RUU Statistik

18 artikel dengan tag ini

Lalu Hadrian: RUU Statistik dan Satu Data Indonesia Perlu Diselaraskan dalam Satu Regulasi

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Lalu Hadrian: RUU Statistik dan Satu Data Indonesia Perlu Diselaraskan dalam Satu Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengusulkan agar konsep Satu Data Indonesia dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari dualisme pengaturan sekaligus memastikan tata kelola data nasional berjalan lebih efektif, selaras, dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

14 Juli 2026

Eva Stevany Usulkan RUU Statistik Sederhanakan Klasifikasi Data Nasional

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Eva Stevany Usulkan RUU Statistik Sederhanakan Klasifikasi Data Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba mengusulkan penyederhanaan klasifikasi statistik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Menurutnya, pembagian statistik yang selama ini terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus sebaiknya disederhanakan menjadi dua kategori, yakni statistik resmi negara dan non statistik resmi negara.

Desil Berubah, Bansos Hilang: Legislator Minta BPS Benahi Mekanisme Pembaruan Data

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Desil Berubah, Bansos Hilang: Legislator Minta BPS Benahi Mekanisme Pembaruan Data

PARLEMENTARIA, Banjarmasin - Persoalan perubahan desil kesejahteraan kembali menjadi sorotan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Lita Machfud Arifin yang mengaku menerima banyak keluhan masyarakat yang merasa tidak lagi berhak menerima bantuan sosial akibat perubahan status desil, meski kondisi ekonomi mereka justru mengalami penurunan. Banyak warga yang sebelumnya masih menerima berbagai bantuan pemerintah, kini kehilangan haknya karena masuk ke kelompok desil yang lebih tinggi.

Bonny Triyana: Era AI Menuntut BPS Jadi Penjaga Kualitas Data Nasional

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bonny Triyana: Era AI Menuntut BPS Jadi Penjaga Kualitas Data Nasional

PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Data kini tidak lagi sekadar menjadi instrumen pendukung, melainkan telah menjadi fondasi utama dalam berbagai pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Karena itu, Anggota Komisi X DPR RI Bonny Triyana menilai revisi Undang-Undang Statistik menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data nasional yang kredibel dan berkualitas.

Ferdiansyah: Literasi Statistik Harus Diperkuat untuk Tingkatkan Partisipasi Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ferdiansyah: Literasi Statistik Harus Diperkuat untuk Tingkatkan Partisipasi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Di tengah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI menyerap berbagai masukan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan dalam kunjungan kerja, Jumat (3/7/2026). Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih tingginya penolakan masyarakat saat proses pendataan, yang dinilai dapat memengaruhi kualitas data statistik nasional.

Komisi X Dorong Penguatan Kelembagaan BPS melalui RUU Statistik

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Dorong Penguatan Kelembagaan BPS melalui RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Menurutnya, penguatan institusi menjadi kunci agar BPS mampu menghasilkan data statistik yang semakin berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan publik yang tepat sasaran.

Komisi X Himpun Masukan di Sumbar, Perkuat Substansi RUU Statistik

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Himpun Masukan di Sumbar, Perkuat Substansi RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Padang — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Barat, Jumat (3/7/2026), guna menghimpun masukan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dan para pemangku kepentingan daerah sebagai bahan penyempurnaan substansi RUU tentang Statistik.

Kaji Konsep Statistik Resmi Negara dalam Pembaruan RUU Statistik

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kaji Konsep Statistik Resmi Negara dalam Pembaruan RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Makassar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa konsep Statistik Resmi Negara (SRN) menjadi salah satu substansi penting yang tengah dikaji dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Konsep tersebut dinilai perlu diakomodasi sebagai bagian dari pembaruan sistem statistik nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan praktik internasional.

Potensi Tumpang Tindih dengan BPS, Pembahasan RUU SDI Harus Sejalan dengan RUU Statistik

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Potensi Tumpang Tindih dengan BPS, Pembahasan RUU SDI Harus Sejalan dengan RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menyoroti adanya potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga serta kesenjangan teknologi keamanan data di antara instansi mitra kerja.

Mulai Bahas DIM, Komisi X: RUU Statistik Harus Hasilkan Data Akurat dan Akuntabel

Kesejahteraan Rakyat4 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Mulai Bahas DIM, Komisi X: RUU Statistik Harus Hasilkan Data Akurat dan Akuntabel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik bersama pemerintah. Dalam pembahasan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani menegaskan pentingnya regulasi yang mampu menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan akuntabel sebagai dasar perumusan kebijakan negara.

Komisi X Buka Ruang Libatkan BPS dalam Pembahasan RUU Statistik

Kesejahteraan Rakyat3 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Buka Ruang Libatkan BPS dalam Pembahasan RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR membuka ruang keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik, termasuk kemungkinan menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperkaya substansi regulasi yang tengah dibahas bersama pemerintah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani mengatakan BPS memiliki posisi strategis sebagai mitra Komisi X DPR RI dalam fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

Reny Astuti Bahas Paralel Soal Potensi Tumpang Tindih RUU Statistik dan SDI

Kesejahteraan Rakyat3 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Reny Astuti Bahas Paralel Soal Potensi Tumpang Tindih RUU Statistik dan SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembahasan paralel antara Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik dan RUU tentang Satu Data Indonesia (SDI) menjadi sorotan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama pemerintah. Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti mengingatkan agar dua regulasi yang sama-sama membahas tata kelola data nasional tersebut tidak menimbulkan duplikasi pengaturan.