Habiburokhman

14 artikel dengan tag ini

Diputuskan Jadi Inisiatif DPR, RUU Perampasan Aset Segera Masuk Pembahasan DIM bersama Pemerintah

Politik dan Keamanan6 Oktober 2026

Diputuskan Jadi Inisiatif DPR, RUU Perampasan Aset Segera Masuk Pembahasan DIM bersama Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rapat Paripurna DPR RI akan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

6 Oktober 2026

Berkunjung ke Rumah Kapolri Baru, Komisi III Harapkan Suyudi Serius Benahi Institusi

Politik dan Keamanan5 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Berkunjung ke Rumah Kapolri Baru, Komisi III Harapkan Suyudi Serius Benahi Institusi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI berkunjung ke kediaman Kapolri baru, di Kecamatan Setiabudi, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2026). Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan silaturahmi ini bagian dari tradisi yang terus dipertahankan Komisi III dengan mitra kerjanya.

Komitmen Suyudi Jadi Kapolri: Beri Ruang Seluasnya Koreksi dari Masyarakat

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Komitmen Suyudi Jadi Kapolri: Beri Ruang Seluasnya Koreksi dari Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Rapat Paripurna ke-8. Persetujuan itu diambil setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melaporkan pembahasan usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri serta uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi. Usulan tersebut tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026.

Tangani Aduan Sengketa Lahan Masyarakat Adat Rante Balla, Komisi III Siap Panggil PT Masmindo Dwi Area

Politik dan Keamanan30 September 2026

Politik dan Keamanan

Tangani Aduan Sengketa Lahan Masyarakat Adat Rante Balla, Komisi III Siap Panggil PT Masmindo Dwi Area

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menerima aduan dugaan perampasan lahan masyarakat adat Rante Balla dengan perusahaan tambang PT Masmindo Dwi Area, Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan pihaknya segera memanggil seluruh pihak terkait guna mengurai permasalahan tersebut sebagai bentuk komitmen Komisi III DPR RI.

Komisi III Minta Polda Sulsel Usut Laporan Konflik Lahan Masyarakat Adat Rante Balla

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Minta Polda Sulsel Usut Laporan Konflik Lahan Masyarakat Adat Rante Balla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal konflik agraria yang melibatkan Aliansi Masyarakat Adat Rante Balla dengan perusahaan tambang emas PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam kesimpulan RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, pihaknya meminta Polda Sulawesi Selatan untuk segera menindaklanjuti dua laporan polisi yang diajukan oleh masyarakat adat.

Komisi III Apresiasi Gerak Cepat Polda Metro Jaya Tangkap Penendang Perempuan di Senayan City

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Apresiasi Gerak Cepat Polda Metro Jaya Tangkap Penendang Perempuan di Senayan City

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi gerak cepat jajaran Polda Metro Jaya dalam menangkap pria yang diduga menendang seorang perempuan di kawasan Senayan City, Jakarta. Ia meminta proses hukum terhadap tersangka dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa.

Komisi III Dukung Polda Metro Jaya Usut Dugaan Eksploitasi Anak dalam Kerusuhan 27 Agustus

Politik dan Keamanan13 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Dukung Polda Metro Jaya Usut Dugaan Eksploitasi Anak dalam Kerusuhan 27 Agustus

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Polda Metro Jaya yang mengusut dugaan tindak pidana eksploitasi anak di balik kericuhan unjuk rasa pada 27 Agustus lalu. Menurutnya, dugaan pelibatan anak dalam aksi yang berujung kerusuhan merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara menyeluruh.

Habiburokhman Tegaskan Kembali: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kekuasaan

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

Habiburokhman Tegaskan Kembali: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kekuasaan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Menurutnya, pengaturan kewenangan perampasan aset harus disusun dengan mempertimbangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

DPR Menjaga Hukum, Mengawal Keadilan

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

DPR Menjaga Hukum, Mengawal Keadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Satu per satu kasus hukum datang mengetuk pintu Komisi III DPR RI. Ada warga yang tiba-tiba menjadi tersangka, ada mereka yang harus mendekam di tahanan sebelum akhirnya memperoleh vonis bebas, dan ada pula perkara yang penyelesaiannya didorong melalui keadilan restoratif. Dari ruang RDPU, Komisi III berusaha memastikan suara mereka tidak berhenti sebagai keluhan di media sosial.

4 September 2026

HUT DPR ke-81, Komisi III Ubah Paradigma: Dari Keadilan Formalistik, Jadi Keadilan Substantif

Politik dan Keamanan1 September 2026

Politik dan Keamanan

HUT DPR ke-81, Komisi III Ubah Paradigma: Dari Keadilan Formalistik, Jadi Keadilan Substantif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Butuh berapa lama bagi negara untuk membatalkan sebuah dakwaan yang dipandang masyarakat janggal secara hukum? Bagi Nabilah O'Brien, jawabannya tak sampai seminggu. Jumat (6/3) Komisi III DPR menerima pengaduannya, Sabtu (7/3) berkomunikasi intensif dengan Polri, dan Senin (9/3) ia diterima di ruang rapat Senayan. Di hari yang sama laporan terhadapnya dicabut dan status tersangkanya gugur.

Perkuat Pengawasan, Komisi III Kawal RUU Perampasan Aset Tidak Jadi Alat Kekuasaan

Politik dan Keamanan31 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Pengawasan, Komisi III Kawal RUU Perampasan Aset Tidak Jadi Alat Kekuasaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penerapan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset agar tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan. Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut dinilai penting untuk memastikan kewenangan perampasan aset tetap berjalan sesuai prinsip hukum dan tidak merugikan masyarakat.

13 Kriteria Tindak Pidana Ini Jadi Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang

Politik dan Keamanan29 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

13 Kriteria Tindak Pidana Ini Jadi Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menerangkan beberapa hal kepada publik mengenai penyusunan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan hal tersebut khususnya menyangkut ruang lingkup jenis tindak pidana dalam RUU ini setelah melakukan riset dan pendalaman.