RUU Adminduk

12 artikel dengan tag ini

Atasi Data Pemilih Ganda, Panja RUU Adminduk Dorong Pelayanan Capil Berbasis Desa

Politik dan Keamanan10 September 2026

Atasi Data Pemilih Ganda, Panja RUU Adminduk Dorong Pelayanan Capil Berbasis Desa

PARLEMENTARIA, Semarang – Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly mendorong agar mekanisme pencatatan administrasi kependudukan seperti peristiwa kelahiran, kematian, hingga perpindahan domisili dapat diselesaikan secara langsung di tingkat desa. Langkah ini dinilai strategis untuk mengatasi persoalan klasik pemutakhiran data kependudukan yang kerap berdampak pada validitas data pemilih Pemilu.

10 September 2026

Data Identitas Tunggal Upaya Minimalisir Biaya Pemilu dan Pangkas Jalur Birokrasi

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Data Identitas Tunggal Upaya Minimalisir Biaya Pemilu dan Pangkas Jalur Birokrasi

PARLEMENTARIA, Semarang – Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong urgensi penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) untuk terintegrasi dengan data kependudukan secara nasional melalui penerapan Single Identity Number (SIN) atau Data Identitas Tunggal. Hal tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk Komisi II DPR RI yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (9/9/2026).

Bahas RUU Adminduk, Romy Soekarno Dorong Keamanan dan Kedaulatan Data

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU Adminduk, Romy Soekarno Dorong Keamanan dan Kedaulatan Data

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, arsitektur data, dan akuntabilitas dalam penerapan Single Identity Number (SIN). Romy menegaskan bahwa SIN tidak boleh hanya dipahami sebagai penambahan nomor identitas, melainkan harus didukung infrastruktur yang matang, mulai dari data center, storage, network, hingga cybersecurity.

Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyoroti pentingnya penerapan stelsel aktif dan interoperabilitas data dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Ia menilai salah satu perubahan besar dalam RUU Adminduk adalah pergeseran paradigma dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif.

Single Identity Number dalam Revisi UU Adminduk Jadi Acuan dalam Pemutakhiran Data Pemilu

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Single Identity Number dalam Revisi UU Adminduk Jadi Acuan dalam Pemutakhiran Data Pemilu

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly menegaskan perlunya mendapatkan masukan-masukan dari pemerintah daerah dalam rangka penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) guna mengatasi persoalan ketidaksesuaian data kependudukan di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk Komisi II DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/9/2026).

Revisi UU Adminduk Disahkan Desember 2026, Disdukcapil Berpeluang Jadi Instansi Vertikal

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Revisi UU Adminduk Disahkan Desember 2026, Disdukcapil Berpeluang Jadi Instansi Vertikal

PARLEMENTARIA, Semarang – Komisi II DPR RI menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) dapat rampung dan disahkan menjadi undang-undang sebelum Desember 2026. Revisi ini diproyeksikan bakal mengganti sebagian besar substansi dan pasal guna menghadirkan tata kelola data kependudukan yang lebih modern dan berdaya saing.

DPR Setujui RUU Administrasi Kependudukan Jadi RUU Usul DPR

Politik dan Keamanan8 September 2026

Politik dan Keamanan

DPR Setujui RUU Administrasi Kependudukan Jadi RUU Usul DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi RUU Usul DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan tertulis terhadap RUU yang sebelumnya merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI.

Baleg Setujui RUU Adminduk Jadi Usul Inisiatif DPR, Sanksi Kebocoran Data Diperkuat

Politik dan Keamanan8 September 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Setujui RUU Adminduk Jadi Usul Inisiatif DPR, Sanksi Kebocoran Data Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) menjadi usul inisiatif DPR untuk dibawa ke Rapat Paripurna. RUU tersebut antara lain mengatur penguatan perlindungan data kependudukan serta sanksi bagi penyelenggara yang gagal melindungi data masyarakat.

Bahas RUU Adminduk, Selly Gantina Dorong Perlindungan Status Anak di Tengah Perceraian Beda Kewarganegaraan

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU Adminduk, Selly Gantina Dorong Perlindungan Status Anak di Tengah Perceraian Beda Kewarganegaraan

PARLEMENTARIA, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendorong penguatan pengaturan mengenai pencatatan dan pengakuan status anak dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).

Penggantian RUU Adminduk Pertegas Transformasi Layanan, NIK Akan Jadi Identitas Tunggal

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Penggantian RUU Adminduk Pertegas Transformasi Layanan, NIK Akan Jadi Identitas Tunggal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengungkapkan bahwa penggantian Rancangan UU Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) menempatkan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diperluas sebagai identitas tunggal (Single Identity Number/SIN) untuk seluruh layanan publik. Hal ini, tambahnya, akan mengubah wajah layanan publik secara total.

Serap Aspirasi di Jabar, Pansus RUU HPI Perkuat Substansi Regulasi Hukum Lintas Negara

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi di Jabar, Pansus RUU HPI Perkuat Substansi Regulasi Hukum Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Bandung - Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI terus mengintensifkan penyerapan aspirasi publik melalui kunjungan kerja ke Jawa Barat. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat substansi regulasi di tengah meningkatnya kompleksitas hubungan hukum lintas negara.

Komisi II Dorong Revisi UU Adminduk, Fondasi Utama Perbaikan Layanan Publik Terpadu

Politik dan Keamanan20 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Revisi UU Adminduk, Fondasi Utama Perbaikan Layanan Publik Terpadu

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan administrasi kependudukan sebagai fondasi utama perbaikan layanan publik di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang membahas urgensi revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk).