sekolah

22 artikel dengan tag ini

Abdul Fikri: Kekurangan Siswa di SD Negeri Perlu Solusi Terintegrasi

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Abdul Fikri: Kekurangan Siswa di SD Negeri Perlu Solusi Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai fenomena sejumlah sekolah dasar (SD) negeri yang kekurangan peserta didik baru harus direspons melalui penataan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai masalah masing-masing sekolah, melainkan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi antarseluruh jenjang dan penyelenggara pendidikan.

15 Juli 2026

Usut Tuntas Ancaman Bom SDN Srengseng Sawah 15, Bongkar Jaringan Jika Ada Motif Teror

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Usut Tuntas Ancaman Bom SDN Srengseng Sawah 15, Bongkar Jaringan Jika Ada Motif Teror

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ancaman bom terhadap SDN Srengseng Sawah 15, Jakarta Selatan. Menurutnya, penyelidikan tidak boleh berhenti pada pelaku semata, tetapi juga harus menelusuri motif serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat apabila ancaman tersebut berkaitan dengan gangguan terhadap keamanan negara.

Esti: Pelaku Ancaman Bom di Sekolah Harus Dihukum Sesuai Aturan

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Esti: Pelaku Ancaman Bom di Sekolah Harus Dihukum Sesuai Aturan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati mengutuk keras insiden ancaman bom yang menyasar SD Negeri Srengseng Sawah 15, Jakarta. Ia meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menindak tegas pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Esti Wijayati: Penurunan Siswa Sekolah Negeri Harus Dikaji Berdasarkan Data Komprehensif

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Esti Wijayati: Penurunan Siswa Sekolah Negeri Harus Dikaji Berdasarkan Data Komprehensif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati meminta pemerintah mengkaji secara menyeluruh fenomena dugaan penurunan jumlah peserta didik di sekolah negeri di berbagai daerah. Menurutnya, penurunan tersebut tidak dapat disimpulkan hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan harus dianalisis berdasarkan data yang komprehensif.

MPLS Harus Jadi Fondasi Sekolah Aman dan Bebas Bullying

Kesejahteraan Rakyat13 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

MPLS Harus Jadi Fondasi Sekolah Aman dan Bebas Bullying

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menegaskan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) harus menjadi momentum membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan maupun perundungan (bullying). Menurutnya, proses adaptasi peserta didik pada hari-hari pertama memasuki jenjang pendidikan baru menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim pembelajaran yang mendukung pembentukan karakter dan peningkatan prestasi siswa.

Komisi X Kawal Percepatan Revitalisasi SMAN 1 Lingsar Pascarobohnya Atap Sekolah

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Kawal Percepatan Revitalisasi SMAN 1 Lingsar Pascarobohnya Atap Sekolah

PARLEMENTARIA, Lombok Barat – Komisi X DPR RI memastikan penyaluran bantuan revitalisasi senilai Rp794.203.000 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk SMAN 1 Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), berjalan optimal. Bantuan tersebut diberikan setelah robohnya atap salah satu bangunan sekolah pada 7 Juni 2026 akibat kondisi bangunan yang telah menua.

Putusan MK Jadi Dasar Penerapan Sekolah Gratis di SD-SMP Swasta

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Putusan MK Jadi Dasar Penerapan Sekolah Gratis di SD-SMP Swasta

PARLEMENTARIA, Jakarta – Babak baru dunia pendidikan dasar di Indonesia segera dimulai. Komisi X DPR RI menegaskan bahwa kebijakan wajib belajar dan sekolah gratis tingkat SD dan SMP kini tidak lagi hanya berlaku di sekolah negeri, melainkan wajib merambah ke sekolah swasta. Langkah progresif ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat (final and binding).

Kurniasih Apresiasi Percepatan Revitalisasi Sekolah Terdampak Bencana di Sumatera

Kesejahteraan Rakyat29 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kurniasih Apresiasi Percepatan Revitalisasi Sekolah Terdampak Bencana di Sumatera

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menggandeng pemerintah daerah serta jajaran TNI untuk mempercepat revitalisasi dan rehabilitasi sekolah-sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera.

Komisi VIII DPR RI Dorong Percepatan Rehabilitasi Sekolah Terdampak Banjir di Aceh

Kesejahteraan Rakyat25 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII DPR RI Dorong Percepatan Rehabilitasi Sekolah Terdampak Banjir di Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk mengawal realisasi bantuan penanganan dampak bencana di Aceh, termasuk pemulihan sarana pendidikan yang mengalami kerusakan akibat banjir.

Mencegah Kecurangan dan Pungli Guna Wujudkan SPMB yang Adil

Kesejahteraan Rakyat17 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Mencegah Kecurangan dan Pungli Guna Wujudkan SPMB yang Adil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti berbagai persoalan yang masih muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sejumlah daerah. Ia menegaskan perlunya evaluasi dan pengawasan lebih ketat agar proses penerimaan siswa berjalan adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan.

Lalu Hadrian Dorong Evaluasi Tata Kelola Dana BOS Pasca Mundurnya Ratusan Kepala Sekolah di Sulsel

Kesejahteraan Rakyat17 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lalu Hadrian Dorong Evaluasi Tata Kelola Dana BOS Pasca Mundurnya Ratusan Kepala Sekolah di Sulsel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyusul pengunduran diri ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan yang dikaitkan dengan temuan pengelolaan dana BOS. Dia menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum perbaikan sistem pengawasan, pembinaan, dan manajemen dana pendidikan di seluruh Indonesia.

BAM Tindak Lanjuti Aspirasi Pemanfaatan Fasum-Fasos Sekolah Swasta

Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM Tindak Lanjuti Aspirasi Pemanfaatan Fasum-Fasos Sekolah Swasta

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam terkait persoalan pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) yang selama ini digunakan oleh sejumlah sekolah swasta. Menurutnya, terdapat persoalan regulasi yang menimbulkan ketidakpastian bagi sekolah-sekolah swasta yang selama ini beroperasi di atas lahan yang disewa dari fasum-fasos milik pemerintah daerah.