//
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Mario/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat harus disertai tata kelola yang baik. Hal tersebut disampaikannya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Muzani menyoroti sejumlah program pemerintah, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda. Menurutnya, program-program tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Khusus program MBG, Muzani memandang kebijakan tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, melainkan bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia Indonesia menuju Generasi Emas 2045.
“Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bisa bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa,” ujar Muzani.
Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan dasar. Ia mencontohkan masih adanya anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan serta keluarga yang harus menentukan prioritas antara membeli makanan dan membayar biaya pengobatan.
Karena itu, Muzani menekankan pentingnya memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok yang membutuhkan. Tata kelola yang baik diperlukan agar program tersebut berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik: tepat sasaran, dan akuntabel,” tegasnya.
Selain MBG, Muzani menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga memiliki posisi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Menurutnya, koperasi sejalan dengan amanat konstitusi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
“Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi,” kata Muzani.
Ia menjelaskan, koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional dapat memperkuat posisi tawar petani, membuka akses pasar bagi nelayan, mendorong perkembangan pelaku usaha mikro, serta memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok.
Muzani menegaskan keberhasilan koperasi tidak cukup diukur dari keberadaannya sebagai badan usaha. Keberhasilan tersebut harus terlihat dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, dan bertambahnya kemandirian masyarakat. “Koperasi bukan sekadar badan usaha. Koperasi adalah semangat untuk maju bersama,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Muzani juga menyinggung Sekolah Rakyat sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan, termasuk bagi masyarakat kurang mampu. Sementara Sekolah Unggul Garuda diarahkan untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).
Muzani menilai berbagai kebijakan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan manusia yang berkelanjutan. Menurutnya, kemajuan Indonesia tidak hanya diukur dari kemampuan menguasai teknologi dan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga integritas, gotong royong, lingkungan, serta nilai-nilai Pancasila.
“ Kita harus menguasai teknologi, tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi, tanpa mengorbankan lingkungan,” pungkasnya. (aha)
