Penentuan Pejabat Lewat Manajemen Talenta ASN Jangan Hanya Sekadar Formalitas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengawasan terhadap manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) dinilai perlu diperketat guna memastikan penempatan pejabat di daerah dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Penempatan pejabat yang tidak sesuai bidang dinilai berpotensi menghambat kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid menyoroti masih adanya pejabat yang ditempatkan pada posisi strategis tanpa latar belakang keahlian yang sesuai. Pasalnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap sistem manajemen talenta di daerah.

“Saya minta pengawasan manajemen talenta ini diperketat lagi. Kalau misalnya dibentuk panitia seleksi (pansel) untuk menentukan pejabat, itu hanya formalitas di daerah karena rangking pun sudah diatur,” kata Fauzan dalam agenda Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama MenPAN RB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ANRI, serta Ketua Ombudsman RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu mencontohkan masih ditemukannya praktik penempatan pejabat yang tidak sesuai kompetensi, seperti lulusan pendidikan yang ditempatkan menjadi kepala dinas kesehatan karena faktor kedekatan politik dengan kepala daerah. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius agar profesionalisme birokrasi tetap terjaga.

Dalam rapat tersebut, ia juga menyinggung kondisi Ombudsman daerah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas, termasuk belum tersedianya kantor di sejumlah wilayah. Ia menilai kondisi itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila pengadaan kantor sepenuhnya bergantung pada kepala daerah.

“Takutnya kalau minta kepada kepala daerah, ini ada konflik kepentingan. Coba nanti dibahas di Komisi II DPR RI dan kami akan komunikasikan dengan kepala daerah,” tandasnya.(uc/um)