Ekonomi dan Keuangan

934 artikel ditemukan

Waka DPR RI Sari Yuliati Ajak ADKASI Bangun Optimisme Desentralisasi

Ekonomi dan Keuangan28 Juni 2026

Waka DPR RI Sari Yuliati Ajak ADKASI Bangun Optimisme Desentralisasi

PARLEMENTARIA, Batam - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, mengajak seluruh anggota Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) untuk membangun rasa optimisme dan mengapresiasi capaian standardisasi pelayanan minimal selama ini. Menurutnya, perjalanan otonomi daerah adalah sejarah pencarian keseimbangan, sehingga hal tersebut tidak untuk diromantisasi berlarut-larut terhadap segala dinamika dan tantangan saat ini.

28 Juni 2026

Sari Yuliati Ajak DPRD se-Sumatra Perkuat Integritas dan Kapasitas Demi Mengawal Aspirasi Rakyat

Ekonomi dan Keuangan28 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Sari Yuliati Ajak DPRD se-Sumatra Perkuat Integritas dan Kapasitas Demi Mengawal Aspirasi Rakyat

PARLEMENTARIA, Batam - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, mengajak seluruh anggota DPRD se-Pulau Sumatra untuk terus memperkuat integritas, kapasitas kelembagaan, dan kualitas pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengawal aspirasi masyarakat.

Dede Yusuf Ingatkan Reformasi BUMD Potensi Perkuat Pendapatan Asli Daerah

Ekonomi dan Keuangan26 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dede Yusuf Ingatkan Reformasi BUMD Potensi Perkuat Pendapatan Asli Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Hal ini menjadi sorotannya lantaran selama ini banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Dede Yusuf Pertanyakan Pemerintah Soal Dana Desa Dipotong Drastis dalam RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan26 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dede Yusuf Pertanyakan Pemerintah Soal Dana Desa Dipotong Drastis dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengkritisi keras kebijakan penurunan alokasi anggaran desa yang dinilai merosot sangat drastis. Penurunan ini dinilai kontradiktif mengingat beban riil pelayanan publik di tingkat pemerintahan terbawah justru semakin menumpuk.

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Edukasi, Demi Berantas Pinjol

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Edukasi, Demi Berantas Pinjol

PARLEMENTARIA, Jakarta — Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi perhatian serius. Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup hampir seribu platform pinjaman ilegal, praktik serupa terus bermunculan dan dinilai semakin meresahkan masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino pun mendorong penguatan edukasi publik dan langkah yang lebih tegas untuk menekan laju pertumbuhan pinjol ilegal yang menawarkan bunga tinggi serta menerapkan pola penagihan yang tidak manusiawi.

Komisi XI Seleksi Anggota BS OJK untuk Perkuat Pengawasan Sektor Keuangan

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Seleksi Anggota BS OJK untuk Perkuat Pengawasan Sektor Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR RI menyeleksi calon terbaik untuk mengisi satu kursi Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan uji kelayakan serta kepatutan (fit and proper test), Kamis. Seleksi ini menjadi krusial mengingat BS OJK memiliki peran penting dalam mendukung fungsi pengawasan DPR RI terhadap OJK, terlebih setelah penguatan kewenangan OJK melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dede Yusuf Apresiasi Relaksasi Belanja Pegawai Daerah dalam Kebijakan TKD 2027

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dede Yusuf Apresiasi Relaksasi Belanja Pegawai Daerah dalam Kebijakan TKD 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi langkah pemerintah yang membuka ruang relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai pemerintah daerah dalam kerangka kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027.

Penyesuaian TKD Harus Diimbangi Pelaksanaan Program Daerah Lewat Pemerintah Pusat

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Penyesuaian TKD Harus Diimbangi Pelaksanaan Program Daerah Lewat Pemerintah Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah perlu dipahami secara utuh. Menurutnya, berkurangnya sebagian alokasi transfer tidak serta-merta berarti berkurangnya dukungan anggaran bagi daerah, karena sejumlah program kini dieksekusi langsung oleh pemerintah pusat di daerah.

Pengungkapan Kasus Penyekapan YTR Hasil Kerja Sinergi Aparat dan Empati Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Pengungkapan Kasus Penyekapan YTR Hasil Kerja Sinergi Aparat dan Empati Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Kabupaten Bandung, baru-baru ini.

BAKN Soroti Efektivitas KUR Perkuat Ekosistem Pembiayaan di Daerah

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Soroti Efektivitas KUR Perkuat Ekosistem Pembiayaan di Daerah

PARLEMENTARIA, Palembang - Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya dalam mendorong peningkatan kelas pelaku usaha dan penguatan ekonomi daerah. Ia menilai kinerja Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang dinilai termasuk terbaik dalam penyaluran KUR.

Charles Meikyansah: Stimulus Rp26,34 Triliun Jaga Daya Tahan Ekonomi Rakyat

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Charles Meikyansah: Stimulus Rp26,34 Triliun Jaga Daya Tahan Ekonomi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah mengapresiasi langkah pemerintah yang meluncurkan paket stimulus ekonomi semester II tahun 2026 senilai Rp26,34 triliun. Pasalnya, kebijakan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.

Legislator Soroti Rendahnya Serapan Anggaran LPS Pasca Perluasan Mandat UU P2SK

Ekonomi dan Keuangan24 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Legislator Soroti Rendahnya Serapan Anggaran LPS Pasca Perluasan Mandat UU P2SK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rendahnya serapan sejumlah pos anggaran serta kesiapan SDM Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menghadapi perluasan mandat pasca-Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi sorotan. Hal tersebut mengemuka pada rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner LPS terkait revisi anggaran tahun 2026.