Budi Sulistyono Dorong Giant Sea Wall Dibangun Bertahap Sesuai Skala Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pembangunan Giant Sea Wall (Tanggul Laut Raksasa) dinilai perlu segera dimulai secara bertahap dengan menentukan wilayah dan kebutuhan yang menjadi prioritas. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Budi Sulistyono alias Kanang menilai pembangunan tidak harus dilakukan sekaligus, tetapi membutuhkan perencanaan dan strategi yang matang agar dapat berjalan sesuai kemampuan anggaran.

Dirinya mengatakan penanganan kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) membutuhkan perhatian khusus karena terjadi penurunan permukaan tanah di tengah kenaikan permukaan air laut. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi daratan dan mengancam masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

“Tanggul laut ini menjadi obsesinya Presiden ketika makin hari, makin bulan, makin tahun, itu ada penurunan. Air laut naik, permukaan tanah menurun. Nah ini perlu ada konsentrasi,” ujar Kanang saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, pembangunan Giant Sea Wall tidak realistis apabila seluruh kebutuhan langsung dikerjakan dalam waktu bersamaan. Karena itu, pemerintah perlu terlebih dahulu menyusun perencanaan, strategi pembangunan, serta menentukan wilayah yang menjadi prioritas.

“Saya tidak melihat itu realistis murni, tapi itu harus dimulai. Walaupun tidak harus semua, tapi harus dimulai. Mulai dari perencanaan, strateginya bagaimana, terus kemudian mana yang menjadi prioritasnya dulu. Apakah ini semua, kalau itu semua enggak mungkin,” katanya.

Kanang menekankan pendekatan bertahap diperlukan agar pembangunan dapat berjalan secara terukur dan tidak membebani anggaran negara secara langsung. Menurutnya, kebutuhan pembangunan yang besar perlu disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan serta urgensi masing-masing wilayah.

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai urgensi pembangunan tersebut sudah terlihat dari dampak banjir rob yang terjadi di sejumlah wilayah Pantura. Semarang menjadi salah satu contoh ketika kenaikan permukaan air laut telah mengganggu aktivitas masyarakat dan merendam fasilitas publik.

“Saya kira kalau sekarang melihat masyarakat, katakanlah di Semarang saja, sudah mulai rob, betapa terganggunya masyarakat beraktivitas ketika rob air permukaan laut naik,” tuturnya.

Kanang menyebut kondisi tersebut bahkan telah berdampak pada fasilitas pelayanan publik. “Ada beberapa daerah atau beberapa wilayah, atau bahkan itu ada rumah sakit yang ikut rendam dan sebagainya,” katanya.

Karena itu, ia menilai pembangunan Giant Sea Wall memiliki urgensi tinggi dan tidak cukup hanya dengan meningkatkan kewaspadaan. Program tersebut harus mulai diwujudkan melalui tahapan pembangunan yang jelas, dengan mendahulukan wilayah yang paling membutuhkan penanganan.

“Ini memang urgensitasnya cukup tinggi, tapi harus dimulai,” pungkas Kanang. (fa/um)