BUMN

Perlu Sinergi Pendanaan untuk Pelestarian Cagar Budaya Cirebon

PARLEMENTARIA, Cirebon — Anggota Komisi X DPR RI Dedi Wahidi menegaskan pentingnya dukungan anggaran yang memadai untuk menjaga keberlangsungan pelestarian cagar budaya di Kota Cirebon. Menurutnya, sebagai kota wali yang memiliki kekayaan sejarah dan budaya sangat besar, Cirebon membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah agar berbagai situs heritage yang ada dapat terus terawat dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Komisi VI Minta Sinergi BUMN Transportasi Diperkuat demi Aksesibilitas Wisata DIY

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo meminta integrasi moda transportasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) segera dioptimalkan guna mendukung aksesibilitas kawasan pariwisata secara menyeluruh. Penguatan sinergi ini penting dilakukan untuk mengatasi tantangan konektivitas first mile dan last mile yang selama ini masih menghambat kenyamanan mobilitas para wisatawan.

Komisi VI Dorong KIT Batang Perkuat Hilirisasi dan Ekspor Nasional

PARLEMENTARIA, Batang — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulistio menekankan bahwa keberhasilan kawasan industri harus diukur dari kontribusinya terhadap program hilirisasi pemerintah dan peningkatan ekspor nasional. Menurutnya, kawasan industri harus mampu menjadi pusat produksi yang efisien dan kompetitif dalam mendukung penguatan ekonomi nasional.

Tinjau KITB Batang, Komisi VI Terus Monitor Konsolidasi Kawasan Industri BUMN

PARLEMENTARIA, Batang - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa pihaknya akan terus memonitor perkembangan kawasan industri nasional, khususnya di tengah proses konsolidasi kawasan industri BUMN yang saat ini berlangsung di bawah PT Danareksa (Persero) dan PT Danantara Asset Management.

I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan: KUR Harus Mampu Jangkau UMKM Nonbankable

PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan menilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih belum optimal menjangkau pelaku usaha mikro yang belum memenuhi persyaratan administrasi perbankan atau nonbankable. Hal itu disampaikannya usai mengikuti agenda agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).

Kawendra Lukistian: Perbankan Perlu Jangkau KUR Ekraf, IP Bisa Jadi Agunan Masa Depan

PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mendorong sektor perbankan lebih berani menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) sebagai agunan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar pembiayaan negara benar-benar mampu menjangkau pelaku usaha kreatif dari berbagai skala, bukan hanya pelaku usaha besar yang telah mapan. Dorongan itu disampaikannya disela-sela agenda agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).

Selaraskan Percepatan RUU Satu Data Indonesia Demi Pastikan Validasi Penerima KUR Lebih Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan mendorong percepatan integrasi data nasional melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia demi memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Hal ini disampaikannya saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).

Komisi VI Evaluasi Penyaluran dan Penjaminan KUR di NTB

PARLEMENTARIA, Lombok — Komisi VI DPR menggelar agenda Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengevaluasi penyaluran dan penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Memimpin agenda, Ketua Tim Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengingatkan bahwa program KUR adalah wujud nyata kehadiran negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4.

Kawendra Pastikan DPR Awasi Ketat Implementasi Tata Kelola Ekspor SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan DPR akan mengawasi secara optimal implementasi kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) yang diterbitkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan secara resmi bahwa telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Kembali ke Pasal 33: Skema Ekspor Satu Pintu dan Tata Kelola SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Kebijakan ini mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor. Komoditas yang masuk tahap awal implementasi meliputi minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloy).

Bersentuhan Langsung dengan Rakyat, Firnando Minta InJourney Jaga Kualitas Layanan

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto menilai upaya InJourney dalam menyatukan berbagai aset BUMN ke dalam satu ekosistem terpadu merupakan langkah yang positif. 

Komisi VI Pantau Transformasi BUMN Pariwisata di Yogyakarta Demi Pastikan Dampak Ekonomi bagi Masyarakat