Ekonomi dan Keuangan

1246 artikel ditemukan

MSCI Usulkan Penurunan Klasifikasi Pasar Saham Indonesia, Amin AK: İni Peringatan Serius!

Ekonomi dan Keuangan17 Oktober 2026

MSCI Usulkan Penurunan Klasifikasi Pasar Saham Indonesia, Amin AK: İni Peringatan Serius!

PARLEMENTARIA. Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menanggapi pengumuman MSCI pada 15 Oktober 2026 yang mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

17 Oktober 2026

Sari Yuliati Dorong Penambahan Program Irigasi untuk Perkuat Lumbung Pangan NTB

Ekonomi dan Keuangan15 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Sari Yuliati Dorong Penambahan Program Irigasi untuk Perkuat Lumbung Pangan NTB

PARLEMENTARIA, Lombok Tengah — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menambah alokasi program pembangunan jaringan irigasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Upaya tersebut dinilai penting demi menjaga produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Sari Yuliati Komitmen Perjuangkan Penambahan Program P3TGAI bagi Petani di Pulau Lombok

Ekonomi dan Keuangan13 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Sari Yuliati Komitmen Perjuangkan Penambahan Program P3TGAI bagi Petani di Pulau Lombok

PARLEMENTARIA, Mataram — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati berkomitmen memperjuangkan penambahan alokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) pada tahun 2027 agar semakin banyak kelompok petani dan desa di Pulau Lombok memperoleh manfaat pembangunan jaringan irigasi. Komitmen tersebut disampaikan Sari dalam kegiatan serah terima program P3TGAI Tahun 2026 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (12/10/2026).

DPR Setujui Penurunan Biaya Haji 2027, Jemaah Hemat Rp3,38 Juta

Ekonomi dan Keuangan13 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

DPR Setujui Penurunan Biaya Haji 2027, Jemaah Hemat Rp3,38 Juta

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI bersama pemerintah menyepakati rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar Rp98,47 juta per jemaah. Meski total biaya penyelenggaraan tersebut ditetapkan pada angka itu, beban pelunasan yang ditanggung jemaah turun rata-rata Rp3,38 juta dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga memberikan keringanan bagi calon jemaah haji Indonesia.

Amin AK Minta Data Penerima Subsidi Energi Dibenahi agar Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan13 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Amin AK Minta Data Penerima Subsidi Energi Dibenahi agar Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK meminta pemerintah mengevaluasi penyaluran subsidi dan kompensasi energi agar lebih tepat sasaran. Ia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menikmati manfaat subsidi, sementara sebagian masyarakat yang berhak justru belum memperoleh bantuan.

Fathi Dorong Perluasan Basis Pajak untuk Dongkrak Tax Ratio di Jawa Barat

Ekonomi dan Keuangan13 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Fathi Dorong Perluasan Basis Pajak untuk Dongkrak Tax Ratio di Jawa Barat

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menilai perluasan basis pajak menjadi langkah penting untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Menurutnya, upaya optimalisasi penerimaan tidak cukup hanya dengan mengejar wajib pajak yang sudah patuh, tetapi juga perlu menjangkau potensi pajak yang selama ini belum tergarap.

Misbakhun Minta Kemenkeu Cari Akar Masalah Penerimaan Pajak

Ekonomi dan Keuangan13 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Misbakhun Minta Kemenkeu Cari Akar Masalah Penerimaan Pajak

PARLEMENTARIA, Bandung — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa rendahnya capaian penerimaan pajak di Jawa Barat bukan semata-mata persoalan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melainkan tantangan bersama yang harus diselesaikan dengan mengidentifikasi akar masalah secara terbuka. Hal tersebut disampaikan Misbakhun dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Gedung Keuangan Negara, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026).

Komisi XI Dorong Pemanfaatan UU Satu Data Indonesia untuk Kejar Wajib Pajak

Ekonomi dan Keuangan13 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Dorong Pemanfaatan UU Satu Data Indonesia untuk Kejar Wajib Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong Kementerian Keuangan segera memanfaatkan Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) yang baru disahkan untuk memperluas basis penerimaan pajak. Menurutnya, data yang terintegrasi lintas kementerian harus diarahkan untuk menyasar wajib pajak besar di sektor pertambangan, perkebunan, ekspor-impor, dan industri manufaktur.

Amin AK Minta Pemerintah Kendalikan Defisit APBN dan Optimalkan Penerimaan Negara

Ekonomi dan Keuangan11 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Amin AK Minta Pemerintah Kendalikan Defisit APBN dan Optimalkan Penerimaan Negara

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dan memperketat pengawasan belanja untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengingatkan, pengendalian defisit perlu diiringi strategi penerimaan yang tepat sasaran serta penggunaan anggaran yang efisien.

Fauzi Amro Dorong BPK Manfaatkan AI untuk Perkuat Kualitas Pemeriksaan

Ekonomi dan Keuangan11 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Fauzi Amro Dorong BPK Manfaatkan AI untuk Perkuat Kualitas Pemeriksaan

PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan keuangan negara. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran, mendukung pemulihan kerugian negara, serta memberikan kepastian hukum atas hasil pemeriksaan.

Harris Turino Dorong Reformasi Pajak Digital bagi Perusahaan Global

Ekonomi dan Keuangan10 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Harris Turino Dorong Reformasi Pajak Digital bagi Perusahaan Global

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mendorong pemerintah mengubah pendekatan perpajakan bagi perusahaan digital global dengan mempertimbangkan besarnya aktivitas ekonomi mereka di Indonesia, bukan hanya keberadaan fisik perusahaan (permanent establishment).

Didik Haryadi Minta LPS Evaluasi Tingginya Kegagalan BPR di Jawa Barat

Ekonomi dan Keuangan10 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Didik Haryadi Minta LPS Evaluasi Tingginya Kegagalan BPR di Jawa Barat

PARLEMENTARIA, Bandung Barat — Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengevaluasi tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang dicabut izin usahanya di Jawa Barat. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan, mulai dari persoalan tata kelola dan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga potensi kecurangan (fraud).