Soedeson Tandra

5 artikel dengan tag ini

Badan Pemulihan Aset Didorong Independen, Kejaksaan Fokus Penegakan Hukum

Politik dan Keamanan9 September 2026

Badan Pemulihan Aset Didorong Independen, Kejaksaan Fokus Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, mendorong agar Badan Pemulihan Aset (BPA) nantinya dapat berdiri di luar institusi penegak hukum. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan aset hasil penyitaan dan perampasan berjalan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari potensi konflik kepentingan.

9 September 2026

RUU HPI Didesain Guna Jadi Payung Hukum Kuat dalam Tangani Perkara Perdata Lintas Negara

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU HPI Didesain Guna Jadi Payung Hukum Kuat dalam Tangani Perkara Perdata Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) menilai urgensi RUU tersebut sesungguhnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Persoalannya bukan apakah Indonesia membutuhkan, tetapi, tambahnya, bagaimana memastikan pembentukan menjadi bagian dari pembaruan sistem hukum perdata secara keseluruhan.

Soedeson Tandra Dorong Hukum Acara Khusus dalam RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

Soedeson Tandra Dorong Hukum Acara Khusus dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta masukan para ahli hukum mengenai bentuk hukum acara khusus yang diperlukan dalam penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa pemidanaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Soedeson Tandra Minta Mekanisme NCB dalam RUU Perampasan Aset Diatur Ketat

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

Soedeson Tandra Minta Mekanisme NCB dalam RUU Perampasan Aset Diatur Ketat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dirumuskan secara jelas dan ketat. Menurutnya, kepastian hukum diperlukan agar kewenangan negara dalam merampas aset tetap berjalan seimbang dengan perlindungan hak warga negara, khususnya pihak ketiga yang beritikad baik.

Pastikan Program Berjalan, Komisi III Perjuangkan Tambahan Anggaran MA dan KY Tahun 2027

Politik dan Keamanan1 September 2026

Politik dan Keamanan

Pastikan Program Berjalan, Komisi III Perjuangkan Tambahan Anggaran MA dan KY Tahun 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI berkomitmen akan memperjuangkan tambahan anggaran untuk Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) dalam pembahasan anggaran tahun 2027. Langkah tersebut diambil setelah Komisi III menerima penjelasan kedua lembaga terkait pagu anggaran yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.