KUHAP

40 artikel dengan tag ini

HUT ke-80, Habib Aboe: Polri Harus Lebih Humanis dan Pahami KUHP-KUHAP

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

HUT ke-80, Habib Aboe: Polri Harus Lebih Humanis dan Pahami KUHP-KUHAP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi berharap peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara menjadi momentum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat komitmen sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis.

1 Juli 2026

Komisi XIII Dorong Penguatan Reintegrasi Sosial Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin

Politik dan Keamanan24 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Dorong Penguatan Reintegrasi Sosial Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin

PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Komisi XIII DPR melaksanakan agenda Kunjungan Kerja Spesifik ke Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam rangka meninjau efektivitas pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru terkait penyediaan sarana asimilasi serta kesiapan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP), Selasa (23/6/2026). Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menilai program pembinaan yang dijalankan telah memberikan manfaat nyata bagi warga binaan, khususnya melalui program ketahanan pangan.

Rieke Diah Pitaloka Desak Kemenimipas Reformasi Pemasyarakatan Lewat Penguatan Bapas

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah Pitaloka Desak Kemenimipas Reformasi Pemasyarakatan Lewat Penguatan Bapas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dinilai harus diikuti dengan penguatan sistem pemasyarakatan, khususnya melalui peningkatan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas). Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai penguatan anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun Anggaran 2027 perlu memberi perhatian lebih besar kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai ujung tombak implementasi sistem peradilan pidana modern.

Ketentuan Pidana dalam RUU Satu Data Indonesia Harus Mengacu pada KUHP dan KUHAP

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Ketentuan Pidana dalam RUU Satu Data Indonesia Harus Mengacu pada KUHP dan KUHAP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketentuan pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) harus memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu dengan mengacu pada mekanisme penegakan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

RUU Polri Harus Selaras KUHP dan KUHAP Jadi Kunci Penguatan Keadilan Restoratif

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU Polri Harus Selaras KUHP dan KUHAP Jadi Kunci Penguatan Keadilan Restoratif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menekankan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia harus diarahkan untuk memperkuat terwujudnya keadilan yang substantif dan sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang telah diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Habiburokhman Tegaskan Revisi UU Polri Tetap Berada di Jalur Reformasi

Politik dan Keamanan26 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Habiburokhman Tegaskan Revisi UU Polri Tetap Berada di Jalur Reformasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) tidak dimaksudkan untuk mengubah arah reformasi kepolisian, melainkan memperkuat transformasi Polri yang profesional, humanis, dan akuntabel sesuai amanat reformasi.

Penyelesaian Kasus GRIB dan Putri Ahmad Bahar Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

Politik dan Keamanan25 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Penyelesaian Kasus GRIB dan Putri Ahmad Bahar Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menilai penyelesaian kasus yang melibatkan Ormas GRIB dengan putri penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana (33) tidak boleh dilakukan dengan cara main hakim sendiri. Menurutnya, dalam negara hukum semua pihak wajib tunduk pada hukum dan mengedepankan mekanisme hukum yang sah.

Problem Kejahatan Digital, Widya Minta Jaringan Prostitusi Online Dibongkar Tuntas

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Problem Kejahatan Digital, Widya Minta Jaringan Prostitusi Online Dibongkar Tuntas

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi III DPR RI, Widya Pratiwi, memberikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dan Polrestabes Medan atas keberhasilan mengungkap sindikat prostitusi online. Sindikat itu diketahui telah melibatkan anak di bawah umur melalui aplikasi digital.

Kunjungi Sumut, Soedeson Tandra Nilai Penegakan Hukum & Restorative Justice Makin Baik

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Kunjungi Sumut, Soedeson Tandra Nilai Penegakan Hukum & Restorative Justice Makin Baik

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menyatakan apresiasinya terhadap kinerja aparat penegak hukum di Sumatera Utara dalam penanganan perkara pidana dan upaya pemberantasan narkoba. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Sumatera Utara, Kamis (21/5/2026).

Lestari Moerdijat: Pemenuhan Hak Disabilitas Butuh Komitmen Kuat semua Pihak

Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lestari Moerdijat: Pemenuhan Hak Disabilitas Butuh Komitmen Kuat semua Pihak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai perlu komitmen bersama dari semua pihak untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian upaya menjalankan amanat konstitusi.

Ecky Mucharam: Transparansi Penegakan Hukum Harus Didukung Anggaran

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Ecky Mucharam: Transparansi Penegakan Hukum Harus Didukung Anggaran

PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai respons jajaran aparat penegak hukum di Provinsi Gorontalo terhadap implementasi Undang-Undang tentang KUHP dan KUHAP yang baru menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, ia menekankan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi agar penerapan regulasi tersebut berjalan optimal dan seragam di seluruh Indonesia.

Legislator Tekankan KUHP dan KUHAP Baru Butuh Aturan Teknis yang Cepat

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan