Legislator Dorong Penguatan Koordinasi Gubernur dan Daerah Agar Layanan Publik Lebih Efektif

PARLEMENTARIA, Palembang – Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah guna meningkatkan koordinasi pemerintahan dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berdampak langsung pada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (22/7/2026). 

Kunjungan itu mengangkat tema “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terkait Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah Khususnya dalam Menjalankan Program Direktif Presiden dan Agraria/Tata Ruang.”

Azis menjelaskan bahwa fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat perlu diperkuat agar koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berjalan lebih optimal. Menurutnya, koordinasi yang baik menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan yang selama ini kerap dianggap sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Ketika koordinasi antarpemerintah tidak berjalan maksimal, berbagai persoalan di daerah akhirnya menumpuk dan dipersepsikan sebagai kewenangan pusat. Padahal, banyak permasalahan dapat diselesaikan lebih cepat melalui sinergi dan pembagian peran yang jelas,” ujarnya saat ditemui Parlementaria.

Ia menilai masyarakat akan memperoleh manfaat langsung apabila koordinasi pemerintahan diperkuat. Program pembangunan, pelayanan publik, hingga pelaksanaan kebijakan strategis nasional dapat berjalan lebih efektif karena setiap tingkatan pemerintahan memahami tugas dan kewenangannya.

Selain itu, Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa tantangan penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata berkaitan dengan keterbatasan anggaran. Menurutnya, aspek kelembagaan, tata laksana, serta efektivitas birokrasi juga perlu dievaluasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin responsif dan efisien.

“Permasalahan kita kompleks, tidak hanya soal anggaran. Kelembagaan dan tata laksana juga perlu dibenahi agar sistem pemerintahan dapat bekerja lebih baik dalam melayani masyarakat,” jelasnya.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi II ingin memastikan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berjalan efektif, termasuk dalam mendukung program prioritas Presiden serta pengelolaan agraria dan tata ruang yang terkoordinasi. Dengan demikian, kebijakan pemerintah diharapkan dapat diterjemahkan secara lebih cepat dan tepat hingga ke tingkat daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (in/aha)