//
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.|Foto : Farhan/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI mengapresiasi sekaligus mendukung penuh langkah tegas institusi Polri yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta.
Menurut Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, keputusan pemecatan ini sudah sangat tepat, adil, dan terukur. Hal itu karena sepenuhnya sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat.
“Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum,” jelas Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (11/10/2026).
Skandal penyadapan ini, tegasnya, patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan ketika instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang seharusnya dipakai untuk melindungi keamanan negara justru disalahgunakan secara serampangan, dampak kerusakannya bukan hanya meruntuhkan kredibilitas institusi, melainkan juga mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar.
“Oleh sebab itu, langkah berani ini menegaskan bahwa Polri memegang teguh komitmen zero tolerance terhadap setiap pelanggaran berat anggotanya tanpa pandang bulu, terlepas dari pangkat maupun jabatan yang disandang,” ujar Mantan Advokat ini.
Ketegasan serupa mutlak diterapkan secara konsisten kepada seluruh oknum atau tersangka lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Mereka yang terbukti bersalah, tegasnya, harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
“Komisi III DPR RI akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidananya demi memastikan integritas kepolisian tetap terjaga,” pungkasnya. (ujm/rdn)
