E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Reses|Pendidikan|RUU Masyarakat Adat|PPPK|Rapat Paripurna|Haji|Kesehatan|timwas haji|Judol|Hantavirus|energi|Judi Online|321 WNA
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 84%
Angin: 4 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Reses|Pendidikan|RUU Masyarakat Adat|PPPK|Rapat Paripurna|Haji|Kesehatan|timwas haji|Judol|Hantavirus|energi|Judi Online|321 WNA
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 84%
Angin: 4 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

pesantren

9 artikel dengan tag ini

Fauzan Khalid: Harus Terapkan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren
Fauzan Khalid: Harus Terapkan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren
Kesejahteraan Rakyat10 Mei 2026
Fauzan Khalid: Harus Terapkan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren
Kesejahteraan Rakyat
Fauzan Khalid: Harus Terapkan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Fauzan Khalid menilai sistem pendidikan pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, pendidikan di pesantren tidak hanya menekankan aspek akademik dan ilmu agama, tetapi juga membangun nilai kedisiplinan, kemandirian, serta tata krama para santri.

10 Mei 2026
UU TPKS Dapat Beratkan Hukuman Pelaku Cabul Santriwati
UU TPKS Dapat Beratkan Hukuman Pelaku Cabul Santriwati
Kesejahteraan Rakyat8 Mei 2026
UU TPKS Dapat Beratkan Hukuman Pelaku Cabul Santriwati
Kesejahteraan Rakyat
UU TPKS Dapat Beratkan Hukuman Pelaku Cabul Santriwati

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq mendorong agar pelaku pencambulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendapat pemberatan hukuman. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Skandal Seksual di Pati Pelanggaran HAM Berat
Skandal Seksual di Pati Pelanggaran HAM Berat
Politik dan Keamanan6 Mei 2026
Skandal Seksual di Pati Pelanggaran HAM Berat
Politik dan Keamanan
Skandal Seksual di Pati Pelanggaran HAM Berat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI  Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, terhadap puluhan santriwati. Ia menilai peristiwa ini bukan sekadar kriminal biasa, melainkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, berulang, dan sistematis karena terjadi dalam relasi kuasa yang timpang.

Legislator Desak Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual di Ponpes
Legislator Desak Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual di Ponpes
Kesejahteraan Rakyat6 Mei 2026
Legislator Desak Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual di Ponpes
Kesejahteraan Rakyat
Legislator Desak Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual di Ponpes

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kembali menjadi sorotan publik, menyusul mencuatnya dugaan kasus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang melibatkan puluhan santriwati. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, sementara penanganannya masih berjalan lambat dan belum memberikan efek jera.

Sari Yuliati Tinjau Progres Pembangunan Asrama Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta
Sari Yuliati Tinjau Progres Pembangunan Asrama Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta
Ekonomi dan Keuangan4 Mei 2026
Sari Yuliati Tinjau Progres Pembangunan Asrama Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta
Ekonomi dan Keuangan
Sari Yuliati Tinjau Progres Pembangunan Asrama Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati meninjau langsung progres pembangunan asrama putra di Pondok Pesantren Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya memastikan percepatan pembangunan yang sebelumnya telah mendapat dukungan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. 

Maman Imanul Haq Dorong Integrasi Program Sosial dan Pendidikan Lewat Pesantren
Maman Imanul Haq Dorong Integrasi Program Sosial dan Pendidikan Lewat Pesantren
Kesejahteraan Rakyat25 April 2026
Maman Imanul Haq Dorong Integrasi Program Sosial dan Pendidikan Lewat Pesantren
Kesejahteraan Rakyat
Maman Imanul Haq Dorong Integrasi Program Sosial dan Pendidikan Lewat Pesantren

PARLEMENTARIA, Semarang - Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan integrasi program sosial dan pendidikan melalui pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (22/4/2026).

Pemerintah Perlu Beri Perhatian Khusus Kelayakan Keamanan Bangunan Ponpes di Jatim
Pemerintah Perlu Beri Perhatian Khusus Kelayakan Keamanan Bangunan Ponpes di Jatim
Kesejahteraan Rakyat24 April 2026
Pemerintah Perlu Beri Perhatian Khusus Kelayakan Keamanan Bangunan Ponpes di Jatim
Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah Perlu Beri Perhatian Khusus Kelayakan Keamanan Bangunan Ponpes di Jatim

PARLEMENTARIA, Surabaya - Komisi VIII DPR RI menyoroti masih banyaknya bangunan pondok pesantren di Provinsi Jawa Timur yang belum memenuhi standar keamanan, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan santri. 

Soroti Ketidaktepatan Data Bantuan Pesantren, Legislator Desak Validasi Nasional
Soroti Ketidaktepatan Data Bantuan Pesantren, Legislator Desak Validasi Nasional
Kesejahteraan Rakyat23 April 2026
Soroti Ketidaktepatan Data Bantuan Pesantren, Legislator Desak Validasi Nasional
Kesejahteraan Rakyat
Soroti Ketidaktepatan Data Bantuan Pesantren, Legislator Desak Validasi Nasional

PARLEMENTARIA, Semarang — Komisi VIII DPR RI menyoroti serius dugaan ketidaktepatan data dalam penyaluran bantuan ke pesantren. Temuan ini mencuat setelah adanya indikasi ketidaksesuaian data penerima yang berpotensi mengganggu efektivitas distribusi anggaran negara.

Sanitasi Pesantren: Komisi VIII Dorong Pilot Project Nasional dari Jawa Tengah
Sanitasi Pesantren: Komisi VIII Dorong Pilot Project Nasional dari Jawa Tengah
Kesejahteraan Rakyat23 April 2026
Sanitasi Pesantren: Komisi VIII Dorong Pilot Project Nasional dari Jawa Tengah
Kesejahteraan Rakyat
Sanitasi Pesantren: Komisi VIII Dorong Pilot Project Nasional dari Jawa Tengah

PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyoroti persoalan serius sanitasi di lingkungan pesantren saat melakukan Kunjungan Kerja Reses di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (22/4/2026). Ia bersama tim kunjungan, menemukan fakta lapangan yang memprihatinkan, di mana sejumlah pesantren dengan jumlah santri lebih dari seribu masih memiliki kondisi sanitasi yang jauh dari standar layak.

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(817)
  • Industri dan Pembangunan(3018)
  • Isu Lainnya(1006)
  • Kesejahteraan Rakyat(2929)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3642)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

8 Mei 2026
6 Mei 2026
6 Mei 2026
4 Mei 2026
25 April 2026
24 April 2026
23 April 2026
23 April 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Reses|Pendidikan|RUU Masyarakat Adat|PPPK|Rapat Paripurna|Haji|Kesehatan|timwas haji|Judol|Hantavirus|energi|Judi Online|321 WNA
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 84%
Angin: 4 km/h