E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Masyarakat Adat|NTB|RUU Perampasan Aset|karhutla|Garut|Gili Meno|sekolah|Potensi Lokal|Temuan Senjata Api|Bromo|Kasus Kematian|Gili Air|Gili Trawangan
Jakarta:
Cerah
26°C
Terasa: 29°C
Lembab: 76%
Angin: 5 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Berita Terpopuler

Berita yang paling banyak dilihat 7 hari terakhir

7 Hari TerakhirHari Ini
1
Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Momentum Evaluasi Penegakan Hukum
Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Momentum Evaluasi Penegakan Hukum
Politik dan Keamanan7 Agustus 2026
1
Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Momentum Evaluasi Penegakan Hukum
Politik dan Keamanan
Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Momentum Evaluasi Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai putusan sela Pengadilan Negeri Merauke yang menyatakan surat dakwaan terhadap Vidi Eskafaris Gumilang batal demi hukum menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kualitas penegakan hukum, khususnya dalam penyusunan surat dakwaan oleh aparat penegak hukum. Sebab, tegasnya, setiap proses peradilan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

7 Agustus 2026
2
Komisi VII DPR Bidik Tiga Gili NTB untuk Geser Ketimpangan Arus Wisman
Komisi VII DPR Bidik Tiga Gili NTB untuk Geser Ketimpangan Arus Wisman
Industri dan Pembangunan11 Agustus 2026
2
Komisi VII DPR Bidik Tiga Gili NTB untuk Geser Ketimpangan Arus Wisman
Industri dan Pembangunan
Komisi VII DPR Bidik Tiga Gili NTB untuk Geser Ketimpangan Arus Wisman

PARLEMENTARIA, Lombok — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong penguatan destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya kawasan Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan, sebagai bagian dari upaya mendorong pemerataan kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Menurutnya, wisatawan asing yang selama ini banyak mengenal Bali perlu diarahkan untuk turut mengunjungi destinasi wisata unggulan di NTB.

3
Nurhadi: Pasien BPJS Bukan Warga Kelas Dua, Dugaan Pelanggaran Etik Harus Diusut
Nurhadi: Pasien BPJS Bukan Warga Kelas Dua, Dugaan Pelanggaran Etik Harus Diusut
Kesejahteraan Rakyat6 Agustus 2026
3
Nurhadi: Pasien BPJS Bukan Warga Kelas Dua, Dugaan Pelanggaran Etik Harus Diusut
Kesejahteraan Rakyat
Nurhadi: Pasien BPJS Bukan Warga Kelas Dua, Dugaan Pelanggaran Etik Harus Diusut
4
RUU Masyarakat Adat Disahkan, Negara Tidak Akan Rugi
RUU Masyarakat Adat Disahkan, Negara Tidak Akan Rugi
Politik dan Keamanan7 Agustus 2026
4
RUU Masyarakat Adat Disahkan, Negara Tidak Akan Rugi
Politik dan Keamanan
RUU Masyarakat Adat Disahkan, Negara Tidak Akan Rugi

PARLEMENTARIA, Manokwari - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI I Nyoman Parta menegaskan pihaknya secara tegas siap memperjuangkan RUU tentang Masyarakat Adat, agar segera disahkan menjadi UU. Ia mengungkapkan kehadiran RUU ini akan memperkuat kontribusi masyarakat adat terhadap pelestarian kekayaan alam dan budaya nasional.

5
Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN
Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN
Ekonomi dan Keuangan6 Agustus 2026
5
Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN
Ekonomi dan Keuangan
Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN
6
Komisi III Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri, Jangan Gegabah Simpulkan Bunuh Diri
Komisi III Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri, Jangan Gegabah Simpulkan Bunuh Diri
Politik dan Keamanan8 Agustus 2026
6
Komisi III Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri, Jangan Gegabah Simpulkan Bunuh Diri
Politik dan Keamanan
Komisi III Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri, Jangan Gegabah Simpulkan Bunuh Diri
7
Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD untuk Rakyat, Hadirkan Penerima Manfaat hingga Teladan
Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD untuk Rakyat, Hadirkan Penerima Manfaat hingga Teladan
Isu Lainnya11 Agustus 2026
7
Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD untuk Rakyat, Hadirkan Penerima Manfaat hingga Teladan
Isu Lainnya
Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD untuk Rakyat, Hadirkan Penerima Manfaat hingga Teladan
8
Puan Minta Kebakaran Bromo Segera Ditangani: Keselamatan Warga yang Utama
Puan Minta Kebakaran Bromo Segera Ditangani: Keselamatan Warga yang Utama
Industri dan Pembangunan10 Agustus 2026
8
Puan Minta Kebakaran Bromo Segera Ditangani: Keselamatan Warga yang Utama
Industri dan Pembangunan
Puan Minta Kebakaran Bromo Segera Ditangani: Keselamatan Warga yang Utama
9
Komisi XIII Dukung Pemerintah Perketat Naturalisasi WNA Demi Lindungi Aset Nasional
Komisi XIII Dukung Pemerintah Perketat Naturalisasi WNA Demi Lindungi Aset Nasional
Politik dan Keamanan10 Agustus 2026
9
Komisi XIII Dukung Pemerintah Perketat Naturalisasi WNA Demi Lindungi Aset Nasional
Politik dan Keamanan
Komisi XIII Dukung Pemerintah Perketat Naturalisasi WNA Demi Lindungi Aset Nasional
10
Rencana Revisi Kenaikan Gaji Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Kondisi Fiskal
Rencana Revisi Kenaikan Gaji Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Kondisi Fiskal
Politik dan Keamanan9 Agustus 2026
10
Rencana Revisi Kenaikan Gaji Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Kondisi Fiskal
Politik dan Keamanan
Rencana Revisi Kenaikan Gaji Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Kondisi Fiskal
11
Saan Mustopa dan Harapan Warga Ciptamulya untuk Kembali Pulang
Saan Mustopa dan Harapan Warga Ciptamulya untuk Kembali Pulang
Industri dan Pembangunan11 Agustus 2026
11
Saan Mustopa dan Harapan Warga Ciptamulya untuk Kembali Pulang
Industri dan Pembangunan
Saan Mustopa dan Harapan Warga Ciptamulya untuk Kembali Pulang

PARLEMENTARIA, Sukabumi – Suasana Kampung Adat Ciptamulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, masih menyisakan jejak duka. Rumah-rumah panggung yang selama ini menjadi tempat warga menjalani kehidupan sehari-hari telah berubah menjadi puing setelah kebakaran hebat melanda kawasan tersebut pada Sabtu (25/7/2026).

12
RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Sinkronisasi, Komitmen Rampung di 2026
RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Sinkronisasi, Komitmen Rampung di 2026
Politik dan Keamanan9 Agustus 2026
12
RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Sinkronisasi, Komitmen Rampung di 2026
Politik dan Keamanan
RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Sinkronisasi, Komitmen Rampung di 2026
13
RUU Masyarakat Adat Harus Akomodasi Karakteristik Daerah Otonomi Khusus
RUU Masyarakat Adat Harus Akomodasi Karakteristik Daerah Otonomi Khusus
Politik dan Keamanan9 Agustus 2026
13
RUU Masyarakat Adat Harus Akomodasi Karakteristik Daerah Otonomi Khusus
Politik dan Keamanan
RUU Masyarakat Adat Harus Akomodasi Karakteristik Daerah Otonomi Khusus
14
Hetifah Minta Temuan Barang Diduga Senjata di Sekolah Diusut Transparan
Hetifah Minta Temuan Barang Diduga Senjata di Sekolah Diusut Transparan
Kesejahteraan Rakyat7 Agustus 2026
14
Hetifah Minta Temuan Barang Diduga Senjata di Sekolah Diusut Transparan
Kesejahteraan Rakyat
Hetifah Minta Temuan Barang Diduga Senjata di Sekolah Diusut Transparan
15
Temuan Senjata Api di Sekolah Swasta Jaksel Jangan Dianggap Biasa, Usut Tuntas!
Temuan Senjata Api di Sekolah Swasta Jaksel Jangan Dianggap Biasa, Usut Tuntas!
Politik dan Keamanan7 Agustus 2026
15
Temuan Senjata Api di Sekolah Swasta Jaksel Jangan Dianggap Biasa, Usut Tuntas!
Politik dan Keamanan
Temuan Senjata Api di Sekolah Swasta Jaksel Jangan Dianggap Biasa, Usut Tuntas!
16
Gus Falah: Tidak Semua Perampasan Aset Harus Menunggu Putusan Pemidanaan
Gus Falah: Tidak Semua Perampasan Aset Harus Menunggu Putusan Pemidanaan
Politik dan Keamanan6 Agustus 2026
16
Gus Falah: Tidak Semua Perampasan Aset Harus Menunggu Putusan Pemidanaan
Politik dan Keamanan
Gus Falah: Tidak Semua Perampasan Aset Harus Menunggu Putusan Pemidanaan
17
Badan Pengelola dan Pengawasan Aset Rampasan Harus Independen
Badan Pengelola dan Pengawasan Aset Rampasan Harus Independen
Politik dan Keamanan11 Agustus 2026
17
Badan Pengelola dan Pengawasan Aset Rampasan Harus Independen
Politik dan Keamanan
Badan Pengelola dan Pengawasan Aset Rampasan Harus Independen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mendesak agar badan pengelola aset hasil rampasan tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset dirancang independen dan terpisah dari aparat penegak hukum yang ada saat ini. Ia menegaskan fungsi pencarian, penyitaan, dan pengelolaan aset tidak boleh berada di satu tangan yang sama.

18
KOMISI III DPR RI RDPU TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET DENGAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS RIAU DAN AKAEMISI HUKUM PIDANA DARI UPN VETERAN JAKARTA
KOMISI III DPR RI RDPU TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET DENGAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS RIAU DAN AKAEMISI HUKUM PIDANA DARI UPN VETERAN JAKARTA
Politik dan Keamanan11 Agustus 2026
18
KOMISI III DPR RI RDPU TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET DENGAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS RIAU DAN AKAEMISI HUKUM PIDANA DARI UPN VETERAN JAKARTA
19
Martin Manurung: Gubernur BI Baru Harus Mampu Jaga Independensi dan Kepercayaan Pasar
Martin Manurung: Gubernur BI Baru Harus Mampu Jaga Independensi dan Kepercayaan Pasar
Ekonomi dan Keuangan10 Agustus 2026
19
Martin Manurung: Gubernur BI Baru Harus Mampu Jaga Independensi dan Kepercayaan Pasar
Ekonomi dan Keuangan
Martin Manurung: Gubernur BI Baru Harus Mampu Jaga Independensi dan Kepercayaan Pasar
20
Bromo Terbakar, Legislator Soroti Karhutla yang Sudah Capai 107 Ribu Hektare
Bromo Terbakar, Legislator Soroti Karhutla yang Sudah Capai 107 Ribu Hektare
Industri dan Pembangunan8 Agustus 2026
20
Bromo Terbakar, Legislator Soroti Karhutla yang Sudah Capai 107 Ribu Hektare
Industri dan Pembangunan
Bromo Terbakar, Legislator Soroti Karhutla yang Sudah Capai 107 Ribu Hektare
1 / 5Halaman 1 dari 5Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1055)
  • Industri dan Pembangunan(3701)
  • Isu Lainnya(1050)
  • Kesejahteraan Rakyat(3700)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4582)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

11 Agustus 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendesak dilakukannya investigasi secara objektif terhadap dugaan pelanggaran etik oleh oknum dokter dan tenaga kesehatan menyusul munculnya komentar yang dinilai tidak berempati terhadap pasien BPJS Kesehatan yang meninggal dunia. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut etika profesi, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.

6 Agustus 2026
7 Agustus 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid mendesak pemerintah segera mengambil keputusan terkait tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi sekitar 490 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN). Tidak hanya itu saja, desaknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian perlu segera menetapkan keputusan mengenai tambahan TKD agar hak para ASN tetap terpenuhi dan pelayanan publik tidak terganggu.

6 Agustus 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menyoroti kasus meninggalnya Winda Lorenza (35), mantan istri seorang anggota Polri, yang ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala di sebuah rumah di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara, Minggu (2/8/2026).

8 Agustus 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal MPR RI, DPR RI, dan DPD RI terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI 2026 dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, yang akan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Koordinasi intensif dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian agenda kenegaraan tersebut berjalan lancar, termasuk kesiapan protokol dan kepastian kehadiran para tamu undangan.

11 Agustus 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah segera menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak mengancam keselamatan masyarakat. Termasuk kebakaran hebat di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Menurutnya, meluasnya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo hingga dilaporkan mencapai sekitar 520 hektare dan keputusan menutup seluruh akses wisata merupakan kondisi serius yang membutuhkan konsentrasi penuh pemerintah pada pengendalian api, perlindungan ekosistem, dan keselamatan masyarakat. 

10 Agustus 2026

PARLEMENTARIA, ​Jakarta – Komisi XIII DPR RI mendukung penuh langkah tegas pemerintah untuk memperketat proses naturalisasi Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kebijakan ini dinilai krusial guna melindungi aset nasional serta mencegah penyalahgunaan status kewarganegaraan untuk kepentingan kepemilikan properti dan lahan.

10 Agustus 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, meminta pemerintah mengkaji secara komprehensif rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang membuka peluang kenaikan gaji kepala daerah.

9 Agustus 2026
11 Agustus 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan (Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI) Alimudin Kolatlena, optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dituntaskan dan disahkan menjadi undang-undang pada 2026 ini.

9 Agustus 2026

PARLEMENTARIA, Jayapura - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat harus mampu mengakomodasi kekhususan daerah yang telah memiliki status otonomi khusus, seperti Papua, Aceh, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya, pengaturan mengenai masyarakat adat tidak dapat diseragamkan secara nasional karena setiap daerah memiliki karakteristik, sistem adat, dan dasar hukum yang berbeda.

9 Agustus 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai temuan berbagai barang yang diduga berupa senjata api dan barang lainnya di salah satu sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, merupakan persoalan serius yang perlu diusut secara menyeluruh. Ia meminta aparat penegak hukum menangani kasus tersebut secara profesional dan transparan dengan tetap mengedepankan keselamatan peserta didik.

7 Agustus 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas temuan 995 senjata api, narkotika, dan kepingan VCD bermuatan pornografi di sebuah ruangan sekolah swasta di Jakarta Selatan. Temuan tersebut merupakan persoalan yang sangat serius karena menyangkut keamanan negara sekaligus keselamatan masyarakat. 

7 Agustus 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset perlu mengatur secara jelas penerapan mekanisme Conviction Based Forfeiture maupun Non-Conviction Based Forfeiture. Kedua skema tersebut memiliki fungsi berbeda sehingga harus diterapkan dengan prasyarat yang tegas sesuai karakteristik setiap perkara.

6 Agustus 2026
11 Agustus 2026
Politik dan Keamanan
KOMISI III DPR RI RDPU TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET DENGAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS RIAU DAN AKAEMISI HUKUM PIDANA DARI UPN VETERAN JAKARTA

KOMISI III RDPU TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET DENGAN: 1. SDR. DR. MEXAXAI INDRA, S.H., M.H.,/WAKIL REKTOR UNIVERSITAS RIAU 2. DR. BENIHARMONI HAREFA., S.H., LL.M/AKADEMISI HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (UPN) VETERAN JAKARTA

11 Agustus 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya integritas, rekam jejak, serta kemampuan menjaga independensi dalam menentukan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan menggantikan Perry Warjiyo. Calon Gubernur BI juga dinilai perlu memiliki kapabilitas dalam menjalankan bauran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

10 Agustus 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera memperkuat langkah antisipasi untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul kebakaran yang melanda kawasan konservasi Gunung Bromo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dengan luas area terdampak sekitar 60 hektare.

8 Agustus 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Masyarakat Adat|NTB|RUU Perampasan Aset|karhutla|Garut|Gili Meno|sekolah|Potensi Lokal|Temuan Senjata Api|Bromo|Kasus Kematian|Gili Air|Gili Trawangan
Jakarta:
Cerah
26°C
Terasa: 29°C
Lembab: 76%
Angin: 5 km/h