Guru

Kemenag Harus Menjamin Hak Guru Non-ASN Terpenuhi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Dini Rahmania meminta Kementerian Agama (Kemenag) memastikan hak guru non-ASN terpenuhi serta menyiapkan langkah mitigasi terhadap kekurangan anggaran pendidikan pada Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, negara harus menjamin hak para guru tidak terhambat akibat persoalan administrasi maupun keterbatasan anggaran.

Selly Desak Kemenag Perkuat Anggaran Pendidikan dan Kesejahteraan Guru Keagamaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Kementerian Agama (Kemenag) lebih serius memperjuangkan peningkatan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta kesejahteraan guru keagamaan. Menurutnya, penguatan dukungan anggaran diperlukan agar hak pendidikan bagi peserta didik dan tenaga pendidik di bawah naungan Kemenag dapat terpenuhi secara adil.

Mahdalena Minta Kemenag Tak Abaikan Nasib Guru Swasta

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk memberikan perhatian yang seimbang antara guru negeri dan guru swasta. Ia menilai kebijakan yang mengutamakan guru honorer di sekolah negeri untuk diberikan prioritas dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para guru swasta.

Komisi VIII DPR RI Dorong Peningkatan Insentif Guru Honorer dan Penguatan Dukungan untuk Pesantren

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan komitmen DPR RI dalam memperjuangkan kesejahteraan guru honorer non-ASN serta memperkuat dukungan pemerintah terhadap pesantren di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, pada Rabu (24/6/2026).

Komisi VIII Perjuangkan Honor Guru Honorer Madrasah Peroleh Insetif Rp1 Juta per Bulan

PARLEMENTARIA, Semarang – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru honorer madrasah. Salah satunya melalui dukungan tambahan anggaran Kementerian Agama yang akan dialokasikan untuk pemberian honor guru honorer madrasah sebesar Rp1 juta per bulan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Provinsi Jawa Tengah guna menyerap aspirasi dan mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi pesantren dan madrasah.

Wibowo Prasetyo Ingatkan Pemerintah Perkuat Afirmasi bagi Madrasah Swasta

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo mendorong pemerintah memberikan afirmasi yang lebih kuat bagi madrasah swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan secara merata di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi sorotannya lantaran masih ditemui kesenjangan kualitas yang cukup lebar antara lembaga pendidikan negeri dan swasta, yang mana perlu segera diatasi melalui kebijakan yang berpihak.

Abdul Fikri Faqih Minta Usulan Gaji Guru Rp30 Juta Dikaji Secara Teknis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai usulan peningkatan gaji guru hingga Rp30 juta per bulan merupakan gagasan yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Namun, menurutnya, gagasan tersebut memerlukan pembahasan teknis yang mendalam agar dapat diterapkan secara realistis.

Tindak Lanjuti Aspirasi Guru Honorer, Revisi UU Jadi Langkah Nyata Segera Selesaikan Isu Guru Honorer

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR tidak hanya mendengarkan, namun juga menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait persoalan guru honorer melalui langkah konkret berupa revisi undang-undang bersama pemerintah. Pernyataan ini disampaikan oleh dirinya saat menerima perwakilan para mahasiswa yang berunjuk rasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Komisi X Setujui Tambahan Anggaran Kemendikdasmen untuk Perkuat Kualitas Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas dalam Anggaran Pendidikan 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI meminta pemerintah meninjau kembali arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2027 agar tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga memberikan perhatian lebih besar terhadap kesejahteraan guru serta peningkatan mutu pendidikan nasional.

Kesejahteraan Guru dan Dosen Kunci Wujudkan Generasi Emas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mufidah Kurniasih mendorong transformasi pendidikan Indonesia untuk mewujudkan generasi emas pada tahun 2045 mendatang. Ia menilai kesejahteraan guru dan dosen serta proses digitalisasi khususnya di daerah 3T menjadi kunci agar transformasi pendidikan berjalan dengan baik.

Harris Torino: Alokasi Anggaran Pendidikan Potensi Wujudkan Keberpihakan Negara kepada Sekolah dan Guru Swasta