Komisi IV Desak Pemerintah Audit Korporasi Ungkap Aktor Karhutla
RAPBN 2027: Pemerintah Akan Perkuat Pertumbuhan, Daya Beli, dan Fiskal Negara
Timwas Haji DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2026 Lebih Baik, Sampaikan Enam Rekomendasi
Komisi IV Desak Pemerintah Audit Korporasi Ungkap Aktor Karhutla
RAPBN 2027: Pemerintah Akan Perkuat Pertumbuhan, Daya Beli, dan Fiskal Negara
Timwas Haji DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2026 Lebih Baik, Sampaikan Enam Rekomendasi
Video Singkat
Terpopuler
Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026
Politik dan KeamananPolri dan Bank Mandiri Harus Segera Pulihkan Rekening Botok Pati, Tidak Ada Ihwal Pidana!
Politik dan KeamananDPR Tekankan Kehati-hatian Bahas RUU Perampasan Aset
Ekonomi dan KeuanganPimpinan DPR Siap Letakkan Jabatan Jika RUU Perampasan Aset Belum Disahkan di Desember 2026
Politik dan KeamananDPR Terima Aspirasi Warga Pati, Dorong Kepastian Hukum dan Keamanan
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Kesuma Kelakan: KDKMP Jangan Diseragamkan, Harus Berbasis Potensi Daerah
UMKM dan Ekraf Sulit Akses Modal, Ilham Permana: Negara Harus Hadir
Catatan Setahun Komisi V DPR: Pembaruan Regulasi, Anggaran, hingga Pengawasan
Roberth Rouw Ingin Konsep TOD Menjangkau Kawasan Nelayan dan Pelabuhan
Minta KDKMP Punya Bisnis Jelas, Anggia Erma Rini: Bukan Sekadar Formalitas
Modal Kecil Sulit ke Bank, Saleh: Jangan Biarkan UMKM Terjerat Rentenir
Kesuma Kelakan: KDKMP Jangan Diseragamkan, Harus Berbasis Potensi Daerah
PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan mengingatkan pemerintah agar tidak menyeragamkan model bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, karakteristik dan potensi ekonomi setiap daerah berbeda sehingga pengembangan KDKMP harus terlebih dahulu didasarkan pada pemetaan potensi serta kapasitas produksi masing-masing wilayah.
UMKM dan Ekraf Sulit Akses Modal, Ilham Permana: Negara Harus Hadir
PARLEMENTARIA, Kota Bogor - Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah memperkuat akses permodalan dan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif. Persoalan akses pembiayaan dinilai masih menjadi salah satu hambatan utama bagi dua sektor yang berperan penting dalam menopang perekonomian nasional.
Catatan Setahun Komisi V DPR: Pembaruan Regulasi, Anggaran, hingga Pengawasan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI merupakan alat kelengkapan dewan yang memiliki ruang lingkup kerja strategis, mulai dari infrastruktur dan konektivitas, transportasi, perumahan, pembangunan desa dan daerah tertinggal, transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, hingga pencarian dan pertolongan.
Roberth Rouw Ingin Konsep TOD Menjangkau Kawasan Nelayan dan Pelabuhan
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menilai pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi salah satu alternatif penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di kawasan perkotaan. Konsep tersebut dinilai memberikan kemudahan akses hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.
Minta KDKMP Punya Bisnis Jelas, Anggia Erma Rini: Bukan Sekadar Formalitas
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak boleh berhenti pada pembentukan badan hukum dan pembangunan gerai. Menurutnya, KDKMP harus memiliki tata kelola yang sehat, model bisnis yang jelas, serta mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi anggota dan masyarakat.
Modal Kecil Sulit ke Bank, Saleh: Jangan Biarkan UMKM Terjerat Rentenir
PARLEMENTARIA, Kota Bogor – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti kesenjangan akses pembiayaan yang masih dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama untuk kebutuhan modal dalam jumlah kecil. Kondisi ini dinilai membuat sebagian pelaku usaha lebih memilih pinjaman informal dengan risiko bunga dan beban yang lebih tinggi.
Ingatkan Bea Cukai, Mulyadi: Potensi Penerimaan Jangan Hanya Andalkan Rokok
PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi meminta Bea Cukai tidak hanya mengandalkan penerimaan dari cukai rokok untuk mengoptimalkan pemasukan negara dari Jawa Timur. Ia mendorong penggalian sumber penerimaan lain yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan.
Tak Cuma Diukur Jumlah, Kopdes Merah Putih Harus Bermanfaat bagi Anggotanya
PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak cukup diukur dari jumlah badan hukum, gerai, maupun aset yang telah dimiliki. Menurutnya, tantangan utama setelah pembentukan KDKMP adalah memastikan koperasi benar-benar beroperasi sebagai organisasi berbasis anggota dan badan usaha yang sehat serta berkelanjutan.
Data Cuaca BMKG Dipertanyakan, Fadholi Tekankan Alat dan SDM
PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi V DPR RI Fadholi menyoroti pentingnya keandalan peralatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menjamin akurasi data prakiraan cuaca yang disajikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ia meminta BMKG rutin mengevaluasi kelayakan instrumen pemantauan sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga analis dan pengolah data.
Arsip Nasional Harus Menjadi Sumber Pembelajaran yang Kontekstual
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong peningkatan pemanfaatan arsip nasional sebagai sumber pembelajaran sejarah yang hidup dan kontekstual. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat memori kolektif bangsa sekaligus membekali generasi mendatang dalam menghadapi berbagai tantangan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
RUU Daerah Kepulauan Harus Disusun Berbasis Realitas dan Keadilan Geografis
Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara Harus Perkuat Pertahanan Udara dan Pacu Ekonomi Lokal
Kunjungi Bangka Belitung, Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Tingginya Potensi Perikanan Laut
Serap Aspirasi di Manado, Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Ketimpangan Pembangunan
Lanud Sulaiman Bandung Harus Menjadi Center of Excellent Hasilkan Personel Terbaik
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Arsip Nasional Harus Menjadi Sumber Pembelajaran yang Kontekstual
Nakes dan Relawan di Wilayah Bencana Juga Perlu Dukungan Psikososial
Komisi VIII Minta BNPB dan BPBD Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla
Setahun Kawal Pendidikan, Komisi X Dorong Penguatan Regulasi dan Pengawasan
Edy Wuryanto Dorong Perpres Perlindungan dan Kesejahteraan Nakes Segera Terbit
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Kesuma Kelakan: KDKMP Jangan Diseragamkan, Harus Berbasis Potensi Daerah
UMKM dan Ekraf Sulit Akses Modal, Ilham Permana: Negara Harus Hadir
Catatan Setahun Komisi V DPR: Pembaruan Regulasi, Anggaran, hingga Pengawasan
Roberth Rouw Ingin Konsep TOD Menjangkau Kawasan Nelayan dan Pelabuhan
Minta KDKMP Punya Bisnis Jelas, Anggia Erma Rini: Bukan Sekadar Formalitas
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Ingatkan Bea Cukai, Mulyadi: Potensi Penerimaan Jangan Hanya Andalkan Rokok
Muhidin: RAPBN 2027 Perkuat Fiskal Daerah Demi Percepat Pembangunan
Banggar Pertanyakan Data 71.744 Sekolah Penerima Revitalisasi 2026
Komisi XI Tetapkan Tiga Pimpinan BI Periode 2026–2031
Askweni Soroti Alokasi TKD Rp735 Triliun untuk Perbaikan Jalan Daerah
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Minta KDKMP Punya Bisnis Jelas, Anggia Erma Rini: Bukan Sekadar Formalitas
Modal Kecil Sulit ke Bank, Saleh: Jangan Biarkan UMKM Terjerat Rentenir
Ingatkan Bea Cukai, Mulyadi: Potensi Penerimaan Jangan Hanya Andalkan Rokok
Tak Cuma Diukur Jumlah, Kopdes Merah Putih Harus Bermanfaat bagi Anggotanya
