Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikdasmen RI yang membahas LKPP APBN Tahun Anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Tari/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Kepastian status kepegawaian guru dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional. Karena itu, pemerintah didorong menyusun peta jalan yang jelas untuk mempercepat pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
La Tinro mengapresiasi capaian Kemendikdasmen yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran juga harus diikuti dengan target-target pembangunan pendidikan yang terukur, termasuk dalam penyelesaian status guru PPPK paruh waktu.
"Kami harapkan ada target daripada PPPK. Misalnya tahun depan PPPK paruh waktu harus sudah menjadi PPPK penuh waktu sejumlah 10 ribu atau 20 ribu. Nah target ini yang saya minta sekali sehingga realisasinya betul-betul sesuai dengan yang diharapkan," ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai penyusunan target yang jelas akan memudahkan DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Dengan adanya indikator yang terukur, setiap capaian maupun kendala dapat dievaluasi secara objektif.
Ia menegaskan, evaluasi kinerja kementerian tidak cukup hanya melihat besarnya anggaran yang terserap atau hasil pemeriksaan keuangan, melainkan juga harus melihat sejauh mana target yang telah ditetapkan berhasil dicapai.
"Kalau target tidak tercapai, apa penyebab tidak tercapainya target tersebut harus dijelaskan. Jadi bukan hanya hasil penggunaan anggaran yang selesai atau habis, tetapi capaian programnya juga harus bisa kita evaluasi," tegasnya.
Menurut La Tinro, kepastian status kepegawaian akan memberikan motivasi bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Ia berharap Kemendikdasmen menyusun roadmap yang realistis dan bertahap dalam penyelesaian status guru PPPK paruh waktu sehingga program tersebut dapat dipantau secara berkala dan memberikan kepastian bagi para tenaga pendidik. (fa/ssb)