DPR Prihatin atas Hilangnya Lima Jurnalis di Selat Sunda, Dukung Basarnas Lakukan Pencarian
Kasus Jasad Bayi di Semarang, Legislator: Alarm Pentingnya Ketahanan Keluarga
Mobnas-Molinas Kembali Digulirkan, Chusnunia: Jangan Sampai Kita Patah Hati Lagi
DPR Prihatin atas Hilangnya Lima Jurnalis di Selat Sunda, Dukung Basarnas Lakukan Pencarian
Kasus Jasad Bayi di Semarang, Legislator: Alarm Pentingnya Ketahanan Keluarga
Mobnas-Molinas Kembali Digulirkan, Chusnunia: Jangan Sampai Kita Patah Hati Lagi
Video Singkat
Terpopuler
Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027
Politik dan KeamananPenggajian ASN Direncanakan pindah ke Himbara, Harris Turino Khawatir BPD Tertekan
Kesejahteraan RakyatGKSB DPR Sambut Baik Chili Tawarkan Ekspor Lithium ke Indonesia Guna Suplai Kendaraan Listrik
Industri dan PembangunanKamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan
Kesejahteraan RakyatPuan Minta Penanganan Erupsi Anak Krakatau Dilakukan Terpadu
Kesejahteraan RakyatINFOGRAFIS
Full Akses : https://anyflip.com/fhwbw/tjuv
Link: https://online.anyflip.com/fhwbw/eljp/mobile/index.html
Link: https://magang.dpr.go.id/register?lowongan=84
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Pentingnya Kepastian Hukum, UU P2SK Dirumuskan Komprehensif
Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure
LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi
Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental
Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif
Kasus Jasad Bayi di Semarang, Legislator: Alarm Pentingnya Ketahanan Keluarga
Pentingnya Kepastian Hukum, UU P2SK Dirumuskan Komprehensif
PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 253 dan 268/PUU-XXIV/2026.
Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure
PARLEMENTARIA, Tangerang — Komisi XIII DPR RI menyoroti kesiapan Imigrasi dalam memberikan kepastian status keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) yang terdampak kondisi force majeure, khususnya akibat gangguan penerbangan yang disebabkan bencana alam. Kebijakan khusus dinilai penting agar WNA yang tidak dapat meninggalkan Indonesia karena keadaan di luar kendalinya tidak menghadapi persoalan keimigrasian.
LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anna Muawanah menekankan pentingnya peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi melalui penguatan skema penjaminan polis. Menurutnya, kepercayaan menjadi fondasi utama dalam membangun kembali industri asuransi nasional setelah munculnya sejumlah persoalan yang merugikan pemegang polis.
Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental
PARLEMENTARIA, Kota Bekasi — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi percontohan nasional dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dan psikososial. Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan melalui penguatan layanan yang terintegrasi, termasuk rehabilitasi sosial, layanan kesehatan, fasilitas, dan dukungan anggaran.
Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif
PARLEMENTARIA, Tangerang — Komisi XIII DPR RI meminta penanganan kasus yang terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), maupun keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural tidak berhenti pada penundaan keberangkatan. Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan harus dikembangkan untuk mengungkap perekrut, sponsor, fasilitator, hingga jaringan yang berada di balik calon korban.
Kasus Jasad Bayi di Semarang, Legislator: Alarm Pentingnya Ketahanan Keluarga
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penemuan jasad bayi perempuan yang terkubur di area perkebunan Dusun Kropoh, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Netty mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut secara tegas sesuai aturan yang berlaku.
Bahasan RUU Daerah Kepulauan Mengarah Pada Skema Lex Specialis
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends mengatakan pembahasan RUU Daerah Kepulauan mengarah pada skema lex specialis sebagai kerangka hukum khusus untuk wilayah kepulauan. Skema ini dinilai paling cocok untuk menjawab ketimpangan layanan dan pembangunan di daerah kepulauan.
Anisah Syakur: Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Harus Kedepankan HAM
PARLEMENTARIA, Kota Bekasi — Anggota Komisi XIII DPR RI Anisah Syakur mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan isolasi bagi penyandang disabilitas mental guna memastikan proses rehabilitasi tetap berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Evaluasi tersebut penting untuk memastikan setiap mekanisme isolasi memiliki tujuan yang jelas, dilakukan dalam batas waktu yang terukur, serta tidak mengabaikan hak dan martabat penyandang disabilitas mental.
Teknologi Imigrasi Harus Terus Diperbarui untuk Perkuat Deteksi Dini
PARLEMENTARIA, Tangerang — Komisi XIII DPR RI mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperbarui dan mengoptimalkan teknologi pengawasan keimigrasian untuk mengantisipasi perkembangan modus pemalsuan dokumen, paspor, visa, hingga kejahatan lintas negara. Pemanfaatan teknologi dinilai harus berjalan beriringan dengan kemampuan petugas dalam membaca dan mengolah data perlintasan.
Soal Peningkatan Baterai Kendaraan Listrik, Mohammad Toha Soroti Risiko Sampah Berbahaya di Masa Depan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mohammad Toha mendorong pemerintah beserta jajaran pakar untuk segera merumuskan langkah konkret terkait pengelolaan dan mitigasi potensi limbah baterai kendaraan listrik yang diprediksi membludak dalam kurun tiga hingga lima tahun mendatang.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Pentingnya Kepastian Hukum, UU P2SK Dirumuskan Komprehensif
Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure
Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental
Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif
Bahasan RUU Daerah Kepulauan Mengarah Pada Skema Lex Specialis
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Soal Peningkatan Baterai Kendaraan Listrik, Mohammad Toha Soroti Risiko Sampah Berbahaya di Masa Depan
Atasi 'Shortage' Gas Pipa, Komisi XII Dorong Industri Aluminium Manfaatkan Kawasan Terintegrasi LNG
Bambang Patijaya Ingatkan Risiko Limbah B3 dan Radiasi di Balik Wacana Impor Scrap Aluminium
Komisi XII Minta Industri Aluminium Buktikan Manfaat Publik Sebelum Masuk Skema HGBT
SNI Harus Lindungi Industri Lokal, Tanpa Hambat Investasi
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Kasus Jasad Bayi di Semarang, Legislator: Alarm Pentingnya Ketahanan Keluarga
MKD Minta Polres Garut Bantu Awasi Dugaan Pemalsuan TNKB DPR
Museum Nasional Dinilai Perlu Perkuat Ekosistem Permuseuman Daerah
Reposisi Museum Kepresidenan, dari Ruang Pamer Jadi Pusat Pengetahuan
Segera Terapkan Label Nutri-Level di Minuman dan Pangan Olahan
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi
Puteri Komarudin Minta PSR Ukur Dampak, Bukan Sekadar Serapan
Setujui Pagu Kemenkeu 2027 Rp49,8 Triliun, Komisi XI Ingatkan Efisiensi Harus Berbasis Kinerja
Habib Idrus: Klaim Efisiensi Rp7,67 Triliun Harus Didukung Metodologi Jelas
Fauzi Amro Dorong Integrasi Data Kemenkeu Tutup Celah Penghindaran Kewajiban Fiskal
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif
Kasus Jasad Bayi di Semarang, Legislator: Alarm Pentingnya Ketahanan Keluarga
Bahasan RUU Daerah Kepulauan Mengarah Pada Skema Lex Specialis
Anisah Syakur: Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Harus Kedepankan HAM
