UU PDP

5 artikel dengan tag ini

Legislator Komisi I: Pentingnya Kehadiran Negara di Ruang Digital

Politik dan Keamanan26 Mei 2026

Legislator Komisi I: Pentingnya Kehadiran Negara di Ruang Digital

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi I DPR Andina Theresia Narang menyoroti maraknya kasus penipuan daring atau online scamming yang kian meresahkan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Hal itu disampaikannya disela rapat Bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan stakeholder terkait di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (22/5/2026).

26 Mei 2026

Komisi I Perkuat Regulasi untuk Ciptakan Ekosistem Digital Aman

Politik dan Keamanan26 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Perkuat Regulasi untuk Ciptakan Ekosistem Digital Aman

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto menyoroti pentingnya penguatan keamanan ruang digital nasional di tengah meningkatnya ancaman siber dan penyalahgunaan teknologi digital di masyarakat. Apalagi pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun sistem digital nasional agar tidak ada lagi wilayah blank spot di Indonesia.

Anton Sukartono Desak Penguatan Tata Kelola Ruang Digital

Politik dan Keamanan26 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Anton Sukartono Desak Penguatan Tata Kelola Ruang Digital

PARLEMENTARIA, Surabaya – Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto menyoroti pentingnya perlindungan masyarakat dalam tata kelola ruang digital nasional di tengah maraknya penyebaran konten negatif dan meningkatnya ancaman kejahatan siber. Hal itu disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) Panja Ruang Digital Komisi I DPR RI di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (22/05/2026).

Panja Ruang Digital Serap Masukan dari Pemda DIY

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Panja Ruang Digital Serap Masukan dari Pemda DIY

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengungkapkan Panitia Kerja (Panja) Ruang Digital Komisi I DPR RI terus memperkuat pembahasan terkait tata kelola ruang digital nasional. Salah satunya dengan menyerap berbagai masukan dari pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Komisi III Minta Agar Hukum Tidak Dijadikan Alat Penindas Rakyat Kecil

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Minta Agar Hukum Tidak Dijadikan Alat Penindas Rakyat Kecil

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar hukum tidak dijadikan alat untuk menindas rakyat kecil. Hal ini berdasarkan adanya perseteruan antara Rien Wartia Trigina alias Erin Taulany dengan mantan asisten rumah tangganya, Hera.