pesantren

30 artikel dengan tag ini

Komisi VIII Tampung Aspirasi Pesantren DIY, Soroti Kesejahteraan Pengajar hingga Sarana Digital

Kesejahteraan Rakyat26 September 2026

Komisi VIII Tampung Aspirasi Pesantren DIY, Soroti Kesejahteraan Pengajar hingga Sarana Digital

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Komisi VIII DPR RI menampung aspirasi pondok pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait kebutuhan penguatan ekosistem pendidikan pesantren, mulai dari peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, perbaikan infrastruktur, hingga pemenuhan sarana pembelajaran berbasis digital.

26 September 2026

Ditjen Pesantren Perlu Diperkuat untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ditjen Pesantren Perlu Diperkuat untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan kelembagaan yang menangani pondok pesantren melalui kehadiran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama. Keberadaan Ditjen khusus tersebut diharapkan dapat memperkuat perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pesantren, mulai dari kesejahteraan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, hingga dukungan anggaran.

An’im Mahrus: Digitalisasi Pendidikan Pesantren Harus Tetap Jaga Interaksi Langsung

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

An’im Mahrus: Digitalisasi Pendidikan Pesantren Harus Tetap Jaga Interaksi Langsung

PARLEMENTARIA, Jombang – Anggota Komisi VIII DPR RI An’im Falachuddin Mahrus menekankan pentingnya mempertahankan interaksi langsung antara pengajar dan santri dalam proses pendidikan di pesantren. Menurutnya, pendidikan pesantren tidak semata-mata berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan ketakwaan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama.

Haeny Minta Regulasi Pesantren Tak Hilangkan Kekhasan

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Haeny Minta Regulasi Pesantren Tak Hilangkan Kekhasan

PARLEMENTARIA, Jombang – Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti mendorong pemerintah melakukan harmonisasi berbagai regulasi yang berkaitan dengan pesantren agar tidak saling bertentangan. Harmonisasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan kekhasan dan karakter pesantren tetap terjaga.

25 September 2026

Komisi VIII Gali Masukan Tebuireng untuk Penguatan Tata Kelola Pesantren

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Gali Masukan Tebuireng untuk Penguatan Tata Kelola Pesantren

PARLEMENTARIA, Jombang — Komisi VIII DPR RI menggali masukan dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, terkait penguatan tata kelola pesantren menyusul pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama RI. Masukan tersebut dinilai penting agar kebijakan dan tata kelola kelembagaan baru tersebut dapat menjawab kebutuhan pesantren di lapangan.

Hetifah Soroti Kesenjangan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Pesantren

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hetifah Soroti Kesenjangan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Pesantren

PARLEMENTARIA, Magelang — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti kesenjangan yang masih dihadapi guru dan tenaga pendidik di lingkungan pesantren dibandingkan dengan pendidik pada jalur pendidikan umum. Kesenjangan tersebut antara lain mencakup aspek kesejahteraan, akses Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta kesempatan peningkatan kompetensi.

Wibowo Prasetyo Dorong Kesetaraan Pesantren dengan Lembaga Pendidikan Umum

Kesejahteraan Rakyat24 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Wibowo Prasetyo Dorong Kesetaraan Pesantren dengan Lembaga Pendidikan Umum

PARLEMENTARIA, Magelang — Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo mendorong pemerintah memperkuat afirmasi kebijakan bagi pondok pesantren agar memiliki kesempatan yang setara dengan lembaga pendidikan umum. Kesetaraan tersebut, menurutnya, perlu diwujudkan tanpa menghilangkan karakter dan kekhasan pesantren.

Marwan Dasopang Dorong Kebijakan Pemerintah Semakin Berpihak pada Pesantren

Kesejahteraan Rakyat24 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Marwan Dasopang Dorong Kebijakan Pemerintah Semakin Berpihak pada Pesantren

PARLEMENTARIA, Magelang — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong pemerintah memperbaiki kebijakan terkait pondok pesantren agar semakin sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Menurutnya, penguatan regulasi dan kelembagaan pesantren perlu diikuti kebijakan yang mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi pesantren.

Marwan Dasopang: Penanganan ODGJ Perlu Kolaborasi Pemerintah dan Pondok Pesantren

Kesejahteraan Rakyat27 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Marwan Dasopang: Penanganan ODGJ Perlu Kolaborasi Pemerintah dan Pondok Pesantren

PARLEMENTARIA, Lampung Tengah – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai persoalan sosial di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan, tetapi juga mencakup penanganan kesehatan jiwa yang masih memerlukan perhatian lebih serius. Karena itu, ia mendorong adanya dukungan nyata dari pemerintah terhadap pondok pesantren yang berperan dalam rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Rofik Hananto Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Rofik Hananto Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rofik Hananto menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan tindak kekerasan yang mengakibatkan seorang santri di Pondok Pesantren Rosyidatussaulatiyyah Al-Ibrahimi NW, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalami luka bakar. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut sekaligus mendorong evaluasi sistem perlindungan anak di lingkungan pesantren.

Rofik Hananto Desak Usut Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Rofik Hananto Desak Usut Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kasus pembakaran yang menimpa seorang santri di Pondok Pesantren Rosyidatussaulatiyyah Al-Ibrahimi NW, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius sekaligus momentum evaluasi terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan lembaga pendidikan.

Sari Yuliati: Pelaku Kasus Pembakaran Santri di Lombok Tengah Harus Diproses Hukum Hingga Tuntas

Ekonomi dan Keuangan14 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Sari Yuliati: Pelaku Kasus Pembakaran Santri di Lombok Tengah Harus Diproses Hukum Hingga Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menerima kuasa hukum dan keluarga korban kasus pembakaran yang terjadi di Pondok Pesantren Raudlatussaulatiyah Al Ibrahimy, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban meminta dukungan agar kasus yang menimbulkan korban jiwa dan luka bakar serius itu diusut hingga tuntas serta memberikan keadilan bagi para korban.