BAM

117 artikel dengan tag ini

Sengketa Perusahaan dengan Pekerja Harus Beri Kepastian bagi Pekerja

Kesejahteraan Rakyat24 September 2026

Sengketa Perusahaan dengan Pekerja Harus Beri Kepastian bagi Pekerja

PARLEMENTARIA, Palembang — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendorong penyelesaian sengketa hubungan industrial antara PT PLN (Persero) dengan 11 pekerja yang memberikan kepastian bagi para pekerja. Penyelesaian tersebut perlu dilakukan secara cermat dengan mendengarkan penjelasan dari seluruh pihak agar solusi yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi pekerja maupun perusahaan.

24 September 2026

11 Pekerja PLN Sumsel yang Di-PHK Akan Kembali Bekerja

Kesejahteraan Rakyat24 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

11 Pekerja PLN Sumsel yang Di-PHK Akan Kembali Bekerja

PARLEMENTARIA, Palembang — Sebanyak 11 pekerja PT PLN (Persero) di Sumatera Selatan yang sebelumnya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan kembali bekerja di lingkungan PT PLN (Persero). Kesepakatan tersebut tercapai setelah Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mempertemukan para pihak untuk mencari penyelesaian atas persoalan mutasi yang berujung pada PHK terhadap para pekerja tersebut.

Tata Niaga Impor Tembakau Perlu Dikendalikan

Kesejahteraan Rakyat22 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tata Niaga Impor Tembakau Perlu Dikendalikan

PARLEMENTARIA, Temanggung — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mendorong pengendalian tata niaga impor terutama tembakau dengan memperkuat komitmen industri untuk menyerap produksi petani dalam negeri. Menurutnya, kebijakan impor perlu disesuaikan dengan kemampuan produksi nasional agar tembakau lokal mendapatkan kepastian pasar dan petani tidak dirugikan.

22 September 2026

Negara Perlu Lindungi Produk Petani Lokal

Kesejahteraan Rakyat22 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Negara Perlu Lindungi Produk Petani Lokal

PARLEMENTARIA, Temanggung — Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu mendorong negara mengambil peran lebih kuat dalam melindungi sekaligus mempromosikan produk pertanian dalam negeri. Menurutnya, keberpihakan tersebut diperlukan agar komoditas yang mampu diproduksi petani Indonesia, termasuk tembakau dan bawang putih, tidak justru terdesak produk impor.

22 September 2026

Kebijakan Negara Harus Berpihak kepada Petani

Kesejahteraan Rakyat22 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kebijakan Negara Harus Berpihak kepada Petani

PARLEMENTARIA, Temanggung — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI memandang perlunya kehadiran negara melalui kebijakan yang berpihak kepada petani, termasuk petani tembakau dan bawang putih. Kebijakan lintas sektor, mulai dari pertanian, perdagangan hingga industri, dinilai perlu berjalan selaras agar komoditas unggulan daerah mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi petani.

22 September 2026

Kebijakan Tembakau Perlu Seimbangkan antara Ekonomi dan Kesehatan

Kesejahteraan Rakyat21 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kebijakan Tembakau Perlu Seimbangkan antara Ekonomi dan Kesehatan

PARLEMENTARIA, Temanggung – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI kembali menggelar Festival Aspirasi, kali ini aspirasi yang diserap mengenai persoalan dan kebutuhan petani tembakau serta bawang putih. Wakil Ketua BAM DPR RI Panggah Susanto mengatakan kedua komoditas tersebut dipilih karena memiliki potensi ekonomi besar terutama bagi Temanggung, tetapi di saat yang sama menghadapi sejumlah persoalan kebijakan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan petani.

BAM Gali Persoalan PT Manolo Putra Terkait Kewajiban Debitur BNI

Kesejahteraan Rakyat18 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM Gali Persoalan PT Manolo Putra Terkait Kewajiban Debitur BNI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Muh. Haris menggali persoalan yang disampaikan PT Manolo Putra terkait fasilitas kredit Bank BNI yang hingga kini belum terselesaikan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan PT Manolo Putra di Ruang Rapat Badan Aspirasi Masyarakat, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/9/2026).

BAM Terima Aspirasi Buruh Sulawesi Utara Terkait RUU Pelindungan Pekerja

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM Terima Aspirasi Buruh Sulawesi Utara Terkait RUU Pelindungan Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk mendengarkan aspirasi terkait Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KP-PBI), di Ruang Rapat BAM, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

SHM Dibuka Setelah 41 Tahun Diblokir, BAM Soroti Penerbitan SHGB Situ Rompong

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

SHM Dibuka Setelah 41 Tahun Diblokir, BAM Soroti Penerbitan SHGB Situ Rompong

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti dugaan persoalan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada lahan sengketa Situ Rompong, Tangerang Selatan. Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat BAM bersama sejumlah pihak terkait di Kantor Walikota Tangerang Selatan, Senin (14/9/2026).

BAM Siapkan Tindak Lanjut Aspirasi Tumpang Tindih Tanah dan Kawasan Hutan

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM Siapkan Tindak Lanjut Aspirasi Tumpang Tindih Tanah dan Kawasan Hutan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI akan menelaah aspirasi DPRD Kabupaten Malaka dan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Salah satu aspirasi yang disampaikan, mengenai persoalan pertanahan yang bersinggungan dengan status kawasan hutan. Hasil telaah tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan DPR RI.

Normalisasi Situ Kamojing Dukung Ketahanan Pangan di Karawang

Kesejahteraan Rakyat16 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Normalisasi Situ Kamojing Dukung Ketahanan Pangan di Karawang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima aspirasi Gabungan Kelompok Tani Desa Cikampek Pusaka terkait kondisi Situ Kamojing yang mengalami sedimentasi sehingga mengganggu pasokan air bagi lahan pertanian di Kabupaten Karawang. Aspirasi tersebut diterima dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat BAM, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Benahi Kebijakan Negara Pemicu Konflik Agraria

Kesejahteraan Rakyat16 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Benahi Kebijakan Negara Pemicu Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Yunus Yusak Napitupulu menilai negara turut berkontribusi terhadap munculnya berbagai konflik agraria di Indonesia. Persoalan tersebut antara lain terjadi akibat pemberian izin, penetapan batas wilayah, hingga kebijakan antarlembaga pemerintah yang tidak sinkron dan akhirnya berdampak kepada masyarakat.

16 September 2026