KUHAP

51 artikel dengan tag ini

KUHAP Baru Jangan Buka Ruang Bolak-Balik Perkara

Politik dan Keamanan26 September 2026

KUHAP Baru Jangan Buka Ruang Bolak-Balik Perkara

PARLEMENTARIA, Denpasar — Penerapan KUHAP baru membutuhkan penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum agar proses penanganan perkara tidak kembali menghadapi persoalan bolak-balik berkas. Persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menjalankan ketentuan baru tersebut.

26 September 2026

DPR Tegaskan Ketentuan KUHAP 2025 Tetap Menjamin Keterpaduan Penegakan Hukum

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

DPR Tegaskan Ketentuan KUHAP 2025 Tetap Menjamin Keterpaduan Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menegaskan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah diuji materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR berpandangan norma tersebut dibentuk untuk menjaga keterpaduan sistem peradilan pidana sekaligus memberikan mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyidik.

Adang Daradjatun: KUHAP Baru Harus Diikuti Aturan Pelaksana yang Jelas

Politik dan Keamanan19 September 2026

Politik dan Keamanan

Adang Daradjatun: KUHAP Baru Harus Diikuti Aturan Pelaksana yang Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, mendorong agar pemberlakuan KUHAP baru segera diikuti dengan aturan pelaksana yang jelas, khususnya terkait koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara.

19 September 2026

Hinca: Aparat Perlu Adaptasi dengan KUHAP Baru, Aturan Pelaksanaan Harus Diperkuat

Politik dan Keamanan19 September 2026

Politik dan Keamanan

Hinca: Aparat Perlu Adaptasi dengan KUHAP Baru, Aturan Pelaksanaan Harus Diperkuat

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru masih membutuhkan proses adaptasi bagi aparat penegak hukum. Menurutnya, perubahan aturan setelah 44 tahun menggunakan ketentuan lama tersebut tidaklah mudah, sehingga diperlukan penguatan pemahaman serta penyesuaian pola kerja agar ketentuan KUHAP baru dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Lima Ribu Orang Overstay di Lapas, Antar-APH Harus Lebih Intensif Berkoordinasi

Politik dan Keamanan19 September 2026

Politik dan Keamanan

Lima Ribu Orang Overstay di Lapas, Antar-APH Harus Lebih Intensif Berkoordinasi

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyoroti masih ditemukannya persoalan overstay atau penahanan seseorang yang telah melewati batas masa penahanan maupun masa pidananya. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan menjadi salah satu hal yang harus segera dibenahi dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

KUHAP Baru Telah Berlaku, Aturan Koordinasi Penyidik-Jaksa Masih Dinanti

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

KUHAP Baru Telah Berlaku, Aturan Koordinasi Penyidik-Jaksa Masih Dinanti

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Komisi III DPR RI mendorong pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara hingga tahap P-21. Kepastian aturan ini dinilai penting untuk memperkuat sinergi aparat penegak hukum (APH) agar proses penegakan hukum berjalan lebih cepat, tepat, dan akuntabel.

KUHAP 2025 Perkuat Kepastian Hukum Penahanan dan Cegah Kesewenang-wenangan Aparat

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

KUHAP 2025 Perkuat Kepastian Hukum Penahanan dan Cegah Kesewenang-wenangan Aparat

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan bahwa pengaturan syarat penahanan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) justru memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, lebih objektif, dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan upaya paksa.

DPR Menjaga Hukum, Mengawal Keadilan

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

DPR Menjaga Hukum, Mengawal Keadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Satu per satu kasus hukum datang mengetuk pintu Komisi III DPR RI. Ada warga yang tiba-tiba menjadi tersangka, ada mereka yang harus mendekam di tahanan sebelum akhirnya memperoleh vonis bebas, dan ada pula perkara yang penyelesaiannya didorong melalui keadilan restoratif. Dari ruang RDPU, Komisi III berusaha memastikan suara mereka tidak berhenti sebagai keluhan di media sosial.

4 September 2026

Kunjungan Dapil, Adang Tekankan Kesiapan Polres Jakut dalam Penerapan KUHP-KUHAP Baru

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kunjungan Dapil, Adang Tekankan Kesiapan Polres Jakut dalam Penerapan KUHP-KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menyoroti kesiapan Polres Metro Jakarta Utara menghadapi perkembangan kejahatan sekaligus penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan pengawasan dalam rangka reses ke Polres Metro Jakarta Utara baru-baru ini.

Buku Anotasi KUHAP Diharapkan Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Ekonomi dan Keuangan14 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Buku Anotasi KUHAP Diharapkan Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sinergi antarlembaga penegak hukum dan kesamaan pemahaman dalam menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi kunci keberhasilan reformasi sistem peradilan pidana nasional. Untuk mendukung hal tersebut, Buku Anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diharapkan menjadi referensi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan KUHAP secara konsisten.

Implementasi KUHAP Jadi Kunci Keberhasilan Reformasi Hukum Nasional

Ekonomi dan Keuangan14 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Implementasi KUHAP Jadi Kunci Keberhasilan Reformasi Hukum Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Keberhasilan reformasi hukum nasional tidak hanya ditentukan oleh lahirnya regulasi baru, tetapi juga oleh implementasi yang konsisten sehingga mampu menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati saat memberikan sambutan pada peluncuran Buku Anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diselenggarakan Komisi III DPR RI di Pustakaloka DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2027)

HUT ke-80, Habib Aboe: Polri Harus Lebih Humanis dan Pahami KUHP-KUHAP

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

HUT ke-80, Habib Aboe: Polri Harus Lebih Humanis dan Pahami KUHP-KUHAP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi berharap peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara menjadi momentum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat komitmen sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis.