Ferdiansyah: Pelibatan Publik dan Pengawasan Bersama Kunci Cegah Kecurangan TKA
Soroti Limbah Indofood, Samuel Wattimena Minta IKM Lokal Dilibatkan dalam Rantai Pasok
Mercy Barends Minta Pengelolaan Aset Hasil Perampasan Diawasi DPR dan Publik
Ferdiansyah: Pelibatan Publik dan Pengawasan Bersama Kunci Cegah Kecurangan TKA
Soroti Limbah Indofood, Samuel Wattimena Minta IKM Lokal Dilibatkan dalam Rantai Pasok
Mercy Barends Minta Pengelolaan Aset Hasil Perampasan Diawasi DPR dan Publik
Video Singkat
GPR Komdigi
Terpopuler
RAPAT PARIPURNA KE-11 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027
Politik dan KeamananDPR dan Pemerintah Perluas Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Lintas Profesi, Tidak Terbatas Tendik
Politik dan KeamananPuan Minta Pemerintah Jadikan Aspirasi Masyarakat Soal Pajak Pembalut Sebagai Masukan Bermakna
Kesejahteraan RakyatPenegakan Hukum Penyadapan Ilegal Harus Profesional, Transparan, dan Objektif
Politik dan KeamananKomisi III Terima DIM RUU Perampasan Aset dari Pemerintah, Pidana Mati bagi Pelaku Tipikor Jadi Sorotan
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/
https://online.anyflip.com/fhwbw/mubt/mobile/index.html
PODCAST
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
RUU Penyadapan Harus Segera Dibahas, Masyarakat Jangan Terus Hidup dalam Ketakutan
Amin AK Tekankan Kualitas Pembiayaan dan Pendampingan Program KPPS
Pembahasan RUU Perampasan Aset Masuki Tahap Akhir, Segera Bentuk Timus dan Timsin
BAKN Soroti Keberlanjutan Pembiayaan Program KPPS PNM
Pengakuan Ojol sebagai Angkutan Umum Harus Diikuti Perlindungan Pengemudi
Mori Hanafi Minta Ojol Diakomodasi dalam Revisi UU LLAJ
RUU Penyadapan Harus Segera Dibahas, Masyarakat Jangan Terus Hidup dalam Ketakutan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan segera dilakukan mengingat urgensi pengaturan terkait hal itu semakin tinggi. Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat praktik penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari kewenangan, tujuan, hingga penggunaan alat penyadapan.
Amin AK Tekankan Kualitas Pembiayaan dan Pendampingan Program KPPS
PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin AK menekankan pentingnya menjaga kualitas pembiayaan dan pendampingan usaha seiring penurunan suku bunga program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang disalurkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pasalnya, kebijakan tersebut tidak cukup hanya memberikan keringanan bunga bagi perempuan prasejahtera, tetapi juga harus memastikan pemanfaatan modal mampu mendorong perkembangan usaha secara berkelanjutan.
Pembahasan RUU Perampasan Aset Masuki Tahap Akhir, Segera Bentuk Timus dan Timsin
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menyebut bahwa Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, mulai memasuki tahap akhir. Ratusan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang menjadi materi pembahasan bersama pemerintah telah diselesaikan dan kini berlanjut pada tahap perumusan serta sinkronisasi substansi dan redaksi.
BAKN Soroti Keberlanjutan Pembiayaan Program KPPS PNM
PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menyoroti keberlanjutan skema pembiayaan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang disalurkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Menurutnya, kebijakan penurunan suku bunga bagi pelaku usaha mikro harus diimbangi dukungan pembiayaan dan efisiensi operasional agar tidak mengganggu keberlangsungan lembaga penyalur maupun kualitas pendampingan usaha.
Pengakuan Ojol sebagai Angkutan Umum Harus Diikuti Perlindungan Pengemudi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mendukung pengakuan ojek online (ojol) dalam skema angkutan umum. Menurutnya, pengaturan tersebut dapat memperkuat perlindungan bagi penumpang maupun pengemudi, terutama jika disertai persyaratan terkait standar keselamatan kendaraan serta jaminan perlindungan bagi pengemudi.
Mori Hanafi Minta Ojol Diakomodasi dalam Revisi UU LLAJ
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mendorong agar perkembangan transportasi berbasis aplikasi menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Menurutnya, perubahan pola transportasi selama 17 tahun terakhir menuntut penyempurnaan regulasi agar mampu menjawab kebutuhan dan persoalan yang berkembang di masyarakat.
KUR Sumsel Baru Terserap Rp7 Triliun, Lamhot Sinaga Nilai Potensi Ekonomi Daerah Belum Tergarap Maksimal
PARLEMENTARIA, Palembang – Lamhot Sinaga turut menyoroti rendahnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan. Ia mengungkapkan, realisasi penyaluran KUR di provinsi tersebut baru mencapai sekitar Rp7 triliun atau sekitar 2,5 persen dari total penyaluran KUR secara nasional.
Kecewa Gubernur Sumsel Tak Hadir, Lamhot Sinaga Tunda Rapat Kunjungan Kerja
PARLEMENTARIA, Palembang – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Gubernur Sumatera Selatan dalam agenda pertemuan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Palembang, Jumat (6/11/2026). Akibatnya, rapat yang sedianya membahas sejumlah persoalan strategis pembangunan dan penguatan ekonomi daerah tersebut terpaksa ditunda.
Ramson Siagian Ingatkan PLTN Gunakan Teknologi Terbaru dan Aman
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menekankan pentingnya pemilihan teknologi terkini dan lokasi yang aman dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Pasalnya, kedua aspek tersebut harus menjadi prioritas dalam studi kelayakan untuk memastikan pembangunan dan pengoperasian PLTN memenuhi standar keselamatan.
Puan: DPR Kawal 12 Isu Strategis yang Jadi Perhatian Masyarakat
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, akan diarahkan pada 12 isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan memerlukan tindak lanjut dari Pemerintah. Sejumlah isu tersebut mencakup penanganan kasus penyadapan Presiden RI, perlindungan anak, persoalan bantuan sosial, hingga penguatan ketahanan energi nasional.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
RUU Penyadapan Harus Segera Dibahas, Masyarakat Jangan Terus Hidup dalam Ketakutan
Pembahasan RUU Perampasan Aset Masuki Tahap Akhir, Segera Bentuk Timus dan Timsin
Puan: DPR Kawal 12 Isu Strategis yang Jadi Perhatian Masyarakat
DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Perampasan Aset hingga Hak Cipta pada Masa Persidangan II
Fast Track Legislation Tetap Junjung Kajian Akademis dan Partisipasi Publik
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Ledia Hanifa Dorong RUU Sisdiknas Segera Jadi Usul Inisiatif DPR
Kepastian Status dan Kesejahteraan Guru PPPK Harus Diutamakan
Ferdiansyah: Pelibatan Publik dan Pengawasan Bersama Kunci Cegah Kecurangan TKA
Netty Prasetyani Cermati Modus Narkotika Berkedok Cairan Vape
Ateng Sutisna Apresiasi Layanan Kesehatan RS Sentra Medika Manado
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Pengakuan Ojol sebagai Angkutan Umum Harus Diikuti Perlindungan Pengemudi
Mori Hanafi Minta Ojol Diakomodasi dalam Revisi UU LLAJ
KUR Sumsel Baru Terserap Rp7 Triliun, Lamhot Sinaga Nilai Potensi Ekonomi Daerah Belum Tergarap Maksimal
Kecewa Gubernur Sumsel Tak Hadir, Lamhot Sinaga Tunda Rapat Kunjungan Kerja
Ramson Siagian Ingatkan PLTN Gunakan Teknologi Terbaru dan Aman
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Amin AK Tekankan Kualitas Pembiayaan dan Pendampingan Program KPPS
BAKN Soroti Keberlanjutan Pembiayaan Program KPPS PNM
Charles M: Satu Orang Satu Rekening, Perluas Akses Keuangan
Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Pengakuan Ojol sebagai Angkutan Umum Harus Diikuti Perlindungan Pengemudi
Mori Hanafi Minta Ojol Diakomodasi dalam Revisi UU LLAJ
KUR Sumsel Baru Terserap Rp7 Triliun, Lamhot Sinaga Nilai Potensi Ekonomi Daerah Belum Tergarap Maksimal
Kecewa Gubernur Sumsel Tak Hadir, Lamhot Sinaga Tunda Rapat Kunjungan Kerja
