RUU Perkoperasian

6 artikel dengan tag ini

Bendung Kejahatan Investasi Bodong, Panja RUU Perkoperasian Perkuat Penerapan Sanksi Pidana

Industri dan Pembangunan6 September 2026

Bendung Kejahatan Investasi Bodong, Panja RUU Perkoperasian Perkuat Penerapan Sanksi Pidana

PARLEMENTARIA, Batam— Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk mempercepat pembahasan RUU tersebut guna menggantikan regulasi lama yang dinilai rentan disalahgunakan. Pembaharuan payung hukum ini difokuskan pada penguatan pengawasan serta penerapan sanksi pidana tegas guna membendung kejahatan keuangan dan investasi bodong yang mengatasnamakan lembaga koperasi.

6 September 2026

Akademisi Beri Masukan RUU Perkoperasian, Rizal Bawazier: LPS Koperasi Harus Segera Dibentuk

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Akademisi Beri Masukan RUU Perkoperasian, Rizal Bawazier: LPS Koperasi Harus Segera Dibentuk

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, meminta pandangan para akademisi terkait teknis dan mekanisme yang tepat terkait pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi yang akan dirumuskan secara jelas dalam RUU Perkoperasian yang Tengah dibahas Panitia Kerja (Panja) RUU Perkoperasian Komisi VI DPR RI.

Darmadi Soroti Penguatan Modal dan Antisipasi Dominasi Kapital dalam RUU Perkoperasian

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Darmadi Soroti Penguatan Modal dan Antisipasi Dominasi Kapital dalam RUU Perkoperasian

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyoroti pentingnya memastikan penguatan modal dalam koperasi tidak justru membuka ruang bagi dominasi kekuatan modal yang dapat menghilangkan prinsip dasar koperasi. Ia menilai salah satu kelemahan koperasi selama ini terletak pada kemampuan mengakumulasi modal.

Komisi VI Dorong Pembaruan Regulasi Perkoperasian

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Dorong Pembaruan Regulasi Perkoperasian

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan perlunya pembaruan regulasi perkoperasian melalui perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurutnya, aturan yang telah berlaku lebih dari tiga dekade tersebut perlu penyesuaian dengan perkembangan kondisi perekonomian dan perubahan model bisnis saat ini.

26 Agustus 2026

Herman Khaeron : Revisi UU Perkoperasian Harus Komprehensif, Tidak Parsial

Industri dan Pembangunan18 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Herman Khaeron : Revisi UU Perkoperasian Harus Komprehensif, Tidak Parsial

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian harus dilakukan secara komprehensif dan tidak terbatas pada perubahan sejumlah pasal tertentu. Menurutnya, pembenahan regulasi perkoperasian perlu dilakukan secara menyeluruh agar mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini membelit sektor koperasi.

Revisi UU Perkoperasian Mendesak untuk Jawab Tantangan Zaman

Industri dan Pembangunan18 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Revisi UU Perkoperasian Mendesak untuk Jawab Tantangan Zaman

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI memandang revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi kebutuhan mendesak guna memperkuat posisi koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di tengah perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi yang semakin cepat.