Ekonomi dan Keuangan

Terima Delegasi Parlemen Tiongkok, Banggar DPR Tukar Pengalaman soal Pengelolaan APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menerima delegasi parlemen Tiongkok untuk membahas berbagai hal terkait proses penyusunan anggaran negara di masing-masing negara. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak saling bertukar informasi mengenai mekanisme dan siklus penganggaran nasional.

12 Mei 2026

APBN 2027 Harus Perkuat Ketahanan Ekonomi dan Kurangi Ketimpangan

APBN 2027 Harus Perkuat Ketahanan Ekonomi dan Kurangi Ketimpangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan APBN Tahun 2027 harus mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mengurangi ketimpangan sosial di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

DPR Siapkan Pembahasan APBN 2027 Demi Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

DPR Siapkan Pembahasan APBN 2027 Demi Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan agar pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk segera mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional, termasuk terhadap sektor UMKM dan kebijakan fiskal Indonesia ke depan. Menurutnya, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak berdampak pada stabilitas ekonomi domestik.

Anis Byarwati Apresiasi Pendampingan BI, Dorong UMKM Kalbar Naik Kelas

Anis Byarwati Apresiasi Pendampingan BI, Dorong UMKM Kalbar Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengapresiasi konsistensi Bank Indonesia dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di Kalimantan Barat (Kalbar). Menurutnya, program pendampingan yang dilakukan Bank Indonesia telah menunjukkan hasil positif melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM binaan.

Komisi XI DPR Ingatkan Pemerintah Kaji Ulang Beban Gaji PPPK di Daerah

Komisi XI DPR Ingatkan Pemerintah Kaji Ulang Beban Gaji PPPK di Daerah

PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengingatkan pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan terkait batas belanja pegawai daerah yang berdampak pada pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), seiring meningkatnya tekanan fiskal di berbagai daerah.

Komisi XI Dorong One Map Policy dan Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah

Komisi XI Dorong One Map Policy dan Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menegaskan pentingnya memperkuat kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mendorong perbaikan tata kelola sektor sumber daya alam, khususnya sawit dan pertambangan di kawasan hutan. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur bersama perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia wilayah Kaltim dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Kamis (7/5/2026).

Didik Haryadi Soroti Satgas PKH dan Ketimpangan Dana Daerah di Kaltim

Didik Haryadi Soroti Satgas PKH dan Ketimpangan Dana Daerah di Kaltim

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menyoroti kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta ketimpangan dana bagi daerah saat melakukan kunjungan kerja reses ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/5/2026). Kunjungan ini dilakukan bersama jajaran Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Mulyadi: Optimalisasi SDA Kaltim Harus Beri Dampak Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Mulyadi: Optimalisasi SDA Kaltim Harus Beri Dampak Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi menekankan optimalisasi sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja reses bersama Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/5/2026).

Komisi XI DPR Soroti Dampak Batas Belanja Pegawai dan Beban Gaji PPPK di Daerah di Pontianak

Komisi XI DPR Soroti Dampak Batas Belanja Pegawai dan Beban Gaji PPPK di Daerah di Pontianak

PARLEMENTARIA, Pontianak – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti dampak kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen terhadap kondisi fiskal daerah, khususnya setelah pengalihan tanggung jawab pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah daerah. Sebab, berdasarkan informasi yang ia terima, terhitung sejak akhir tahun 2023 hingga tahun 2024, pemerintah pusat melakukan pengangkatan sekitar 1,6 juta pegawai yang mayoritas merupakan PPPK.

Mohamad Hekal Apresiasi Pengelolaan Fiskal Pemerintah Buat Ekonomi Tumbuh Jadi 5,61 Persen

Mohamad Hekal Apresiasi Pengelolaan Fiskal Pemerintah Buat Ekonomi Tumbuh Jadi 5,61 Persen

PARLEMENTARIA, Pontianak – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 hingga menjadi 5,61 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan pengelolaan fiskal pemerintah berjalan dengan baik di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

Fathi: Harus Adil Pangkas Dana TKD Daerah

Fathi: Harus Adil Pangkas Dana TKD Daerah

PARLEMENTARIA, Banjarmasin - Anggota Komisi XI DPR H Fathi mengakui bahwa desakan meninjau ulang kebijakan pemangkasan TKD tidak hanya datang dari Kalimantan Selatan, tetapi juga disuarakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia. Sebab itu, ia mengingatkan pemerintah pusat harus bersikap adil memangkas dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

Harris Turino Nilai Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Belum Inklusif