RUU Migas

4 artikel dengan tag ini

RUU Migas Anyar Digodok, Jawab Tantangan Tata Kelola dan Kepastian Hukum

Politik dan Keamanan14 April 2026

RUU Migas Anyar Digodok, Jawab Tantangan Tata Kelola dan Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) tengah disiapkan sebagai regulasi baru untuk menggantikan UU lama yang dinilai tak lagi memadai. Komisi XII DPR RI selaku pengusul beleid mengatakan, pembaruan regulasi diperlukan menyusul banyaknya pasal yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

14 April 2026

Legislator Minta RUU Migas Anyar Jawab Tiga Isu Krusial Bidang Energi

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Minta RUU Migas Anyar Jawab Tiga Isu Krusial Bidang Energi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) diharapkan mampu menjawab tiga isu besar sektor energi, yakni kelembagaan hulu migas, beban subsidi terhadap badan usaha, serta minimnya cadangan energi nasional. Isu-isu tersebut mengemuka dalam pembahasan awal di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Ahmad Irawan Dorong Kaji Skema Petroleum Fund dalam RUU Migas

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Ahmad Irawan Dorong Kaji Skema Petroleum Fund dalam RUU Migas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Irawan menyoroti gagasan pembentukan petroleum fund atau dana abadi migas sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya energi nasional dalam RUU Migas. Ia menilai konsep tersebut perlu dipersiapkan secara matang agar tidak mengulang kegagalan lembaga serupa sebelumnya.

Sugeng Suparwoto Usulkan Skema Mining Fund dalam RUU Migas untuk Perkuat Dana Riset-Pengembangan

Industri dan Pembangunan14 April 2026

Industri dan Pembangunan

Sugeng Suparwoto Usulkan Skema Mining Fund dalam RUU Migas untuk Perkuat Dana Riset-Pengembangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengusulkan pentingnya penguatan aspek riset dan pengembangan (research and development/R&D) dalam tata kelola sektor pertambangan nasional. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat terbatas.