petani

8 artikel dengan tag ini

Jaelani Kawal Dukungan Pertanian di Kolaka Sultra

Industri dan Pembangunan8 Mei 2026

Jaelani Kawal Dukungan Pertanian di Kolaka Sultra

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Jaelani menegaskan komitmennya mengawal dukungan sektor pertanian, khususnya terkait irigasi, stabilitas harga gabah, dan distribusi pupuk subsidi bagi petani.

8 Mei 2026

Pascapanen di Labuan Bajo Kurang Optimal, Beras Masih Pecah

Industri dan Pembangunan27 April 2026

Industri dan Pembangunan

Pascapanen di Labuan Bajo Kurang Optimal, Beras Masih Pecah

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Keterbatasan fasilitas pengering dan penggilingan modern membuat kualitas beras di Labuan Bajo belum optimal, meski hasil panen petani tergolong baik. Kondisi ini menjadi sorotan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi IV ke gudang Perum Bulog, di Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu (25/4/2026).

Perlindungan terhadap Petani Harus Berbasis Data Akurat

Industri dan Pembangunan10 April 2026

Industri dan Pembangunan

Perlindungan terhadap Petani Harus Berbasis Data Akurat

PARLEMENTARIA, Bandung Barat - Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita menambahkan bahwa upaya perlindungan petani harus dibarengi dengan kebijakan yang konkret dan berbasis data yang akurat. Ia menilai, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk impor, benar-benar mempertimbangkan kondisi produksi dalam negeri.

Tingginya Impor Bawang Putih Bikin Petani Malas Menanam, Sulit Bersaing di Pasar

Industri dan Pembangunan10 April 2026

Industri dan Pembangunan

Tingginya Impor Bawang Putih Bikin Petani Malas Menanam, Sulit Bersaing di Pasar

PARLEMENTARIA, Bandung Barat - Komisi IV DPR RI menyoroti dampak tingginya impor bawang putih terhadap keberlangsungan produksi dalam negeri. Komisi IV menilai tingginya impor bawang putih itu telah menekan daya saing petani lokal dan berpotensi menghambat upaya swasembada pangan.

Pengembangan Komoditas Bawang Putih Butuh Keberpihakan Negara terhadap Petani

Industri dan Pembangunan10 April 2026

Industri dan Pembangunan

Pengembangan Komoditas Bawang Putih Butuh Keberpihakan Negara terhadap Petani

PARLEMENTARIA, Malang – Pengembangan komoditas bawang putih masih menjadi persoalan hingga kini. Harapan untuk membenahinya tidak cukup hanya dari sisi produktivitas petani, melainkan juga menjadi bagian dari persoalan strategis bangsa yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Masih Bergantung Impor, Swasembada Bawang Putih Terkendala Benih dan Riset

Industri dan Pembangunan10 April 2026

Industri dan Pembangunan

Masih Bergantung Impor, Swasembada Bawang Putih Terkendala Benih dan Riset

PARLEMENTARIA, Bandung Barat — Komisi IV DPR RI menyoroti tingginya ketergantungan impor bawang putih yang masih mencapai sekitar 95 persen dan menilai target swasembada belum didukung kesiapan hulu, khususnya ketersediaan benih unggul serta penguatan riset pertanian.

Komisi IV Serap Aspirasi Petani: Akselerasikan Swasembada Bawang Putih

Industri dan Pembangunan10 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Serap Aspirasi Petani: Akselerasikan Swasembada Bawang Putih

PARLEMENTARIA, Kabupaten Malang – Anggota Komisi IV DPR RI, Melati, melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Kamis (9/4/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya DPR RI dalam menyerap aspirasi petani sekaligus mendorong percepatan program swasembada bawang putih nasional.

Komisi IV DPR Soroti Ketimpangan Penyuluh Kehutanan, Dorong Penguatan SDM dan Kesejahteraan Petani Hutan

Industri dan Pembangunan1 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV DPR Soroti Ketimpangan Penyuluh Kehutanan, Dorong Penguatan SDM dan Kesejahteraan Petani Hutan

PARLEMENTARIA, Bogor — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, menyoroti ketimpangan jumlah penyuluh kehutanan saat memimpin agenda Kunjungan Kerja ke Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan (Pusgenri), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan di Rumpin, Kabupaten Bogor. Jika dibiarkan, ungkapnya, kondisi tersebut bisa berdampak pada optimalisasi pendampingan kelompok tani hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan.