Pupuk Bersubsidi

6 artikel dengan tag ini

BAKN Dorong Revitalisasi Pabrik dan Penguatan Produksi Pupuk Nasional

Ekonomi dan Keuangan8 Oktober 2026

BAKN Dorong Revitalisasi Pabrik dan Penguatan Produksi Pupuk Nasional

PARLEMENTARIA, Karawang — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong peningkatan produksi dan revitalisasi pabrik pupuk nasional agar biaya produksi dapat ditekan dan harga pupuk yang diterima petani tetap wajar. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketersediaan pupuk sekaligus mendukung produktivitas petani.

8 Oktober 2026

Tinjau Pupuk Kujang, Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional

Ekonomi dan Keuangan8 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Tinjau Pupuk Kujang, Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional

PARLEMENTARIA, Karawang — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong peningkatan kapasitas produksi pupuk nasional untuk memperkecil kesenjangan antara kemampuan produksi dalam negeri dan kebutuhan pupuk nasional. Saat ini, produksi pupuk nasional disebut baru mencapai sekitar 12 juta ton, sementara kebutuhan berada di kisaran 23–24 juta ton.

BAKN Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Ekonomi dan Keuangan8 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

PARLEMENTARIA, Karawang — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengawal implementasi perubahan tata kelola pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025. Upaya ini dilakukan untuk memastikan perubahan mekanisme tersebut mampu memberikan kepastian pengadaan, menjaga keberlanjutan produksi dan penyaluran, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pupuk bersubsidi.

Urai Minimnya Sosialisasi Ketersediaan Pupuk Bersubsidi, Koordinasi Pusat dan Daerah Harus Lebih Konkret

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Urai Minimnya Sosialisasi Ketersediaan Pupuk Bersubsidi, Koordinasi Pusat dan Daerah Harus Lebih Konkret

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI T. A. Khalid menyoroti minimnya sosialisasi mengenai ketersediaan pupuk bersubsidi dan bantuan bibit bagi petani perhutanan sosial di tingkat tapak. Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi yang lebih konkret antara pemerintah pusat dan daerah agar program tersebut tepat sasaran.

Pupuk Organik Dinilai Kunci Pemulihan Lahan, Firman Soebagyo Minta Pengembangannya Dipercepat

Industri dan Pembangunan27 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Pupuk Organik Dinilai Kunci Pemulihan Lahan, Firman Soebagyo Minta Pengembangannya Dipercepat

PARLEMENTARIA, Karawang – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai tren penggunaan pupuk organik di sejumlah negara menjadi sinyal bagi Indonesia untuk mulai mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik. langkah tersebut, menurutnya penting untuk memulihkan kesuburan lahan sekaligus menjaga produktivitas pertanian.

145 Aturan Dipangkas, Titiek Soeharto Sebut Distribusi Pupuk Kini Lebih Cepat

Industri dan Pembangunan27 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

145 Aturan Dipangkas, Titiek Soeharto Sebut Distribusi Pupuk Kini Lebih Cepat

PARLEMENTARIA, Karawang – Penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menilai pemangkasan 145 aturan telah memangkas hambatan distribusi sehingga pupuk lebih cepat diterima petani.