//
Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Mojokerto, Jawa Timur.|Foto: Estu/Mahendra
PARLEMENTARIA, Mojokerto – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menilai penguatan ekonomi kerakyatan harus dimulai dari tata kelola kemitraan yang adil bagi petani. Karena itu, BAM tidak hanya menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait kemitraan antara petani penggarap dan Perum Perhutani KPH Mojokerto, tetapi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi program ekonomi berbasis koperasi dan sektor pertanian agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan (Aher), arah pembangunan ekonomi nasional saat ini mengedepankan ekonomi kerakyatan, yakni mendorong perputaran ekonomi dari lapisan masyarakat bawah melalui koperasi, usaha kecil, dan sektor pertanian.
"Gerakan ekonomi dari bawah ini membuat roda perekonomian benar-benar berputar dari bawah. Ketika uang berputar di kalangan petani melalui koperasi, kemudian hasilnya diserap oleh pasar maupun kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tentu ini akan menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Mojokerto, Jawa Timur, Senin (27/7/2026).
Ia menjelaskan, meningkatnya kebutuhan pangan seperti telur, sayuran, komoditas hortikultura, dan hasil pertanian lainnya melalui pasar maupun program MBG dapat menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan pendapatan. Namun, peluang tersebut harus didukung dengan tata kelola yang baik agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.
Meski demikian, Aher mengakui pelaksanaan di lapangan masih belum berjalan optimal. Karena itu, menurutnya, diperlukan pengawasan dan supervisi dari seluruh pemangku kepentingan agar berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai tujuan.
"Kalau koperasi belum berjalan dengan baik, tentu perangkat yang membina koperasi harus terus melakukan supervisi. Begitu juga sektor pertanian, Dinas Pertanian hingga Kementerian Pertanian harus melakukan pendampingan. Hal yang sama juga berlaku di sektor peternakan," jelasnya.
Ia berharap seluruh program yang telah disiapkan pemerintah dapat dijalankan secara konsisten, disertai pengawasan yang berkelanjutan serta dorongan kepada masyarakat untuk terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas. "Saya kira tinggal program-program tersebut dijalankan, diawasi, disupervisi, kemudian masyarakat terus didorong untuk berinovasi dan bekerja. Insyaallah hasilnya akan semakin terlihat pada masa-masa mendatang," pungkasnya. (est/aha)
