Kebijakan Tembakau Perlu Seimbangkan antara Ekonomi dan Kesehatan

PARLEMENTARIA, Temanggung – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI kembali menggelar Festival Aspirasi, kali ini aspirasi yang diserap mengenai persoalan dan kebutuhan petani tembakau serta bawang putih. Wakil Ketua BAM DPR RI Panggah Susanto mengatakan kedua komoditas tersebut dipilih karena memiliki potensi ekonomi besar terutama bagi Temanggung, tetapi di saat yang sama menghadapi sejumlah persoalan kebijakan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan petani.

“Program istilahnya itu penyerapan aspirasi, tapi disebutnya Festival Aspirasi Masyarakat, dari Badan Aspirasi Masyarakat saat ini dan mengambil dua tema yang menjadi pokok dari masalah sekaligus potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Temanggung ini. Yang pertama adalah soal pertembakauan, yang kedua soal bawang putih,” ujar Panggah usai kegiatan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin (21/9/2026).

Temanggung, lanjutnya, dikenal sebagai salah satu sentra utama tembakau nasional. Daerah tersebut juga memiliki kondisi geografis yang sesuai untuk pengembangan bawang putih. Karena itu, Festival Aspirasi menjadi ruang bagi BAM untuk memperoleh gambaran langsung mengenai persoalan usaha tani, harga dan pasar, kemitraan, hingga dampak kebijakan pemerintah terhadap kedua komoditas tersebut.

Dalam forum tersebut, petani tembakau menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain kekhawatiran terhadap implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait aturan batas nikotin dan tar dalam rokok. Petani juga mendorong pembatasan impor tembakau, meminta agar kebijakan cukai tidak semakin menekan harga tembakau di tingkat petani, serta mengharapkan dukungan pupuk bersubsidi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Panggah menilai kebijakan terkait industri hasil tembakau perlu menemukan keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. Menurutnya, aturan yang diterapkan jangan sampai justru mengurangi manfaat ekonomi industri pertembakauan bagi pemangku kepentingan di dalam negeri, terutama petani.

“Saya kira ini dari BAM menyarankan atau mendorong supaya ada suatu titik temu antara faktor kesehatan dan faktor ekonomi, sehingga aturan-aturan itu tidak memberatkan ke salah satu sisi,” katanya.

Panggah secara khusus mengingatkan kebijakan mengenai nikotin dan tar perlu disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan karakteristik tembakau dalam negeri. Terlebih, petani menyampaikan kekhawatiran bahwa pembatasan tersebut, apabila tidak diikuti kebijakan pengendalian impor, dapat semakin mempersempit penyerapan tembakau lokal.

“Ini kalau tidak hati-hati, bisa jadi ini akan mematikan potensi petani atau produksi tembakau di dalam negeri,” tegasnya.

Selain tembakau, aspirasi juga datang dari petani bawang putih yang mendorong terwujudnya swasembada serta penguatan promosi terhadap keunggulan bawang putih lokal. Panggah menilai upaya mengurangi ketergantungan impor bawang putih membutuhkan program pengembangan produksi nasional yang serius dan berkelanjutan.

Ia mengingatkan Indonesia pernah mencapai swasembada bawang putih pada era 1990-an. Sementara Temanggung memiliki potensi untuk kembali mengambil peran penting karena kondisi wilayahnya sesuai untuk budidaya komoditas tersebut.

“Saya kira ini bukan waktunya lah sekarang untuk kita bekerja seperti itu,” ujarnya, merujuk pada program pengembangan bawang putih yang menurutnya tidak boleh sekadar berjalan tanpa target dan keberlanjutan yang jelas.

Melalui Festival Aspirasi, Panggah berharap berbagai persoalan yang disampaikan petani dapat menjadi perhatian lintas kementerian/lembaga dan tidak ditangani secara sektoral. Aspirasi dan temuan yang dihimpun BAM selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah dan kementerian/lembaga terkait. (gal/aha)