Guna Usaha) yang telah habis masa berlakunya tidak boleh lagi diperpanjang apabila menimbulkan persoalan di masyarakat. Menurutnya, keputusan terkait pencabutan HGU bermasalah harus benar-benar menjadi rekomendasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Perjanjian Dagang RI-Kanada Harus Beri Keuntungan Nyata
PARLEMENTARIA, Jakarta – Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement/ICA-CEPA) harus memberikan manfaat konkret bagi perekonomian nasional. Perjanjian dagang tersebut dinilai tidak boleh hanya membuka akses pasar bagi produk Kanada tanpa menghadirkan nilai tambah yang nyata bagi Indonesia.
My Esti Usul Tes Minat Bakat Masuk TKA Demi Dorong Peminatan Jurusan Siswa SMA Jadi Efektif
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati mengusulkan agar pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak hanya berfokus pada penambahan mata pelajaran, tetapi juga memasukkan tes minat bakat dan kecerdasan emosional (EQ) bagi siswa sejak jenjang SMP. Sebab, nilainya, penerapan TKA perlu mempertimbangkan kondisi dan kualitas pendidikan di setiap daerah yang berbeda-beda.
Sidang Uji Materiil KUHAP Baru: Izin Penahanan Hakim Bukan Bentuk Kekebalan Hukum
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan ketentuan izin Ketua Mahkamah Agung (MA) sebelum penangkapan atau penahanan hakim dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) bukanlah bentuk kekebalan hukum bagi hakim.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Dana Otsus adalah Konsekuensi Kewenangan Khusus Aceh
Revisi UUPA Perlu Sinkronkan Kewenangan Khusus Aceh dengan Kebutuhan Terkini
Ujang Bey Tegas Minta Cabut HGU Bermasalah di Sumsel
Sidang Uji Materiil KUHAP Baru: Izin Penahanan Hakim Bukan Bentuk Kekebalan Hukum
Pendaftaran Tanah dalam UUPA Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Hak Masyarakat Adat
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Darmadi Durianto Minta UMKM dan Industri Nasional Dilindungi dalam ICA-CEPA
Robert Rouw Minta BMKG Susun Roadmap Modernisasi Alat Deteksi Cuaca
Komisi IV Perkuat Pengawasan Program dan Anggaran Kementerian Pertanian
Perjanjian Dagang RI-Kanada Harus Beri Keuntungan Nyata
Alfons Manibui: Evaluasi RKAB Harus Selektif dan Berbasis Kinerja
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Sensus Ekonomi 2026 Jadi Pedoman Kebijakan yang Berpihak ke Rakyat
My Esti Usul Tes Minat Bakat Masuk TKA Demi Dorong Peminatan Jurusan Siswa SMA Jadi Efektif
My Esti Wijayati: Izin PAUD Harus Mampu Awasi Penuh ‘Daycare’
Antrean Haji Panjang, DPR Soroti Risiko Jemaah Lansia dan Beban Petugas Medis
Menimbang SE Mendikdasmen 7/2026 Hapuskan Status Guru Non-ASN per 1 Januari 2027
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Keteladanan Sembilan Pegawai Purnabakti Setjen DPR Akan Selalu Terkenang
Jaga Marwah DPR Lewat Pelatihan SDM Keprotokolan
Setjen DPR RI Matangkan Koordinasi dengan Stakeholder Bandara Melalui FGD Keprotokolan
Sekjen DPR RI Tekankan Sinergi Lintas Sektoral demi Kelancaran Timwas Haji 2026
Parlemen Kampus 2026 Resmi Ditutup, Mahasiswa Rasakan Langsung Dinamika Kerja DPR
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Komisi IV Perkuat Pengawasan Program dan Anggaran Kementerian Pertanian
Sensus Ekonomi 2026 Jadi Pedoman Kebijakan yang Berpihak ke Rakyat
Ujang Bey Tegas Minta Cabut HGU Bermasalah di Sumsel
Perjanjian Dagang RI-Kanada Harus Beri Keuntungan Nyata
