Platform Digital Bertanggung Jawab Lindungi Hak Cipta Motif Tenun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menekankan pentingnya tanggung jawab platform digital dalam melakukan pengawasan dan seleksi terhadap produk yang dipasarkan melalui layanan mereka. Menurut Umbu, perlindungan hak cipta tidak seharusnya hanya dibebankan kepada pencipta atau masyarakat, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab platform yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan digital.

Hal tersebut disampaikan Umbu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama Indonesian E-Commerce Association (idEA) dan Microsoft dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta  yang digelar di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

“Nah, yang kita mau ini di sini bahwa platform ini juga punya tanggung jawab menyeleksi seluruh produk. Jadi penting di sini bahwa ada tanggung jawab daripada platform itu untuk menyeleksi semua konten tanpa kecuali. Ini tuntutan, supaya tidak ada yang namanya melanggar hak cipta,” ujar Umbu.

Umbu menilai, platform digital harus memiliki tanggung jawab untuk menyeleksi seluruh konten dan produk yang dipasarkan guna mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Ia mengingatkan, tidak semua pencipta memiliki kemampuan dan akses untuk memantau penggunaan maupun pemasaran karyanya di berbagai platform digital.

Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan kondisi geografis dan keterbatasan akses juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pencipta, khususnya mereka yang berada di daerah. Karena itu, tidak tepat apabila pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat atau pencipta untuk melakukan pelaporan secara mandiri.

Sebagaimana diketahui, Umbu pada rapat tersebut menyoroti dugaan pelanggaran terhadap kekayaan intelektual komunal melalui penjualan produk bermotif Kain Tenun Sumba di salah satu platform digital. Ia mengungkapkan adanya produk yang dipasarkan dengan harga sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 120 ribu, jauh di bawah harga kain tenun asli Sumba yang dapat mencapai jutaan rupiah.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai perbedaan harga, melainkan adanya dugaan peniruan motif dan warna khas Kain Tenun Sumba yang kemudian diproduksi secara massal menggunakan teknik printing.

Umbu menjelaskan, Kain Tenun Sumba memiliki proses pembuatan dan nilai karya tersendiri. Bahkan, satu lembar kain tenun dapat membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk diselesaikan, sementara produk bermotif serupa yang dibuat dengan teknik printing dapat diproduksi hingga ratusan lembar dalam sehari.

“Nah, ini fakta yang kita dapatkan. Apa ada pengaduan atau menunggu masyarakat melapor ini? Berapa juta jenis ini, terus berapa platform?” tanyanya.

Umbu menilai, mekanisme perlindungan hak cipta harus mampu mengantisipasi pelanggaran tanpa harus menunggu pencipta atau masyarakat menemukan dan melaporkan setiap produk yang diduga melanggar. Terlebih, jumlah produk dan platform digital yang beroperasi sangat banyak sehingga tidak mungkin seluruhnya diawasi secara mandiri oleh para pencipta.

Menutup pendapatnya, Umbu juga mengingatkan platform digital memiliki kewajiban untuk memastikan kegiatan bisnis yang dijalankannya tidak mengabaikan hak para pencipta dan pemilik kekayaan intelektual. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perdagangan digital ditegaskannya harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi karya. (pun/rdn)