E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|layanan kesehatan|TNI|RUU Masyarakat Adat|Jalan Tol|BBM|Infrastruktur|Aspirasi|Imigrasi|Harga Pertamax Naik|BBM Non Subsidi|Haji|Pendidikan
Jakarta:
Cerah
26°C
Terasa: 30°C
Lembab: 83%
Angin: 9 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|layanan kesehatan|TNI|RUU Masyarakat Adat|Jalan Tol|BBM|Infrastruktur|Aspirasi|Imigrasi|Harga Pertamax Naik|BBM Non Subsidi|Haji|Pendidikan
Jakarta:
Cerah
26°C
Terasa: 30°C
Lembab: 83%
Angin: 9 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

Jakarta

5 artikel dengan tag ini

Korban Kebakaran Hebat di Jakpus Harus Dapat Perlindungan, Permudah Pengurusan Penggantian Dokumen
Korban Kebakaran Hebat di Jakpus Harus Dapat Perlindungan, Permudah Pengurusan Penggantian Dokumen
Politik dan Keamanan4 Juni 2026
Korban Kebakaran Hebat di Jakpus Harus Dapat Perlindungan, Permudah Pengurusan Penggantian Dokumen
Politik dan Keamanan
Korban Kebakaran Hebat di Jakpus Harus Dapat Perlindungan, Permudah Pengurusan Penggantian Dokumen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kebakaran hebat yang meluluhlantakkan ratusan rumah warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia pun mendorong Pemerintah untuk memberikan bantuan kepada para korban hingga tuntas.

4 Juni 2026
Belum ada Keppres, Putusan MK sudah Tepat Ibu Kota Tetap Jakarta
Belum ada Keppres, Putusan MK sudah Tepat Ibu Kota Tetap Jakarta
Politik dan Keamanan25 Mei 2026
Belum ada Keppres, Putusan MK sudah Tepat Ibu Kota Tetap Jakarta
Politik dan Keamanan
Belum ada Keppres, Putusan MK sudah Tepat Ibu Kota Tetap Jakarta

PARLEMENTARIA, Sukoharjo - Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid menegaskan bahwa status ibu kota negara hingga saat ini masih berada di Jakarta. Hal tersebut disampaikannya menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terkait pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Putusan MK Jakarta Tetap Ibu Kota, Aria Bima: Tak Anulir IKN, Hanya Cegah Kekosongan Hukum
Putusan MK Jakarta Tetap Ibu Kota, Aria Bima: Tak Anulir IKN, Hanya Cegah Kekosongan Hukum
Politik dan Keamanan24 Mei 2026
Putusan MK Jakarta Tetap Ibu Kota, Aria Bima: Tak Anulir IKN, Hanya Cegah Kekosongan Hukum
Politik dan Keamanan
Putusan MK Jakarta Tetap Ibu Kota, Aria Bima: Tak Anulir IKN, Hanya Cegah Kekosongan Hukum

PARLEMENTARIA, Karanganyar – Menanggapi putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima angkat bicara. Dirinya menegaskan status Jakarta yang saat ini tetap menjadi Ibu Kota Negara merupakan langkah konstitusional untuk memastikan proses transisi berjalan matang dan tanpa hambatan hukum.

Mardani Ali Sera Apresiasi Putusan MK soal Status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara
Mardani Ali Sera Apresiasi Putusan MK soal Status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara
Politik dan Keamanan19 Mei 2026
Mardani Ali Sera Apresiasi Putusan MK soal Status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara
Politik dan Keamanan
Mardani Ali Sera Apresiasi Putusan MK soal Status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga kepastian hukum dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan nasional. Keputusan tersebut juga dinilai relevan mengingat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih memerlukan penguatan kesiapan infrastruktur secara menyeluruh.

Sikapi Putusan MK, Romy Soekarno: Pembangunan di IKN Bisa Tetap Berjalan
Sikapi Putusan MK, Romy Soekarno: Pembangunan di IKN Bisa Tetap Berjalan
Politik dan Keamanan17 Mei 2026
Sikapi Putusan MK, Romy Soekarno: Pembangunan di IKN Bisa Tetap Berjalan
Politik dan Keamanan
Sikapi Putusan MK, Romy Soekarno: Pembangunan di IKN Bisa Tetap Berjalan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan status Daerah Khusus Jakarta (DKJ) masih sebagai ibu kota negara, bukan berarti proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dihentikan.

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(879)
  • Industri dan Pembangunan(3230)
  • Isu Lainnya(1020)
  • Kesejahteraan Rakyat(3228)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3926)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

25 Mei 2026
24 Mei 2026
19 Mei 2026
17 Mei 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|layanan kesehatan|TNI|RUU Masyarakat Adat|Jalan Tol|BBM|Infrastruktur|Aspirasi|Imigrasi|Harga Pertamax Naik|BBM Non Subsidi|Haji|Pendidikan
Jakarta:
Cerah
26°C
Terasa: 30°C
Lembab: 83%
Angin: 9 km/h