Berita Terpopuler

RAPAT PARIPURNA KE-11 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027

RAPAT PARIPURNA KE-11 DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2026-2027

DPR dan Pemerintah Perluas Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Lintas Profesi, Tidak Terbatas Tendik

PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI dan Pemerintah atas kesepakatan untuk memperjuangkan peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut juga membuka peluang bagi PPPK penuh waktu untuk memperoleh kesempatan yang sama mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Puan: DPR Kawal 12 Isu Strategis yang Jadi Perhatian Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, akan diarahkan pada 12 isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan memerlukan tindak lanjut dari Pemerintah. Sejumlah isu tersebut mencakup penanganan kasus penyadapan Presiden RI, perlindungan anak, persoalan bantuan sosial, hingga penguatan ketahanan energi nasional.

Puan Minta Pemerintah Jadikan Aspirasi Masyarakat Soal Pajak Pembalut Sebagai Masukan Bermakna

DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Perampasan Aset hingga Hak Cipta pada Masa Persidangan II

RUU Perampasan Aset Tidak Boleh Menjadi Alat Kekuasaan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Kali ini, DPR menghadirkan akademisi, ekonom, dan organisasi mahasiswa guna menghimpun pandangan sebelum memasuki pembahasan substansi rancangan regulasi tersebut.

RUU Perampasan Aset Perdalam Substansi Pengembalian Kerugian Korban Kejahatan Ekonomi

Rokhmat Ardiyan Sebut Aspirasi Pelajar Penting bagi RUU Perubahan Iklim

Bob Hasan: Fast-Track Legislation Tetap Melalui Prosedur

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menerangkan dalam proses pembentukan undang-undang terdapat dua mekanisme, yakni prosedur biasa dan prosedur cepat (fast-track legislation). Dalam mekanisme biasa, pembentukan undang-undang melewati sejumlah tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, harmonisasi, pembahasan, hingga pengesahan. Proses tersebut dapat berlangsung selama satu hingga dua tahun, bahkan lebih, bergantung pada kebutuhan dan kompleksitas regulasi yang dibahas.

Kasus Penyadapan Presiden, Alarm Keras bagi Perlindungan Privasi dan Keamanan Negara

Taufiq R. Abdullah Desak Pemerintah Segera Bentuk Badan Pelindungan Data Pribadi

Belajar dari Kasus Karhutla, Investasi Asing Jangan Korbankan Kerusakan Lingkungan

Pembahasan RUU Perampasan Aset Masuki Tahap Akhir, Segera Bentuk Timus dan Timsin

PIMPINAN DPR RI MENERIMA ANGGOTA PENGUSUL HAK MENYATAKAN PENDAPAT

PIMPINAN DPR RI MENERIMA ANGGOTA PENGUSUL HAK MENYATAKAN PENDAPAT

Dukung RUU Penyadapan, Yanuar Arif Wibowo: Jangan Sampai Rakyat Merasa Selalu Diawasi

Disetujui di Baleg, RUU Pembentukan UU Siap Dibawa ke Paripurna sebagai Inisiatif DPR

Penyadapan Kepala Negara, Komisi III Singgung Pasal Makar, UU Tipikor, hingga Penggunaan Perppu