Achmad Dukung Efisiensi BUMN, Dorong Penguatan Kontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Achmad mendukung langkah efisiensi dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, penataan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja BUMN sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

“Dari pidato yang disampaikan presiden, tentu kita mendukung sepenuhnya efisiensi. Efisiensi ini sangat kita perlukan mengingat kondisi negara kita dalam kondisi tidak baik-baik saja,” ujar Achmad kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Achmad, efisiensi perlu dilakukan melalui penataan sumber daya, termasuk perampingan serta restrukturisasi. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan keuntungan BUMN dan memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat.

“Dengan dilakukan efisiensi, perampingan operasi, seterusnya pengawasan yang ketat, sehingga sekarang rata-rata BUMN kita untung semuanya. Sehingga ini juga salah satu untuk menyejahterakan masyarakat kita,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Achmad mengatakan, Komisi VI DPR RI pada prinsipnya mendukung efisiensi BUMN yang dilakukan pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Ia berharap penataan tersebut menghasilkan BUMN yang lebih profesional, berintegritas, dan mampu menjalankan tanggung jawab terhadap perekonomian nasional.

“Jadi kami komisi VI pada prinsipnya mendukung sepenuhnya efisiensi yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, melalui BP danantara, sehingga kita harapkan ke depan ini betul-betul BUMN yang dari lebih kurang 1600 BUMN itu, dikecilkan lebih kurang (jadi) 300, betul-betul mereka itu profesional, punya integritas, dan memang punya tanggung jawab terhadap perekonomian nasional kita,” katanya.

Untuk memastikan proses penataan berjalan sesuai tujuan, Achmad menegaskan bahwa Komisi VI akan memperkuat fungsi pengawasan. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, maupun korupsi dalam pengelolaan BUMN.

“Ya, tentu langkah-langkah yang kami lakukan sesuai dengan fungsi kami, langkah pengawasan tentunya. Pengawasan dilakukan dengan langkah pengawasan itu tidak terjadi penyimpangan, tidak terjadi penyelewengan, tidak terjadi korupsi dan seterusnya,” tegasnya.

Selain meningkatkan efisiensi, Achmad juga mendorong BUMN memperkuat industrialisasi, terutama pada sektor yang memiliki potensi sumber daya alam seperti nikel dan sawit. Menurutnya, industrialisasi dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus memperbesar dividen BUMN.

“Di samping itu tentu harapan kita dengan efisiensi ini akan mengarah ke industrialisasi, sehingga mengarah ke sana. Banyak tadi perusahaan-perusahaan yang dikembangkan, baik dari nikel, baik dari sawit, industrialisasinya itu,” ujarnya.

Achmad menilai, peningkatan kinerja BUMN juga harus memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran serta kemiskinan.

“Sehingga dengan industrialisasi ini kita harapkan akan menambah lagi dividen dari BUMN itu sendiri, dan ini juga berarti mengarah ke kesejahteraan,” katanya.

Ia menambahkan, efisiensi tidak boleh berhenti pada perampingan organisasi, tetapi harus diikuti upaya menjaga penyerapan tenaga kerja agar kebijakan tersebut tetap berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Di samping itu juga, walaupun efisiensi ini dilakukan, tetapi Pemkab/Pemkot juga (perlu) menampung tenaga kerja, kemudian mengurangi angka pengangguran, mengurangi angka kemiskinan, dan itu yang diharapkan dalam rangka kesejahteraan masyarakat kita, itu poin yang intinya di sini,” pungkasnya. (hal/rdn)