Melly Goeslaw Dorong Platform Digital Terapkan Audio Fingerprint Lindungi Hak Cipta

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Melly Goeslaw mendorong platform digital untuk menerapkan teknologi audio fingerprint, guna mengidentifikasi, mendeteksi, dan melacak penggunaan karya musik secara akurat. Melly menegaskan, pemanfaatan teknologi tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak cipta sekaligus memastikan pencipta memperoleh royalti sesuai penggunaan karyanya.

Hal tersebut disampaikan Melly dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama Indonesian E-Commerce Association (idEA) dan Microsoft dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta yang digelar di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Melly mengungkapkan berdasarkan pengalamannya sebagai pencipta lagu, hampir 50 persen karyanya mengalami penyalahgunaan (abuse) di sejumlah platform digital, seperti TikTok, Meta, dan Shopee. Kondisi tersebut dinilainya menunjukkan masih perlunya penguatan sistem pendeteksian dan pengawasan penggunaan karya di ruang digital.

“Sampai sekarang saya mendapatkan royalti dari TikTok dan Meta itu flat karena mereka tidak bisa memberikan data yang akurat, yang akuntabel, sejauh mana pemakaiannya. Dan kalau saya komplain atau melaporkan sesuatu yang dilakukan pelanggaran terhadap karya saya, dari pelaporan segala macam itu abai, tidak ada sanksi segala macam,” ungkap Melly menyayangkan dalam rapat tersebut.

Legislator Fraksi Partai Gerindra ini juga menyoroti mekanisme pelaporan pelanggaran hak cipta yang dinilai belum berjalan efektif. Menurutnya, pelaporan yang dilakukan pencipta belum selalu diikuti dengan penanganan maupun pemberian sanksi yang memadai. Bahkan, konten yang telah diturunkan (takedown) kerap kembali diunggah sehingga pelanggaran terus berulang.

Oleh karena itu, Melly meminta agar revisi UU Hak Cipta turut mempertimbangkan penguatan ketentuan penegakan hukum, termasuk pembahasan mengenai penerapan delik umum. Dengan demikian, penanganan pelanggaran hak cipta tidak semata-mata bergantung pada pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Selain itu, ia secara khusus mendorong idEA agar memastikan seluruh platform digital yang tergabung di dalamnya memiliki sistem audio fingerprint. Teknologi tersebut dinilai dapat membantu mengidentifikasi lagu, mendeteksi penggunaan musik, serta melacak pemanfaatan karya sehingga distribusi royalti dapat dilakukan berdasarkan data yang objektif dan terukur.

Maka, Melly menegaskan Indonesia perlu membangun sistem perlindungan hak cipta yang mampu memberikan kepastian bagi para pencipta. Menurutnya, pembahasan mengenai hak cipta tidak seharusnya hanya berfokus pada persoalan pembagian royalti, tetapi juga harus memastikan adanya sistem yang transparan untuk mengetahui penggunaan karya dan pihak yang berhak menerima pembayaran.

"Saya tidak ingin Indonesia ini hanya menjadi negara yang sibuk memperdebatkan siapa yang berhak menarik pembagian-pembagian royalti, tetapi kita harus menjadi negara yang mampu membangun sistem untuk mengetahui secara objektif siapa yang menggunakan karya, karya siapa yang digunakan, dan siapa yang harus dibayar,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Menutup pernyataannya, Melly berharap revisi UU Hak Cipta dapat menghadirkan regulasi yang lebih kuat dalam melindungi hak para pencipta sekaligus mendorong platform digital untuk bertanggung jawab dalam pemanfaatan karya musik di ekosistem digital.

“Jangan sampai pencipta yang terus-menerus harus berjuang mencari haknya sendiri sementara teknologi untuk mendeteksi penggunaan karyanya sebenarnya sudah tersedia tapi tidak ingin digunakan oleh platform-platform tertentu,” pungkas Melly. (pun/rdn)