BUMN

49 artikel dengan tag ini

BAKN Dorong Validasi Data di Sulsel, Pastikan KUR Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan11 Juni 2026

BAKN Dorong Validasi Data di Sulsel, Pastikan KUR Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Makassar — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan uji petik dalam rangka penelaahan tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan. Penelaahan dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan program KUR berjalan efektif dan tepat sasaran.

11 Juni 2026

Nasim Khan Soroti Kemandirian Obat Nasional dan Efektivitas Pembentukan Holding Bio Farma

Industri dan Pembangunan9 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Nasim Khan Soroti Kemandirian Obat Nasional dan Efektivitas Pembentukan Holding Bio Farma

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mengapresiasi perbaikan kinerja yang ditunjukkan Bio Farma Group sejak terbentuk sebagai Holding BUMN Farmasi. Menurutnya, kondisi Bio Farma saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan strategis yang perlu mendapat perhatian serius.

Transformasi Bio Farma Diharapkan Perkuat Ekosistem Industri Kesehatan Nasional

Industri dan Pembangunan9 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Transformasi Bio Farma Diharapkan Perkuat Ekosistem Industri Kesehatan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menegaskan bahwa efektivitas holdingisasi BUMN. Sebab keberhasilan program restrukturisasi perusahaan pelat merah itu menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan industri kesehatan nasional.

Tak Lagi Terhambat Birokrasi, Kasus Blang Lancang Rancong Punya Harapan Baru

Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tak Lagi Terhambat Birokrasi, Kasus Blang Lancang Rancong Punya Harapan Baru

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Setelah lebih dari lima dekade tak kunjung tuntas, kasus pemukiman ulang atau resettlement 542 kepala keluarga (KK) eks Blang Lancang Rancong dinilai memasuki momentum baru untuk diselesaikan. Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melihat perubahan mekanisme pengelolaan aset BUMN membuka peluang percepatan penyelesaian persoalan yang selama ini berulang kali terhambat.

DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara

Politik dan Keamanan8 Juni 2026

Politik dan Keamanan

DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR bersama pemerintah kini tengah membahas sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini dilakukan demi akselerasi untuk memperkuat sektor ekspor, peningkatan kepastian bagi pelaku pasar dan investor, serta penyusunan regulasi yang mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan ekonomi.

Komisi V Dukung Penguatan BSPS Sentuh Langsung Kebutuhan Rakyat

Industri dan Pembangunan28 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Dukung Penguatan BSPS Sentuh Langsung Kebutuhan Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan dukungannya terhadap optimalisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai program prioritas yang dinilai paling langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Nurwayah Tegaskan BUMN Jangan Zalimi Perusahaan Swasta PT AKTN

Industri dan Pembangunan28 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Nurwayah Tegaskan BUMN Jangan Zalimi Perusahaan Swasta PT AKTN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nurwayah menyoroti dugaan wanprestasi yang dilakukan PT Indopelita Aircraft Services (IAS) terhadap PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (AKTN). Ia menilai praktik penundaan pembayaran kepada perusahaan swasta oleh anak maupun cucu BUMN terlalu sering terjadi.

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang Memerlukan Penguatan Kota Penyangga

Industri dan Pembangunan24 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang Memerlukan Penguatan Kota Penyangga

PARLEMENTARIA, Batang - Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier menekankan pentingnya penguatan kota penyangga di sekitar Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Hal itu guna mempercepat pertumbuhan kawasan industri di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, pengembangan kawasan industri harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur, fasilitas daerah, serta dukungan pemerintah daerah agar investasi dapat berkembang optimal.

Komisi XI Dukung Ekspansi Global INKA, Demi Industri Kereta Nasional Bersinar

Ekonomi dan Keuangan24 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Dukung Ekspansi Global INKA, Demi Industri Kereta Nasional Bersinar

PARLEMENTARIA, Madiun – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendorong PT Industri Kereta Api (INKA) untuk terus memperluas ekspansi jangkauan pasar ekspor ke kancah global. Langkah strategis ini merujuk pada penjelasan perusahaan mengenai agenda pengiriman produk kereta api ke Selandia Baru, Australia serta kelanjutan target ekspor ke Bangladesh dan New Zealand yang sebelumnya sempat tertunda.

Doni Akbar Dorong KITB Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal Batang

Industri dan Pembangunan24 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Doni Akbar Dorong KITB Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal Batang

PARLEMENTARIA, Batang — Anggota Komisi VI DPR RI Doni Akbar mendorong Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat asli Kabupaten Batang. Menurutnya, keberadaan kawasan industri harus memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di daerah.

Aturan DHE Simpan Dolar di Bank BUMN Perlu Tetap Fleksibel Bagi Pengusaha

Industri dan Pembangunan24 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Aturan DHE Simpan Dolar di Bank BUMN Perlu Tetap Fleksibel Bagi Pengusaha

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar meminta pemerintah untuk tetap memperhatikan kelancaran bisnis para pengusaha dalam menerapkan aturan baru terkait pengelolaan ekspor Sumber Daya Alam (SDA). Pihaknya mendukung penuh langkah penertiban devisa untuk menambah pendapatan negara, namun mengingatkan agar aturan tersebut tidak kaku di lapangan.

Komisi XI Apresiasi Capaian TKDN PT INKA, Dorong Realisasi PMN Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan24 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Apresiasi Capaian TKDN PT INKA, Dorong Realisasi PMN Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Madiun – Komisi XI DPR RI memastikan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada PT Industri Kereta Api (INKA) mengalami peningkatan yang signifikan. Kenaikan persentase komponen lokal tersebut terpantau saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI meninjau langsung fasilitas produksi di Madiun.