BUMN

74 artikel dengan tag ini

Komisi VI DPR Siap Kawal Pemenuhan Pupuk Subsidi Petani Kepri

Industri dan Pembangunan10 Oktober 2026

Komisi VI DPR Siap Kawal Pemenuhan Pupuk Subsidi Petani Kepri

PARLEMENTARIA, Tanjungpinang — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid berkomitmen mengawal pemenuhan kekurangan alokasi pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dari usulan kebutuhan sebanyak 2.000 ton berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), alokasi yang terealisasi baru 800 ton sehingga masih terdapat kekurangan 1.200 ton.

10 Oktober 2026

Nurdin Halid Dorong Penguatan Konektivitas Antarpulau di Kepulauan Riau

Industri dan Pembangunan10 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Nurdin Halid Dorong Penguatan Konektivitas Antarpulau di Kepulauan Riau

PARLEMENTARIA, Tanjungpinang — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mendorong penguatan konektivitas antarpelabuhan dan sinergi badan usaha milik negara (BUMN) untuk menekan biaya logistik serta mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Langkah tersebut dinilai penting mengingat karakteristik geografis Kepri sebagai wilayah kepulauan membuat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik membutuhkan biaya lebih tinggi dibandingkan daerah daratan.

Dorong BUMN Libatkan Jaksa Pengacara Negara Sejak Awal Sengketa

Politik dan Keamanan6 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Dorong BUMN Libatkan Jaksa Pengacara Negara Sejak Awal Sengketa

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menekankan pentingnya keterlibatan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan pengacara nasional sejak awal dalam penyusunan maupun penanganan sengketa yang melibatkan badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar kepentingan negara dapat terlindungi secara optimal dalam setiap proses hukum.

Kepentingan Nasional Harus Jadi Prioritas Utama dalam Pembahasan Sengketa Internasional

Politik dan Keamanan6 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Kepentingan Nasional Harus Jadi Prioritas Utama dalam Pembahasan Sengketa Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa setiap pembahasan terkait sengketa internasional dan mekanisme arbitrase harus menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Jamdatun, Sekretaris Mahkamah Agung, dan Dr. Hotman Paris Hutapea, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Dampak OSS, BUMN Buat Aturan Investasi Sendiri Tanpa Libatkan Daerah

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Dampak OSS, BUMN Buat Aturan Investasi Sendiri Tanpa Libatkan Daerah

PARLEMENTARIA, Bandung - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti praktik sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membuat aturan investasi sendiri tanpa melibatkan pemerintah daerah. Pernyataan ini disampaikannya usai kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI yang membahas persoalan pertanahan dan tata ruang di Kantor Bupati Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026).

Gde Sumarjaya Linggih Dorong Percepatan Birokrasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Ekonomi dan Keuangan18 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Gde Sumarjaya Linggih Dorong Percepatan Birokrasi dan Koordinasi Lintas Sektor

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mendorong percepatan birokrasi dan penguatan koordinasi lintas sektor agar pengelolaan program pemerintah maupun peluang di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat ditindaklanjuti secara efektif dan responsif. Menurutnya, fleksibilitas pengelolaan anggaran tetap perlu disertai mekanisme pertanggungjawaban.

BAKN: Ekosistem BUMN Farmasi Perlu Dibangun untuk Akhiri Kerugian Berulang

Ekonomi dan Keuangan11 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN: Ekosistem BUMN Farmasi Perlu Dibangun untuk Akhiri Kerugian Berulang

PARLEMENTARIA, Bandung — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong PT Bio Farma bersama anak usahanya membangun ekosistem bisnis farmasi yang terintegrasi sebagai langkah konkret mengakhiri kerugian berulang yang terjadi pada sejumlah perusahaan dalam holding BUMN farmasi. Penguatan ekosistem tersebut dinilai perlu dilakukan dengan mengoptimalkan aset dan kapasitas masing-masing perusahaan sekaligus memperkuat sinergi dengan program strategis pemerintah.

Pemerintah dan BUMN Harus Beri Kepastian Rantai Pasok Komoditas Kopdes

Industri dan Pembangunan6 September 2026

Industri dan Pembangunan

Pemerintah dan BUMN Harus Beri Kepastian Rantai Pasok Komoditas Kopdes

PARLEMENTARIA, Batam — Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah Pusat dan BUMN untuk memberikan kepastian rantai pasok komoditas serta akses bisnis strategis bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini dinilai penting agar modal dan alokasi anggaran desa yang dikucurkan benar-benar terkonversi menjadi unit usaha produktif, bukan sekadar menjadi beban operasional tanpa perputaran ekonomi yang nyata.

Dari Seribu jadi 300 BUMN, Nasim Khan Minta Pemerintah Pastikan Karyawan Tetap Terlindungi

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Dari Seribu jadi 300 BUMN, Nasim Khan Minta Pemerintah Pastikan Karyawan Tetap Terlindungi

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penyederhanaan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sekitar 300 perusahaan pada akhir 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi untuk mewujudkan BUMN yang lebih profesional, efisien, dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

BUMN Punya Banyak Aset ‘Tidur’, Anggia Ermarini: Harus Segera Dimonetisasi

Industri dan Pembangunan18 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

BUMN Punya Banyak Aset ‘Tidur’, Anggia Ermarini: Harus Segera Dimonetisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini mendukung langkah pemerintah untuk mengoptimalkan aset badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai masih banyak belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, kerja sama dengan pihak swasta dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan nilai dan produktivitas aset BUMN.

Achmad Dukung Efisiensi BUMN, Dorong Penguatan Kontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Industri dan Pembangunan16 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Achmad Dukung Efisiensi BUMN, Dorong Penguatan Kontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Achmad mendukung langkah efisiensi dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, penataan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja BUMN sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Andre Rosiade Apresiasi Capaian Danantara, Bukti Suksesnya Kemitraan Komisi VI

Industri dan Pembangunan15 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Andre Rosiade Apresiasi Capaian Danantara, Bukti Suksesnya Kemitraan Komisi VI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti capaian Danantara dalam melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara (BUMN).