Pariwisata

68 artikel dengan tag ini

Chusnunia Chalim: Angka Pariwisata Tinggi Tak Berguna jika Alam Rusak

Industri dan Pembangunan25 Juni 2026

Chusnunia Chalim: Angka Pariwisata Tinggi Tak Berguna jika Alam Rusak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan dua prinsip yang tidak boleh ditinggalkan dalam setiap kebijakan pariwisata: dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, kedua hal itu selalu menjadi tekanan utama Komisi VII setiap kali berhadapan dengan para pemangku kepentingan pariwisata.

25 Juni 2026

Samuel Wattimena: Keragaman Nusantara Jawaban Nyata atas 'Overtourism'

Industri dan Pembangunan24 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Samuel Wattimena: Keragaman Nusantara Jawaban Nyata atas 'Overtourism'

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pendekatan pengembangan pariwisata yang mendorong setiap daerah meniru model Bali dan Yogyakarta dinilai keliru arah dan justru memperparah penumpukan wisatawan. Solusi atas overtourism sesungguhnya sudah ada, yakni kekayaan keragaman budaya, gaya hidup, dan kearifan lokal Nusantara yang selama ini belum dikelola serius.

Evita Nursanty: Pariwisata Bukan Tanggung Jawab 1 Kementerian, Harus Jadi Program Strategis Nasional

Industri dan Pembangunan24 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Evita Nursanty: Pariwisata Bukan Tanggung Jawab 1 Kementerian, Harus Jadi Program Strategis Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa pengembangan pariwisata Indonesia tidak bisa diserahkan kepada satu kementerian saja. Ia menilai keterpaduan lintas kementerian dan lembaga menjadi syarat mutlak yang hingga kini belum terwujud.

Putra Nababan: UU Pariwisata Atur Batasan Kunjungan Berbasis Daya Dukung Lingkungan

Industri dan Pembangunan24 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Putra Nababan: UU Pariwisata Atur Batasan Kunjungan Berbasis Daya Dukung Lingkungan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menegaskan bahwa persoalan overtourism yang kini menjadi kekhawatiran banyak pihak sesungguhnya telah diantisipasi melalui Undang-Undang Pariwisata Nomor 18 Tahun 2025. Regulasi tersebut secara eksplisit mengatur pembatasan kunjungan wisata berbasis kapasitas dan daya dukung lingkungan.

Musa Rajekshah: Edukasi Sejak Dini Perkuat Pondasi Pariwisata Berkualitas di Bali

Politik dan Keamanan22 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Musa Rajekshah: Edukasi Sejak Dini Perkuat Pondasi Pariwisata Berkualitas di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Musa Rajekshah, menilai edukasi sadar wisata sejak dini melalui kurikulum sekolah menjadi salah satu kunci penting untuk memperkuat fondasi pariwisata berkualitas (quality tourism) di Bali. Pasalnya, ia meyakini kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang dimiliki Bali perlu terus dipupuk sejak dini agar generasi muda memiliki kepedulian terhadap kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan sebagai pilar utama pariwisata berkelanjutan.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi: Bali Berpotensi Jadi Pelopor Pariwisata Berkualitas di Asia Pasifik

Politik dan Keamanan22 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Habib Aboe Bakar Alhabsyi: Bali Berpotensi Jadi Pelopor Pariwisata Berkualitas di Asia Pasifik

PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendorong Pemerintah Provinsi Bali menyusun roadmap yang jelas untuk menggeser orientasi pariwisata dari pariwisata massal (mass tourism) menuju pariwisata berkualitas (quality tourism). Menurutnya, pergeseran tersebut diperlukan agar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dapat meningkat sekaligus tekanan terhadap lingkungan dapat dikurangi.

Melalui Sinergi Diplomasi Parlemen, BKSAP Dukung Pariwisata Bali Berkualitas dan Berkelanjutan

Politik dan Keamanan20 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Melalui Sinergi Diplomasi Parlemen, BKSAP Dukung Pariwisata Bali Berkualitas dan Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Denpasar – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali dalam rangka menyelaraskan kinerja diplomasi parlemen dengan upaya peningkatan kualitas sektor pariwisata di Pulau Dewata.

Dukung Percepatan JLTS, Syaiful Huda: Buka Akses Baru Kawasan Wisata Kuningan

Industri dan Pembangunan19 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Dukung Percepatan JLTS, Syaiful Huda: Buka Akses Baru Kawasan Wisata Kuningan

PARLEMENTARIA, Kuningan – Komisi V DPR RI mendorong percepatan pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) Kabupaten Kuningan guna memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di kawasan Ciayumajakuning.

Aturan Bebas Visa Kunjungan Asing Perlu Dibuat Lebih Selektif

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Aturan Bebas Visa Kunjungan Asing Perlu Dibuat Lebih Selektif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk memperketat kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA). Ia menilai kebijakan bebas visa harus dilakukan secara selektif demi menjaga kualitas pariwisata serta keamanan di dalam negeri.

Yoyok Riyo Dorong Reformasi Visa hingga Penurunan Tarif Penerbangan untuk Dongkrak Pariwisata Indonesia

Industri dan Pembangunan18 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Yoyok Riyo Dorong Reformasi Visa hingga Penurunan Tarif Penerbangan untuk Dongkrak Pariwisata Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, mendorong Kementerian Pariwisata untuk lebih fokus pada langkah-langkah strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Menurutnya, potensi pariwisata Indonesia yang besar belum sepenuhnya tercermin dalam capaian jumlah kunjungan wisatawan asing dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

Penetapan Lahan Pertanian Strategis Harus Berdasarkan Kondisi Faktual

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penetapan Lahan Pertanian Strategis Harus Berdasarkan Kondisi Faktual

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mengingatkan pemerintah agar penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Bukan sekadar pendekatan administratif atau pemetaan yang berpotensi mengabaikan perkembangan pemanfaatan ruang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Regulasi Lahan Jadi Kendala Pengembangan Destinasi Wisata di Daerah

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Regulasi Lahan Jadi Kendala Pengembangan Destinasi Wisata di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rumitnya regulasi alih fungsi lahan dinilai masih menjadi kendala dalam pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah. Hambatan koordinasi lintas lembaga disebut membuat sejumlah potensi investasi pariwisata belum berkembang optimal dan berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.