Ekonomi dan Keuangan

Banggar Usulkan Skema DBH 2027 Perkuat Fiskal Daerah

PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong penerapan skema pendanaan inovatif melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai instrumen pembiayaan pada 2027. Skema tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian Kurang Bayar DBH (KB-DBH) pemerintah pusat kepada daerah yang secara nasional telah mencapai sekitar Rp71 triliun.

3 Oktober 2026

Banggar Dorong Penguatan Infrastruktur Pariwisata untuk Perpanjang Masa Tinggal Wisatawan di Bali

Banggar Dorong Penguatan Infrastruktur Pariwisata untuk Perpanjang Masa Tinggal Wisatawan di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong penguatan infrastruktur pariwisata di Bali untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperpanjang masa tinggal wisatawan. Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai, pengembangan pariwisata Bali tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan jumlah kunjungan, tetapi perlu diarahkan agar wisatawan lebih lama tinggal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

BAKN Dorong Optimalisasi Cadangan 1 Miliar Barel Rokan Hulu untuk Tingkatkan Lifting

BAKN Dorong Optimalisasi Cadangan 1 Miliar Barel Rokan Hulu untuk Tingkatkan Lifting

PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong optimalisasi cadangan minyak di Rokan Hulu, Riau, yang berdasarkan informasi yang diterima BAKN DPR RI masih mencapai sekitar 1 miliar barel. Optimalisasi tersebut dinilai dapat mendukung peningkatan lifting minyak nasional sekaligus pencapaian target pemerintah di sektor energi.

BAKN Dorong Negara Ambil Alih Ruas Tol Trans Sumatera yang Belum Ekonomis

BAKN Dorong Negara Ambil Alih Ruas Tol Trans Sumatera yang Belum Ekonomis

PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong pemerintah menyiapkan skema pembiayaan baru untuk keberlanjutan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), khususnya bagi ruas-ruas yang belum mencapai tingkat keekonomisan. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menilai, terhadap ruas yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai keekonomisan, perlu dipertimbangkan skema pengambilalihan oleh negara.

Transfer ke Daerah Didorong Jadi Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Bali

Transfer ke Daerah Didorong Jadi Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar — Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah transfer pemerintah pusat ke daerah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat. Karena itu, kebijakan transfer ke daerah pada 2026 perlu diarahkan pada belanja yang produktif, terukur, dan akuntabel.

Trafik Tol Trans Sumatera Hanya 50 Persen dari Rencana, BAKN Cari Model Bisnis yang Tepat

Trafik Tol Trans Sumatera Hanya 50 Persen dari Rencana, BAKN Cari Model Bisnis yang Tepat

PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti realisasi trafik sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang baru mencapai sekitar 50 persen dari trafik yang direncanakan. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan beban operasional dan pemeliharaan jalan tol serta beban bunga dari investasi yang telah dilakukan.

Banggar Dorong APBD Bali Perkuat Diversifikasi Ekonomi

Banggar Dorong APBD Bali Perkuat Diversifikasi Ekonomi

PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Bali mengarahkan APBD 2026 sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah, termasuk memperkuat sektor ekonomi di luar pariwisata. Langkah tersebut dinilai penting karena struktur ekonomi Bali masih cukup bergantung pada sektor pariwisata.

3 Oktober 2026

Musthofa Dorong Edukasi Pajak bagi Agen Asuransi

Musthofa Dorong Edukasi Pajak bagi Agen Asuransi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi perpajakan yang komprehensif bagi perkumpulan agen asuransi di tengah penerapan ketentuan pajak progresif berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab keresahan agen asuransi, terutama terkait mekanisme pelaporan dan pemotongan pajak penghasilan atas komisi yang diterima.

Komisi XI dan BI Sepakati Penguatan Kebijakan Jaga Stabilitas Rupiah

Komisi XI dan BI Sepakati Penguatan Kebijakan Jaga Stabilitas Rupiah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia (BI) menyepakati sejumlah arah penguatan kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kesepakatan tersebut merupakan salah satu hasil Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur BI Destry Damayanti beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

APBN 2027 Harus Hadirkan Pertumbuhan Tinggi yang Merata

APBN 2027 Harus Hadirkan Pertumbuhan Tinggi yang Merata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN Tahun 2027 harus dapat memastikan pemerataan hasil pembangunan ke seluruh rakyat. Ia mengingatkan, agar anggaran belanja negara itu tak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata.

Harris Turino Tekankan Defisit APBN Tak Melebihi 3 Persen

Harris Turino Tekankan Defisit APBN Tak Melebihi 3 Persen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai disiplin fiskal perlu tetap dijaga dengan mempertahankan batas defisit APBN maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menegaskan, wacana pelebaran batas defisit di atas 3 persen hingga saat ini baru sebatas wacana dan belum dibahas secara resmi.

29 September 2026

Fathi Dorong Transaksi QRIS Jadi Basis Analisis Pembiayaan UMKM