Guru

54 artikel dengan tag ini

Fikri Faqih Dorong Afirmasi bagi Guru Swasta dan Tenaga Kependidikan

Kesejahteraan Rakyat29 September 2026

Fikri Faqih Dorong Afirmasi bagi Guru Swasta dan Tenaga Kependidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat afirmasi bagi guru swasta dan tenaga kependidikan (tendik). Menurutnya, kebijakan peningkatan kesejahteraan pendidik perlu diberikan secara lebih merata, tidak hanya menyasar guru di sekolah negeri.

29 September 2026

Sekolah Layak dan Guru Cukup Jadi Kunci Pendidikan Gratis

Kesejahteraan Rakyat24 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sekolah Layak dan Guru Cukup Jadi Kunci Pendidikan Gratis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pendidikan dasar tanpa biaya tidak cukup dimaknai sebatas penghapusan pungutan sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan ruang kelas yang layak, kecukupan guru, serta akses pendidikan yang setara, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

24 September 2026

Komisi X Desak Pemerintah Susun Roadmap Pemenuhan Kebutuhan Guru Nasional

Kesejahteraan Rakyat22 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Desak Pemerintah Susun Roadmap Pemenuhan Kebutuhan Guru Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mendesak pemerintah menyusun roadmap pemenuhan kebutuhan guru secara nasional. Menurutnya, penyelesaian persoalan kekurangan guru harus diawali dengan pemetaan kebutuhan berdasarkan mata pelajaran, jenjang pendidikan, dan wilayah.

Ratih Megasari Dorong Anggaran Guru Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Dipastikan Cukup

Kesejahteraan Rakyat21 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ratih Megasari Dorong Anggaran Guru Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Dipastikan Cukup

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru mendorong pemerintah memastikan kecukupan anggaran untuk mendukung pemenuhan kebutuhan guru paruh waktu menjadi penuh waktu. Ia mengingatkan, keterbatasan anggaran jangan sampai berdampak pada tertundanya pembayaran hak para guru.

Alih Status Guru PPPK Jangan Hanya Kebijakan Ubah Status Saja

Kesejahteraan Rakyat12 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Alih Status Guru PPPK Jangan Hanya Kebijakan Ubah Status Saja

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati mengingatkan agar rencana alih status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak berhenti sebagai kebijakan perubahan status kepegawaian saja. Ia juga meminta ada pertimbangan afirmasi bagi guru terhadap rencana peningkatan status pegawai, termasuk masa pengabdian.

Mengawal Anggaran Pendidikan, Komisi X Perjuangkan Kesejahteraan Guru dan Pendidikan Tanpa Biaya

Kesejahteraan Rakyat2 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Mengawal Anggaran Pendidikan, Komisi X Perjuangkan Kesejahteraan Guru dan Pendidikan Tanpa Biaya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp61,1 triliun. Dalam persetujuan tersebut, Komisi X memberikan sejumlah catatan, terutama terkait peningkatan kesejahteraan guru, pemenuhan alokasi anggaran pendidikan, serta tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

HUT ke-81 DPR, Komisi X Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Kualitas Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

HUT ke-81 DPR, Komisi X Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Kualitas Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Peringatan HUT ke-81 DPR RI menjadi momentum refleksi bagi Komisi X DPR RI untuk terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional. Perhatian tersebut mencakup kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan, hingga perbaikan sarana serta layanan pendidikan.

Muhamad Nur Purnamasidi Dorong Penyelesaian Permanen Status Guru Non-ASN

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Muhamad Nur Purnamasidi Dorong Penyelesaian Permanen Status Guru Non-ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi memastikan akan mengawal aspirasi guru non-ASN agar penyelesaian status kepegawaian mereka tidak berhenti pada kebijakan transisi. Menurutnya, kepastian status guru non-ASN penting untuk menjamin keberlanjutan layanan pendidikan sekaligus memberikan perlindungan bagi para pendidik.

Pengalihan Guru PPPK ke Pusat Ringankan Beban Belanja Aparatur Pemda

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pengalihan Guru PPPK ke Pusat Ringankan Beban Belanja Aparatur Pemda

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait pengangkatan 231.246 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut sekaligus mengalihkan status kepegawaian mereka menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Penataan Status Guru Jadi Langkah Awal Tingkatkan Kesejahteraan

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penataan Status Guru Jadi Langkah Awal Tingkatkan Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait penataan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kesepakatan tersebut mencakup pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu serta kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

DPR-Pemerintah Sepakati Status PPPK Guru, Buka Peluang Jadi PNS

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

DPR-Pemerintah Sepakati Status PPPK Guru, Buka Peluang Jadi PNS

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI bersama pemerintah memfinalisasi pembahasan status kepegawaian guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan PPPK yang akan diangkat PNS, termasuk guru madrasah negeri dan guru taman kanak-kanak (TK).

19 Agustus 2026

Kesejahteraan Guru dan Dosen Tetap Harus Jadi Prioritas dalam RAPBN 2027

Kesejahteraan Rakyat16 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan Guru dan Dosen Tetap Harus Jadi Prioritas dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti tidak disebutkannya secara eksplisit persoalan kesejahteraan guru dan dosen dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto terkait RAPBN 2027. Menurutnya, hal tersebut menjadi perhatian DPR, namun tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa peningkatan kesejahteraan pendidik tidak menjadi prioritas pemerintah.