Berita Terpopuler

Riyono Hadiri Mancing Bersama di Magetan Demi Dorong Ekonomi Perikanan Lokal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Riyono Caping menghadiri kegiatan “Mancing Bersama” di Embung Sidomas, Desa Terung, Kecamatan Panekan , Magetan yang digelar sejak tanggal 23 hingga 29 Maret 2026. Di sela kegiatan itu, ia menyampaikan bahwa aktivitas mancing bersama bukan sekadar hiburan, tetapi bernilai strategis demi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan saat ini.

Sinergi Data K/L Jadi Kunci RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menyoroti pentingnya konsep orkestrasi data saat membahas RUU Satu Data Indonesia bersama Arsip Nasional Republik Indonesia dan Badan Informasi Geospasial. Baginya, keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia sangat bergantung pada sinergi antar kementerian dan lembaga (K/L) dalam mengelola, mengintegrasikan, dan berbagi data secara konsisten.

Harga Minyak Naik akibat Perang Timur Tengah, Indonesia Butuh UU HPI Lindungi Kontrak Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Perang yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat-Israel berdampak besar kepada harga minyak dunia karena pasokannya terhambat di Selat Hormuz. Secara tidak langsung kondisi ini menegaskan bahwa minyak bukan lagi sekadar komoditas ekonomi, melainkan juga instrumen geopolitik.

Komisi XI Pastikan Pemerintah Siap Tidak Naikkan BBM Hingga Akhir Tahun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan dalam menjaga capaian pendapatan negara pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Komisi XI juga mendorong penguatan penerimaan yang berkelanjutan.

Intoleransi Berujung Kasus Pidana di Sukabumi, Legislator Ingatkan Beribadah Hak Setiap Warga

Pengaturan WFH ASN Harus Berbasis Kinerja, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher), mendorong agar kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) diatur secara lebih terukur dan berbasis kinerja. Ia menegaskan, fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Mayoritas Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Hak Cipta Jadi Usul Inisiatif, Respons Tantangan Era Digital dan AI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Mayoritas fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut diserahkan secara tertulis kepada para Pimpinan DPR RI dalam agenda Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Komisi X Soroti Kekurangan Guru Pendamping Khusus Siswa Inklusif di Kabupaten Semarang

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, saat melalukan kunjungan kerja reses ke Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/2/2026). Foto: Gal/Karisma.

Puan Berduka Pasukan Perdamaian RI Gugur, Dorong Tanggung Jawab Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL) imbas serangan Israel.

Penggolongan Khusus UKT bagi Anak ASN Tidak Berangkat dari Realitas, Pemerintah Salah Persepsi

PARLEMENTARIA, Makassar – Skema penggolongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) khusus bagi anak-anak Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat perhatian serius dari Komisi X. Menurut Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono, pengelompokkan khusus UKT itu sering kali tidak sesuai dengan realitas ekonomi yang dihadapi oleh para abdi negara tersebut.

Pemerintah Jangan Terlambat Baca Potensi Awal Covid-19 Cicada!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi mengingatkan Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah efektif terhadap munculnya varian baru COVID-19 Cicada yang memicu kekhawatiran penyebaran virus meluas hingga potensi gejala lebih berat. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik.

Tak Sekadar Administratif, Persoalan Kewarganegaraan Ialah Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz menilai persoalan kewarganegaraan yang dinilai tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan negara bagi warga. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Hukum pada Senin (30/3/2026).

Komisi IV DPR Tekankan Penguatan Pangan Nasional Demi Hadapi Dinamika Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah yang lebih optimal dan adaptif terhadap berbagai dinamika global. Menurutnya, ketahanan pangan nasional harus diperkuat melalui sinergi lintas sektor, termasuk antara Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, serta BUMN pangan yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di dalam negeri.

Legislator: RUU Perampasan Aset Harus Benahi Tata Kelola Aset Yang Dirampas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu diluruskan dari berbagai kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, sebagian pihak memandang aturan tersebut hanya sebagai instrumen untuk mempermudah aparat penegak hukum merampas aset masyarakat.

Komisi IX: Tutup Total Semua SPPG Penyebab Keracunan MBG!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menutup permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menimbulkan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Hal ini menyusul insiden Keracunan Massal MBG di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, baru-baru ini.

Pembatasan Penggunaan AI Instan dan Medsos bagi Anak di Bawah Umur Langkah Progresif Lindungi Generasi Muda

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemerintah baru saja mengambil langkah strategis dalam melindungi generasi muda di era digital melalui dua kebijakan penting. Pertama, penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 7 Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan. Kedua, implementasi Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (TUNAS).

Jangan Anggap Remeh Dinamika Geopolitik di Timur Tengah terhadap Kepentingan Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dipandang memiliki implikasi strategis bagi Indonesia. Merespons hal itu, Anggota Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir menjelaskan dinamika politik yang melibatkan negara-negara kawasan Teluk dinilai berpotensi memengaruhi ketahanan energi nasional, stabilitas fiskal negara, serta daya beli masyarakat.

Wacana WFH Satu Hari untuk Tekan Konsumsi BBM Harus Dievaluasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, meminta pemerintah meninjau ulang wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai target efisiensi hingga 20 persen yang disampaikan pemerintah perlu dikaji lebih mendalam agar tidak meleset dari kondisi riil di lapangan.

Komisi III DPR Desak Tegakan Keadilan Substantif dalam Kasus Amsal Sitepu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk mengedepankan keadilan substantif dalam penanganan kasus Amsal Christy Sitepu yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Medan. Komisi yang membidangi hukum tersebut menilai, pendekatan hukum dalam perkara tersebut perlu mempertimbangkan fakta persidangan serta karakteristik pekerjaan di sektor industri kreatif.

Kasus Penusukan Komar Safe di Tual Harus Ditangani oleh Aparat Secara Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kasus penusukan terhadap Komar Safe Renngur di Tual, Maluku, bukan sekadar peristiwa kriminal biasa. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III dengan Justitiam Law Firm/Kuasa Hukum dan Yacob Pedro dan M. Renngur, Wakil Ketua Komisi III Dede Indra Permana Soediro mengingatkan penanganan kasus tersebut harus menjadi barometer profesionalisme aparat dan kepercayaan publik terhadap hukum.