BUMN

70 artikel dengan tag ini

Dampak OSS, BUMN Buat Aturan Investasi Sendiri Tanpa Libatkan Daerah

Politik dan Keamanan24 September 2026

Dampak OSS, BUMN Buat Aturan Investasi Sendiri Tanpa Libatkan Daerah

PARLEMENTARIA, Bandung - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti praktik sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membuat aturan investasi sendiri tanpa melibatkan pemerintah daerah. Pernyataan ini disampaikannya usai kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI yang membahas persoalan pertanahan dan tata ruang di Kantor Bupati Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026).

24 September 2026

Gde Sumarjaya Linggih Dorong Percepatan Birokrasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Ekonomi dan Keuangan18 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Gde Sumarjaya Linggih Dorong Percepatan Birokrasi dan Koordinasi Lintas Sektor

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mendorong percepatan birokrasi dan penguatan koordinasi lintas sektor agar pengelolaan program pemerintah maupun peluang di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat ditindaklanjuti secara efektif dan responsif. Menurutnya, fleksibilitas pengelolaan anggaran tetap perlu disertai mekanisme pertanggungjawaban.

BAKN: Ekosistem BUMN Farmasi Perlu Dibangun untuk Akhiri Kerugian Berulang

Ekonomi dan Keuangan11 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN: Ekosistem BUMN Farmasi Perlu Dibangun untuk Akhiri Kerugian Berulang

PARLEMENTARIA, Bandung — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong PT Bio Farma bersama anak usahanya membangun ekosistem bisnis farmasi yang terintegrasi sebagai langkah konkret mengakhiri kerugian berulang yang terjadi pada sejumlah perusahaan dalam holding BUMN farmasi. Penguatan ekosistem tersebut dinilai perlu dilakukan dengan mengoptimalkan aset dan kapasitas masing-masing perusahaan sekaligus memperkuat sinergi dengan program strategis pemerintah.

Pemerintah dan BUMN Harus Beri Kepastian Rantai Pasok Komoditas Kopdes

Industri dan Pembangunan6 September 2026

Industri dan Pembangunan

Pemerintah dan BUMN Harus Beri Kepastian Rantai Pasok Komoditas Kopdes

PARLEMENTARIA, Batam — Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah Pusat dan BUMN untuk memberikan kepastian rantai pasok komoditas serta akses bisnis strategis bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini dinilai penting agar modal dan alokasi anggaran desa yang dikucurkan benar-benar terkonversi menjadi unit usaha produktif, bukan sekadar menjadi beban operasional tanpa perputaran ekonomi yang nyata.

Dari Seribu jadi 300 BUMN, Nasim Khan Minta Pemerintah Pastikan Karyawan Tetap Terlindungi

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Dari Seribu jadi 300 BUMN, Nasim Khan Minta Pemerintah Pastikan Karyawan Tetap Terlindungi

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penyederhanaan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sekitar 300 perusahaan pada akhir 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi untuk mewujudkan BUMN yang lebih profesional, efisien, dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

BUMN Punya Banyak Aset ‘Tidur’, Anggia Ermarini: Harus Segera Dimonetisasi

Industri dan Pembangunan18 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

BUMN Punya Banyak Aset ‘Tidur’, Anggia Ermarini: Harus Segera Dimonetisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini mendukung langkah pemerintah untuk mengoptimalkan aset badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai masih banyak belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, kerja sama dengan pihak swasta dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan nilai dan produktivitas aset BUMN.

Achmad Dukung Efisiensi BUMN, Dorong Penguatan Kontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Industri dan Pembangunan16 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Achmad Dukung Efisiensi BUMN, Dorong Penguatan Kontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Achmad mendukung langkah efisiensi dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, penataan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja BUMN sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Andre Rosiade Apresiasi Capaian Danantara, Bukti Suksesnya Kemitraan Komisi VI

Industri dan Pembangunan15 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Andre Rosiade Apresiasi Capaian Danantara, Bukti Suksesnya Kemitraan Komisi VI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti capaian Danantara dalam melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara (BUMN).

Komisi VI Siap Kawal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial BUMN

Industri dan Pembangunan15 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Siap Kawal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial BUMN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI menegaskan komitmennya mengawal penyelesaian perselisihan hubungan industrial di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui fungsi pengawasan, Komisi VI turut memfasilitasi dialog antara manajemen BUMN, serikat pekerja, dan mitra kerja untuk memastikan proses transformasi maupun restrukturisasi perusahaan tetap memperhatikan hak dan kesejahteraan pekerja.

Habib Aboe Minta Pemerintah Transparan soal Efisiensi BUMN dan Capaian 121 Kebijakan

Industri dan Pembangunan14 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Habib Aboe Minta Pemerintah Transparan soal Efisiensi BUMN dan Capaian 121 Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Habib Aboebakar Alhabsyi mengapresiasi sejumlah capaian dan kebijakan pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan, Jumat (14/8/2026). Namun, dia meminta pemerintah memastikan seluruh kebijakan tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Komisi VI Dukung Perampingan BUMN Demi Efisiensi

Industri dan Pembangunan14 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Dukung Perampingan BUMN Demi Efisiensi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mendukung langkah pemerintah melakukan perampingan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan memperkuat kinerja perusahaan pelat merah. Menurutnya, penataan tersebut penting agar BUMN bisa lebih fokus menjalankan bidang usaha inti masing-masing.

14 Agustus 2026

BUMN Efisien, APBN Bisa Makin Kuat

Ekonomi dan Keuangan14 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

BUMN Efisien, APBN Bisa Makin Kuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendorong pemerintah melanjutkan langkah efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar perusahaan negara dapat bekerja lebih efektif dan memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, efisiensi juga penting untuk mengurangi ketergantungan BUMN terhadap dukungan anggaran negara.

14 Agustus 2026