PPPK

59 artikel dengan tag ini

DPR dan Pemerintah Perluas Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Lintas Profesi, Tidak Terbatas Tendik

Politik dan Keamanan6 November 2026

DPR dan Pemerintah Perluas Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Lintas Profesi, Tidak Terbatas Tendik

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI bersama pemerintah bersepakat untuk meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Jika sebelumnya pembahasan difokuskan pada tenaga pendidik (Tendik), hasil finalisasi terbaru mencakup berbagai profesi, mulai dari dosen, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, hingga tenaga teknis dan pelaksana lainnya.

6 November 2026

Minta Kejelasan Skema APBN untuk Gaji PPPK, Deddy Sitorus: Jangan Bebani Daerah!

Politik dan Keamanan13 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Minta Kejelasan Skema APBN untuk Gaji PPPK, Deddy Sitorus: Jangan Bebani Daerah!

PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta pemerintah memperjelas skema pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang disebut akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kejelasan tersebut diperlukan agar pengambilalihan tanggung jawab oleh pemerintah pusat benar-benar meringankan beban keuangan pemerintah daerah (Pemda).

APBN 2027 Siapkan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK, Komisi II Minta Pembayaran DAU Lebih Awal

Politik dan Keamanan13 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

APBN 2027 Siapkan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK, Komisi II Minta Pembayaran DAU Lebih Awal

PARLEMENTARIA, Manado — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pemerintah menyiapkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp23 triliun pada 2027 untuk membantu pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu. Ia menekankan pentingnya mempercepat penyaluran dana ke daerah agar pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan (nakes) tidak terlambat.

Kiprah Taufan Pawe bagi Dapil Sulsel: Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Kiprah Taufan Pawe bagi Dapil Sulsel: Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD

PARLEMENTARIA, Makassar - Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan fiskal dan tata kelola pemerintahan, khususnya di Dapilnya, di Sulawesi Selatan (Sulsel). Komitmen tersebut diutarakan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (6/10/2026).

Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Legislator: Perlu Teknis yang Jelas

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Gaji P3K Ditanggung Pusat Jangan Bikin Jebol APBN, Legislator: Perlu Teknis yang Jelas

PARLEMENTARIA, Makassar — Anggota Komisi II DPR RI, Kamarudin Watubun menyoroti wacana peralihan beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari daerah ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak memicu kerumitan teknis birokrasi.

Komisi II: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027

PARLEMENTARIA, Padang – Usulan DPR RI agar pemerintah pusat mengambil alih beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, akhirnya mendapat kepastian anggaran. Melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah, sebesar Rp23 triliun dialokasikan dalam APBN 2027 untuk membiayai gaji PPPK yang selama ini menjadi beban pemerintah daerah.

Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengalihan beban fiskal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari daerah kepada pemerintah pusat dinilai dapat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program strategis. Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin atau akrab disapa Gus Khozin menyebut kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus upaya memperkuat ruang fiskal daerah.

Fikri Faqih: 230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Akan Diangkat Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes pada 2027

Kesejahteraan Rakyat18 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fikri Faqih: 230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Akan Diangkat Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes pada 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memastikan sebanyak 230.000 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan diangkat menjadi berstatus penuh waktu tanpa tes yang dibiayai penuh melalui APBN 2027.

Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menyambut positif keputusan pemerintah yang mengalokasikan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebesar Rp23 triliun langsung ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Langkah ini dinilai sebagai kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para tenaga P3K di seluruh Indonesia.

Amin AK Harap TKD Memadai Demi Tekan Beban Pembiayaan P3K

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Amin AK Harap TKD Memadai Demi Tekan Beban Pembiayaan P3K

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin AK menyoroti beratnya beban pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang harus ditanggung pemerintah daerah. Ia meminta kebijakan pengangkatan P3K diikuti dukungan dana transfer dari pemerintah pusat yang memadai agar tidak membebani kapasitas fiskal daerah.

Alih Status Guru PPPK Jangan Hanya Kebijakan Ubah Status Saja

Kesejahteraan Rakyat12 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Alih Status Guru PPPK Jangan Hanya Kebijakan Ubah Status Saja

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati mengingatkan agar rencana alih status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak berhenti sebagai kebijakan perubahan status kepegawaian saja. Ia juga meminta ada pertimbangan afirmasi bagi guru terhadap rencana peningkatan status pegawai, termasuk masa pengabdian.

Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027

Politik dan Keamanan8 September 2026

Politik dan Keamanan

Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mesakh Mirin menyambut baik rencana pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian status kepegawaian bagi para guru PPPK sekaligus memastikan mereka memperoleh hak-hak sebagai ASN.