petani

Industri dan Pembangunan13 Agustus 2026

Harga Pupuk hingga Sengketa Lahan, Legislator Soroti Beban Panjang Petani

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Nyoman Adi Wiratama menekankan, petani harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan nasional, bukan sekadar objek kebijakan. Sebagai kelompok yang berada di garis depan dalam menjaga ketersediaan pangan, petani harus mendapatkan dukungan kebijakan yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Impor Kedelai RI Capai 2,56 Juta Ton, Legislator Desak Pemerintah Lindungi Petani

Industri dan Pembangunan3 Agustus 2026

Impor Kedelai RI Capai 2,56 Juta Ton, Legislator Desak Pemerintah Lindungi Petani

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, menyoroti ketimpangan produksi dan kebutuhan kedelai nasional yang membuat Indonesia masih bergantung pada impor.

13 Agustus 2026

Endang Thohari Dukung Penuh Kementan Berantas Praktik Mafia Beras hingga ke Petani

Endang Thohari Dukung Penuh Kementan Berantas Praktik Mafia Beras hingga ke Petani

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mendukung penuh langkah tegas Kementerian Pertanian melalui optimalisasi fungsi pengawasan, kecukupan anggaran hingga penindakan hukum. Hal itu disampaikannya dalam merespons praktik mafia beras yang diduga telah mengakar hingga ke tingkat petani, sehingga menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional.

Kemitraan Petani dan Perhutani Perlu Dibangun Lebih Berkeadilan

Kemitraan Petani dan Perhutani Perlu Dibangun Lebih Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Mojokerto – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Totok Hedi Santosa menyoroti pola kemitraan antara petani penggarap dan Perum Perhutani KPH Mojokerto yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Menurutnya, petani perlu diberikan ruang yang lebih besar untuk menentukan komoditas yang akan dibudidayakan sesuai potensi dan kemampuan yang mereka miliki.

Dialog Jadi Kunci Samakan Pemahaman Pengelolaan Kawasan Hutan

Dialog Jadi Kunci Samakan Pemahaman Pengelolaan Kawasan Hutan

PARLEMENTARIA, Mojokerto – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Siti Mukaromah menilai persoalan kemitraan antara masyarakat dengan Perum Perhutani KPH Mojokerto perlu disertai pemahaman yang utuh mengenai skema pengelolaan kawasan hutan. Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat masih perlu diperkuat agar tidak terjadi perbedaan persepsi terkait mekanisme pengelolaan lahan.

BAM: Perkuat Ekonomi Kerakyatan dengan Tata Kelola Kemitraan yang Adil

BAM: Perkuat Ekonomi Kerakyatan dengan Tata Kelola Kemitraan yang Adil

PARLEMENTARIA, Mojokerto – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menilai penguatan ekonomi kerakyatan harus dimulai dari tata kelola kemitraan yang adil bagi petani. Karena itu, BAM tidak hanya menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait kemitraan antara petani penggarap dan Perum Perhutani KPH Mojokerto, tetapi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi program ekonomi berbasis koperasi dan sektor pertanian agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Cellica Nurrachadiana: Pengawasan Kemitraan Perhutani Perlu Diperkuat

Cellica Nurrachadiana: Pengawasan Kemitraan Perhutani Perlu Diperkuat

PARLEMENTARIA, Mojokerto – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Cellica Nurrachadiana menyoroti pentingnya pengawasan dalam tata kelola kemitraan antara petani penggarap, koperasi, dan Perum Perhutani KPH Mojokerto. Ia menegaskan bahwa keterlibatan lembaga terkait di tingkat daerah maupun pengawasan internal Perhutani perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan berlarut-larut di lapangan.

BAM Tindak Lanjut Keluhan Petani soal Kemitraan dengan Perhutani KPH Mojokerto

Industri dan Pembangunan21 Juli 2026

BAM Tindak Lanjut Keluhan Petani soal Kemitraan dengan Perhutani KPH Mojokerto

PARLEMENTARIA, Mojokerto – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait tata kelola kemitraan antara petani penggarap dan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Mojokerto melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Mojokerto, Senin (27/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, BAM DPR RI menyoroti sejumlah persoalan mulai dari mekanisme bagi hasil, dugaan tidak tersalurkannya upah pekerja tebu, hingga konflik agraria yang berdampak pada kelompok tani di Kabupaten Mojokerto dan Jombang.

Riyono Sebut Revitalisasi Pabrik dan Petani Jadi Kunci Swasembada Gula

Kesejahteraan Rakyat20 Juli 2026

Riyono Sebut Revitalisasi Pabrik dan Petani Jadi Kunci Swasembada Gula

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyatakan bahwa target swasembada gula pada 2028 perlu diwujudkan melalui kebijakan dan anggaran yang berpihak kepada petani. Menurutnya, keberhasilan swasembada gula sangat bergantung pada peningkatan kesejahteraan petani tebu dan pembenahan sektor produksi nasional.

Ahmad Heryawan Dorong Pembentukan Badan Pengelola Kopi untuk Perkuat Ekspor

Kesejahteraan Rakyat20 Juli 2026

Ahmad Heryawan Dorong Pembentukan Badan Pengelola Kopi untuk Perkuat Ekspor

PARLEMENTARIA, Bandung – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mendorong pemerintah membentuk badan yang secara khusus mengelola komoditas kopi nasional hingga siap menembus pasar ekspor. Menurutnya, kehadiran lembaga tersebut diperlukan agar pengelolaan kopi tidak berhenti pada tahap produksi, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Adian Napitupulu: Negara Harus Bereskan Masalah Mendasar Petani, Bukan Sekadar Minta Produksi Naik