E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Pendidikan|Haji|Penerimaan Mahasiswa Baru|RUU Pemerintahan Aceh|Sengketa|sekolah|Kesehatan|Audit|RUU Satu Data|ASN|Pariwisata|RUU Ketenagakerjaan|RUU Kewarganegaraan
Jakarta:
Berawan sebagian
31°C
Terasa: 37°C
Lembab: 63%
Angin: 6 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Pendidikan|Haji|Penerimaan Mahasiswa Baru|RUU Pemerintahan Aceh|Sengketa|sekolah|Kesehatan|Audit|RUU Satu Data|ASN|Pariwisata|RUU Ketenagakerjaan|RUU Kewarganegaraan
Jakarta:
Berawan sebagian
31°C
Terasa: 37°C
Lembab: 63%
Angin: 6 km/h

Berita Terpopuler

Berita yang paling banyak dilihat hari ini

Sepanjang WaktuHari IniMinggu IniBulan IniTahun Ini
1
HNW Soroti Kesiapan Koper Haji dan Transparansi Pembiayaan Jelang Haji 2026
HNW Soroti Kesiapan Koper Haji dan Transparansi Pembiayaan Jelang Haji 2026
Kesejahteraan Rakyat15 April 2026
1
HNW Soroti Kesiapan Koper Haji dan Transparansi Pembiayaan Jelang Haji 2026
Kesejahteraan Rakyat
HNW Soroti Kesiapan Koper Haji dan Transparansi Pembiayaan Jelang Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi berbagai langkah persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M yang disampaikan pemerintah dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

15 April 2026
2
Riyono Tekankan Keseimbangan Konservasi dan Ekonomi di Taman Nasional Komodo
Riyono Tekankan Keseimbangan Konservasi dan Ekonomi di Taman Nasional Komodo
Industri dan Pembangunan15 April 2026
2
Riyono Tekankan Keseimbangan Konservasi dan Ekonomi di Taman Nasional Komodo
Industri dan Pembangunan
Riyono Tekankan Keseimbangan Konservasi dan Ekonomi di Taman Nasional Komodo

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026), membahas pengelolaan wisata alam dan isu kehutanan. Dalam rapat itu, Anggota Komisi IV Riyono menyoroti pembatasan kunjungan di Taman Nasional Komodo yang ditetapkan maksimal 1.000 orang per hari.

15 April 2026
3
Netty Prasetiyani Ingatkan Ancaman Krisis Gizi Akibat El Nino Godzilla
Netty Prasetiyani Ingatkan Ancaman Krisis Gizi Akibat El Nino Godzilla
Kesejahteraan Rakyat15 April 2026
3
Netty Prasetiyani Ingatkan Ancaman Krisis Gizi Akibat El Nino Godzilla
Kesejahteraan Rakyat
Netty Prasetiyani Ingatkan Ancaman Krisis Gizi Akibat El Nino Godzilla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai fenomena “El Nino Godzilla” 2026 yang berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan multidimensi, terutama pada sektor kesehatan, gizi, dan ketenagakerjaan.

15 April 2026
4
Khalid : Pengelolaan Dana Otsus Aceh Belum Berdampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Khalid : Pengelolaan Dana Otsus Aceh Belum Berdampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Politik dan Keamanan15 April 2026
4
Khalid : Pengelolaan Dana Otsus Aceh Belum Berdampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Politik dan Keamanan
Khalid : Pengelolaan Dana Otsus Aceh Belum Berdampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Khalid menyoroti persoalan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang dinilai belum berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Khalid mengatakan, meski dana otsus telah digelontorkan selama hampir dua dekade, hasil yang dirasakan masyarakat Aceh belum maksimal. Ia menilai persoalan utama terletak pada aspek pengelolaan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

15 April 2026
5
Fikri Faqih Usulkan Penataan Jalur dan Waktu Seleksi Soroti Demi Tekan Ketimpangan SPMB
Fikri Faqih Usulkan Penataan Jalur dan Waktu Seleksi Soroti Demi Tekan Ketimpangan SPMB
Kesejahteraan Rakyat15 April 2026
5
Fikri Faqih Usulkan Penataan Jalur dan Waktu Seleksi Soroti Demi Tekan Ketimpangan SPMB
Kesejahteraan Rakyat
Fikri Faqih Usulkan Penataan Jalur dan Waktu Seleksi Soroti Demi Tekan Ketimpangan SPMB

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang dinilai masih menyisakan sejumlah ketimpangan, baik dari sisi jalur seleksi maupun rentang waktu pelaksanaan. Ia mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh sebagai bagian dari pembenahan sistem penerimaan mahasiswa baru ke depan.

15 April 2026
6
Aspirasi Diaspora Perkaya Substansi RUU Kewarganegaraan
Aspirasi Diaspora Perkaya Substansi RUU Kewarganegaraan
Politik dan Keamanan15 April 2026
6
Aspirasi Diaspora Perkaya Substansi RUU Kewarganegaraan
Politik dan Keamanan
Aspirasi Diaspora Perkaya Substansi RUU Kewarganegaraan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI menyerap berbagai masukan strategis dari diaspora Indonesia dalam audiensi yang membahas kebijakan kewarganegaraan, termasuk isu kewarganegaraan ganda. Forum ini menjadi bagian dari upaya memperkaya substansi dalam penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan agar lebih adaptif terhadap dinamika global.

15 April 2026
7
Pendidikan Tinggi Hak Seluruh Warga, Bukan Privilese
Pendidikan Tinggi Hak Seluruh Warga, Bukan Privilese
Kesejahteraan Rakyat15 April 2026
7
Pendidikan Tinggi Hak Seluruh Warga, Bukan Privilese
Kesejahteraan Rakyat
Pendidikan Tinggi Hak Seluruh Warga, Bukan Privilese

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa pendidikan tinggi ke depan harus ditempatkan sebagai hak seluruh warga negara, bukan sebagai privilese yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Ia menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan akses pendidikan tinggi tersedia secara luas, terjangkau, dan berkualitas.

15 April 2026
8
Baleg DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Satu Data Indonesia, Fokus pada Tata Kelola Nasional
Baleg DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Satu Data Indonesia, Fokus pada Tata Kelola Nasional
Politik dan Keamanan15 April 2026
8
Baleg DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Satu Data Indonesia, Fokus pada Tata Kelola Nasional
Politik dan Keamanan
Baleg DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Satu Data Indonesia, Fokus pada Tata Kelola Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan membuka Rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia dengan memastikan kuorum kehadiran fraksi telah terpenuhi. Rapat digelar di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

15 April 2026
9
Dinilai Belum Berdaulat, Daniel Johan Dorong Payung Hukum Potensi Karbon Indonesia
Dinilai Belum Berdaulat, Daniel Johan Dorong Payung Hukum Potensi Karbon Indonesia
Industri dan Pembangunan15 April 2026
9
Dinilai Belum Berdaulat, Daniel Johan Dorong Payung Hukum Potensi Karbon Indonesia
Industri dan Pembangunan
Dinilai Belum Berdaulat, Daniel Johan Dorong Payung Hukum Potensi Karbon Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti besarnya potensi karbon Indonesia sekaligus lemahnya posisi kedaulatan nasional di sektor tersebut. Daniel menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi karbon yang sangat besar, namun belum didukung dengan payung hukum yang kuat. 

15 April 2026
10
Netty Prasetiyani Dorong RUU Ketenagakerjaan Minimalisasi Kesenjangan Upah Minimum Pekerja Antarwilayah
Netty Prasetiyani Dorong RUU Ketenagakerjaan Minimalisasi Kesenjangan Upah Minimum Pekerja Antarwilayah
Kesejahteraan Rakyat15 April 2026
10
Netty Prasetiyani Dorong RUU Ketenagakerjaan Minimalisasi Kesenjangan Upah Minimum Pekerja Antarwilayah
Kesejahteraan Rakyat
Netty Prasetiyani Dorong RUU Ketenagakerjaan Minimalisasi Kesenjangan Upah Minimum Pekerja Antarwilayah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti tajam persoalan ketimpangan upah minimum antarwilayah yang masih terjadi di Indonesia.Ia menilai, proses revisi RUU Ketenagakerjaan saat ini merupakan momentum krusial untuk memformulasi regulasi yang mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama terkait upah.

15 April 2026
11
Khalid Soroti Pengelolaan Dana Otsus Aceh dalam Revisi UU Pemerintahan Aceh
Khalid Soroti Pengelolaan Dana Otsus Aceh dalam Revisi UU Pemerintahan Aceh
Politik dan Keamanan15 April 2026
11
Khalid Soroti Pengelolaan Dana Otsus Aceh dalam Revisi UU Pemerintahan Aceh
Politik dan Keamanan
Khalid Soroti Pengelolaan Dana Otsus Aceh dalam Revisi UU Pemerintahan Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Khalid menyoroti persoalan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang dinilai belum berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Meski dana otsus telah digelontorkan selama hampir dua dekade, ungkapnya, hasil yang dirasakan masyarakat Aceh belum maksimal. Ia menilai persoalan utama terletak pada aspek pengelolaan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

15 April 2026
12
Puan Maharani: Layanan Infrastruktur Pendidikan yang Merata adalah Hak Dasar Anak
Puan Maharani: Layanan Infrastruktur Pendidikan yang Merata adalah Hak Dasar Anak
Kesejahteraan Rakyat15 April 2026
12
Puan Maharani: Layanan Infrastruktur Pendidikan yang Merata adalah Hak Dasar Anak
Kesejahteraan Rakyat
Puan Maharani: Layanan Infrastruktur Pendidikan yang Merata adalah Hak Dasar Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk infrastruktur. Aspek ini menjadi sorotannya lantaran ia menyakini infrastruktur pada layanan pendidikan, baik utama maupun penunjang, merupakan hak dasar anak yang wajib diberikan oleh negara.

15 April 2026
13
Komisi VIII Tekankan Kesiapan Haji 2026, Negara Tanggung Tambahan Biaya
Komisi VIII Tekankan Kesiapan Haji 2026, Negara Tanggung Tambahan Biaya
Kesejahteraan Rakyat15 April 2026
13
Komisi VIII Tekankan Kesiapan Haji 2026, Negara Tanggung Tambahan Biaya
Kesejahteraan Rakyat
Komisi VIII Tekankan Kesiapan Haji 2026, Negara Tanggung Tambahan Biaya

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

15 April 2026
14
Sengketa Benhil, Hinca Pandjaitan Dorong Negara Dahulukan Kepentingan Warga
Sengketa Benhil, Hinca Pandjaitan Dorong Negara Dahulukan Kepentingan Warga
Politik dan Keamanan15 April 2026
14
Sengketa Benhil, Hinca Pandjaitan Dorong Negara Dahulukan Kepentingan Warga
Politik dan Keamanan
Sengketa Benhil, Hinca Pandjaitan Dorong Negara Dahulukan Kepentingan Warga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah bijak dan berani untuk menyelesaikan sengketa tanah yang menimpa warga di Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat. Pasalnya, ia meyakini keadilan bagi warga negara harus diutamakan di atas perdebatan hukum yang kaku.

15 April 2026
15
Legislator Apresiasi Pemerintah Tanggung Kenaikan Biaya Penerbangan Haji 2026
Legislator Apresiasi Pemerintah Tanggung Kenaikan Biaya Penerbangan Haji 2026
Industri dan Pembangunan15 April 2026
15
Legislator Apresiasi Pemerintah Tanggung Kenaikan Biaya Penerbangan Haji 2026
Industri dan Pembangunan
Legislator Apresiasi Pemerintah Tanggung Kenaikan Biaya Penerbangan Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya mengapresiasi langkah pemerintah yang memutuskan untuk menanggung kenaikan biaya penerbangan jemaah haji Indonesia tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat, khususnya calon jemaah haji.

15 April 2026
16
Sabam Sinaga Nilai PTS Juga Berkontribusi Tingkatkan SDM
Sabam Sinaga Nilai PTS Juga Berkontribusi Tingkatkan SDM
Kesejahteraan Rakyat15 April 2026
16
Sabam Sinaga Nilai PTS Juga Berkontribusi Tingkatkan SDM
Kesejahteraan Rakyat
Sabam Sinaga Nilai PTS Juga Berkontribusi Tingkatkan SDM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga menilai sistem penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dinilai tidak adil bagi keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Utamanya, mengenai durasi pendaftaran jalur mandiri yang terlalu panjang. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan dari pihak PTS yang merasa terhimpit oleh kebijakan jalur mandiri PTN.

15 April 2026
17
Heboh Koper Haji! Selly Andriany Minta Tak Lagi Dikelola Maskapai
Heboh Koper Haji! Selly Andriany Minta Tak Lagi Dikelola Maskapai
Kesejahteraan Rakyat15 April 2026
17
Heboh Koper Haji! Selly Andriany Minta Tak Lagi Dikelola Maskapai
Kesejahteraan Rakyat
Heboh Koper Haji! Selly Andriany Minta Tak Lagi Dikelola Maskapai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan agar pengadaan koper jemaah haji tidak menjadi ajang “permainan” pihak tertentu, termasuk maskapai penerbangan. Ia menegaskan bahwa koper merupakan kebutuhan mendasar jemaah yang harus dikelola secara serius oleh pemerintah tanpa hambatan distribusi.

15 April 2026
18
Hasbiallah Ilyas Desak BPN dan Pemprov DKI Benahi Inventarisasi Aset dalam Sengketa Lahan Benhil
Hasbiallah Ilyas Desak BPN dan Pemprov DKI Benahi Inventarisasi Aset dalam Sengketa Lahan Benhil
Politik dan Keamanan15 April 2026
18
Hasbiallah Ilyas Desak BPN dan Pemprov DKI Benahi Inventarisasi Aset dalam Sengketa Lahan Benhil
Politik dan Keamanan
Hasbiallah Ilyas Desak BPN dan Pemprov DKI Benahi Inventarisasi Aset dalam Sengketa Lahan Benhil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas melontarkan kritik keras terhadap manajemen inventarisasi aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dinilai tidak rapi dan tidak maksimal. Hasbiallah, yang memiliki pengalaman panjang di DPRD DKI Jakarta sebelum duduk di Senayan, menyatakan bahwa persoalan database aset daerah merupakan masalah klasik yang tak kunjung tuntas.

15 April 2026
19
Dede Yusuf Tekankan Komitmen Anggaran dalam Transformasi STPN
Dede Yusuf Tekankan Komitmen Anggaran dalam Transformasi STPN
Politik dan Keamanan15 April 2026
19
Dede Yusuf Tekankan Komitmen Anggaran dalam Transformasi STPN
Politik dan Keamanan
Dede Yusuf Tekankan Komitmen Anggaran dalam Transformasi STPN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyoroti wacana perubahan status Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional untuk menjadi sekolah kedinasan penuh. Hal yang menjadi sorotannya ialah sektor pembiayaan sekolah kedinasan yang selama ini dinilai belum proporsional dan belum berdampak signifikan pada kualitas lulusan.

15 April 2026
20
Taufan Pawe Dorong Sekolah Pertanahan Jadi Ikatan Dinas Penuh
Taufan Pawe Dorong Sekolah Pertanahan Jadi Ikatan Dinas Penuh
Politik dan Keamanan15 April 2026
20
Taufan Pawe Dorong Sekolah Pertanahan Jadi Ikatan Dinas Penuh
Politik dan Keamanan
Taufan Pawe Dorong Sekolah Pertanahan Jadi Ikatan Dinas Penuh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mendorong penguatan status Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional menjadi ikatan dinas penuh. Menurutnya, langkah ini bisa menjamin kepastian rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) sekaligus menjawab kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia menilai skema tersebut dapat menjadi solusi atas ketidakpastian sistem rekrutmen yang selama ini melibatkan banyak pihak.

15 April 2026
1 / 2Halaman 1 dari 2Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(779)
  • Industri dan Pembangunan(2858)
  • Isu Lainnya(984)
  • Kesejahteraan Rakyat(2722)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3437)
  • Populer(416)
  • Uncategorized(1)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI