ASN

8 artikel dengan tag ini

Taufan Pawe Dorong Sekolah Pertanahan Jadi Ikatan Dinas Penuh

Politik dan Keamanan15 April 2026

Taufan Pawe Dorong Sekolah Pertanahan Jadi Ikatan Dinas Penuh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mendorong penguatan status Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional menjadi ikatan dinas penuh. Menurutnya, langkah ini bisa menjamin kepastian rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) sekaligus menjawab kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia menilai skema tersebut dapat menjadi solusi atas ketidakpastian sistem rekrutmen yang selama ini melibatkan banyak pihak.

15 April 2026

Miris Penipuan Rekrutmen ASN, Mardani Dorong Pemda Contoh Pola Job Fair DKI

Politik dan Keamanan13 April 2026

Politik dan Keamanan

Miris Penipuan Rekrutmen ASN, Mardani Dorong Pemda Contoh Pola Job Fair DKI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera merasa miris dengan kasus penipuan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memakan banyak korban di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ia mendorong Pemerintah bersama pihak berwajib membongkar semua sindikat penipuan rekrutmen ASN.

Penggolongan Khusus UKT bagi Anak ASN Tidak Berangkat dari Realitas, Pemerintah Salah Persepsi

Kesejahteraan Rakyat13 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penggolongan Khusus UKT bagi Anak ASN Tidak Berangkat dari Realitas, Pemerintah Salah Persepsi

PARLEMENTARIA, Makassar – Skema penggolongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) khusus bagi anak-anak Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat perhatian serius dari Komisi X. Menurut Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono, pengelompokkan khusus UKT itu sering kali tidak sesuai dengan realitas ekonomi yang dihadapi oleh para abdi negara tersebut.

Perlu Rapat Lintas Komisi Guna Urai Persoalan Mandegnya Pengangkatan PPPK di Lingkungan Kemenag

Kesejahteraan Rakyat11 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Perlu Rapat Lintas Komisi Guna Urai Persoalan Mandegnya Pengangkatan PPPK di Lingkungan Kemenag

PARLEMENTARIA, Lombok Timur – Proses pengangkatan pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) hingga kini belum menemukan titik terang.

Puan Tekankan Pentingnya Produktivitas Pelayanan Publik dalam Penerapan Kebijakan WFH

Kesejahteraan Rakyat3 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Puan Tekankan Pentingnya Produktivitas Pelayanan Publik dalam Penerapan Kebijakan WFH

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti soal kebijakan Pemerintah yang menetapkan work from home (WFH) setiap Jumat bagi ASN sebagai upaya untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah konflik Timur Tengah. Terkait kebijakan ini, Puan menekankan tentang pentingnya produktivitas pelayanan publik yang harus tetap terjaga.

Mercy Chriesty Dorong Transparansi Rekrutmen Polri dan Sistem Berbasis CAT

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Chriesty Dorong Transparansi Rekrutmen Polri dan Sistem Berbasis CAT

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends mendorong pembenahan sistem rekrutmen Polri melalui peningkatan transparansi dan penerapan teknologi berbasis Computer Assisted Test (CAT). Menurutnya, langkah ini dinilai penting untuk memastikan proses seleksi berjalan objektif, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Pengaturan WFH ASN Harus Berbasis Kinerja, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Pengaturan WFH ASN Harus Berbasis Kinerja, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher), mendorong agar kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) diatur secara lebih terukur dan berbasis kinerja. Ia menegaskan, fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Abidin Fikri Usulkan Skema Insentif bagi Guru Madrasah Swasta Non-ASN

Kesejahteraan Rakyat1 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Abidin Fikri Usulkan Skema Insentif bagi Guru Madrasah Swasta Non-ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendorong pemerintah melalui Kementerian Agama untuk menyiapkan skema insentif bagi ratusan ribu guru madrasah swasta yang tidak dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara. Usulan tersebut disampaikan sebagai solusi atas keterbatasan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang tidak memungkinkan pengangkatan guru swasta menjadi ASN atau PPPK.