Selly Desak BNPB Perkuat Mitigasi Karhutla Berbasis Risiko
Legislator Dukung Langkah Kapolri Minta Fatwa MUI Soal Larangan Vape
Beban Bencana Jangan Ditanggung Rakyat, Prinsip Pencemar Membayar Harus Ditegakan
Selly Desak BNPB Perkuat Mitigasi Karhutla Berbasis Risiko
Legislator Dukung Langkah Kapolri Minta Fatwa MUI Soal Larangan Vape
Beban Bencana Jangan Ditanggung Rakyat, Prinsip Pencemar Membayar Harus Ditegakan
Video Singkat
GPR Komdigi
Terpopuler
Penanganan Karhutla Tak Cukup dengan Masker dan Obat-obatan, Harus Perkuat Pencegahan!
Kesejahteraan RakyatKarhutla Makan Korban, Daniel Johan: Berapa Banyak Lagi Nyawa Dipertaruhkan?
Industri dan PembangunanPerundungan Makin Parah, Puan Dorong Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak
Kesejahteraan RakyatRizki Faisal Dorong Karhutla Ditetapkan sebagai Bencana Nasional
Isu LainnyaKasus DBD Naik, Puan Dorong Peran Puskesmas dan Kader Jumantik Diperkuat
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
PODCAST
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Program MBG Harus Terus Diperbaiki, Keamanan Pangan Jadi Prioritas
Mardani Soroti Harga Pangan dan Pemangkasan Anggaran Daerah di Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo ‘On The Track’ Realisasikan Mandat Konstitusi
Herman Khaeron Dorong Integrasi DTSEN untuk Benahi Subsidi LPG 3 Kg
Ahmad Irawan: Pemerintah Perlu Perbaiki Tata Kelola MBG, Transfer ke Daerah, dan KDMP
Penanganan Aksi Unjuk Rasa Berubah Lebih Humanis, Prabowo-Gibran Kedepankan Aspek Restoratif
Program MBG Harus Terus Diperbaiki, Keamanan Pangan Jadi Prioritas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Andre Rosiade, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut harus terus dievaluasi, khususnya dalam aspek keamanan pangan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Mardani Soroti Harga Pangan dan Pemangkasan Anggaran Daerah di Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, memberikan sejumlah catatan terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait keterjangkauan harga pangan, kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), dan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo ‘On The Track’ Realisasikan Mandat Konstitusi
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Oleh Soleh menilai implementasi kebijakan program dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan pada jalur yang benar (on the track) dalam merealisasikan mandat konstitusi. Dukungan tersebut disampaikan seiring pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang guna memastikan pemenuhan hak-hak dasar rakyat di berbagai sektor kehidupan.
Herman Khaeron Dorong Integrasi DTSEN untuk Benahi Subsidi LPG 3 Kg
PARLEMENTARIA, Bogor – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong pemerintah merevitalisasi tata kelola subsidi LPG 3 kilogram (kg) melalui integrasi data penerima bantuan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran sekaligus meningkatkan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ahmad Irawan: Pemerintah Perlu Perbaiki Tata Kelola MBG, Transfer ke Daerah, dan KDMP
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Ahmad Irawan mendesak pemerintah Presiden Prabowo Subianto memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan dana transfer ke daerah. Perbaikan dinilai penting untuk menjawab kritik publik sekaligus memastikan program prioritas pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penanganan Aksi Unjuk Rasa Berubah Lebih Humanis, Prabowo-Gibran Kedepankan Aspek Restoratif
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menerangkan KUHP baru membawa orientasi pemidanaan yang lebih mengedepankan aspek korektif, rehabilitatif, dan restoratif, tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sementara itu, KUHAP baru diharapkan memperkuat perlindungan hak warga negara dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka. Hal ini disampaikannya dalam rangka merespons dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran per 20 Oktober 2026.
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Rieke Soroti Persoalan Implementasi Kebijakan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemajuan dalam agenda legislasi, tetapi masih menghadapi persoalan serius dalam implementasi kebijakan. Persoalan implementasi ini, terutama terkait regulasi turunan dan tata kelola data nasional. Karena itu, ia mendesak pemerintah mempercepat pelaksanaan undang-undang agar visi pembangunan yang berlandaskan konstitusi benar-benar dirasakan masyarakat.
Korporasi Terkait Karhutla, Legislator: Proses Hukum Juga Pihak yang Terindikasi Suap Izin Konsesi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding meminta Pemerintah tak hanya sekadar membekukan perusahaan atau korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ia juga meminta ada tindakan hukum kepada korporasi tersebut dan setiap pihak yang terindikasi melakukan atau menerima suap terkait Karhutla yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat.
Yuliansyah Salurkan 2.000 Paket Bantuan Karhutla di Ketapang
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI, Yuliansyah, menyalurkan 2.000 paket bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menjaga kesehatan di tengah memburuknya kualitas udara.
Puan: Perlindungan Karhutla Harus Jangkau Petugas dan Relawan, Keluarga Tunggu Mereka Pulang
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas gugurnya sejumlah petugas dan relawan yang membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Menurutnya, Pemerintah harus memberikan perlindungan dan perhatian kepada para petugas dan relawan tersebut.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Mardani Soroti Harga Pangan dan Pemangkasan Anggaran Daerah di Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Penanganan Aksi Unjuk Rasa Berubah Lebih Humanis, Prabowo-Gibran Kedepankan Aspek Restoratif
Korporasi Terkait Karhutla, Legislator: Proses Hukum Juga Pihak yang Terindikasi Suap Izin Konsesi
Penghapusan Unsur Kerugian Negara Buka Celah Suburnya Praktik Korupsi, Tolak Usulan Luhut!
Redefinisi Tindak Pidana Korupsi Patut Ditolak, Makin Masif Koruptor Bawa Kabur Uang Negara
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Puan: Perlindungan Karhutla Harus Jangkau Petugas dan Relawan, Keluarga Tunggu Mereka Pulang
Hari Santri Nasional, Maman Imanulhaq Dorong Santri Kuasai Teknologi dan Ilmu Pengetahuan
Semangat Literasi Santri Harus Jadi Kekuatan Bangsa
Soal Dugaan Dokter Perkosa Anaknya, Legislator: Kemenkes Harus Tegas, Jangan Hanya Mengecam
Hari Santri 2026, Puan Dorong Pesantren Terlibat Aktif dalam Pembangunan Nasional
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Yuliansyah Salurkan 2.000 Paket Bantuan Karhutla di Ketapang
Ateng Sutisna Desak Pemerintah Audit Pasokan hingga Kuota Demi Tekan Antrean BBM
Ateng Sutisna Desak Pemerintah Evaluasi Total Sistem Pengendalian Karhutla
Soroti Monopoli Sertifikasi Kapal, Syaiful Huda: Keselamatan Pelayaran Harus Dievaluasi
Tekankan Mitigasi Karhutla Sejak Dini, Edi Purwanto: Perkuat Kesiapan Sarana Pemadaman
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Herman Khaeron Dorong Integrasi DTSEN untuk Benahi Subsidi LPG 3 Kg
Eric Hermawan: Peringatan MSCI Jadi Momentum Benahi Pasar Modal
Wacana MSCI Belum Final, Fathi Minta Investor Tetap Tenang dan OJK Gerak Cepak
MSCI Usulkan Penurunan Klasifikasi Pasar Saham Indonesia, Amin AK: İni Peringatan Serius!
Sari Yuliati Dorong Penambahan Program Irigasi untuk Perkuat Lumbung Pangan NTB
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →
Ahmad Irawan: Pemerintah Perlu Perbaiki Tata Kelola MBG, Transfer ke Daerah, dan KDMP
Penanganan Aksi Unjuk Rasa Berubah Lebih Humanis, Prabowo-Gibran Kedepankan Aspek Restoratif
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Rieke Soroti Persoalan Implementasi Kebijakan
Korporasi Terkait Karhutla, Legislator: Proses Hukum Juga Pihak yang Terindikasi Suap Izin Konsesi
