PPPK

52 artikel dengan tag ini

Fikri Faqih: 230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Akan Diangkat Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes pada 2027

Kesejahteraan Rakyat18 September 2026

Fikri Faqih: 230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Akan Diangkat Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes pada 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memastikan sebanyak 230.000 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan diangkat menjadi berstatus penuh waktu tanpa tes yang dibiayai penuh melalui APBN 2027.

18 September 2026

Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menyambut positif keputusan pemerintah yang mengalokasikan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebesar Rp23 triliun langsung ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Langkah ini dinilai sebagai kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para tenaga P3K di seluruh Indonesia.

Amin AK Harap TKD Memadai Demi Tekan Beban Pembiayaan P3K

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Amin AK Harap TKD Memadai Demi Tekan Beban Pembiayaan P3K

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin AK menyoroti beratnya beban pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang harus ditanggung pemerintah daerah. Ia meminta kebijakan pengangkatan P3K diikuti dukungan dana transfer dari pemerintah pusat yang memadai agar tidak membebani kapasitas fiskal daerah.

Alih Status Guru PPPK Jangan Hanya Kebijakan Ubah Status Saja

Kesejahteraan Rakyat12 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Alih Status Guru PPPK Jangan Hanya Kebijakan Ubah Status Saja

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati mengingatkan agar rencana alih status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak berhenti sebagai kebijakan perubahan status kepegawaian saja. Ia juga meminta ada pertimbangan afirmasi bagi guru terhadap rencana peningkatan status pegawai, termasuk masa pengabdian.

Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027

Politik dan Keamanan8 September 2026

Politik dan Keamanan

Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mesakh Mirin menyambut baik rencana pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian status kepegawaian bagi para guru PPPK sekaligus memastikan mereka memperoleh hak-hak sebagai ASN.

Legislator Ungkap Skema Penguatan Status PPPK Mulai 2027

Kesejahteraan Rakyat5 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Ungkap Skema Penguatan Status PPPK Mulai 2027

PARLEMENTARIA, Padang – Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza mengungkap perkembangan kebijakan terkait status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi X dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PPPK penuh waktu didorong menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi.

Pemerintah Harus Buat Roadmap Tuntaskan Penyelesaian PPPK Gunakan APBN

Kesejahteraan Rakyat4 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Harus Buat Roadmap Tuntaskan Penyelesaian PPPK Gunakan APBN

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengapresiasi rencana pemerintah pusat yang akan mengambil alih tanggung jawab pembiayaan gaji serta pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu atau ASN. Namun, ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan honorer dan PPPK ini harus dilakukan secara fundamental, sistematis, dan tidak dicicil.

Muhamad Nur Purnamasidi Dorong Penyelesaian Permanen Status Guru Non-ASN

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Muhamad Nur Purnamasidi Dorong Penyelesaian Permanen Status Guru Non-ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi memastikan akan mengawal aspirasi guru non-ASN agar penyelesaian status kepegawaian mereka tidak berhenti pada kebijakan transisi. Menurutnya, kepastian status guru non-ASN penting untuk menjamin keberlanjutan layanan pendidikan sekaligus memberikan perlindungan bagi para pendidik.

Pengalihan Guru PPPK ke Pusat Ringankan Beban Belanja Aparatur Pemda

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pengalihan Guru PPPK ke Pusat Ringankan Beban Belanja Aparatur Pemda

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait pengangkatan 231.246 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut sekaligus mengalihkan status kepegawaian mereka menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Ecky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan20 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Ecky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kesepakatan pemerintah dan DPR RI untuk menjadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai tanggung jawab pemerintah pusat dinilai perlu segera diperkuat dengan dasar hukum yang jelas dalam pembahasan RAPBN 2027. Langkah tersebut penting agar pemerintah daerah tidak lagi terbebani pembiayaan PPPK yang berpotensi menekan kapasitas fiskal daerah.

Banggar Pastikan APBN Siap Dukung Pembiayaan PPPK Jadi PNS

Ekonomi dan Keuangan20 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Pastikan APBN Siap Dukung Pembiayaan PPPK Jadi PNS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said memastikan kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai negeri, termasuk skema PPPK paruh waktu. Hal itu disampaikannya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Kamrussamad Apresiasi Pengangkatan PPPK, Tunggu Kepastian Alokasi Anggaran RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan20 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kamrussamad Apresiasi Pengangkatan PPPK, Tunggu Kepastian Alokasi Anggaran RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI sekaligus Badan Anggaran DPR RI Kamrussamad mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi harapan bagi lebih dari 500 ribu PPPK yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun.