ASN

36 artikel dengan tag ini

Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis

Politik dan Keamanan29 September 2026

Beban Fiskal PPPK Dialihkan ke Pusat, Beri Ruang Daerah Biayai Program Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengalihan beban fiskal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari daerah kepada pemerintah pusat dinilai dapat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program strategis. Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin atau akrab disapa Gus Khozin menyebut kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus upaya memperkuat ruang fiskal daerah.

29 September 2026

Pemerintah Harus Buat Roadmap Tuntaskan Penyelesaian PPPK Gunakan APBN

Kesejahteraan Rakyat4 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Harus Buat Roadmap Tuntaskan Penyelesaian PPPK Gunakan APBN

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengapresiasi rencana pemerintah pusat yang akan mengambil alih tanggung jawab pembiayaan gaji serta pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu atau ASN. Namun, ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan honorer dan PPPK ini harus dilakukan secara fundamental, sistematis, dan tidak dicicil.

Penggajian ASN dan Nasib Bank Daerah Jadi Aspirasi ke BAM

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penggajian ASN dan Nasib Bank Daerah Jadi Aspirasi ke BAM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menilai keberadaan payroll aparatur sipil negara (ASN) di bank daerah memiliki arti penting bagi keberlanjutan bisnis perbankan milik pemerintah daerah sekaligus penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu disampaikan setelah BAM menerima aspirasi dari Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh indonesia terkait rencana pemindahan penggajian (payroll) ASN ke bank Himbara.

Penggajian ASN Direncanakan pindah ke Himbara, Harris Turino Khawatir BPD Tertekan

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penggajian ASN Direncanakan pindah ke Himbara, Harris Turino Khawatir BPD Tertekan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Harris Turino, menyoroti rencana pemindahan penggajian (payroll) aparatur sipil negara (ASN) di daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak serius terhadap keberlangsungan bisnis BPD.

Pembangunan Kapasitas ASN Harus Jadi Agenda Strategis Hadirkan Pelayanan Publik Berstandar Dunia

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Pembangunan Kapasitas ASN Harus Jadi Agenda Strategis Hadirkan Pelayanan Publik Berstandar Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi agenda strategis nasional untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik berstandar dunia.

Syarat Mutasi ASN 10 Tahun Terlalu Berat, LAN RI Harus Kaji Ulang Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat25 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Syarat Mutasi ASN 10 Tahun Terlalu Berat, LAN RI Harus Kaji Ulang Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini mendesak Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk meninjau dan mengkaji ulang regulasi mengenai batas waktu pengajuan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini dipatok selama 10 tahun. Menurutnya, aturan tersebut dinilai terlalu berat dan kurang mengedepankan asas keadilan serta kemanusiaan bagi para abdi negara.

Gus Khozin: LAN RI Harus Hadirkan Instrumen Kualitas Kinerja ASN

Kesejahteraan Rakyat24 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Gus Khozin: LAN RI Harus Hadirkan Instrumen Kualitas Kinerja ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mempertanyakan apakah LAN telah merancang instrumen pengukuran berbasis kualitatif guna memastikan ASN dapat bekerja secara maksimal dan optimal. Hal itu mengingat, menurutnya, standar penilaian di instansi Pemerintah saat ini masih didominasi laporan kehadiran, apel, dan kedisiplinan administratif semata.

Pemda Dilarang Rekrut ASN Baru, Gus Khozin: Perlu Pemetaan di Sektor Esensial

Politik dan Keamanan20 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Pemda Dilarang Rekrut ASN Baru, Gus Khozin: Perlu Pemetaan di Sektor Esensial

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendukung kebijakan pusat tentang pelarangan Pemerintah Daerah (Pemda) merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) baru. Meski begitu, ia menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan ASN di sektor-sektor esensial.

Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN

Ekonomi dan Keuangan6 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid mendesak pemerintah segera mengambil keputusan terkait tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi sekitar 490 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN). Tidak hanya itu saja, desaknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian perlu segera menetapkan keputusan mengenai tambahan TKD agar hak para ASN tetap terpenuhi dan pelayanan publik tidak terganggu.

Waka DPR Sari Yuliati Desak Sanksi Berat jika Guru ASN Tanjungbalai Terbukti Cabuli Anak

Ekonomi dan Keuangan28 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Waka DPR Sari Yuliati Desak Sanksi Berat jika Guru ASN Tanjungbalai Terbukti Cabuli Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Ia menegaskan, guru aparatur sipil negara (ASN) yang dikaitkan dalam perkara tersebut harus dijatuhi sanksi berat apabila terbukti terlibat berdasarkan proses hukum.

Netty: ASN yang Bekerja Dekat Keluarga Berpotensi Tingkatkan Produktivitas dan Kualitas Layanan

Kesejahteraan Rakyat25 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty: ASN yang Bekerja Dekat Keluarga Berpotensi Tingkatkan Produktivitas dan Kualitas Layanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyambut baik uji coba program Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), bekerja lebih dekat dengan domisili dan keluarganya. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah positif untuk membangun birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pegawai.

Pasca Lalu Ahmad Zaini Kena OTT, Legislator Imbau ASN Lombok Barat Tetap Prioritaskan Layanan Publik

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pasca Lalu Ahmad Zaini Kena OTT, Legislator Imbau ASN Lombok Barat Tetap Prioritaskan Layanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk tetap tenang dan fokus menjalankan roda pemerintahan. Ditegaskannya, proses pelayanan publik tidak boleh terganggu pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.