//
Urai Minimnya Sosialisasi Ketersediaan Pupuk Bersubsidi, Koordinasi Pusat dan Daerah Harus Lebih Konkret
Diterbitkan
Anggota Komisi IV DPR RI T. A. Khalid saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi IV mengenai Pengawasan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Perhutanan Sosial di Badung, Bali.|Foto : Ysm/Andri
PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI T. A. Khalid menyoroti minimnya sosialisasi mengenai ketersediaan pupuk bersubsidi dan bantuan bibit bagi petani perhutanan sosial di tingkat tapak. Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi yang lebih konkret antara pemerintah pusat dan daerah agar program tersebut tepat sasaran.
"Selama ini mungkin program kita ada, tetapi sosialisasi pemahaman di kelompok tani tingkat tapak mereka tidak paham. Kalau mereka tahu banyak bibit dan tersalurkan, kan tidak ada muncul pertanyaan seperti ini dari para petani hutan," ujar Khalid saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi IV mengenai Pengawasan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Perhutanan Sosial di Badung, Bali, Sabtu (19/92026).
Ia menjelaskan bahwa regulasi terkait alokasi pupuk bersubsidi untuk kawasan hutan sebenarnya sudah berjalan dengan landasan aturan yang jelas. Meski kebijakan di tingkat kementerian sudah ditetapkan secara tepat, ia mengingatkan bahwa eksekusi di lapangan kerap menemui kendala operasional pada instansi terkait di daerah.
"Itu kenapa saya pertanyakan kepada Ibu Dirjen Perhutanan Sosial, biar masyarakat juga paham ada sedikit kendala yang tidak selancar dari kementerian. Jadi masyarakat paham dan tidak kecewa kalau memang bantuannya tidak keluar," lanjut Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Tak hanya urusan pupuk, Khalid juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pendistribusian bibit produktif bagi masyarakat. Ia menilai para petani kerap kali kewalahan mengakses bibit, padahal pemerintah memiliki kapasitas pasokan yang mencukupi melalui inisiatif seperti program Bang Pesona.
"Saya pikir banyak bibit, karena saya melihat tadi mereka ini kewalahan bibit, padahal bibit kita banyak. Maka ini perlu koordinasi lebih konkret, teman-teman di daerah itu selalu disampaikan," tegasnya.
Terkait hal itu, ia menyimpulkan bahwa seluruh persoalan dan kebutuhan petani perhutanan sosial pada dasarnya sudah memiliki solusi operasional dari kementerian. Namun, ia memastikan bahwa keberhasilan seluruh program tersebut mutlak membutuhkan perbaikan komunikasi lintas instansi hingga ke akar rumput. (ysw/rdn)
