Danantara

9 artikel dengan tag ini

DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara

Politik dan Keamanan8 Juni 2026

DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR bersama pemerintah kini tengah membahas sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini dilakukan demi akselerasi untuk memperkuat sektor ekspor, peningkatan kepastian bagi pelaku pasar dan investor, serta penyusunan regulasi yang mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan ekonomi.

8 Juni 2026

Firman Soebagyo: Jangan Korbankan Petani Sawit Akibat Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Industri dan Pembangunan31 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Firman Soebagyo: Jangan Korbankan Petani Sawit Akibat Kebijakan Ekspor Satu Pintu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ekspor sawit melalui sistem satu pintu yang dijalankan oleh BUMN Danantara Sumber daya Indonesia (DSI).

Waspadai Risiko Sentralisasi Kekuasaan Ekonomi Dalam Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia

Industri dan Pembangunan29 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Waspadai Risiko Sentralisasi Kekuasaan Ekonomi Dalam Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menyoroti rencana restrukturisasi tata kelola ekspor komoditas strategis nasional melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sebagai entitas eksportir tunggal yang akan mengendalikan ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), serta produk paduan nikel Indonesia mulai tahun 2027.

I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan: KUR Harus Mampu Jangkau UMKM Nonbankable

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan: KUR Harus Mampu Jangkau UMKM Nonbankable

PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan menilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih belum optimal menjangkau pelaku usaha mikro yang belum memenuhi persyaratan administrasi perbankan atau nonbankable. Hal itu disampaikannya usai mengikuti agenda agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).

Kawendra Lukistian: Perbankan Perlu Jangkau KUR Ekraf, IP Bisa Jadi Agunan Masa Depan

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Kawendra Lukistian: Perbankan Perlu Jangkau KUR Ekraf, IP Bisa Jadi Agunan Masa Depan

PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mendorong sektor perbankan lebih berani menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) sebagai agunan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar pembiayaan negara benar-benar mampu menjangkau pelaku usaha kreatif dari berbagai skala, bukan hanya pelaku usaha besar yang telah mapan. Dorongan itu disampaikannya disela-sela agenda agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).

Selaraskan Percepatan RUU Satu Data Indonesia Demi Pastikan Validasi Penerima KUR Lebih Tepat Sasaran

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Selaraskan Percepatan RUU Satu Data Indonesia Demi Pastikan Validasi Penerima KUR Lebih Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan mendorong percepatan integrasi data nasional melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia demi memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Hal ini disampaikannya saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).

Komisi VI Evaluasi Penyaluran dan Penjaminan KUR di NTB

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Evaluasi Penyaluran dan Penjaminan KUR di NTB

PARLEMENTARIA, Lombok — Komisi VI DPR menggelar agenda Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengevaluasi penyaluran dan penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Memimpin agenda, Ketua Tim Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengingatkan bahwa program KUR adalah wujud nyata kehadiran negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4.

Kawendra Pastikan DPR Awasi Ketat Implementasi Tata Kelola Ekspor SDA

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Kawendra Pastikan DPR Awasi Ketat Implementasi Tata Kelola Ekspor SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan DPR akan mengawasi secara optimal implementasi kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) yang diterbitkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan secara resmi bahwa telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Kembali ke Pasal 33: Skema Ekspor Satu Pintu dan Tata Kelola SDA

Ekonomi dan Keuangan20 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kembali ke Pasal 33: Skema Ekspor Satu Pintu dan Tata Kelola SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Kebijakan ini mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor. Komoditas yang masuk tahap awal implementasi meliputi minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloy).