RUU KKS

13 artikel dengan tag ini

Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Legislator: Batasan Tanggung Jawab Ekosistem Digital Harus Diatur Tegas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya kejelasan tanggung jawab bersama dalam ekosistem digital yang melibatkan pemilik data center, penyedia cloud, penyelenggara jasa internet (PSI), tenant, hingga pengelola aplikasi. Menurutnya, batasan tanggung jawab perlu dirumuskan secara tegas agar tidak memicu situasi saling lempar tanggung jawab ketika terjadi serangan siber, kebocoran data, maupun kelumpuhan layanan.

7 Oktober 2026

Perkuat Ekosistem Digital, RUU KKS Perlu Atur Kurikulum Siber dan Masa Transisi

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Ekosistem Digital, RUU KKS Perlu Atur Kurikulum Siber dan Masa Transisi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menilai industri digital saat ini tidak hanya membutuhkan peningkatan kesadaran, tetapi juga perubahan perilaku (attitude) yang menyeluruh baik dari kalangan industri maupun masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai wajib adanya dorongan melalui regulasi kuat hingga penerapan kurikulum pendidikan berbasis ketahanan siber yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keamanan Siber (RUU KKS).

Amelia Anggraini Desak Kejelasan Norma dalam RUU KKS

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Amelia Anggraini Desak Kejelasan Norma dalam RUU KKS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menekankan pentingnya kejelasan norma dan pembagian tanggung jawab dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Hal ini ditujukan agar rumusan yang disusun tidak hanya ideal secara konseptual, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh pelaku industri serta tetap memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Amelia Anggraini Minta Tanggung Jawab Vendor Asing Diperjelas dalam RUU KKS

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Amelia Anggraini Minta Tanggung Jawab Vendor Asing Diperjelas dalam RUU KKS

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengaturan tanggung jawab penyedia produk dan layanan digital asal luar negeri menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Terlebih, produk dan layanan vendor asing kini dapat digunakan secara luas, termasuk pada sistem yang memiliki kepentingan strategis bagi Indonesia.

Bahas RUU KKS, Syamsu Rizal Syamsu Rizal Tegaskan Literasi Siber Harus Masuk Kurikulum

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU KKS, Syamsu Rizal Syamsu Rizal Tegaskan Literasi Siber Harus Masuk Kurikulum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketahanan siber nasional dinilai perlu dibangun sejak tingkat individu dengan memperkuat literasi dan keterampilan digital masyarakat. Karena itu, Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong agar edukasi keamanan dan ketahanan siber dapat masuk dalam kurikulum pendidikan.

Amelia Anggraini Minta Peran BSSN sebagai Koordinator Nasional Diperjelas

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Amelia Anggraini Minta Peran BSSN sebagai Koordinator Nasional Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta kejelasan mengenai posisi dan kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Kejelasan tersebut diperlukan agar koordinasi keamanan siber nasional berjalan efektif tanpa menjadikan BSSN sebagai lembaga yang mengambil alih kewenangan institusi lain.

RUU KKS Dihadirkan Guna Antisipasi Ancaman Ketahanan Nasional Pasca-Disahkannya UU PFII

Politik dan Keamanan26 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU KKS Dihadirkan Guna Antisipasi Ancaman Ketahanan Nasional Pasca-Disahkannya UU PFII

PARLEMENTARIA, Denpasar — RUU Pusat Finansial Internasional (PFII) telah disahkan DPR RI bersama Pemerintah beberapa waktu lalu. Pusat finansial yang direncanakan akan berpusat di Bali ini, tentu saja, membawa angin segar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Hadapi Ancaman Siber Masa Depan, Syamsu Rizal Dorong Percepatan Pembahasan RUU KKS

Politik dan Keamanan26 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Hadapi Ancaman Siber Masa Depan, Syamsu Rizal Dorong Percepatan Pembahasan RUU KKS

PARLEMENTARIA, Denpasar — Komisi I DPR RI terus mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi global, seperti kecerdasan buatan (AI) dan quantum computing.

Komisi I Percepat Pembahasan RUU KKS Hadapi Ancaman Kejahatan Siber

Politik dan Keamanan5 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Percepat Pembahasan RUU KKS Hadapi Ancaman Kejahatan Siber

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang menegaskan Komisi I DPR RI terus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Komisi I: Pembahasan RUU Ketahanan Siber Akan Libatkan Partisipasi Publik

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I: Pembahasan RUU Ketahanan Siber Akan Libatkan Partisipasi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, keterlibatan publik menjadi bagian penting agar regulasi yang disusun mampu menjawab berbagai tantangan keamanan siber yang terus berkembang.

RUU KKS Harus Berorientasi Jangka Panjang Guna Hadapi Tantangan Teknologi Baru

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU KKS Harus Berorientasi Jangka Panjang Guna Hadapi Tantangan Teknologi Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) harus mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi yang terus berubah. Menurutnya, regulasi tersebut perlu dirancang sebagai payung hukum jangka panjang yang tetap relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Harus Menjadi Fondasi Kedaulatan Digital Indonesia

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Harus Menjadi Fondasi Kedaulatan Digital Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) harus mampu menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat dan penuh ketidakpastian.