narkoba

Anggaran Kamtib Rp259 Triliun Harus Putus Jaringan Bandar Judol dan Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta pemerintah memastikan alokasi anggaran fungsi Ketertiban dan Keamanan (Kamtib) sebesar Rp259,3 triliun dalam RAPBN 2027 mampu memperkuat strategi penegakan hukum terhadap kejahatan judi online dan narkotika. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan ukuran keberhasilan yang lebih substantif, bukan hanya berdasarkan jumlah perkara maupun penangkapan.

Benny Utama: Pemda di Maluku Utara Perlu Sediakan Fasilitas Rehabilitasi Korban Narkotika

PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama mendorong pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara memperkuat upaya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, penanganan persoalan narkotika tidak dapat hanya dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Komisi III Dorong Penguatan BNNP Maluku Utara Berantas Peredaran Narkoba

PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi III DPR RI Machfud Arifin mendorong penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara melalui penambahan personel, anggaran, dan sarana pendukung. Hal itu guna mengoptimalkan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah kepulauan tersebut.

Pengelolaan Lapas Harus Hadirkan Rasa Keadilan bagi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti fantastisnya alokasi anggaran belanja negara yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan pokok warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Guna memberikan asas keadilan bagi publik, ia mendorong adanya program pemberdayaan yang membuat warga binaan dapat berkontribusi secara produktif.

Prioritaskan Rehabilitasi Korban Narkoba Demi Atasi Overcrowded Lapas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mendesak pemerintah untuk segera mereformasi regulasi penanganan kasus narkotika guna mengatasi persoalan kelebihan kapasitas (overcrowded) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Langkah ini dinilai krusial mengingat mayoritas penghuni lapas saat ini didominasi oleh warga binaan terkait kasus narkoba.

Abdullah: Tambahan Anggaran untuk Polri hingga BNN Harus Bermanfaat untuk Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI yang membidangi hukum menggelar rapat kerja dengan Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2027, evaluasi kinerja Tahun 2026, serta kebutuhan kelembagaan masing-masing institusi.

Usut Tuntas Jaringan Narkoba di Lapas: Jangan Berhenti Tangkap Kurirnya Saja!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengapresiasi keberhasilan petugas menggagalkan empat upaya penyelundupan narkotika ke Lapas Narkotika Jakarta dan Rutan Kelas I Jakarta Pusat (Salemba). Namun, ia menegaskan pemberantasan narkotika tidak boleh berhenti pada penangkapan kurir semata.

Kuatkan Deteksi Narkotika, Martin Tumbelaka Sepakat BNN Perlu Dukungan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal itu guna memperkuat upaya pemberantasan narkotika yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Menurutnya, tantangan yang dihadapi BNN saat ini semakin berat seiring berkembangnya berbagai modus peredaran narkoba.

Arisal Aziz Luncurkan Kampung Bebas Narkoba dan Perkuat LBH Josal Bantu Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI dari Dapil Sumbar II, Arisal Aziz, terus menunjukkan komitmennya dalam membangun masyarakat yang sehat, aman, dan berdaya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran program Kampung Bebas Narkoba sekaligus penguatan LBH Josal Bantu Rakyat di Posko Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, Jumat (5/6/2026).

Hinca Dorong Gerakan “Relawan Pink” untuk Selamatkan Generasi dari Narkoba

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi III DPR RI, Hinca I.P. Pandjaitan, menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Ia pun mengapresiasi gerakan sosial bertajuk “Relawan Pink”, sebuah kampanye anti-narkoba berbasis komunitas.

Habib Aboe Bakar Al Habsyi Desak Kolaborasi BNN dan Lapas Demi Berantas Peredaran Narkoba Terstruktur di Bali