Lapas

38 artikel dengan tag ini

Cegah Praktik Diskriminatif di Lapas, Willy Aditya Minta Kalapas dan Karutan Benahi Tata Kelola

Politik dan Keamanan13 Oktober 2026

Cegah Praktik Diskriminatif di Lapas, Willy Aditya Minta Kalapas dan Karutan Benahi Tata Kelola

PARLEMENTARIA, Palembang — Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta seluruh kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas) dan kepala rumah tahanan negara (karutan) di Sumatera Selatan membenahi tata kelola serta memastikan tidak ada diskriminasi dalam pemenuhan hak warga binaan. Ia menyoroti dugaan perlakuan istimewa terhadap warga binaan tertentu, peredaran narkotika, penggunaan telepon genggam ilegal, hingga potensi penyimpangan dalam pengelolaan bahan makanan.

13 Oktober 2026

Shadiq Pasadigoe Dorong Optimalisasi Peran Bapas untuk Tekan Overcapacity Lapas

Politik dan Keamanan11 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Shadiq Pasadigoe Dorong Optimalisasi Peran Bapas untuk Tekan Overcapacity Lapas

PARLEMENTARIA, Denpasar — Anggota Komisi XIII DPR RI M. Shadiq Pasadigoe menekankan pentingnya optimalisasi fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam membimbing klien pemasyarakatan agar dapat kembali ke masyarakat secara mandiri. Penguatan pembimbingan dan pembekalan keterampilan dinilai dapat mendukung reintegrasi sosial sekaligus menjadi bagian dari upaya mengurangi kelebihan kapasitas (overcapacity) lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dewi Asmara Dorong Pembenahan Penegakan Hukum Demi Atasi Overkapasitas Lapas

Politik dan Keamanan10 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Dewi Asmara Dorong Pembenahan Penegakan Hukum Demi Atasi Overkapasitas Lapas

PARLEMENTARIA, Malang — Komisi XIII DPR RI mendorong pembenahan penegakan hukum dari hulu untuk mengatasi kelebihan kapasitas atau overcrowding di lembaga pemasyarakatan (lapas). Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menilai, penanganan perkara narkotika perlu dievaluasi dengan membedakan kategori bandar, pengedar, dan pengguna agar kebijakan pemidanaan lebih tepat sasaran.

Soroti Kasus Lapas Cibinong, Pangeran Khairul Saleh Minta Pengunduran Diri Dirjen Pas Ditangguhkan

Politik dan Keamanan3 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Soroti Kasus Lapas Cibinong, Pangeran Khairul Saleh Minta Pengunduran Diri Dirjen Pas Ditangguhkan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mempertimbangkan penangguhan pengunduran diri Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi. Menurutnya, pembenahan manajemen pemasyarakatan perlu dilakukan secara menyeluruh menyusul persoalan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong.

Rinto Subekti Ingatkan Inventarisasi Barang Demi Transparansi Penertiban Lapas Cibinong

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Rinto Subekti Ingatkan Inventarisasi Barang Demi Transparansi Penertiban Lapas Cibinong

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti mengingatkan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk menginventarisasi seluruh barang dari bangunan yang menjadi sorotan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, inventarisasi dan dokumentasi diperlukan untuk memastikan proses penertiban fasilitas dilakukan secara tertib dan transparan sebelum pembongkaran.

Kasus Sidak Lapas Cibinong Jadi Momentum Pembenahan Pelayanan Publik dan Pemulihan Kepercayaan

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Kasus Sidak Lapas Cibinong Jadi Momentum Pembenahan Pelayanan Publik dan Pemulihan Kepercayaan

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mendukung langkah Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelayanan publik, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seperti di Lapas Cibinong lalu. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi momentum pembenahan pelayanan publik sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman.

Tak Cukup Dibongkar, Yanuar Arif Wibowo Desak Usut Praktik di Balik Bangunan Ilegal Lapas Cibinong

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Tak Cukup Dibongkar, Yanuar Arif Wibowo Desak Usut Praktik di Balik Bangunan Ilegal Lapas Cibinong

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor – Pembongkaran bangunan yang tidak tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan. Komisi XIII DPR RI mendesak keberadaan bangunan tersebut diusut lebih jauh, termasuk asal-usul, pihak yang membangun dan menggunakan, serta praktik yang berlangsung di dalamnya.

Tony Tesar: Tak Boleh Ada Keistimewaan di Lapas karena Mampu Bayar

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Tony Tesar: Tak Boleh Ada Keistimewaan di Lapas karena Mampu Bayar

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor – Anggota Komisi XIII DPR RI Tony Tesar menegaskan seluruh warga binaan di lembaga pemasyarakatan harus mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak boleh memperoleh keistimewaan hanya karena memiliki kemampuan membayar. Penegasan tersebut disampaikannya saat Komisi XIII DPR RI melakukan inspeksi dugaan praktik jual beli kamar dan pemberian fasilitas khusus di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026).

Usai Sidak Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Jangan Ada Serangan Balik terhadap Ombudsman

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Usai Sidak Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Jangan Ada Serangan Balik terhadap Ombudsman

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mendukung langkah Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang melakukan pemeriksaan terkait dugaan maladministrasi pelayanan publik di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor. Ia mengingatkan agar proses pengawasan Ombudsman tidak diintervensi maupun mendapat tekanan dari pihak yang merasa dirugikan oleh hasil pemeriksaan.

Komisi XIII Bongkar Klaster Mewah Lapas Cibinong, 10 Bangunan di Luar Aset Resmi

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Bongkar Klaster Mewah Lapas Cibinong, 10 Bangunan di Luar Aset Resmi

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Komisi XIII DPR RI menemukan 10 dari 13 bangunan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berada di luar aset resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Temuan tersebut menjadi dasar Komisi XIII mendesak pembongkaran bangunan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan.

Hadirkan Rasa Keadilan, Dasco Setujui Komisi XIII Cek Lapas Cibinong

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Hadirkan Rasa Keadilan, Dasco Setujui Komisi XIII Cek Lapas Cibinong

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa Komisi XIII DPR RI akan melakukan tinjauan langsung atas temuan fasilitas istimewa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor dalam waktu dekat. Pengecekan dilakukan untuk mencocokkan temuan di lapangan dengan data dan informasi yang telah diperoleh DPR dalam rapat bersama pemerintah.

Mafirion Syamsuddin Rogo Dorong Peta Jalan Baru Pembenahan Sistem Pemasyarakatan

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Mafirion Syamsuddin Rogo Dorong Peta Jalan Baru Pembenahan Sistem Pemasyarakatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion Syamsuddin Rogo mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan segera menyusun peta jalan baru sebagai dasar pembenahan sistem pemasyarakatan secara menyeluruh. Menurutnya, pembaruan konsep diperlukan agar penanganan persoalan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) memiliki arah yang jelas serta mencegah persoalan serupa kembali terjadi.