Pembangunan

7 artikel dengan tag ini

Maman Imanul Haq Dorong Percepatan Pembangunan Fasilitas MAN IC Sumedang

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Maman Imanul Haq Dorong Percepatan Pembangunan Fasilitas MAN IC Sumedang

PARLEMENTARIA, Sumedang – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong percepatan penyelesaian pembangunan berbagai fasilitas penunjang Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Sumedang, Jawa Barat. Menurutnya, percepatan pembangunan diperlukan agar seluruh kegiatan pendidikan dapat segera berlangsung secara optimal di kampus MAN IC Sumedang.

20 Agustus 2026

Aher: Keberhasilan Pembangunan Harus Berdampak Langsung bagi Rakyat

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Aher: Keberhasilan Pembangunan Harus Berdampak Langsung bagi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari capaian pembangunan fisik maupun pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, ukuran utama pembangunan harus terlihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Hamid Noor Yasin Nilai Pemerataan Pembangunan di NTT Masih Jadi Pekerjaan Rumah

Industri dan Pembangunan24 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Hamid Noor Yasin Nilai Pemerataan Pembangunan di NTT Masih Jadi Pekerjaan Rumah

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat — Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Hamid, dalam kunjungan kerja yang dilakukannya memberikan gambaran langsung mengenai kondisi infrastruktur dan kehidupan sosial masyarakat di NTT.

Kejar Ketertinggalan Pembangunan, Daerah Kepulauan Butuh Dukungan Fiskal Khusus dari Pusat

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kejar Ketertinggalan Pembangunan, Daerah Kepulauan Butuh Dukungan Fiskal Khusus dari Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan daerah kepulauan membutuhkan perhatian khusus negara agar tidak terus tertinggal dibandingkan wilayah nonkepulauan. Menurutnya, biaya pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan jauh lebih tinggi, sehingga membutuhkan dukungan fiskal yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Banggar Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur

PARLEMENTARIA, Surabaya – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid menekankan pentingnya sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah guna mempercepat pembangunan serta menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Menurutnya, efektivitas pembangunan tidak dapat hanya diukur dari besaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH), tetapi juga harus memperhatikan belanja kementerian dan lembaga yang mengalir ke daerah.

Syarief Abdullah: Transfer Daerah Tak Boleh Menghambat Pembangunan

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Syarief Abdullah: Transfer Daerah Tak Boleh Menghambat Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menegaskan bahwa kebijakan transfer ke daerah harus menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal nasional dan kebutuhan riil daerah. Penegasan ini disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (16/7/2026), usai menggelar Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat guna menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Tidak Hanya di Level Makro, Capaian Pembangunan di Banten Harus Terasa Hingga Mikro

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Tidak Hanya di Level Makro, Capaian Pembangunan di Banten Harus Terasa Hingga Mikro

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian indikator makro, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II ke Serang, Banten, Rabu (8/7/2026).