BUMN

24 artikel dengan tag ini

Sawit Perlu Hilirisasi untuk Kedaulatan Pangan

Industri dan Pembangunan24 April 2026

Sawit Perlu Hilirisasi untuk Kedaulatan Pangan

PARLEMENTARIA, Medan - Kunci keberhasilan perkebunan sawit nasional adalah pada integrasi antara sektor hulu dan hilirisasi. Hilirisasi sawit harus segera diwujudkan untuk mencapai muara akhir, yakni kedaulatan pangan yang mandiri. Ini demi memastikan keberlanjutan ekonomi dan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

24 April 2026

Kawal Pembentukan Holding Hotel BUMN, Komisi VI DPR: Guna Perkuat Ekosistem Pariwisata

Industri dan Pembangunan23 April 2026

Industri dan Pembangunan

Kawal Pembentukan Holding Hotel BUMN, Komisi VI DPR: Guna Perkuat Ekosistem Pariwisata

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk membahas urgensi pembentukan Holding BUMN Perhotelan (HotelCo). Kunjungan ini difokuskan pada penilaian kesiapan integrasi aset hotel milik negara dalam mendukung penguatan ekosistem pariwisata nasional serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembentukan Holding BUMN Logistik Harus Mitigasi Gejolak Internal Perubahan Struktur Perusahaan

Industri dan Pembangunan17 April 2026

Industri dan Pembangunan

Pembentukan Holding BUMN Logistik Harus Mitigasi Gejolak Internal Perubahan Struktur Perusahaan

PARLEMENTARIA, Bandung – Rencana pembentukan Holding BUMN Logistik dinilai sebagai langka mulia untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Meskipun demikian, Anggota Komisi VI DPR RI Askweni berharap konsolidasi ini tidak boleh hanya terjebak pada urusan komersial atau sekadar mencari keuntungan semata.

Darmadi Durianto: Tingkatkan Layanan Holding BUMN Logistik agar Lebih Bersaing

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Industri dan Pembangunan

Darmadi Durianto: Tingkatkan Layanan Holding BUMN Logistik agar Lebih Bersaing

PARLEMENTARIA, Bandung — Integrasi layanan antar moda logistik milik negara melalui pembentukan Holding BUMN Logistik diharapkan dapat menjadi solusi atas tantangan daya saing distribusi nasional. Skema konsolidasi ini menempatkan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai perusahaan jangkar (anchor) yang akan mengoordinasikan entitas-entitas logistik lainnya.

Komisi VI Dorong BUMN Hadirkan Keadilan Energi bagi Masyarakat

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Dorong BUMN Hadirkan Keadilan Energi bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Purwakarta — Komisi VI DPR RI mendorong peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghadirkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat. Hal ini jadi perhatian seiring percepatan program Energi Baru Terbarukan (EBT) dan pentingnya transisi menuju energi ramah lingkungan.

Komisi VI Dorong Sinergi PT Pos dan KAI di Bawah Payung Danantara

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Dorong Sinergi PT Pos dan KAI di Bawah Payung Danantara

PARLEMENTARIA, Bandung — Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Bandung guna mengevaluasi kinerja BUMN sektor logistik sekaligus mendalami rencana pembentukan Holding BUMN Logistik. Langkah strategis ini didorong oleh pemerintah untuk menjawab tantangan struktural di sektor logistik nasional, yang mencakup tingginya biaya logistik, lebih dari 20 logistik BUMN yang selama ini beroperasi secara terpisah. Ketiadaan integrasi layanan end-to-end ini menyebabkan duplikasi fungsi, overlapping layanan, serta rendahnya utilisasi aset secara menyeluruh.

Netty Aher: Negara Jangan Lepas Tanggung Jawab Urus Hak Eks Pekerja Merpati

Kesejahteraan Rakyat16 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Aher: Negara Jangan Lepas Tanggung Jawab Urus Hak Eks Pekerja Merpati

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah diminta untuk tidak melepaskan tanggung jawab terhadap kewajiban perusahaan BUMN atas para mantan pekerjanya di PT Merpati Nusantara Airlines (MNA).

Komisi IX Minta Rapat Gabungan Lintas Komisi terkait Hak Pekerja MNA

Kesejahteraan Rakyat16 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Minta Rapat Gabungan Lintas Komisi terkait Hak Pekerja MNA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IX DPR RI mengambil langkah tegas menuntaskan persoalan hak-hak pekerja eks PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang hingga kini belum menemui titik terang. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen PHI Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Direktur Human Capital/SDM BP BUMN, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mencari solusi komprehensif.

Tuntut Keberpihakan Pemerintah, Kemnaker Diminta Pasang Badan untuk Eks Karyawan Merpati

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tuntut Keberpihakan Pemerintah, Kemnaker Diminta Pasang Badan untuk Eks Karyawan Merpati

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap pemerintah yang dinilai melepaskan tanggung jawab. Ia menyoroti pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menyebutkan bahwa kasus PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) bukan merupakan kasus perselisihan hubungan industrial.

Obon Tabroni Soroti Nasib Dana Pensiunan Eks Karyawan Merpati

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Obon Tabroni Soroti Nasib Dana Pensiunan Eks Karyawan Merpati

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni menyoroti mengenai pengelolaan dana pensiun para mantan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Menurutnya, terdapat prinsip krusial yang belum terjelaskan secara gamblang dalam rapat tersebut, yakni prinsip keterpisahan kekayaan antara perusahaan dengan dana pensiun.

Pilar Pertumbuhan Ekonomi, Komisi VI Dorong BUMN Percepat Pembangunan Tol JTTS

Industri dan Pembangunan11 April 2026

Industri dan Pembangunan

Pilar Pertumbuhan Ekonomi, Komisi VI Dorong BUMN Percepat Pembangunan Tol JTTS

PARLEMENTARIA, Jambi – Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan perkembangan pembangunan dan operasional Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang dikerjakan oleh sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Komisi IV memastikan bahwa proyek strategis nasional tersebut berjalan sesuai dengan target serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Terima Aspirasi, Komisi VI Tegaskan BUMN Harus Perhatikan Aspek Bisnis dan Kepentingan Masyarakat

Industri dan Pembangunan7 April 2026

Industri dan Pembangunan

Terima Aspirasi, Komisi VI Tegaskan BUMN Harus Perhatikan Aspek Bisnis dan Kepentingan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono menegaskan agar BUMN tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis. Namun, juga menjalankan perannya sebagai instrumen negara yang memperhatikan kepentingan masyarakat.