E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Statistik|Transportasi|Infrastruktur|Sensus Ekonomi|Desa|karhutla|Batam|Desa Wisata Mandiri|Desa Wisata Cibiru Wetan|APBN|Investasi|Ekonomi|Bansos
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 32°C
Lembab: 64%
Angin: 9 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Statistik|Transportasi|Infrastruktur|Sensus Ekonomi|Desa|karhutla|Batam|Desa Wisata Mandiri|Desa Wisata Cibiru Wetan|APBN|Investasi|Ekonomi|Bansos
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 32°C
Lembab: 64%
Angin: 9 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

Danantara

14 artikel dengan tag ini

Soroti Lambatnya Penyediaan Hunian, Demer Usul Sinergi Perumnas–Danantara
Soroti Lambatnya Penyediaan Hunian, Demer Usul Sinergi Perumnas–Danantara
Industri dan Pembangunan2 Juli 2026
Soroti Lambatnya Penyediaan Hunian, Demer Usul Sinergi Perumnas–Danantara
Industri dan Pembangunan
Soroti Lambatnya Penyediaan Hunian, Demer Usul Sinergi Perumnas–Danantara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer mendorong Perumnas memperkuat sinergi dengan Danantara guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Menurutnya, kehadiran Danantara menjadi peluang strategis untuk mengoptimalkan aset negara sekaligus memperkuat pembiayaan pembangunan perumahan rakyat.

2 Juli 2026
Sturman: Restrukturisasi BUMN Harus Berdampak, Bukan Sekadar Kurangi Jumlah Perusahaan
Sturman: Restrukturisasi BUMN Harus Berdampak, Bukan Sekadar Kurangi Jumlah Perusahaan
Industri dan Pembangunan30 Juni 2026
Sturman: Restrukturisasi BUMN Harus Berdampak, Bukan Sekadar Kurangi Jumlah Perusahaan
Industri dan Pembangunan
Sturman: Restrukturisasi BUMN Harus Berdampak, Bukan Sekadar Kurangi Jumlah Perusahaan

PARLEMENTARIA, Jakarta– Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan menilai langkah restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) yang dikelola melalui Danantara merupakan kebijakan yang positif selama mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja perusahaan.

Ekspor Satu Pintu Berisiko Tak Ubah Struktur Ekonomi, Evita Minta Desain Hilirisasi Diperjelas
Ekspor Satu Pintu Berisiko Tak Ubah Struktur Ekonomi, Evita Minta Desain Hilirisasi Diperjelas
Industri dan Pembangunan18 Juni 2026
Ekspor Satu Pintu Berisiko Tak Ubah Struktur Ekonomi, Evita Minta Desain Hilirisasi Diperjelas
Industri dan Pembangunan
Ekspor Satu Pintu Berisiko Tak Ubah Struktur Ekonomi, Evita Minta Desain Hilirisasi Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengingatkan agar kebijakan ekspor satu pintu untuk sumber daya alam (SDA) strategis tidak hanya berorientasi pada pengelolaan devisa dan optimalisasi penerimaan negara. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Komisi XI Usul BPI Danantara Dilibatkan Bahas Asumsi Makro Negara
Komisi XI Usul BPI Danantara Dilibatkan Bahas Asumsi Makro Negara
Ekonomi dan Keuangan10 Juni 2026
Komisi XI Usul BPI Danantara Dilibatkan Bahas Asumsi Makro Negara
Ekonomi dan Keuangan
Komisi XI Usul BPI Danantara Dilibatkan Bahas Asumsi Makro Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengusulkan agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dilibatkan dalam pembahasan asumsi makro ekonomi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kehadiran BPI Danantara penting untuk mendorong investasi dan penguatan sektor riil untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

BAM akan Libatkan Danantara, Selesaikan Sengketa Lahan Pertamina Lhokseumawe
BAM akan Libatkan Danantara, Selesaikan Sengketa Lahan Pertamina Lhokseumawe
Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026
BAM akan Libatkan Danantara, Selesaikan Sengketa Lahan Pertamina Lhokseumawe
Kesejahteraan Rakyat
BAM akan Libatkan Danantara, Selesaikan Sengketa Lahan Pertamina Lhokseumawe

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Upaya penyelesaian sengketa lahan antara warga eks Blang Lancang Rancong, Lhokseumawe, Aceh dan PT Pertamina yang telah berlangsung lebih dari lima dekade kini memasuki babak baru. Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menilai keterlibatan Danantara menjadi faktor penting untuk membuka jalan keluar atas persoalan yang hingga kini belum menemukan titik terang.

DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara
DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara
Politik dan Keamanan8 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara
Politik dan Keamanan
DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR bersama pemerintah kini tengah membahas sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini dilakukan demi akselerasi untuk memperkuat sektor ekspor, peningkatan kepastian bagi pelaku pasar dan investor, serta penyusunan regulasi yang mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan ekonomi.

Firman Soebagyo: Jangan Korbankan Petani Sawit Akibat Kebijakan Ekspor Satu Pintu
Firman Soebagyo: Jangan Korbankan Petani Sawit Akibat Kebijakan Ekspor Satu Pintu
Industri dan Pembangunan31 Mei 2026
Firman Soebagyo: Jangan Korbankan Petani Sawit Akibat Kebijakan Ekspor Satu Pintu
Industri dan Pembangunan
Firman Soebagyo: Jangan Korbankan Petani Sawit Akibat Kebijakan Ekspor Satu Pintu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ekspor sawit melalui sistem satu pintu yang dijalankan oleh BUMN Danantara Sumber daya Indonesia (DSI).

Waspadai Risiko Sentralisasi Kekuasaan Ekonomi Dalam Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia
Waspadai Risiko Sentralisasi Kekuasaan Ekonomi Dalam Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia
Industri dan Pembangunan29 Mei 2026
Waspadai Risiko Sentralisasi Kekuasaan Ekonomi Dalam Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia
Industri dan Pembangunan
Waspadai Risiko Sentralisasi Kekuasaan Ekonomi Dalam Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menyoroti rencana restrukturisasi tata kelola ekspor komoditas strategis nasional melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sebagai entitas eksportir tunggal yang akan mengendalikan ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), serta produk paduan nikel Indonesia mulai tahun 2027.

I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan: KUR Harus Mampu Jangkau UMKM Nonbankable
I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan: KUR Harus Mampu Jangkau UMKM Nonbankable
Industri dan Pembangunan21 Mei 2026
I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan: KUR Harus Mampu Jangkau UMKM Nonbankable
Industri dan Pembangunan
I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan: KUR Harus Mampu Jangkau UMKM Nonbankable

PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan menilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih belum optimal menjangkau pelaku usaha mikro yang belum memenuhi persyaratan administrasi perbankan atau nonbankable. Hal itu disampaikannya usai mengikuti agenda agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).

Kawendra Lukistian: Perbankan Perlu Jangkau KUR Ekraf, IP Bisa Jadi Agunan Masa Depan
Kawendra Lukistian: Perbankan Perlu Jangkau KUR Ekraf, IP Bisa Jadi Agunan Masa Depan
Industri dan Pembangunan21 Mei 2026
Kawendra Lukistian: Perbankan Perlu Jangkau KUR Ekraf, IP Bisa Jadi Agunan Masa Depan
Industri dan Pembangunan
Kawendra Lukistian: Perbankan Perlu Jangkau KUR Ekraf, IP Bisa Jadi Agunan Masa Depan

PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mendorong sektor perbankan lebih berani menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) sebagai agunan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar pembiayaan negara benar-benar mampu menjangkau pelaku usaha kreatif dari berbagai skala, bukan hanya pelaku usaha besar yang telah mapan. Dorongan itu disampaikannya disela-sela agenda agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).

Selaraskan Percepatan RUU Satu Data Indonesia Demi Pastikan Validasi Penerima KUR Lebih Tepat Sasaran
Selaraskan Percepatan RUU Satu Data Indonesia Demi Pastikan Validasi Penerima KUR Lebih Tepat Sasaran
Industri dan Pembangunan21 Mei 2026
Selaraskan Percepatan RUU Satu Data Indonesia Demi Pastikan Validasi Penerima KUR Lebih Tepat Sasaran
Industri dan Pembangunan
Selaraskan Percepatan RUU Satu Data Indonesia Demi Pastikan Validasi Penerima KUR Lebih Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan mendorong percepatan integrasi data nasional melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia demi memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Hal ini disampaikannya saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).

Komisi VI Evaluasi Penyaluran dan Penjaminan KUR di NTB
Komisi VI Evaluasi Penyaluran dan Penjaminan KUR di NTB
Industri dan Pembangunan21 Mei 2026
Komisi VI Evaluasi Penyaluran dan Penjaminan KUR di NTB
Industri dan Pembangunan
Komisi VI Evaluasi Penyaluran dan Penjaminan KUR di NTB

PARLEMENTARIA, Lombok — Komisi VI DPR menggelar agenda Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengevaluasi penyaluran dan penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Memimpin agenda, Ketua Tim Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengingatkan bahwa program KUR adalah wujud nyata kehadiran negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4.

1 / 2Halaman 1 dari 2Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(969)
  • Industri dan Pembangunan(3417)
  • Isu Lainnya(1026)
  • Kesejahteraan Rakyat(3404)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4161)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

30 Juni 2026
18 Juni 2026
10 Juni 2026
9 Juni 2026
8 Juni 2026
31 Mei 2026
29 Mei 2026
21 Mei 2026
21 Mei 2026
21 Mei 2026
21 Mei 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Statistik|Transportasi|Infrastruktur|Sensus Ekonomi|Desa|karhutla|Batam|Desa Wisata Mandiri|Desa Wisata Cibiru Wetan|APBN|Investasi|Ekonomi|Bansos
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 32°C
Lembab: 64%
Angin: 9 km/h