RUU Migas

16 artikel dengan tag ini

Setahun Komisi XII DPR RI: Perkuat Kepastian Hukum Investasi Hulu Migas dan Ketepatan Subsidi Energi

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Setahun Komisi XII DPR RI: Perkuat Kepastian Hukum Investasi Hulu Migas dan Ketepatan Subsidi Energi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Industri energi global kerap dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia, tantangan penurunan produksi (natural decline) migas nasional, serta kebutuhan menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat menjadi fokus utama yang mewarnai kerja Komisi XII DPR RI sepanjang satu tahun masa sidang.

27 Agustus 2026

Ramson: RUU Migas Harus Pangkas Birokrasi, Agar Investor Kembali Dongkrak Lifting

Ekonomi dan Keuangan22 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Ramson: RUU Migas Harus Pangkas Birokrasi, Agar Investor Kembali Dongkrak Lifting

PARLEMENTARIA, Surabaya – Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) tidak boleh sekadar mengganti aturan lama. Regulasi baru harus mampu memangkas birokrasi yang berbelit dan membuka kembali ruang bagi investasi untuk meningkatkan produksi migas nasional yang terus mengalami penurunan.

RUU Migas Diharap Dongkrak Lifting, Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Ekonomi dan Keuangan22 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

RUU Migas Diharap Dongkrak Lifting, Perkuat Ketahanan Energi Nasional

PARLEMENTARIA, Surabaya – Penurunan lifting minyak nasional hingga berada di kisaran 600 ribu barel per hari menjadi perhatian serius dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). DPR RI mendorong pembaruan regulasi tersebut mampu meningkatkan produksi, memperkuat investasi, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

RUU Migas Perkuat Peran BUMD dan Koperasi di Sektor Hulu

Industri dan Pembangunan16 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

RUU Migas Perkuat Peran BUMD dan Koperasi di Sektor Hulu

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi akan memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi dalam pengelolaan sumber daya migas di sektor hulu. Penguatan tersebut menjadi salah satu substansi yang akan diakomodasi dalam draf RUU Migas.

Bambang Patijaya: Pembentukan BUK Migas Tindak Lanjuti Putusan MK

Industri dan Pembangunan16 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Bambang Patijaya: Pembentukan BUK Migas Tindak Lanjuti Putusan MK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan pembentukan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-X/2012. Putusan tersebut sebelumnya membubarkan BP Migas dan kemudian ditindaklanjuti pemerintah dengan pembentukan SKK Migas.

Setelah 11 Tahun, RUU Migas Melaju ke Paripurna

Industri dan Pembangunan16 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Setelah 11 Tahun, RUU Migas Melaju ke Paripurna

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) akhirnya melangkah ke tahap selanjutnya setelah disetujui dalam Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sabtu (15/8/2026). RUU yang proses revisinya telah bergulir sejak 2015 tersebut selanjutnya akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk dijadwalkan dalam Sidang Paripurna DPR RI sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.

RUU Migas Disepakati sebagai RUU Penggantian

Politik dan Keamanan15 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

RUU Migas Disepakati sebagai RUU Penggantian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi menyepakati RUU Migas tetap disusun dalam format RUU Penggantian. Kesepakatan tersebut dicapai setelah Panja menyelesaikan 39 item perbaikan teknis dalam naskah RUU.

15 Agustus 2026

Ledia Hanifa Tegaskan Pentingnya Aspek Formil dalam Pembahasan RUU Migas

Politik dan Keamanan15 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Ledia Hanifa Tegaskan Pentingnya Aspek Formil dalam Pembahasan RUU Migas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menjelaskan perdebatan mengenai format Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi, apakah menggunakan format RUU Penggantian atau RUU Perubahan, berkaitan dengan aspek formil pembentukan undang-undang. Menurutnya, persoalan tersebut tidak berkaitan dengan substansi materi RUU, melainkan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bambang Haryadi Soroti Penguasaan Negara dalam RUU Migas

Politik dan Keamanan15 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Bambang Haryadi Soroti Penguasaan Negara dalam RUU Migas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan penguatan penguasaan dan pengusahaan sumber daya minyak dan gas bumi (migas) oleh negara menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi. Menurutnya, pengaturan tersebut perlu memastikan pengelolaan migas berjalan sesuai amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Lifting Migas Terus Menurun Jadi Aspek Utama Revisi Undang-Undang

Politik dan Keamanan15 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Lifting Migas Terus Menurun Jadi Aspek Utama Revisi Undang-Undang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ramson Siagian, menegaskan yang terpenting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) bukan sekadar mekanisme pembentukannya, melainkan substansi untuk menjawab persoalan penurunan produksi atau lifting minyak nasional yang terus anjlok.

Baleg DPR Fokus Rampungkan Sejumlah RUU Prioritas pada Masa Sidang V

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Fokus Rampungkan Sejumlah RUU Prioritas pada Masa Sidang V

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan Baleg DPR RI akan memprioritaskan penyelesaian sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang pembahasannya telah berlangsung sejak masa sidang sebelumnya pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.

Baleg DPR RI Prioritaskan Selesaikan Pembahasan RUU Satu Data hingga Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR RI Prioritaskan Selesaikan Pembahasan RUU Satu Data hingga Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai memfokuskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) prioritas pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Beberapa RUU strategis yang masuk agenda pembahasan antara lain RUU Pemerintahan Aceh, RUU Masyarakat Adat, hingga RUU Satu Data Indonesia.