Ada Blank Spot Sinyal 200 Kilometer di Kaltim, Aspek Pertahanan Jadi Ancaman
Achmad Ru’yat Minta Revitalisasi Puskesmas Diprioritaskan dalam Anggaran Kesehatan 2027
Husni Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Tangani Karhutla Sumsel
Ada Blank Spot Sinyal 200 Kilometer di Kaltim, Aspek Pertahanan Jadi Ancaman
Achmad Ru’yat Minta Revitalisasi Puskesmas Diprioritaskan dalam Anggaran Kesehatan 2027
Husni Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Tangani Karhutla Sumsel
Video Singkat
Terpopuler
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha
Politik dan KeamananDPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco: Kado Terindah untuk Buruh
Politik dan KeamananKomisi VIII Tetapkan BPIH 2027, Biaya Pelunasan Jemaah Haji Turun
Kesejahteraan RakyatPelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta
Kesejahteraan RakyatDPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI
Politik dan KeamananINFOGRAFIS
https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/
https://online.anyflip.com/fhwbw/mubt/mobile/index.html
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
APBN 2027 Siapkan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK, Komisi II Minta Pembayaran DAU Lebih Awal
DPR Setujui Penurunan Biaya Haji 2027, Jemaah Hemat Rp3,38 Juta
Karhutla Bukan Takdir, Tata Kelola Hutan Harus Dievaluasi
Wilayah Ambon Jadi Tempat Transit Kejahatan Satwa, Komisi IV Dukung Penguatan Perlindungan
Puan Minta Optimalkan Penanganan Darurat Banjir Padang: Keselamatan Warga yang Utama!
Himmatul Aliyah Dorong Pemerataan SLB di Setiap Provinsi
APBN 2027 Siapkan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK, Komisi II Minta Pembayaran DAU Lebih Awal
PARLEMENTARIA, Manado — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pemerintah menyiapkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp23 triliun pada 2027 untuk membantu pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu. Ia menekankan pentingnya mempercepat penyaluran dana ke daerah agar pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan (nakes) tidak terlambat.
DPR Setujui Penurunan Biaya Haji 2027, Jemaah Hemat Rp3,38 Juta
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI bersama pemerintah menyepakati rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar Rp98,47 juta per jemaah. Meski total biaya penyelenggaraan tersebut ditetapkan pada angka itu, beban pelunasan yang ditanggung jemaah turun rata-rata Rp3,38 juta dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga memberikan keringanan bagi calon jemaah haji Indonesia.
Karhutla Bukan Takdir, Tata Kelola Hutan Harus Dievaluasi
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap musim kemarau, tidak boleh dianggap sebagai fenomena tahunan semata. Menurutnya, persoalan tersebut harus ditangani secara serius melalui evaluasi tata kelola hutan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Wilayah Ambon Jadi Tempat Transit Kejahatan Satwa, Komisi IV Dukung Penguatan Perlindungan
PARLEMENTARIA, Ambon - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti kerentanan wilayah Ambon dan sekitarnya, yang kerap dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan satwa sebagai titik pengumpulan (collecting point) maupun transit perdagangan satwa liar ilegal. Ia menegaskan bahwa kejahatan satwa liar bukan sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman serius bagi keseimbangan ekosistem dan citra bangsa di mata internasional.
Puan Minta Optimalkan Penanganan Darurat Banjir Padang: Keselamatan Warga yang Utama!
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana banjir bandang yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat. Ia pun meminta Pemerintah mengoptimalkan penanganan darurat, dan memastikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas.
Himmatul Aliyah Dorong Pemerataan SLB di Setiap Provinsi
PARLEMENTARIA, Salatiga — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mendorong pemerintah memperkuat pemerataan fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk melalui penyediaan sekolah luar biasa (SLB) dengan fasilitas memadai di setiap provinsi. Langkah ini dinilai penting agar anak berkebutuhan khusus dapat mengakses pendidikan sesuai kebutuhannya tanpa harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal.
Nihayatul Wafiroh Desak Kemenkes Anggarkan Ambulans Udara untuk Sultra
PARLEMENTARIA, Kendari — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendesak Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penyediaan ambulans udara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kebutuhan tersebut dinilai mendesak mengingat sekitar 60 persen wilayah Sultra merupakan kepulauan, sehingga mobilitas pasien dalam kondisi darurat kerap terkendala jarak dan waktu tempuh antarpulau.
Komisi X Dorong Penguatan Perlindungan Peserta Didik dalam RUU Sisdiknas
PARLEMENTARIA, Gianyar — Rentetan dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan peserta didik. Kasus meninggalnya Muhammad Hasbi Al Aqib (7), siswa sekolah dasar di Pemalang, Jawa Tengah, yang diduga mengalami perundungan, serta dugaan perundungan di asrama Telkom University yang viral di media sosial, kembali menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.
Nihayatul Wafiroh Soroti Kebutuhan Dokter Spesialis di RSUD Bahteramas
PARLEMENTARIA, Kendari — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti perlunya peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Bahteramas, Kendari, Sulawesi Tenggara, terutama dalam pemenuhan dokter spesialis, optimalisasi ruang perawatan, serta kelengkapan fasilitas penunjang bagi pasien. Ia menegaskan, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan peralatan medis harus berjalan beriringan agar fasilitas rumah sakit dapat beroperasi secara optimal.
Cegah Praktik Diskriminatif di Lapas, Willy Aditya Minta Kalapas dan Karutan Benahi Tata Kelola
PARLEMENTARIA, Palembang — Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta seluruh kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas) dan kepala rumah tahanan negara (karutan) di Sumatera Selatan membenahi tata kelola serta memastikan tidak ada diskriminasi dalam pemenuhan hak warga binaan. Ia menyoroti dugaan perlakuan istimewa terhadap warga binaan tertentu, peredaran narkotika, penggunaan telepon genggam ilegal, hingga potensi penyimpangan dalam pengelolaan bahan makanan.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
APBN 2027 Siapkan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK, Komisi II Minta Pembayaran DAU Lebih Awal
Cegah Praktik Diskriminatif di Lapas, Willy Aditya Minta Kalapas dan Karutan Benahi Tata Kelola
BIN Perlu Perkuat Koordinasi Antarlembaga, Cegah dan Deteksi Ancaman Keamanan
RUU SDI Disahkan, Ledia Hanifa: Data Milik Indonesia, Diatur dan Dijaga di Dalam Negeri
Ada Blank Spot Sinyal 200 Kilometer di Kaltim, Aspek Pertahanan Jadi Ancaman
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Himmatul Aliyah Dorong Pemerataan SLB di Setiap Provinsi
Nihayatul Wafiroh Desak Kemenkes Anggarkan Ambulans Udara untuk Sultra
Komisi X Dorong Penguatan Perlindungan Peserta Didik dalam RUU Sisdiknas
Nihayatul Wafiroh Soroti Kebutuhan Dokter Spesialis di RSUD Bahteramas
Rycko Menoza Dorong Pemetaan Potensi Olahraga Unggulan di Setiap Daerah
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Karhutla Bukan Takdir, Tata Kelola Hutan Harus Dievaluasi
Wilayah Ambon Jadi Tempat Transit Kejahatan Satwa, Komisi IV Dukung Penguatan Perlindungan
Puan Minta Optimalkan Penanganan Darurat Banjir Padang: Keselamatan Warga yang Utama!
Novita Wijayanti Dorong Pengembangan Embung untuk Perkuat Ketersediaan Air di NTT
Jalal Abdul Nasir: Data Tunggal Harap Bisa Minimalkan Penyalahgunaan Subsidi
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
DPR Setujui Penurunan Biaya Haji 2027, Jemaah Hemat Rp3,38 Juta
Amin AK Minta Data Penerima Subsidi Energi Dibenahi agar Tepat Sasaran
Fathi Dorong Perluasan Basis Pajak untuk Dongkrak Tax Ratio di Jawa Barat
Misbakhun Minta Kemenkeu Cari Akar Masalah Penerimaan Pajak
Komisi XI Dorong Pemanfaatan UU Satu Data Indonesia untuk Kejar Wajib Pajak
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Puan Minta Optimalkan Penanganan Darurat Banjir Padang: Keselamatan Warga yang Utama!
Himmatul Aliyah Dorong Pemerataan SLB di Setiap Provinsi
Nihayatul Wafiroh Desak Kemenkes Anggarkan Ambulans Udara untuk Sultra
Komisi X Dorong Penguatan Perlindungan Peserta Didik dalam RUU Sisdiknas
