MBG

63 artikel dengan tag ini

Firman Soebagyo Dukung Telur Peternak Rakyat Diprioritaskan untuk MBG

Industri dan Pembangunan14 Agustus 2026

Firman Soebagyo Dukung Telur Peternak Rakyat Diprioritaskan untuk MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendukung kebijakan agar telur hasil produksi peternak rakyat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas harga telur sekaligus memastikan hasil produksi peternak rakyat terserap.

14 Agustus 2026

Charles Honoris Dorong Pembenahan Tata Kelola MBG, Usul Dapur Berbasis Sekolah

Kesejahteraan Rakyat14 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Charles Honoris Dorong Pembenahan Tata Kelola MBG, Usul Dapur Berbasis Sekolah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah melakukan redesign total program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menutup celah terjadinya korupsi. Menurutnya, desain program yang melibatkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak ketiga masih membuka ruang penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

Edy Wuryanto: Keamanan dan Ketepatan Sasaran Harus Jadi Prioritas MBG

Kesejahteraan Rakyat14 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Edy Wuryanto: Keamanan dan Ketepatan Sasaran Harus Jadi Prioritas MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup hanya mengejar peningkatan jumlah penerima manfaat. Menurutnya, keamanan pangan serta ketepatan sasaran harus menjadi perhatian utama agar program tersebut benar-benar mampu menjawab persoalan malnutrisi dan stunting di Indonesia.

Esti Wijayati Dorong Anggaran Pendidikan Dikembalikan Fokus pada Peningkatan Mutu SDM

Kesejahteraan Rakyat3 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Esti Wijayati Dorong Anggaran Pendidikan Dikembalikan Fokus pada Peningkatan Mutu SDM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta pemerintah segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang memerintahkan agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya, implementasi putusan tersebut penting untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan.

Charles Honoris Dorong Reformulasi MBG, Prioritaskan Ibu Hamil dan Anak Rentan Stunting

Kesejahteraan Rakyat3 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Charles Honoris Dorong Reformulasi MBG, Prioritaskan Ibu Hamil dan Anak Rentan Stunting

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi sekaligus mereformulasi pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, MBG akan lebih efektif apabila difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dibandingkan diterapkan secara universal.

Charles Honoris: Pemerintah Tak Perlu Tunggu 2028 untuk Pisahkan Anggaran MBG dari Klaster Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat3 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Charles Honoris: Pemerintah Tak Perlu Tunggu 2028 untuk Pisahkan Anggaran MBG dari Klaster Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya, penyesuaian tersebut sudah seharusnya mulai dilakukan dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 meskipun MK memberikan masa transisi hingga 2028.

Komisi X Hormati Putusan MK, Kurniasih Minta Transisi Pendanaan MBG Disiapkan Matang

Kesejahteraan Rakyat31 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Hormati Putusan MK, Kurniasih Minta Transisi Pendanaan MBG Disiapkan Matang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari alokasi wajib anggaran pendidikan paling lambat mulai APBN Tahun Anggaran 2028. Menurutnya, putusan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memastikan keberlanjutan Program MBG.

Putusan MK Jadi Momentum Kembalikan Anggaran Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas SDM

Kesejahteraan Rakyat31 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Putusan MK Jadi Momentum Kembalikan Anggaran Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas SDM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dibebankan pada alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang bersumber dari APBN. Menurutnya, putusan tersebut merupakan langkah penting untuk mengembalikan fokus anggaran pendidikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Abdul Fikri: Putusan MK Perkuat Konstitusi, Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat31 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Abdul Fikri: Putusan MK Perkuat Konstitusi, Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran pendidikan.

Netty Dukung Larangan Penggunaan Barang Bersubsidi untuk Dapur MBG

Kesejahteraan Rakyat31 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Dukung Larangan Penggunaan Barang Bersubsidi untuk Dapur MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan barang-barang bersubsidi, seperti LPG 3 kilogram, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta minyak goreng MinyaKita.

Teti Rohatiningsih Dorong Penguatan Tata Kelola SPPG, Cegah Kejadian Luar Biasa pada MBG

Kesejahteraan Rakyat25 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Teti Rohatiningsih Dorong Penguatan Tata Kelola SPPG, Cegah Kejadian Luar Biasa pada MBG

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih menekankan pentingnya penguatan tata kelola operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai kunci menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, manajemen dapur yang baik akan meminimalkan potensi kejadian luar biasa (KLB), seperti keracunan pangan maupun gangguan distribusi makanan kepada para penerima manfaat. Hal tersebut disampaikan Teti saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Aceh, Rabu (22/7/2026).

Yahya Zaini Dorong Pengawasan Ketat SPPG demi Jamin Keamanan Pangan MBG

Kesejahteraan Rakyat25 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Yahya Zaini Dorong Pengawasan Ketat SPPG demi Jamin Keamanan Pangan MBG

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ie Masen Kaya Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, layak menjadi percontohan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Aceh. Penilaian tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke lokasi tersebut, Kamis (23/7/2026).