
Netty Dorong Pemerintah Kaji Pembebasan PPN Pembalut demi Kesehatan Perempuan

Taufiq R. Abdullah Desak Pemerintah Segera Bentuk Badan Pelindungan Data Pribadi

Pembentukan Ditjen Pesantren Jadi Langkah Penting Perkuat Pendidikan Keagamaan

Netty Dorong Pemerintah Kaji Pembebasan PPN Pembalut demi Kesehatan Perempuan

Taufiq R. Abdullah Desak Pemerintah Segera Bentuk Badan Pelindungan Data Pribadi

Pembentukan Ditjen Pesantren Jadi Langkah Penting Perkuat Pendidikan Keagamaan
Video Singkat
GPR Komdigi
Terpopuler
DPR dan Pemerintah Perluas Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Lintas Profesi, Tidak Terbatas Tendik
Politik dan KeamananSoroti Penggerebekan Ponpes, Atalia: Penegakan Hukum Jangan Abaikan Anak dan Perempuan
Kesejahteraan RakyatPenegakan Hukum Penyadapan Ilegal Harus Profesional, Transparan, dan Objektif
Politik dan KeamananPilu Balita Meninggal Usai 10 Hari Tak Makan, Puan: Pertolongan Kesehatan Harus Lebih Mudah Dijangkau
Kesejahteraan RakyatKomisi III Terima DIM RUU Perampasan Aset dari Pemerintah, Pidana Mati bagi Pelaku Tipikor Jadi Sorotan
Politik dan KeamananINFOGRAFIS

https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/

https://online.anyflip.com/fhwbw/mubt/mobile/index.html


PODCAST
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Mercy Barends Minta Pengelolaan Aset Hasil Perampasan Diawasi DPR dan Publik

Rokhmat Ardiyan Sebut Aspirasi Pelajar Penting bagi RUU Perubahan Iklim

Ferdiansyah: Pelibatan Publik dan Pengawasan Bersama Kunci Cegah Kecurangan TKA

Soroti Limbah Indofood, Samuel Wattimena Minta IKM Lokal Dilibatkan dalam Rantai Pasok

Siarkan Persidangan yang Terbuka, Setjen DPR Raih State Institution Award CNN Indonesia Awards 2026

Kasus Penyadapan Presiden, Alarm Keras bagi Perlindungan Privasi dan Keamanan Negara

Mercy Barends Minta Pengelolaan Aset Hasil Perampasan Diawasi DPR dan Publik
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends meminta pengelolaan aset hasil perampasan tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia menilai, mekanisme pengawasan dan pelaporan berkala kepada DPR RI serta keterbukaan informasi kepada masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam pengaturan tersebut.

Rokhmat Ardiyan Sebut Aspirasi Pelajar Penting bagi RUU Perubahan Iklim
PARLEMENTARIA, Kuningan – Anggota Komisi XII DPR Rokhmat Ardiyan, mendorong generasi muda untuk berperan aktif mengawal kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Menurutnya, keterlibatan generasi muda menjadi penting dalam memastikan persoalan lingkungan mendapat perhatian dan menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Ferdiansyah: Pelibatan Publik dan Pengawasan Bersama Kunci Cegah Kecurangan TKA
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menekankan pentingnya pelibatan seluruh pemangku kepentingan, sosialisasi secara masif, serta pengawasan bersama untuk mencegah kecurangan dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi kunci dalam menjaga integritas pelaksanaan asesmen pendidikan tersebut.

Soroti Limbah Indofood, Samuel Wattimena Minta IKM Lokal Dilibatkan dalam Rantai Pasok
PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta keterlibatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok PT Indofood. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke PT Indofood di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (6/9/2026).

Siarkan Persidangan yang Terbuka, Setjen DPR Raih State Institution Award CNN Indonesia Awards 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta — Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI meraih penghargaan State Institution Award pada ajang CNN Indonesia Awards 2026 untuk nominasi “Outstanding Parliamentary Public Communication Innovation”. Penghargaan diserahkan pada malam penganugerahan yang berlangsung di Ballroom Dua Mutiara, JW Marriott Hotel, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (6/11/2026), dan diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Suprihartini.

Kasus Penyadapan Presiden, Alarm Keras bagi Perlindungan Privasi dan Keamanan Negara
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Rofik Hananto, memberikan respons menyusul menguatnya sorotan publik terhadap penyadapan ilegal yang diduga melibatkan anggota Polri terhadap Presiden Republik Indonesia. Rofik menyatakan bahwa kasus ini tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai pelanggaran etik internal semata.

RUU Pembentukan UU Disetujui, Baleg Pisahkan Aturan dari Peraturan Bawah UU
PARLEMENTARIA, Jakarta- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Tingkat I atas Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang. RUU ini disiapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta merupakan amanat langsung dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945.

Disetujui di Baleg, RUU Pembentukan UU Siap Dibawa ke Paripurna sebagai Inisiatif DPR
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg DPR RI) telah mengambil keputusan tingkat satu terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang untuk dibawa ke Rapat Paripurna sebagai RUU Inisiatif DPR. Pengesahan tahap awal ini memuat sejumlah catatan strategis guna meningkatkan efektivitas kinerja legislasi ke depannya.

Komisi III Tunggu Hasil Penyidikan Kasus Penyadapan Ilegal, Harus Profesional dan Transparan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman terkejut mendengar informasi dugaan penyadapan yang dilakukan secara ilegal oleh beberapa orang jenderal polisi terhadap Presiden, sejumlah tokoh politik, hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI. Menurutnya, jika hal itu dilakukan secara ilegal, maka akan menjadi persoalan serius.

Hamka Baco Kady: Pengelolaan Pelabuhan di Bali Perlu Libatkan Pemerintah Daerah
PARLEMENTARIA, Bali - Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady meminta pemerintah pusat melimpahkan kewenangan pengelolaan pelabuhan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, pelimpahan kewenangan tersebut penting agar keberadaan infrastruktur pelabuhan yang telah dibangun pemerintah pusat dapat memberikan manfaat optimal bagi daerah, khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Mercy Barends Minta Pengelolaan Aset Hasil Perampasan Diawasi DPR dan Publik

RUU Pembentukan UU Disetujui, Baleg Pisahkan Aturan dari Peraturan Bawah UU

Disetujui di Baleg, RUU Pembentukan UU Siap Dibawa ke Paripurna sebagai Inisiatif DPR

Komisi III Tunggu Hasil Penyidikan Kasus Penyadapan Ilegal, Harus Profesional dan Transparan

Helikopter Mi-17V5 Kecelakaan, Nurul Arifin Minta Evaluasi Keselamatan Operasi Pemadaman Karhutla
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Ferdiansyah: Pelibatan Publik dan Pengawasan Bersama Kunci Cegah Kecurangan TKA

Netty Prasetyani Cermati Modus Narkotika Berkedok Cairan Vape

Ateng Sutisna Apresiasi Layanan Kesehatan RS Sentra Medika Manado

Puan Minta Pemerintah Jadikan Aspirasi Masyarakat Soal Pajak Pembalut Sebagai Masukan Bermakna

Pembentukan Ditjen Pesantren Jadi Langkah Penting Perkuat Pendidikan Keagamaan
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Soroti Limbah Indofood, Samuel Wattimena Minta IKM Lokal Dilibatkan dalam Rantai Pasok

Hamka Baco Kady: Pengelolaan Pelabuhan di Bali Perlu Libatkan Pemerintah Daerah

Jangan Tunggu Nataru, Ridwan Bae: Kesiapan Transportasi Harus Dimulai Lebih Awal

Cegah Banjir Berulang, Ridwan Bae Tekankan Penanganan Sungai dan Pantai

Kawal Program Pemerintah, Ibas Dorong Akses Listrik bagi Masyarakat di Magetan
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana

Didik Haryadi Minta OJK Peka terhadap Kredit UMKM Terdampak Bencana

Herman Khaeron Dorong Integrasi DTSEN untuk Benahi Subsidi LPG 3 Kg

Eric Hermawan: Peringatan MSCI Jadi Momentum Benahi Pasar Modal
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →
Siarkan Persidangan yang Terbuka, Setjen DPR Raih State Institution Award CNN Indonesia Awards 2026

Kasus Penyadapan Presiden, Alarm Keras bagi Perlindungan Privasi dan Keamanan Negara

RUU Pembentukan UU Disetujui, Baleg Pisahkan Aturan dari Peraturan Bawah UU

Disetujui di Baleg, RUU Pembentukan UU Siap Dibawa ke Paripurna sebagai Inisiatif DPR















