RUU Statistik

25 artikel dengan tag ini

Ratih Singkarru Dorong Integrasi Data Kelahiran dan Pendidikan untuk Cegah Anak Putus Sekolah

Kesejahteraan Rakyat23 September 2026

Ratih Singkarru Dorong Integrasi Data Kelahiran dan Pendidikan untuk Cegah Anak Putus Sekolah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Integrasi data kependudukan dengan data pendidikan dinilai penting untuk memperkuat perencanaan pendidikan sekaligus mencegah anak putus sekolah. Melalui integrasi tersebut, data kelahiran dapat menjadi basis proyeksi kebutuhan peserta didik, ruang kelas, hingga tenaga pendidik pada setiap jenjang pendidikan.

23 September 2026

RUU Statistik Harus Perkuat Kualitas dan Kredibilitas Data

Kesejahteraan Rakyat23 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Statistik Harus Perkuat Kualitas dan Kredibilitas Data

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik diarahkan pada penguatan sistem statistik nasional. Menurutnya, diperlukan tata kelola yang kuat agar seluruh proses statistik, mulai dari pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan hingga publikasi data, dilakukan berdasarkan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Integrasi Big Data Butuh Penguatan SDM dan Infrastruktur BPS

Kesejahteraan Rakyat23 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Integrasi Big Data Butuh Penguatan SDM dan Infrastruktur BPS

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyoroti kesiapan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengelola sumber data yang semakin besar dan kompleks. Menurutnya, perkembangan teknologi dan munculnya berbagai sumber data baru perlu diikuti dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur teknologi informasi (TI) BPS.

Reni Astuti Dorong Hak Masyarakat Koreksi Data Diatur dalam RUU Statistik

Kesejahteraan Rakyat23 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Reni Astuti Dorong Hak Masyarakat Koreksi Data Diatur dalam RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti mendorong agar hak masyarakat untuk mengetahui, menyanggah, dan mengoreksi data pemerintah diatur secara jelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Menurutnya, data yang telah dirilis pemerintah tetap perlu membuka ruang koreksi apabila tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di masyarakat.

Bonnie Triyana: Negara Wajib Intervensi Hadapi Fenomena Middle Class Squeeze

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Bonnie Triyana: Negara Wajib Intervensi Hadapi Fenomena Middle Class Squeeze

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti fenomena middle class squeeze yang membuat sebagian masyarakat kelas menengah semakin rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Menurutnya, kelompok tersebut membutuhkan perhatian dan intervensi negara karena berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai guncangan ekonomi.

My Esti: Akurasi DTSEN Tentukan Ketepatan Kebijakan dan Bantuan

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

My Esti: Akurasi DTSEN Tentukan Ketepatan Kebijakan dan Bantuan

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti menekankan pentingnya ketelitian dalam pengolahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), mengingat data tersebut menjadi salah satu basis pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik dan menentukan sasaran berbagai program bantuan. Menurutnya, ketidakakuratan data dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk dalam memperoleh dukungan di bidang pendidikan.

Karmila Sari Dorong BPS Perkuat Akurasi Data DTSEN

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Karmila Sari Dorong BPS Perkuat Akurasi Data DTSEN

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat mekanisme validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penetapan desil masyarakat lebih akurat. Ia menilai, persoalan ketidaksesuaian desil perlu segera dibenahi karena berpengaruh terhadap ketepatan penerima bantuan pemerintah.

17 September 2026

Lalu Hadrian: RUU Statistik dan Satu Data Indonesia Perlu Diselaraskan dalam Satu Regulasi

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lalu Hadrian: RUU Statistik dan Satu Data Indonesia Perlu Diselaraskan dalam Satu Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengusulkan agar konsep Satu Data Indonesia dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari dualisme pengaturan sekaligus memastikan tata kelola data nasional berjalan lebih efektif, selaras, dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Eva Stevany Usulkan RUU Statistik Sederhanakan Klasifikasi Data Nasional

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Eva Stevany Usulkan RUU Statistik Sederhanakan Klasifikasi Data Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba mengusulkan penyederhanaan klasifikasi statistik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Menurutnya, pembagian statistik yang selama ini terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus sebaiknya disederhanakan menjadi dua kategori, yakni statistik resmi negara dan non statistik resmi negara.

Desil Berubah, Bansos Hilang: Legislator Minta BPS Benahi Mekanisme Pembaruan Data

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Desil Berubah, Bansos Hilang: Legislator Minta BPS Benahi Mekanisme Pembaruan Data

PARLEMENTARIA, Banjarmasin - Persoalan perubahan desil kesejahteraan kembali menjadi sorotan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Lita Machfud Arifin yang mengaku menerima banyak keluhan masyarakat yang merasa tidak lagi berhak menerima bantuan sosial akibat perubahan status desil, meski kondisi ekonomi mereka justru mengalami penurunan. Banyak warga yang sebelumnya masih menerima berbagai bantuan pemerintah, kini kehilangan haknya karena masuk ke kelompok desil yang lebih tinggi.

Bonny Triyana: Era AI Menuntut BPS Jadi Penjaga Kualitas Data Nasional

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bonny Triyana: Era AI Menuntut BPS Jadi Penjaga Kualitas Data Nasional

PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Data kini tidak lagi sekadar menjadi instrumen pendukung, melainkan telah menjadi fondasi utama dalam berbagai pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Karena itu, Anggota Komisi X DPR RI Bonny Triyana menilai revisi Undang-Undang Statistik menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data nasional yang kredibel dan berkualitas.

Ferdiansyah: Literasi Statistik Harus Diperkuat untuk Tingkatkan Partisipasi Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ferdiansyah: Literasi Statistik Harus Diperkuat untuk Tingkatkan Partisipasi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Di tengah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI menyerap berbagai masukan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan dalam kunjungan kerja, Jumat (3/7/2026). Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih tingginya penolakan masyarakat saat proses pendataan, yang dinilai dapat memengaruhi kualitas data statistik nasional.