Netty Prasetiyani Minta Aturan Pajak Progresif Jaminan Hari Tua Ditinjau Ulang
Korupsi Batu Bara Bikin Black Out se-Sumatra, Kortas Polri Harus Ungkap Pemalsu Dokumen
Legislator Soroti Potensi Risiko PFII bagi Stabilitas Sistem Keuangan Nasional
Netty Prasetiyani Minta Aturan Pajak Progresif Jaminan Hari Tua Ditinjau Ulang
Korupsi Batu Bara Bikin Black Out se-Sumatra, Kortas Polri Harus Ungkap Pemalsu Dokumen
Legislator Soroti Potensi Risiko PFII bagi Stabilitas Sistem Keuangan Nasional
Video Singkat
Terpopuler
Polri Tangani Tiga Mega Kasus Korupsi, Legislator: Jangan Karena Motif Balas Dendam!
Politik dan KeamananKomisi III Antisipasi Abuse of Power dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Politik dan KeamananPenataan Guru Honorer Harus Tuntas sebelum Rekrutmen Baru
Kesejahteraan RakyatKomisi X Tampung Masukan Akademisi, Legislator Soroti Rencana Induk hingga Penataan Guru
Kesejahteraan RakyatRUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Fiskal Daerah Terbatas, Syauqie Desak Pemerataan Bantuan Keselamatan Jalan
Erna Sari Dewi Bongkar Ketimpangan Fasilitas Pengawasan Transportasi di Bengkulu
Chusnunian Chalim: UMKM Sulit Maju Akibat Akses Pebiayaan Modal Yang Terbatas
Tolak Skema Denda ODOL, Edi Purwanto Nilai Rawan Pungli dan Gagal Capai Zero ODOL
Komisi I Uji Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat 2026–2029, Tekankan Solusi atas Persoalan Penyiaran Digital
RUU PA Harus Bertujuan Rampas Kekayaan Koruptor, Badan Pengelola Aset Jangan Dikelola APH
Fiskal Daerah Terbatas, Syauqie Desak Pemerataan Bantuan Keselamatan Jalan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie, mendesak Kementerian Perhubungan untuk lebih progresif dalam menyalurkan bantuan fasilitas keselamatan jalan hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Desakan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (13/7/2026).
Erna Sari Dewi Bongkar Ketimpangan Fasilitas Pengawasan Transportasi di Bengkulu
PARLEMENTARIA, Jakarta – Minimnya fasilitas pengawasan transportasi di Provinsi Bengkulu menjadi sorotan Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan pembangunan yang berpotensi menghambat upaya peningkatan keselamatan transportasi, terlebih di tengah masih adanya persoalan manajemen internal yang belum terselesaikan.
Chusnunian Chalim: UMKM Sulit Maju Akibat Akses Pebiayaan Modal Yang Terbatas
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunian Chalim menilai akses pembiayaan modal kerja sangat penting untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia mengatakan akses terhadap modal kerja kini menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku UMKM untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan daya saing.
Tolak Skema Denda ODOL, Edi Purwanto Nilai Rawan Pungli dan Gagal Capai Zero ODOL
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V melakukan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Dalam RDP tersebut anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera mengevaluasi anggaran transportasi perintis dan skema penanganan truk Over Dimension Over Load (ODOL).
Komisi I Uji Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat 2026–2029, Tekankan Solusi atas Persoalan Penyiaran Digital
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI mulai menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Adapun Calon Anggota KPI Pusat ini akan mengawal penyelenggaraan penyiaran nasional selama tiga tahun ke depan yaitu Periode 2026-2029.
RUU PA Harus Bertujuan Rampas Kekayaan Koruptor, Badan Pengelola Aset Jangan Dikelola APH
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus menjadi instrumen untuk memaksimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara yang tidak bersalah. Menurutnya, regulasi tersebut harus dibangun dengan mekanisme hukum acara yang jelas, sistem check and balances yang kuat, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
Ahmad Doli Tekankan Kejelasan Pemegang Otoritas Kedaulatan Data dalam RUU SDI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelenggarakan rapat dalam rangka penyempurnaan pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI). Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai pengaturan mengenai kedaulatan data nasional dalam RUU tersebut perlu disertai kejelasan mengenai pihak yang memegang otoritas untuk mewakili negara dalam menjalankan kewenangan tersebut.
Pengelolaan APBD Harus Berpihak pada Akses Layanan Kesehatan Masyarakat
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menilai pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas, termasuk sektor kesehatan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah daerah dalam menjaga akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya melalui pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Maruli Siahaan Desak Transformasi Penegakan HAM Sektor Bisnis Demi Perkuat Pengawasan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR menuntut transformasi serius dalam penegakan hak asasi manusia di sektor bisnis akibat tingginya angka pelanggaran yang terjadi. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Indonesia Business & Human Rights Lawyers Working Group (IBHR-LWG) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (13/7/2026), Anggota Komisi XIII DPR RU Maruli Siahaan menegaskan bahwa penegakan HAM di sektor korporasi harus melampaui formalitas administratif.
RUU Perampasan Aset Harus Jamin Due Process of Law dan Cegah Abuse of Power Aparat
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus mampu memperkuat upaya asset recovery tanpa mengabaikan prinsip due process of law, yakni proses hukum yang adil, sesuai prosedur, dan menjamin hak-hak setiap warga negara.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →Komisi I Uji Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat 2026–2029, Tekankan Solusi atas Persoalan Penyiaran Digital
RUU PA Harus Bertujuan Rampas Kekayaan Koruptor, Badan Pengelola Aset Jangan Dikelola APH
Ahmad Doli Tekankan Kejelasan Pemegang Otoritas Kedaulatan Data dalam RUU SDI
Maruli Siahaan Desak Transformasi Penegakan HAM Sektor Bisnis Demi Perkuat Pengawasan
RUU Perampasan Aset Harus Jamin Due Process of Law dan Cegah Abuse of Power Aparat
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →Pengelolaan APBD Harus Berpihak pada Akses Layanan Kesehatan Masyarakat
Irma Suryani Dorong Validasi Data PBI JKN agar Tepat Sasaran
Purnamasidi : Gerakan Ayah Mengantar Anak Perkuat Peran Keluarga dalam Pendidikan
MPLS Harus Jadi Fondasi Sekolah Aman dan Bebas Bullying
Formula Dana BOS Perlu Disesuaikan dengan Karakteristik Daerah dan Jenis Sekolah
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →Fiskal Daerah Terbatas, Syauqie Desak Pemerataan Bantuan Keselamatan Jalan
Erna Sari Dewi Bongkar Ketimpangan Fasilitas Pengawasan Transportasi di Bengkulu
Chusnunian Chalim: UMKM Sulit Maju Akibat Akses Pebiayaan Modal Yang Terbatas
Tolak Skema Denda ODOL, Edi Purwanto Nilai Rawan Pungli dan Gagal Capai Zero ODOL
Produksi Capai 40 Ton per Hektare, Titiek Sebut BUBK Kebumen Layak Dicontoh
Isu Lainnya
Lihat Semua Isu Lainnya →
Subardi: Rachmat Gobel Politisi Teladan, Konglomerat Pejuang Makmurkan Rakyat
Sinkronisasi Aplikasi I’DIS BKN dan Harmoni Perkuat Pembinaan Disiplin ASN Setjen DPR RI
Pembinaan Pegawai Jadi Kunci Cegah Pelanggaran Disiplin ASN
Kukuhkan Pengurus Baru Koperasi, Suprihartini Tekankan Keberlanjutan Inovasi dan Kesejahteraan Anggota
Lantik Pejabat di Setjen DPR RI, Suprihartini Tekankan Profesionalisme dan Integritas
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Komisi I Uji Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat 2026–2029, Tekankan Solusi atas Persoalan Penyiaran Digital
RUU PA Harus Bertujuan Rampas Kekayaan Koruptor, Badan Pengelola Aset Jangan Dikelola APH
Ahmad Doli Tekankan Kejelasan Pemegang Otoritas Kedaulatan Data dalam RUU SDI
Pengelolaan APBD Harus Berpihak pada Akses Layanan Kesehatan Masyarakat
