//
Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati.|Foto: Azka/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, anggota DPR RI Dapil NTB II, menyampaikan keprihatinan atas kejadian keracunan yang dialami 352 siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat 11/09/2026 setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sari menilai kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Program MBG merupakan program strategis pemerintah yang menyasar anak-anak, sehingga aspek keamanan, kualitas makanan, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) harus menjadi prioritas utama.
“Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena itu, penyebab kejadian ini harus diusut secara menyeluruh,” kata Sari Yuliati dalam keterangan persnya, Sabtu (12/9/2026).
Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan, termasuk memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan SOP secara disiplin.
Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur, Sari meminta agar diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan.
“Evaluasi tidak cukup hanya mencari penyebab kejadian. Kita juga harus memastikan apakah seluruh SOP telah dijalankan dengan benar. Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain,” tegasnya.
Sari menambahkan, DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan MBG, termasuk terhadap kinerja BGN dan SPPG di berbagai daerah. “DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Kita juga akan mendorong pengawasan di daerah agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan yang diberikan.
“Program MBG harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” pungkas Sari. (aha)
