DPR RI Terima Aspirasi Guru TK se-Indonesia, Soroti Kesejahteraan dan Status Honorer

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para guru taman kanak-kanak dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan, penguatan kompetensi, hingga dukungan terhadap pendidikan anak usia dini.

Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Eka Putri Handayani menyampaikan apresiasi atas kesediaan Wakil Ketua DPR RI menerima aspirasi para guru TK. Menurutnya, pertemuan tersebut memberikan harapan agar berbagai persoalan yang dihadapi guru TK dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak kepada pendidik.

"Kami sudah diterima dengan baik oleh Bapak Wakil Ketua DPR, Bapak Dasco. Tentunya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mau menerima kami dan mendengarkan berbagai aspirasi guru taman kanak-kanak se-Indonesia," ujar Eka usai pertemuan.

Ia menjelaskan, IGTKI-PGRI yang memiliki sekitar 350 ribu anggota menyampaikan sejumlah aspirasi strategis. Salah satunya adalah harapan agar guru TK swasta yang masih berstatus honorer memperoleh kesempatan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Harapan kami, guru TK yang sebagian besar masih honorer dapat diangkat menjadi PPPK. Kami juga berharap program impassing bisa lebih merata untuk seluruh guru TK di Indonesia," katanya

Selain itu, IGTKI-PGRI meminta dukungan DPR terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Guru TK se-Indonesia yang akan diikuti sekitar 4.000 guru. Organisasi tersebut juga mengusulkan agar pengurus IGTKI-PGRI dapat bertemu langsung dengan Presiden guna menyampaikan berbagai aspirasi pendidikan anak usia dini.

Eka menambahkan, pihaknya mendukung program pemerintah, khususnya kebijakan wajib belajar 13 tahun yang dimulai sejak pendidikan taman kanak-kanak.

"Kami siap mendukung program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak. Kami juga berharap ada kejelasan pembatasan usia antara pendidikan formal dan nonformal," ungkapnya.

Sementara itu, Dewan Kehormatan Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Suhendri menambahkan bahwa organisasinya juga mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sebagai payung hukum penguatan pendidikan nasional.

"Kami ingin RUU Sisdiknas segera disahkan karena regulasi itu sangat dibutuhkan untuk memperkuat pendidikan menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan nonformal. Menurutnya, masih banyak guru TK di daerah yang membutuhkan akses pendidikan lanjutan, termasuk pelatihan bagi guru yang menangani pendidikan inklusif.

"Masih banyak guru di daerah yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Termasuk pelatihan bagi guru yang menangani anak berkebutuhan khusus agar layanan pendidikan semakin berkualitas," katanya.

Selain itu, Suhendri berharap program rehabilitasi sekolah dapat diperluas hingga menjangkau lebih banyak taman kanak-kanak di daerah sehingga kualitas layanan pendidikan anak usia dini semakin merata.

Menutup pertemuan, Sufmi Dasco Ahmad secara resmi menerima berbagai aspirasi yang disampaikan IGTKI-PGRI. DPR RI berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan anak usia dini serta meningkatkan kesejahteraan guru taman kanak-kanak di seluruh Indonesia. (fa/rdn)