RUU Perampasan Aset

104 artikel dengan tag ini

KOMISI III DPR RI - RDPU MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA

Politik dan Keamanan28 September 2026

Politik dan Keamanan

KOMISI III DPR RI - RDPU MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA

28 September 2026

Kesiapan Penyimpanan Barang Rampasan dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan26 September 2026

Politik dan Keamanan

Kesiapan Penyimpanan Barang Rampasan dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Serang — Komisi III DPR RI menyoroti kesiapan aparat penegak hukum dalam pengelolaan dan penyimpanan barang hasil perampasan aset. Hal tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Banten yang digelar bersama Kapolda Banten, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, dan Kepala BNNP Banten, Kamis (24/9/2026).

Adang Daradjatun: RUU Perampasan Aset Harus Jamin Kepastian dan Akuntabilitas

Politik dan Keamanan26 September 2026

Politik dan Keamanan

Adang Daradjatun: RUU Perampasan Aset Harus Jamin Kepastian dan Akuntabilitas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana harus dilakukan secara hati-hati dengan memastikan setiap mekanisme memiliki dasar hukum dan pertanggungjawaban yang jelas.

Safaruddin Minta Aset Judi Online Masuk RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Safaruddin Minta Aset Judi Online Masuk RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendorong agar kejahatan judi online dimasukkan secara spesifik dalam RUU Perampasan Aset guna memperkuat efektivitas penyitaan uang hasil kejahatan. Safaruddin mengungkapkan ketimpangan tajam yang kerap terjadi antara data nilai transaksi judi online dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan jumlah nominal aset yang berhasil disita penegak hukum. Menurutnya, perputaran dana judi online menyentuh angka triliunan rupiah, namun nilai akhir yang berhasil disita negara seringkali berkuantitas jauh lebih kecil.

Soroti Transaksi Fantastis, Tindakan Hukum Harus Judol Masuk RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Soroti Transaksi Fantastis, Tindakan Hukum Harus Judol Masuk RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyatakan dukungannya agar tindak pidana judi online dimasukkan secara tegas ke dalam cakupan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar penegakan hukum bisa jauh lebih efektif. Safarudin mengungkapkan aparat penegak hukum bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kerap menemukan nilai transaksi judi online yang fantastis hingga triliunan rupiah, tetapi nominal yang berhasil disita dan dikembalikan ke negara relatif sangat kecil karena aset tersebut kerap tidak bertuan.

Nilai Rampasan Aset Sangat Besar, Harus Ada Badan Pengelola Independen

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Nilai Rampasan Aset Sangat Besar, Harus Ada Badan Pengelola Independen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyoroti sejumlah poin krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Menurutnya, regulasi ini harus dirancang secara komprehensif terutama dalam penguatan tata kelola barang bukti hasil perampasan aset. Safarudin mendorong agar unsur pengawas, penegak hukum, dan badan pengelola aset dibuat terpisah dan independen. Hal ini dinilainya penting guna menghindari potensi tumpang tindih tata kelola yang saat ini kerap melibatkan berbagai instansi berbeda.

KOMISI III RDPU MEMBAHAS PENYUSUNAN TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PATTERN INDONESIA MAP

Politik dan Keamanan23 September 2026

Politik dan Keamanan

KOMISI III RDPU MEMBAHAS PENYUSUNAN TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PATTERN INDONESIA MAP

Saan Pastikan RUU Perampasan Aset Ditargetkan Tuntas Sebelum 15 Desember

Politik dan Keamanan22 September 2026

Politik dan Keamanan

Saan Pastikan RUU Perampasan Aset Ditargetkan Tuntas Sebelum 15 Desember

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terus berjalan di Komisi III DPR RI. Ia menyebut pembahasan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak untuk memperkaya dan menyempurnakan substansi RUU tersebut, dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026.

Legislator dan Eks Pimpinan KPK Setuju Perampasan Aset Perkuat Penegakan Hukum

Politik dan Keamanan22 September 2026

Politik dan Keamanan

Legislator dan Eks Pimpinan KPK Setuju Perampasan Aset Perkuat Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diyakini akan memperkuat penegakan hukum sekaligus memberikan kepastian mengenai dasar dan mekanisme perampasan aset. Pengaturan tersebut penting agar tidak terjadi perbedaan antara nilai kerugian negara atau aset yang disampaikan pada tahap awal penanganan perkara dengan nilai yang kemudian terbukti dalam proses hukum.

Pengelolaan Barang Rampasan Aset Harus Transparan dan Berbasis Risiko

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

Pengelolaan Barang Rampasan Aset Harus Transparan dan Berbasis Risiko

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menyoroti pentingnya tata kelola dan mitigasi risiko yang transparan terkait pengelolaan barang rampasan negara. Dalam pandangannya, Bimantoro mengungkapkan adanya berbagai keresahan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya menyangkut mekanisme pengelolaan barang hasil rampasan perkara hukum.

Perjelas Pembagian Kewenangan Penyidik, Jaksa, dan Pengadilan dalam Perampasan Aset: Jangan Satu Institusi!

Politik dan Keamanan15 September 2026

Politik dan Keamanan

Perjelas Pembagian Kewenangan Penyidik, Jaksa, dan Pengadilan dalam Perampasan Aset: Jangan Satu Institusi!

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus memperkuat mekanisme check and balance dalam setiap tahapan perampasan dan pengelolaan aset. Anggota Komisi III DPR RI Mercy Barends menilai, hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel.

RUU Perampasan Aset Harus Cegah Perbedaan Nilai Kerugian, Buka Ruang Evaluasi UU secara Berkala

Politik dan Keamanan15 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset Harus Cegah Perbedaan Nilai Kerugian, Buka Ruang Evaluasi UU secara Berkala

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu mengatur mekanisme yang dapat mencegah ketidaksesuaian antara nilai kerugian negara yang diumumkan pada tahap awal penanganan perkara dan nilai yang terbukti dalam proses hukum.