KUHAP

33 artikel dengan tag ini

Problem Kejahatan Digital, Widya Minta Jaringan Prostitusi Online Dibongkar Tuntas

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Problem Kejahatan Digital, Widya Minta Jaringan Prostitusi Online Dibongkar Tuntas

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi III DPR RI, Widya Pratiwi, memberikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dan Polrestabes Medan atas keberhasilan mengungkap sindikat prostitusi online. Sindikat itu diketahui telah melibatkan anak di bawah umur melalui aplikasi digital.

21 Mei 2026

Kunjungi Sumut, Soedeson Tandra Nilai Penegakan Hukum & Restorative Justice Makin Baik

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Kunjungi Sumut, Soedeson Tandra Nilai Penegakan Hukum & Restorative Justice Makin Baik

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menyatakan apresiasinya terhadap kinerja aparat penegak hukum di Sumatera Utara dalam penanganan perkara pidana dan upaya pemberantasan narkoba. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Sumatera Utara, Kamis (21/5/2026).

Lestari Moerdijat: Pemenuhan Hak Disabilitas Butuh Komitmen Kuat semua Pihak

Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lestari Moerdijat: Pemenuhan Hak Disabilitas Butuh Komitmen Kuat semua Pihak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai perlu komitmen bersama dari semua pihak untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian upaya menjalankan amanat konstitusi.

Ecky Mucharam: Transparansi Penegakan Hukum Harus Didukung Anggaran

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Ecky Mucharam: Transparansi Penegakan Hukum Harus Didukung Anggaran

PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai respons jajaran aparat penegak hukum di Provinsi Gorontalo terhadap implementasi Undang-Undang tentang KUHP dan KUHAP yang baru menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, ia menekankan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi agar penerapan regulasi tersebut berjalan optimal dan seragam di seluruh Indonesia.

Legislator Tekankan KUHP dan KUHAP Baru Butuh Aturan Teknis yang Cepat

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Tekankan KUHP dan KUHAP Baru Butuh Aturan Teknis yang Cepat

Komisi III DPR Soroti Reformasi Kultural Aparat Penegak Hukum di Gorontalo

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III DPR Soroti Reformasi Kultural Aparat Penegak Hukum di Gorontalo

PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan reformasi di tubuh aparat penegak hukum tidak dapat diukur hanya melalui perubahan regulasi maupun kebijakan internal. Menurutnya, reformasi harus tercermin dalam perubahan budaya kerja, penguatan integritas, serta profesionalisme aparat saat menjalankan tugas di lapangan.

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Polri Jadi Usul Inisiatif DPR

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Polri Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Seluruh fraksi di DPR menyatakan menyetujui RUU tersebut untuk ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.

Sidang Uji Materiil KUHAP Baru: Izin Penahanan Hakim Bukan Bentuk Kekebalan Hukum

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Sidang Uji Materiil KUHAP Baru: Izin Penahanan Hakim Bukan Bentuk Kekebalan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan ketentuan izin Ketua Mahkamah Agung (MA) sebelum penangkapan atau penahanan hakim dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) bukanlah bentuk kekebalan hukum bagi hakim.

Penetapan Status Tersangka Harus Dilandasi KUHP dan KUHAP Baru

Politik dan Keamanan18 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Penetapan Status Tersangka Harus Dilandasi KUHP dan KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan dukungan bagi aktivis buruh maupun pejuang reforma agraria yang menghadapi proses hukum, termasuk jika ditahan dalam perkara yang dinilai berkaitan dengan perjuangan hak. Sebab, jelasnya, saat ini para advokat agrarian tersebut sedang memperjuangkan hak terhadap tanah yang ditinggalinya.

Sinergi Komunikasi Penting Bangun Kepercayaan Publik lewat Diseminasi KUHAP

Kesejahteraan Rakyat15 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sinergi Komunikasi Penting Bangun Kepercayaan Publik lewat Diseminasi KUHAP

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menegaskan pentingnya sinergi komunikasi antar kementerian dan lembaga negara dalam membangun kepercayaan publik, khususnya melalui diseminasi pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Seminar Tematik Bakohumas bertema Sinergi Komunikasi Kementerian/Lembaga dalam Membangun Kepercayaan Publik melalui Diseminasi KUHAP yang digelar di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Legislator Apresiasi Digitalisasi Peradilan dan Kecepatan Layanan MA

Politik dan Keamanan14 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Apresiasi Digitalisasi Peradilan dan Kecepatan Layanan MA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR mengapresiasi berbagai kemajuan yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) RI dan Komisi Yudisial (KY) dalam penguatan sistem informasi dan pengawasan peradilan. Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta dalam rapat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Sekretaris MA dan Sekretaris Jenderal KY di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/5/2026) menyampaikan apresiasi terhadap capaian dan kolaborasi yang semakin baik antara kedua lembaga itu.

Habiburokhman: KUHAP Baru Sudah Jawab Tuntutan Reformasi Polri

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Habiburokhman: KUHAP Baru Sudah Jawab Tuntutan Reformasi Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dinilai telah merangkum berbagai tuntutan masyarakat terhadap reformasi Polri. Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, kala menanggapi penyerahan hasil kerja Tim Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto.